University of Esa Unggul

Report
University of Esa Unggul
PERTEMUAN 1
SEJARAH PERPAJAKAN
SEJARAH PERPAJAKAN
1
University of Esa Unggul
Sejarah Pemungutan Pajak
• Pra – 1945: Peraturan perpajakan produk kolonial Belanda
banyak memiliki segi negatif yang menekankan Wajib Pajak
semata objek belaka. Yang berarti ketetapan pajak
sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak. Hasil pemasukan
pajak tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi kesejahteraan
bagi rakyat, tetapi dipergunakan untuk kepentingan Belanda
sendiri.
Contoh :
a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga1908.
b. Aturan Bea Meterai 1921.
c. Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
d. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932.
e. Ordonansi Pajak jalan 1942.
f. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.
SEJARAH PERPAJAKAN
2
University of Esa Unggul
Sejarah Pemungutan Pajak
• 1945 – 1983:
Penerapan berbagai ordonansi atau Undang-Undang
perpajakan yang dibuat pada masa sebelum Indonesia
merdeka didasarkan pada ketentuan Peralihan UUD 1945
yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan
yang telah ada sebelum Indonesia merdeka masih langsung
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD
1945.
Secara berangsur-angsur ada perkembangan yang berupa
pembentukan UU baru, tambahan dan penyesuaian terhadap
UU Perpajakan peninggalan kolonial belanda. Dapat
dikemukakan beberapa Undang-Undang Pajak yang baru,
dirubah atau disesuaikan adalah :
SEJARAH PERPAJAKAN
3
University of Esa Unggul
Sejarah Pemungutan Pajak
Contoh :
a. UU No. 11 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
b. UU No. 35 tahun 1953 Tentang Penetapan UU Drt No. 19 Tahun 1951
Tentang Pemungutan Pajak Penjualan.
c. UU No. 19 tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.
d. UU Pajak Penjualan 1951.
e. UU No. 8 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Pajak Perseroan.
f. UU No. 9 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak
Pendapatan.
g. UU No. 10 tahun 1970 Tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalty
h. Dan Lain-lain
SEJARAH PERPAJAKAN
4
University of Esa Unggul
Sejarah Pemungutan Pajak
• 1984 – skrg (1984, 1994, 2000,2009): Pemerintah mensahkan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan yang baru sebagai upaya reformasi di
bidang perpajakan, yaitu:
– UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 16
Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2007 terakhir dengan UU No. 16 Tahun
2009.
– UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan UU No. 10 Tahun 1994 dan UU No.
17 Tahun 2000 terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008;
– UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18 Tahun 2000 terakhir diubah
dengan UU No. 42 Tahun 2009;
– UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994;
– UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).
SEJARAH PERPAJAKAN
5
University of Esa Unggul
Pengertian Pajak
• Adam Smith (1898:302): “ Tax is a contribution from
the citizen to support of the state”.
• Sommerfeld (1983:1): “Tax is any non-penal yet
compulsory transfer of resources from the private to
public sector, levied on the basis of predetermined
criteria and without receipt of specific benefit of equal
value, in order to accomplish some of a nation’s
economic and social objectives.”
• Bastable (1993:263): “ Tax is a compulsory contribution
of the wealth of a person or body of persons for service
of the public powers.”
SEJARAH PERPAJAKAN
6
University of Esa Unggul
Pengertian Pajak
• Prof. Dr. P.J.A. Adriani: “Pajak adalah iuran kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan dengan tidak mendapat prestasi kembali
yang langsung dapat ditunjuk dan yg gunanya adl untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran
umum
berhubung dg tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan”.
• Prof. Dr. M.J.H. Smeeths: “Pajak adalah prestasi
kepada pemerintah yang terhutang melalui normanorma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa
adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam
hal yang individual, maksudnya adalah untuk
membiayai pengeluaran Pemerintah”.
SEJARAH PERPAJAKAN
7
University of Esa Unggul
Pengertian Pajak
• Dr. Soeparman Soemahamidjaja: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang
atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma
hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif
dalam mencapai kesejahteraan umum”.
• Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.: “Pajak adalah iuran kepada Kas Negara
berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Definisi Pajak menurut UU No:16 Thn 2009 Tentang Ketentuan Umum dan
Tatacara Perpajakan :
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
SEJARAH PERPAJAKAN
8
University of Esa Unggul
Pengertian Pajak
• Dari beberapa definisi tersebut, tersimpul ciri-ciri yang
melekat pada pengertian pajak yaitu :
– Pajak dipungut oleh Negara baik Pusat maupun daerah
berdasarkan/dengan kekuataan Undang-undang serta aturan
pelaksanaannya;
– Pajak harus masuk ke kas Negara atau Daerah;
– Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh Pemerintah;
– Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran Pemerintah, yang bila
dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan
untuk membiayai public investment;
– Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada
seseorang.
SEJARAH PERPAJAKAN
9
University of Esa Unggul
Retribusi
Retribusi merupakan pembayaran Wajib dari Penduduk
kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan
oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Jasa
dari negara tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu
hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa
dari negara tersebut. Contoh retribusi pelayanan jasa di
Instansi Pemerintah.
Misalkan retribusi pelayanan rumah sakit, tidak ada paksaan
secara yuridis kepada pasien. Hanya Pasien yang membayar
retribusi saja yang berhak mendapat pelayanan kesehatan.
