PERUBAHAN UUJN 30/2004

Report
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
RAPAT PARIPURNA DPR RI
17 DESEMBER 2013
PENETAPAN PERUBAHAN UUJN
PENAFSIRAN DAN PEMBAHASAN
OLEH :
DR. WIDHI HANDOKO , SH., SPN.
NOTARIS -PPAT SMG
DOSEN PRODI MKN UNDIP
Notaris
adalah
pejabat
umum
yang
berwenang untuk membuat akta
autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini atau
berdasarkan
Undang-Undang
lainnya.
Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5,
angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka
10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka
14 diubah, serta angka 4 dihapus
catatan:
Pertama: penulisan angka 1 s/d 14 tidak
mengikuti tatacara penulisan baku
secara akademis,
Kedua: belum terdapat ketentuan
umum tentang Majelis Kehormatan
Notaris
 Pasal 3
 Pasal 33
 Syarat untuk dapat diangkat
 (1) Syarat untuk dapat diangkat
menjadi Notaris
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah:
 c. berumur paling sedikit 27
(dua puluh tujuh)
tahun;
 f. telah menjalani magang
atau nyata-nyata telah
bekerja sebagai karyawan
Notaris dalam waktu paling
singkat 24 (dua puluh
empat) bulan berturut-turut
pada kantor Notaris atas
prakarsa sendiri atau atas
rekomendasi Organisasi
Notaris setelah lulus strata
dua kenotariatan;
menjadi Notaris Pengganti dan
Pejabat Sementara Notaris
adalah warga negara Indonesia
yang berijazah sarjana hukum
dan telah bekerja sebagai
karyawan kantor Notaris paling
sedikit 2 (dua) tahun berturutturut.
 Catatan:
 Bandingkan antara S1 (notaris
pengganti/notaris sementara)
dan S2 (notaris)….dari sisi
tugas, tanggungjawab dan
kewenangan apa bedanya ?????
Pasal 7 (1)
c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan
paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris
berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang
bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi
Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas
Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris
diangkat.
(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal 15
f. membuat Akta yang berkaitan
dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang.
Mana yg harus dilaksanakan ?
UUJN atau KMNA/KBPN ?
Teori stufenbau adalah teori mengenai sistem
hukum oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa
sistem hukum merupakan sistem anak tangga
dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum
yang paling rendah harus berpegang pada norma
hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang
tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegang pada
norma hukum yang paling mendasar (grundnorm),
menurut kelsen norma hukum yang paling
mendasar (grundnorm) bentuknya tidak konkrit
(abstrak), contoh norma hukum paling dasar dan
abstrak (nilai-nilai) adalah pancasila.
Stufenbau Teory lahir jauh hari sebelum
Indonesia lahir, namun hierarki yang
dimaksud masih relevan menjadi acuan
dan diterapkan dalam sistem perundangundangan di Indonesia. Hal mana dapat
dilihat dari Undang-undang No. 11 tahun
2012, perubahan dari UU No. 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perundang-undangan.
Sebelumnya,
hierarki perundangan telah diatur dalam
Tap MPR No. III Tahun 2000 dan Tap
MPR No I Tahun 2001
Berdasarkan teori tersebut, struktur tata
hukum Indonesia adalah:
1)
Staatsfundamentalnorm: Pancasila
(Pembukaan UUD 1945).
2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh
UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi
Ketatanegaraan
3) Formell gesetz: Undang-Undang.
4) Verordnung en Autonome Satzung:
Secara hierarkis mulai dari Peraturan
Pemerintah hingga Keputusan
Gubernur, Bupati atau Walikota.
Pasal 16
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. bertindak amanah, jujur, saksama,
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam
perbuatan hukum;
c. melekatkan surat dan dokumen serta
sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
Catatan:
1. Amanah, jujur, seksama, mandiri (lebih bersifat nilai-nilai
moral/pd kajian norma abstrak)
2. Akan lebih tepat jika notaris wajib menjaga
prefesionalisme dan integritasnya sebagai pejabat negara
3. Point c sangat kental dengan semangat positivistic law
(legal formatistic), tidak sesuai dengan semangat negara
modern, dimana hukum sekarang sdh jauh pada tataran
post modern yg lebih mengedepankan nilai2 keadilan
(ferpect justice)
Pasal 16
(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa
peringatan tertulis. (siapa pemberi sanksinya ?....pada
peringatan tertulis tsb berupa apa dan sp batas apa…?)
