6. SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Report
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA
Oleh
Maruarar Siahaan
INDONESIA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI
 Indonesia, negara hukum, dan didasarkan pada kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan berdasar UUD 1945, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), yang lazim disebut sebagai
constitutional democracy dan democratische rechtsstaat.
 Indonesia menganut ajaran pemisahan kekuasaan secara lebih
tegas. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada
penyalahgunaan kekuasaan, sehingga kekuasaan harus
diawasi oleh kekuasaan. (So that one can not abuse power,
power must check power by arrangement of thingsMontesquieu)
SEPARATION OF POWERS
• Cabang-cabang kekuasaan tidak diletakkan dalam satu tangan tetapi
harus dibatasi dengan memisahkan satu dengan yang lain secara tegas
• Keterpisahan dapat dikenali dari kewenangan yang dilakukan dan
orang yang melaksanakannya tidak saling mencampuri.
• Tidak diterapkan secara kaku dalam isolasi komplit, melainkan
terhubung satu dengan yang lain agar penyelenggaraan kekuasaan
negara terkoordinasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.
. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
“ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik”
Dalam negara kesatuan, kekuasaan negara terbagi antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Pemerintah Daerah disusun dalam Pemerintah Tingkat Provinsi,
Kabupaten dan Kota, Kekuasaan aslinya berada di tingkat pusat, dan
daerah mendapat kekuasaan oleh pusat dengan penyerahan sebagian
kekuasaan yang ditentukan dengan tegas
Kewenangan yang disebut sebagai authority, diartikan sebagai
hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah dengan
kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat umum atau lembaga
negara untuk meminta kepatuhan orang pada perintah yang
dikeluarkan secara sah dalam ruang lingkup tugas publiknya
(public duties).
Pembedaan lembaga negara sebagai organ konstitusi yang
memperoleh wewenangnya dari UUD 1945 dan yang bukan,
sangat penting untuk dIperhatikan bahwa sumber kewenangan
tersebut merupakan tolok-ukur atau ukuran untuk menentukan
corak lembaga negara yang bersengketa menyangkut
kewenangannya
Dengan ukuran yang jelas demikian belum dapat
dikatakan bahwa satu lembaga negara yang memperoleh
kewenangannya dari UUD, tidak mungkin bersengketa
dengan lembaga negara yang memperoleh kewenangan
dari undang-undang, meskipun lembaga negara
demikian disebut dalam UUD 1945 dengan kewenangan
pokok ditentukan dalam konstitusi, tetapi diatur lebih
lanjut dalam undang-undang, sehingga sumber
kewenangan secara tidak langsung dari UUD 45.
Mukhtie Fajar berpendapat bahwa hal tersebut bisa mengundang beberapa
penafsiran, yaitu :
A. penafsiran luas, sehingga mencakupsemua
lembaga negara yang nama dan kewenangannya
disebut/tercantum dalam UUD 1945
B. penafsiran moderat, yakni yang hanya
membatasi pada apa yang dulu dikenal sebagai
lembaga tertinggi dan tinggi negara
C. penafsiran sempit, yakni penafsiran yang
merujuk secara implisit dari ketentuan pasal 67
UU MK
Empat karakeristik utama sebuah kewenangan yang berbasis
peraturan, yaitu
1
2
• Hak untuk membuat keputusan-keputusan yang berkekuatan
hukum. Hal ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan
yang dikeluarkan sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangannya.
Potensi sengketa kewenangan lembaga negara sangat mungkin
lahir dari produk hukum yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga
negara yang kemudian mengikat kepada lembaga negara lain.
• Perbedaan pelegitimasian antara kekuasaan dengan kewenangan.