SEJARAH PERPAJAKAN
10
University of Esa Unggul
Sumbangan
Sumbangan adalah pembayaran dari golongan
tertentu penduduk kepada negara, karena
mereka adalah satu golongan bersama,
menikmati secara langsung balas jasa yang
diberikan negara, yang menikmati balas jasa
hanya satu golongan
tertentu. Contoh
sumbangan adalah Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
SEJARAH PERPAJAKAN
11
University of Esa Unggul
PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
Prinsip-prinsip
pokok perpajakan yang paling terkenal adalah yang
dikemukakan oleh Adam Smith yang dikenal dengan “four canon of taxation”.
Dikenal 4 prinsip pemungutan pajak yang baik yaitu
1. Prinsip Persamaan, Keadilan dan kemampuan (Equality, Equity dan
Ability).
2. Prinsip Kepastian (Certainty).
3. Prinsip Kenyamanan Pembayaran (Convenience of Payment)
4. Prinsip efisiensi (Economic of collection)
Keempat prinsip ini sangat perlu difahami oleh pembuat undang undang
maupun pelaksananya agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan
baik
SEJARAH PERPAJAKAN
12
University of Esa Unggul
1. Prinsip Persamaan, Keadilan dan kemampuan (Equality,
Equity dan Ability).
a. Equality ( Kesamaan ) : Mengandung arti bahwa keadaan
yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang
sama harus dikenakan pajak yang sama.
b. Equity (Keadilan) : Dengan adanya kesamaan, akan tercapai
keadilan di antara para pembayar pajak.
c. Ability to Pay (Kemampuan) : Pembayar pajak akan
dikenakan pajak sesuai kemampuannya dalam membayar
pajak.
SEJARAH PERPAJAKAN
13
University of Esa Unggul
2. Prinsip Kepastian
Kepastian yang dimaksud disini adalah kepastian yang berhubungan dengan hukum,
yang mengandung arti adanya jaminan hukum bagi pembayar pajak dan bukan
didasarkan pada kesewenangan. Juga bermakna bahwa penarikan pajak harus
berdasarkan peraturan tertulis atau UU atau aturan lain yang dibuat oleh badan yang
berwenang.
3. Prinsip Kenyamanan Pembayaran (Convenience of payment).
Pemungutan dan pembayaran pajak dilakukan pada waktu Wajib Pajak dalam keadaan
paling menyenangkan, yaitu pada saat WP mampu membayar pajak atau saat
menerima penghasilan, pada waktu penjualan panen atau saat membeli barang, dll.
Juga pelayanan yang baik dalam pembayaran pajak dengan mempermudah WP
melakukan pembayaran pajak di Kas Negara.
SEJARAH PERPAJAKAN
14
University of Esa Unggul
4. Prinsip Efisiensi (Ekonomis)
Maksudnya adalah efisieni dalam pemungutan pajak. Biaya membayar pajak
sampai uang masuk ke kas negara hendaknya seminimal mungkin dana
diupayakan hasil pungutannya lebih besar dari biayanya.
SEJARAH PERPAJAKAN
15
University of Esa Unggul
Fungsi Pajak
• BUDGETER
• REGULEREND
University of Esa Unggul
FUNGSI BUDGETER
• Salah satu sumber penerimaan negara (APBN)
• Untuk mengisi kas negara dalam rangka membiayai
kegiatan pemerintahan dan pembangunan
University of Esa Unggul
FUNGSI REGULEREND
• Redistribusi pendapatan dari si kaya kepada si
miskin
• Mendorong investasi di bidang atau daerah
tertentu
• Mendorong ekspor
• Membatasi impor atau konsumsi produk tertentu
• Untuk melakukan pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya
• dsb
University of Esa Unggul
Mengapa harus membayar pajak?
• Rakyat mendapat pelayanan dalam bentuk public
goods and services
• Rakyat mendapatkan jaminan keamanan dari negara
• Bentuk partisipasi dan gotong royong dalam
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan
• Agar terjadi redistribusi sumber daya ekonomis
• dsb
University of Esa Unggul
Mengapa harus membayar pajak?
•
•
•
•
•
Teori Asuransi
Teori Kepentingan
Teori Daya Pikul
Teori Bakti
Teori Daya Beli
University of Esa Unggul
1. Teori Asuransi
Masyarakat dianggap mempertanggungkan (mengasuransikan) keselamatan dan
keamanannya jiwa dan hartanya sehingga masyarakat harus membayar “premi” dalam
bentuk pajak kepada negara.
2. Teori Kepentingan
Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan
pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini didasarkan
pada kepentingan setiap orang untuk perlindungan jiwa dan hartanya.
3. Teori Daya Pikul
Teori ini berpangkal dari asas keadilan, yaitu setiap orang dikenai pajak dengan bobot
yang sepadan. Pajak yang harus dibayar adalah menurut daya pikul dengan ukuran
besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang
SEJARAH PERPAJAKAN
21
University of Esa Unggul
4. Teori Bakti
Teori ini disebut teori kewajiban pajak mutlak, yang mendasarkan bahwa negara
mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di sisi lain, masyarakat menyadari
bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya
terhadap negara karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan
masyarakatnya.
5. Teori Daya Beli
Pembayaran pajak dimaksudkan untuk memelihara masyarakatnya, sehingga
pembayaran pajak lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat
tetap eksis. Teori ini lebih mendasarkan pada penyelenggaraan kepentingan
masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan
kepentingan individu atau negara.
SEJARAH PERPAJAKAN
22

similar documents