Di antara pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:
PASAL 16A
(1) calon notaris yang sedang melakukan magang
wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a.
(2) selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), calon notaris juga wajib merahasiakan
segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta.
Pasal 17
(1) Notaris dilarang:
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah dan/atau
Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat
kedudukan Notaris;
Catatan :
Psl 17 ayat (1) huruf
g : inkonsistensi terhadap
penegasan Notaris sebagai PPAT/Pejabat Lelang
Kelas II….(psl 15) dan juga psl 7 (1) huruf c, mestinya
terintegrasi
dalam
satu
jabatan
yang
dipangku/ditugaskan kewenangannya oleh Notaris,
shg tdk diperlukan lagi pengakuan pemisahan
jabatan tsb.
Pasal 19
(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu
kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
(2) Tempat kedudukan Notaris sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib
mengikuti tempat kedudukan Notaris.
Catatan:
Selain in-konsisten kalimat “mengikuti” menunjukkan
adanya ambigu dalam tugas kewenangan jabatan Notaris,
seakan-akan terdapat lebih dari satu tugas kewenangan
jabatan, mestinya tugas kewenangan jabatan notaris
berdasarkan UUJN sudah meliputi keseluruhan tugas
kewenangan jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II (yg
mana tugas kewenangan tsb telah diberikan scr syah oleh
Kemenkumham berdasarkan UUJN yg scr politis telah
dipertegas pada konsideran UUJN dan psl terkait)
Pasal 43
(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa
yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib
menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam
bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat
dalam bahasa asing.
(4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud
pada ayat 3, Notaris wajib menerjemahkannya ke
dalam bahasa Indonesia.
(5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau
menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau
dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi (catatan:
tdk
substantif:
siapa
penerjemah
resmi..?
Pembuktiannya bagaimana ? Scr hukum siapa yg
ditunjukan sbg penterjemah resmi ? Ada dasarnya
atau tidak ?
Sanksi-sanksi pada Pasal 44 s/d 54 lebih
bersifat Perdata
Catatan: jika tidak terdapat niatan atau
kesengajaan untuk terjadinya tindak
pidana maka seluruh penyelesaian
pelanggaran yang dilakukan Notaris
cukup melalui sanksi perdata, kecuali
terbukti sebaliknya
Pasal 66 (pasal siluman)
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut
umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan
Notaris berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita
acara penyerahan.
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memberikan jawaban menerima atau menolak
permintaan persetujuan.
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan
jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima
permintaan persetujuan.
Pasal 66A
(1)Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri
membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
(2) Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7
(tujuh) orang, terdiri atas unsur:
a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua)
orang. (catatan Ahli…hrs dimaknai….. ?)
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas
dan fungsi, syarat dan tata cara
pengangkatan dan pemberhentian,
struktur organisasi, tata kerja, dan
anggaran Majelis Kehormatan Notaris
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 67
Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi perilaku
(integritas) Notaris dan
pelaksanaan jabatan
Notaris.
Integritas dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia berarti “mutu, sifat, atau keadaan
yg menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga
memiliki potensi dan kemampuan yg
memancarkan
kewibawaan;
kejujuran.”
Kesatuan yang dimaksud yaitu adanya
konsistensi antara apa yang kita katakan
dengan apa yang diperbuat.
Integritas menurut John C. Maxwell,
integritas adalah faktor kepemimpinan,
profesionalisme, etika dan moral yang paling
penting dalam kinerja seseorang.
Pasal 82
(1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
(2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat
adalah Ikatan Notaris Indonesia.
(3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas
dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan
untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
(4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja,
dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
(5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan
pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan
Menteri.
Catatan:
Jika terjadi penyimpangan siapa yang berhak memberi sanksi ?
Apa bentuk sanksi terhadap oraganisasi ?
Bagaimana dg pengakuan jika terjadi perpecahan spt KONI ?
Pasal 91A
Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal
16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19
ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54
ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan
Menteri….bagaimana ketentuan sanksi terhadap
pasal 82….catatan (penjatuhan sanksi terhadap
organisasi tidak mungkin dengan Peraturan
Menteri….krn Organisasi tsb ditetapkan dengan UU)
Pasal 91B
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(bagaimana jika dalam waktu satu tahun belum
terdapat PP nya ?)

similar documents