KOPERTIS VI-SEMARANG 04-09

Report
BAN-PT
KEBIJAKAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI
(Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012)
Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua BAN-PT 2012-2017
Rapat Koordinasi Pimpinan Yayasan dan PTS
Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah
Semarang, 04 September 2013
1
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Peraturan Perundangan
Sistem dan Paradigma Penjaminan Mutu
University culture
SPMI (Evaluasi Mutu Internal atau EMI)
SPME (Akreditasi)
Grand Design Sistem Akreditasi Nasional
Prose Akreditasi Prodi dan Institusi
LAM-PT/LAPS-PT
SNPT dan SPT
KKNI
2
UU NO. 12/2012 ttg DIKTI
Kehadiran UU No. 12/2012
tentang Pendidikan Tinggi
bertujuan untuk mendorong
peningkatan mutu PT di
Indonesia dengan melakukan
penjaminan mutu yang baik
3
AMANAT Per-UU
UU No. 20 THN 2003: SPN (1)
Pasal 60 (1 dan 2):
1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan
kelayakan program dan satuan pendidikan
pada jalur pendidikan formal dan nonformal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Akreditasi terhadap program dan satuan
pendidikan dilakukan oleh Pemerintah
dan/atau lembaga mandiri yang berwenang
sebagai bentuk akuntabilitas publik.
4
AMANAT Per-UU
UU No. 20 THN 2003: SPN (2)
Pasal 61 (2 dan 3):
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai
pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus
ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara
pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta
didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan
terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan
tertentu setelah lulus uji kompetensi yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
5
AMANAT Per-UU
PP No. 19 Tahun 2005
Pasal 86 (1 dan 2) dan Pasal 91:
Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap
jenjang dan satuan pendidikan untuk
menentukan kelayakan program dan/atau
satuan pendidikan
Kewenangan akreditasi dapat pula dilakukan
oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan
oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu
pendidikan.
6
AMANAT Per-UU
UU No. 12 THN 2012: PT (1)
Pasal 28 (3a dan 4a):
• Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan
tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila
dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang
tidak terakreditasi;
• Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan
dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan
oleh PT dan/atau prodi yang tidak
terakreditasi;
7
AMANAT Per-UU
UU No. 12 THN 2012: PT (2)
Pasal 33 (3, 5, 6, dan 7):
• Prodi diselenggarakan atas izin Menteri
setelah memenuhi persyaratan minimum
akreditasi;
• Prodi mendapatkan akreditasi pada saat
memperoleh izin penyelenggaraan;
• Prodi wajib diakreditasi ulang pada saat
jangka waktu akreditasinya berakhir;
• Prodi yang tidak diakreditasi ulang dapat
dicabut izinnya oleh Menteri.
8
AMANAT Per-UU
UU No. 12 THN 2012: PT (3)
Pasal 42 (1 dan 2):
• Ijazah diberikan kpd lulusan pendidikan
akademik dan pendidikan vokasi sbg
pengakuan thdp prestasi belajar dan/atau
penyelesaian suatu program studi
terakreditasi yg diselenggarakan oleh PT;
• Ijazah diterbitkan oleh PT yg memuat prodi
dan gelar yg berhak dipakai oleh lulusan PT.
9
AMANAT Per-UU
UU No. 12 THN 2012: PT (4)
Pasal 44 (2):
• Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh PT
bekerjasama dgn organisasi profesi, lembaga
pelatihan, atau lembaga setifkasi yg
terakreditasi kepada lulusan yg lulus uji
kompetensi
10
AMANAT Per-UU
UU No. 12 THN 2012: PT (5)
Pasal 53:
SPM terdiri atas:
• SPM internal yg dikembangkan oleh PT;
• SPM eksternal yg dilakukan melalui akreditasi
11
AMANAT Per-UU
UU No. 12 THN 2012: PT (6)
Pasal 55 (3-7):
• Pemerintah membentuk BAN PT utk mengembangkan sistem akreditasi;
• Akreditasi PT dilakukan oleh BAN-PT;
• Akreditasi prodi sbg bentuk akuntabilitas publik
dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
• lembaga akreditasi mandiri (LAM) merupakan
lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau
lembaga mandiri bentukan masyarakat yg diakui
oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT;
• LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau
cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. 12
AMANAT Per-UU
UU No. 12 THN 2012: PT (7)
Pasal 56 (2a):
PDPT berfungsi sbg sumber informasi bagi
lembaga akreditasi utk melakukan akreditasi
prodi dan PT.