Hal tersebut berkaitan dengan beberapa lembaga negara yang
secara legitimatif kekuasaannya diberikan dalam landasan hukum
yang berbeda dengan landasan hukum kewenangannya. Hal itu
menimbulkan perbedaan tafsiran antara kekuasaan, fungsi, tugas,
wewenang dan kewajiban maupun penjabaran terhadap unsurunsur tersebut. Akibatnya sering suatu lembaga negara merasa
lebih memiliki kekuasaan ataupun kewenangan terhadap satu hal
daripada lembaga negara lain
Lanjutan
3
4
• Aturan hirarkis yang jelas, seperti lex specialis
derogat legi generalis, lex superiori derogat legi
inferiori, yg diperlukan dalam menjamin kepastian
hukum, dapat membingungkan ketika beberapa
jenis peraturan sudah tercabut dengan azas
tersebut
•Kewenangan yang terbagi. Beberapa kewenangan
dimiliki lembaga negara secara bersamaan dengan
lembaga negara lain. Kerancuan timbul ketika wilayah
kewenangan mulai ditafsirkan antara satu lembaga
negara dengan lembaga negara lain
6.
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG MEMPEROLEH
KEWENANGANNYA DARI UUD 1945 ADALAH SENGKETA YANG TIMBUL DALAM
BIDANG HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI AKIBAT SATU LEMBAGA NEGARA
MENJALANKAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN UUD 1945 PADANYA, TELAH
MENGHILANGKAN, MERUGIKAN ATAU MENGGANGGU KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA LAINNYA
Sengketa (dispute) itu dapat terjadi karena digunakannya kewenangan
lembaga negara yang diperolehnya dari UUD 1945, dan kemudian dengan
penggunaan kewenangan tersebut terjadi kerugian kewenangan
konstitusional lembaga negara lain
Checks and Balances.
Check
: Pengawasan (control)
To Check = menguji
To Check = menunda, menghambat, mengerem
Kekuasaan cenderung menyebabkan orang baik jadi buruk atau
jahat sehingga diperlukan “rem” untuk menghambat terjadinya
keputusan yang melanggar HAM dan kebebasan warga yang
dilindungi konstitusi
pemisahan dengan isolasi komplit, menyebabkan cabang
kekuasaan tidak terkoordinasi dan tidak terhubungkan satu dengan
lain, sehingga tidak dapat mencapai tujuan bersama
Checks and balance hrs menyertai separation of powers utk
mencegah bahaya kekuasaan di satu tangan dan bergeraknya
kekuasaan tidak terkordinasi sehingga tidak efektif.
Checks and Balances.
Check
: Pengawasan (control)
To Check = menguji
To Check = menunda, menghambat, mengerem
Kekuasaan cenderung menyebabkan orang baik jadi buruk atau
jahat sehingga diperlukan “rem” untuk menghambat terjadinya
keputusan yang melanggar HAM dan kebebasan warga yang
dilindungi konstitusi
pemisahan dengan isolasi komplit, menyebabkan cabang
kekuasaan tidak terkoordinasi dan tidak terhubungkan satu dengan
lain, sehingga tidak dapat mencapai tujuan bersama
Checks and balance hrs menyertai separation of powers utk
mencegah bahaya kekuasaan di satu tangan dan bergeraknya
kekuasaan tidak terkordinasi sehingga tidak efektif.
Carl Schmitt:
Konsekwensi Pemisahan Kekuasaan yang kaku (strict,complete)
1.
2.
3.
4.
Eksekutif tidak memiliki hak inisiatif UU
Tidak dikenal persetujuan bersama dalam pembentukan undang-undang.
Tidak mengenal delegasi kewenangan dalam legislasi kepada eksekutif.
Eksekutif tidak mempunyai hak veto atas pembentukan UU sebagai
kewenangan legislatif.
5. Legislatif tidak mempunyai hak memberhentikan (impeachment) /kepala
negara.
6. Judikatif tidak mempunyai wewenang judicial review yang
menjadi kewenangan legislatif.
