Sambutan Menteri Dalam Negeri

Report
SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI
PADA
RAPAT KOORDINASI
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH DAERAH
Jakarta, 17 Desember 2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
PUSAT
PRESIDEN
Pemegang kekuasaan
pemerintahan – Psl 4 (1)
UUD 1945
Kementerian/LPNK
Psl 17 UUD 1945
Keuangan Negara
Koordinasi
Sebagian
Urusan
Koordinasi
KEMENDAGRI
Koordinator dlm penyeleng.
urusan pem. di daerah
Psl 8 UU 23/2014
Tanggungjawab
Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
DAERAH
Pemerintahan Daerah
Keuangan Daerah
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU 5/74
UU 22/99
Omnibus
Regulation
PP 105/00
UU 17/2003
UU 25/2004
PP
UU 1/2004
UU 15/2004
PP
PP
KMDN 29/02
UU 33/2004
misal: SAP, dstnya
UU 32/2004
Diubah dengan
UU 23/2014
PP 58/2005
(Omnibus
Regulation)
PERMENDAGRI 13/06, 59/07,21/11
PP 24/05
PP 71/10
PERMENDAGRI 64/13
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NAWA CITA
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan
Internasional;
produktivitas
rakyat
dan
daya
saing
di
pasar
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh
Indonesia.
kebhinekaan
dan
memperkuat
restorasi
sosial
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
SUBSTANSI
PERMENDAGRI
NOMOR 64
TAHUN 2013
Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah
Bagan Akun Standar
(BAS)
Konversi Penyajian LRA
Penyajian kembali
(Restatement)
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MANFAAT AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
Memberikan gambaran yang utuh atas posisi
keuangan pemerintah daerah;
Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak
dan kewajiban pemerintah daerah;
Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya
pemerintah lebih baik;
Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam hal efisiensi dan efektivias perolehan dan
penggunaan sumber daya ekonomi.
6
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
LANGKAH-LANGKAH KESIAPAN DAERAH DALAM PENERAPAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015
KEGIATAN
1.
Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
2.
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam jumlah yang
cukup dan kualitas memadai, dengan cara meningkatkan kompetensi
melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi;
3.
Menyiapkan dan/atau menyesuaikan sistem aplikasi akuntansi yang
dibutuhkan;
4.
Mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2015 untuk mendanai
kegiatan-kegiatan
yang
mendukung
persiapan
dan
pelaksanaan
penerapan akuntansi berbasis akrual.
7
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERATURAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SAPD
Provinsi
Peraturan
Gubernur/
Bupati/
Walikota
tentang ….
Kabupaten/Kota
Total
Prov/Kab/Kota
%
Jml
Yang
Menyele
saikan
Perkada
%
Jml
Yang
Menyele
saikan
Perkada
%
Jml
Yang
Menyele
saikan
Perkada
Kebijakan
Akuntansi
34
34
100
508
232
46
542
266
49,07
Sistem
Akuntansi
Pemerintah
Daerah
34
34
100
508
169
33
542
203
37,45
• Sumber: Ditjen Keuda Akhir November 2014.
8
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERKEMBANGAN PENYELESAIAN
PERATURAN GUBERNUR
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL & SAPD
Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah
Akhir November 2014
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERKEMBANGAN PENYELESAIAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI AKRUAL & SAPD
Peraturan Bupati/Walikota tentang
Kebijakan Akuntansi
46%
54%
Telah Selesai
Peraturan Bupati/Walikota tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
33%
67%
Telah Selesai
Sedang Diproses
Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah
Akhir November
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Penerapan SAP Berbasis Akrual WAJIB dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015. Segera ambil langkah strategis dalam
bentuk penyiapan regulasi, penyiapan SDM, dan penyesuaian aplikasi
2. Komitmen (KDH dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam penerapan SAP Berbasis
Akrual
3. Bagi Daerah yang telah memperoleh opini WTP harus dapat MEMPERTAHANKAN
dan bagi yang belum WTP dapat memanfaatkan momentum guna PENGUATAN dan
penerapan untuk berupaya mendapatkan opini WTP dari BPK-RI
4. Motivasi dalam upaya meningkatkan transparansi, tata kelola dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Para Sekda selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan selaku Ketua
TAPD WAJIB memfasilitasi dan mengkoordinasikan SKPKD dan SKPD dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis
Akrual sesuai SAP pada tahun 2015 di lingkungan pemda masing-masing
11
Terima Kasih

similar documents