13
Sistem Penjaminan Mutu PT (SPM-PT)
• SPM-PT merupakan kegiatan sistemik utk
meningkatkan mutu PT secara berencana dan
berkelanjutan (Pasal 52-(1));
• Pemerintah menetapkan dan menyelengarakan
SPM-PT melalui penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, dan peningkatan
standar utk mendapatkan pendidikan bermutu
(Pasal 52 (2)) dan Pasal 51 (2));
• SPM-PT terdiri atas internal (PT) dan eksternal
(akreditasi) berdasarkan PDPT.
14
PARADIGMA SPM-PT
SPME
SPMI
Quality
Continuous
PT
BM
EVALUASI DIRI
AKREDITASI
SNPT
Kelayakan
Program
Mutu
PT
University
Culture
Good
University
Governance
15
University Culture
Nilai-nilai yg dibangun dan
dikembangkan serta dimiliki bersama
oleh unsur-unsur universitas ybs, dan
menjadikan nilai-nilai tsb sebagai
landasan untuk membangun
keunggulan serta menjadi pembeda
dari universitas lainnya.
16
BAN-PT (University) Culture
Keadilan
Kedisiplinan
Kepercayaan
Kerjasama
Kesejawatan
Kejujuran
Kebersamaan
Komitmen
Integritas
Profesional
Kesederhanaan
Kesetaraan
Kecermatan
Keikhlasan
Keahlian
Collective-Colleaqual
17
Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)
18
Tahap-Tahap Penjaminan Mutu PT
Penetapan
Standar
Pengembangan
dan Perbaikan
Standar
Pemenuhan
Standar
Pengukuran
Pencapaian
Standar
19
Prinsip-Prinsip dan Manfaat EMI
1. Mengacu pada ASEAN University Network (AUN)
2. Makin “tinggi” skala semakin detail informasi
yang dapat diakomodasi
3. Lebih detail informasi yang diakomodasi semakin
mampu mengukur perlakuan kemajuan
(=peningkatan) yang lebih detail
4. Mempermudah perguruan tinggi yang
berpartisipasi pada jaringan AUN
5. Mengetahui kondisi perguruan tinggi
dibandingkan dengan kondisi perguruan tinggi di
ASEAN pada umumnya
Sumber: Renny Yunus, KaBid. Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah dan PT,
BPSDMPK-PMP
20
Peringkat Hasil EMI
7 Sangat baik (excellent)
6 Merupakan contoh pelaksanaan yang baik (example of
good practice)
5 Lebih dari mencukupi (better than adequate)
4 Mencukupi sesuai yang diharapkan (adequate as
expected)
3 Kurang mencukupi, perbaikan minor akan menjadikan
butir kualitas ini mencukupi (inadequate, but minor
improvements will make it adequate)
2 Tidak mencukupi, perlu perbaikan besar (inadequate,
improvements necessary)
1 Sama sekali tidak mencukupi, perbaikan harus segera
dilakukan (absolutely inadequate; immediate
improvements must be made)
Sumber: Renny Yunus, KaBid. Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah dan PT,
BPSDMPK-PMP
21
EMI dan Akreditasi
EMI
1.
2.
3.
4.