Oleh karenanya tidak dilakukan pemisahan kekuasaan secara
kaku, melainkan cabang kekuasaan terhubungkan dan
terkoordinasi
GRAPH 1
Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Sebelum Amandemen – Vertikal Hirarkis
GRAPH 2
Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Setelah di Amendemen
-------UUD – 1945
MK
Pasal 24C (1)
MA
Pasal 24
ayat (2)
KJ
BPK
Pasal 23E
PRESIDEN
Pasal 4
MPR
DPR
Pasal 19
Pasal 2
Pasal 24B
DPD
Pasal 4
DPD
NOTE :
1.
MPR:
2.
PRESIDEN
3.
DPR:
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
8.KJ:KOMISI YUDISIAL
Catatan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KPU:KOMISI
UMUM ?
PEMILIHAN
4.
DPD:
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
5.
BPK:
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
6.
MA:
MAHKAMAH AGUNG
7.
MK:
MAHKAMAH KONSTITUSI
15
I
UUD 1945
BPK
bank
sentral
kpu
Presiden/
Wakil
Presiden
DPR
Kementerian
Negara
dewan
pertimbangan
TNI/POLRI
PERWAKILAN BPK
PROVINSI
PEMDA PROVINSI
KPD
DPRD
MPR
DPD
MA
MK
KY
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
PUSAT
Lingkungan
Peradilan
DAERAH
Umum
Agama
PEMDA KAB/KOTA
KPD
Militer
DPRD
TUN
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
16
I
7. 28 lembaga negara yang disebut secara eksplisit maupun secara tidak
langsung disebut dalam UUD 1945 tetapi kewenangannya dirujuk akan
diatur lebih lanjut, atau lembaga negara yang diatur secara jelas
kewenangannya dalam UUD 1945 maupun yang sekedar disebut
saja,yaitu
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat.(MPR).
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
4) Presiden.
5) Wakil Presiden.
6) Dewan Pertimbangan Presiden.
7) Kementerian Negara.
8) Duta.
9) Konsul.
10) Pemerintahan Daerah Propinsi, yang mencakup
Lanjutan
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Jabatan Gubernur.
DPRD Propinsi
Pemerintahan Daerah Kabupaten, yang mencakup
Jabatan Bupati
DPRD Kabupaten
Pemerintahan Daerah Kota, yang mencakup
Jabatan Walikota
DPRD Kota.
Komisi Pemilihan Umum)KPU), yang akan diatur
lebih lanjut dalam undang-undang.
20) Bank Sentral, yang akan diatur lebih lanjut dalam
undang-undang.
lanjutan
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisi Yudisial.(KY)
Tentara Nasional Indonesia(TNI).
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah Khusus atau istimewa.
Kesatuan Masyarakat hukum adat
(Jimly Asshidiqie SH, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga
Negara, Konstitusi Press & PT Syaamil Cipta Media, 2006 hal 15.)
(8) Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian diadopsi sebagai
syarat legal standing dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor
08/PMK/2006, menetetapkan tiga syarat untuk legal
standing tersebut yaitu :
1. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap
kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi,
dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga
negara yang lain
2. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung
terhadap kewenangan yang dipersengketakan
3. Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah
mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan,
dan/atau merugikan pemoh
LEGAL STANDING - SENGKETA LEMBAGA NEGARA
– PASAL 61 (1) UU MK
Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang
dipersengketakan Perorangan warga negara Indonesia
• Pemohon dan Termohon harus merupakan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
• Ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan dimana
kewenangan Pemohon diambil/dikurangi oleh tindakan Termohon
• Pemohon harus memiliki kepentingan langsung dengan
kewenangan yang dipersengketakan
LEGAL STANDING - SKLN - JURISPRUDENSI MK
•
•
Putusan MK Nomor 001/SKLN - II/2004
Putusan MK Nomor 002/SKLN – IV/2006
……Bahwa KPU Kota Depok merupakan KPUD yang kewenangannya
diberikan oleh undang-undang dalam hal ini UU Pemda. Dalam
pemilihan kepala daerah (Pilkada), menurut UU Pemda dan
sebagaimana juga diakui oleh Pemohon, KPUD bukanlah bagian dari
KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian,
meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam
penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945 dan UUMK…………
9.
Putusan MK Nomor 04/SKLN-IV/2006, menyatakan :
”Keseluruhan kewenangan tersebut diatur dalam undangundang yang melaksanakan pasal 18, Pasal 18A dan pasal
18B UUD 1945. Pasal 18 ayat (6) adalah kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang dasar kepada
pemerintahan daerah dan sekaligus juga perintah kepada
pembuat undang-undang agar kewenangan tersebut tidak
diabaikan dalam melaksanakan ketentuan pasal 18, pasal
18A dan Pasal 18B UUD 1945”
10. Pasal 2 PMK Nomor 08/PMK/ 2006 menentukan :
Lembaga Negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon
dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara
adalah :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Presiden
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .
Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945.
11. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945
“Setiap Menteri membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan”
Menteri Kehutanan adalah lembaga Negara, yang menjadi
pembantu Presiden
12. Pasal 18 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UUD
1945, mengatur sebagai berikut:
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap
propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang
di atur dengan undang-undang
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintahan pusat.
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan
13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004,
menyatakan
“Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai
hak:
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya
b. Memilih pimpinan daerah
c. Mengelola aparatur daerah
d. Mengelola kekayaan daerah
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainya yang berada di daerah
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
h. Mendapatkan hak lainya yang diatur dalam peraturan perundangundangan. “
OTONOMI DAERAH
• Pasal 1 .5 UU 32/2004:
• “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
• Pasal 1.6 UU 32/2004 :
• “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
URUSAN PEMERINTAHAN
• Pasal 10 UU 32/2004 :
• Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah.
• Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
• Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
– Politik luar negeri
– Pertahanan;
– Keamanan;
– Yustisi;
– Moneter dan fiscal nasional; dan
– Agama.
TITIK SINGGUNG MK-PTUN
• SATU KEPUTUSAN (BESCHIKKING) SEBAGAI HASIL
PELAKSANAAN SATU WEWENANG MENURUT
UUD 1945, MENYEBABKAN ADA TITIK SINGGUNG
KEWENANGAN MK DAN PTUN, KRN SATU
KEPUTUSAN TUN YANG INDIVIDUAL, KONKRIT
DAN FINAL DIUJI OLEH PTUN, TETAPI SENGKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YG
MEMPEROLEH KEWENANGAN DR UUD 1945
MERUPAKAN KEWENANGAN MK;
• AKIBATNYA TERDAPAT PILIHAN FORUM DAN
PILIHAN HUKUM BAGI PEMOHON.
LEGAL STANDING - SENGKETA LEMBAGA NEGARA
– PASAL 61 (1) UU MK
Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang
dipersengketakan Perorangan warga negara Indonesia
• Pemohon dan Termohon harus merupakan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
• Ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan dimana
kewenangan Pemohon diambil/dikurangi oleh tindakan Termohon
• Pemohon harus memiliki kepentingan langsung dengan
kewenangan yang dipersengketakan
Mahkamah Agung Lembaga Negara
Sebagai Pihak SKLN
• Pasal 65 UU MK : “MA tidak dapat menjadi pihak
dalam SKLN.
• Pasal 2 ayat (3) PMK 08/2006 : “MA tidak dapat
menjadi pihak, baik sebagai Pemohon ataupun
Termohon dalam sengketa kewenangan teknis
peradilan.
• Pendirian ini lahir dari permohonan uji materi
yang diajukan 31 Hakim Agung, yg substansi
sesungguhnya dianggap sengketa kewenangan
lembaga negara.
KETENTUAN
HUKUM ACARA UMUM
1.
2.
3.
4.
PLENO DAN KORUM
PIMPINAN PLENO
PANEL
SIDANG PEMERIKSAAN DAN PENGUCAPAN
PUTUSAN TERBUKA UNTUK UMUM
5. RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM
(RPH) TERTUTUP
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.
Pasal 11 (2) PMK 08/2006
1.
2.
3.
Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan oleh Panel,
sekurangnya 3 orang hakim;
Dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya;
Dalam hal ada permohonan putusan sela,
pemeriksaan pendahuluan dihadiri Termohon;
Penarikan Permohonan
• Pasal 18 PMK 08/2006
• 1.Penarikan dpt dilakukan sebelum/selama
pemeriksaan.
• 2.Apabila penarikan yg dilakukan setelah
pemeriksaan, harus lebih dahulu mendengar
keterangan termohon.
• 3. Permohonan penarikan dapat ditolak, dan
pemeriksaan dilanjutkan.
Akibat hukum Penarikan
Permohonan.(Pasal 19/PMK 08/2006)
Jika ditarik tdak dapat diajukan kembali
dengan permohonan baru, kecuali apabila :
1. Substansi
sengketa
memerlukan
penyelesaian secara konstitusional;
2. Tidak
terdapat
forum
lain
untuk
menyelesaikan sengketa dimaksud;
3. Ada kepentingan umum yang memerlukan
kepastian hukum.
PUTUSAN SELA YG MENGHENTIKAN
SEMENTARA PELAKSANAAN KEWENANGAN YG
DISENGKETAKAN :
• Dapat dijatuhkan apabila :
• 1. Terdapat kepentingan hukum yang
mendesak yg, apabila pokok permohonan
dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum
yg serius;
• 2. Kewenangan yg dipersoalkan bukan
mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan yg
tlh mempunyai kekuatan hukum tetap.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
• Putusan Akhir adalah putusan yg mengakhiri
sengketa kewenangan lembaga negara yang
diajukan kehadapan Mahkamah Konstitusi,
sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir
yang mengikat secara umum.
• Putusan Mahkamah atau putusan Pengadilan
pada umumnya didefinisikan ”perbuatan
hakim sebagai perjabat yang berwenang
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dan dibuat secara tertulis untuk
mengakhiri sengketa yang dihadapkan
kepadanya.
Putusan Hakim
• Oleh karena sifatnya yang mengakhiri sengketa,
maka putusan demikian disebut juga sebagai
putusan akhir.
• M.P. Stein yang mengatakan : een vonnis dient
men te verstaan de door de Rechters als bevoegd
overheids orgaan verrichte rechtshandeling,
strekkend tot beslissing van het aan hen
voorgelegde
geschill
tussen
partijen.(Compendium Van Het Burgerlijke
Processrecht,4e druk, Kluwer, 1977 hal 119-123).
KESIMPULAN
1. Sengketa kewenangan sebagai objectum litis MK, masih
berkembang dinamis, dan pandangan yang baku tentang
kewenangan harus secara rinci dan jelas diatur dalam UUD 45,
boleh jadi berkembang secara dinamis karena kebutuhan
forum untuk penyelesaian sengketa sebagai solusi nasional;
2. Pihak Pemohon(subjectum litis) yang hanya disebut dalam
UUD dan kewenangannya kemudian dirumuskan lebih rinci
dalam undang-undang, di masa depan sangat dimungkinkan,
meski hanya Termohon yang memperoleh kewenangan dari
UUD 1945; dipersoalkan penggunaan kewenangannya yg
merugikan Termohon
3.Dengan karakter kewenangan berdasar peraturan perundangundangan yang ada, sengketa kewenangan antara
Pemerintahan daerah dengan Pemerintah Pusat menjadi
sesuatu yang niscaya, yg menjadi kewenangan MK;
.
Kesimpulan (Cont).
4. Hanya Aturan ttg SKLN yang mengatur secara
tegas adanya kewenangan menjatuhkan Putusan
sela.
5. Terdapat titik singgung antara kewenangan MK
dengan Peradilan TUN, karena kewenangan yang
dipersengketakan, menghasilkan keputusan TUN,
sehingga terdapat pilihan forum (Choice of
forum), bagi satu sengketa yang memiliki dua
karakter.
Terima
Kasih
Oleh
Maruarar Siahaan

similar documents