EMI dilakukan oleh PT bersangkutan
EMI dilakukan setiap 1 tahun
EMI dilakukan dengan instrumen EMI
EMI harus meyakinkan diri sendiri
AKREDITASI
1. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT (LAM-PT)
2. Akreditasi dilakukan setiap 5 tahun
3. Akreditasi dilakukan dengan instrumen
BAN-PT/LAM-PT
4. Akreditasi harus meyakinkan asesor
Sumber: Renny Yunus, KaBid. Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah dan PT,
BPSDMPK-PMP
22
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
(Akreditasi)
23
PERAN DAN TUGAS BAN-PT KE DEPAN
B
A
N
Mengembangkan SAN
Akreditasi Institusi PT
Akreditasi (SMA) prodi/PT baru
Rekomendasi pendirian LAM
P
T
Monev (Surveilen) Kinerja LAM
Akreditasi Prodi sebelum ada LAM
24
24
Grand Design Sistem Akreditasi Nasional (SAN)
SNPT
BAN-PT
SNP+Penelitian+PPM
SPT
PDPT
• Kecukupan
• Visitasi (Lap)
Monev, supervisi
Kewenangan Mengakreditasi
Proses Asesemen
AIPT
Nilai dan Peringkat
Akreditasi
PT
Mutu
Proses Asesemen
Akreditasi Prodi
Instrumen Lengkap
LAM/LAPS
Pendirian
Inves
tasi
Masy
Instrumen
Standar
A
s
e
s
o
r
supply
K
E
M
D
I
K
B
U
D
• Kecukupan
• Visitasi (Lap)
Kemampuan Kerja Khusus
Instrumen AIPT
25
25
Asosiasi Profesi
Proses Akreditasi Prodi dan Institusi
Usul PT
Persyaratan
Asesemen Kecukupan
Keputusan Akhir
(Pleno BAN-PT)
Visitasi (Asesemen
Lapangan)
Surveilen (Ases
lapangan)
• Keraguan
• Keluhan masy
Validasi (BAN-PT)
Banding
(Pleno BAN-PT):
Alasan dan bukti
Keputusan Pleno:
Nilai dan Peringkat
Pengumuman:
SK dan Sertifikat
• Prodi terakreditasi
> 75%
• Semua prodi
memiliki izin peny
Nilai ≥ 201
• Prodi: 2 Asesor
• Institusi: 3-5
Asesor
• ≤ 200 : Tak
Terakreditasi
• 201 - 300 : C
• 301 - 360 : B
• ≥ 361 : A
26
• Penjaminan mutu PT diawali dari
pembukaan/pendirian prodi/PT
baru;
• Tiap prodi/PT baru dilakukan
asesemen utk menjamin
pemenuhan minimum standar
(syarat minimum akreditasi)
27
Untuk meningkatkan profesionalisme
proses akreditasi dan mendekatkan
antara prodi dan lembaga akreditasi,
dibentuk Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM) atau Lembaga Akreditasi
Program Studi (LAPS)
Asosiasi
Bid Ilmu
Asosiasi
Profesi
Asosiasi Penyelenggara
28
TUJUH STANDAR AKREDITASI BAN-PT
Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta
Strategi Pencapaian
Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan
Standar 4. Sumber Daya Manusia
Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana
Akademik
Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana,
serta Sistem Informasi
Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian
kepada Masyarakat, dan Kerjasama
29
(Ditetapkan
o/ Menteri
atas usul
bsnpt)
SPT
SNP (PP 19/2005)
• Isi
• Proses
• KL
• P & TK
• Sapras
• Kelola
• Biaya
• Nilai
St. Penelitian
SNPT
St. Pengabdian Kpd
Masyarakat
STANDAR NASIONAL P T
Staandar yg
lebih tinggi
SPT
(Ditetapkan
o/ PT)
• Bidang Akademik
• Bidang Non Akademik
30
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
• SKL merupakan kriteria capaian pembelajaran
(CP) lulusan pendidikan tinggi yang merupakan
internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan
keterampilan;
• CP merupakan capaian pembelajaran yang harus
dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi yang
dicapai secara kurikuler, dan dapat ditambah
secara kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler
• CP terdiri atas CP minimal (CPM) yg ditetapkan
oleh Menteri, dan CP yg ditetapkan oleh PT
masing-masing.
31
ASPEK CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
1.
2.
3.
4.
Sikap dan tata nilai;
Penguasaan pengetahuan/keilmuan;
Keterampilan kerja umum;
Keterampilan kerja khusus
32
RANAH MASING-2 ASPEK CP
• Ranah sikap merupakan penghayatan mahasiswa
tentang nilai, norma, dan aspek kehidupan yang
terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kampus,
lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat, atau
pengalaman kerja mahasiswa;
• Ranah pengetahuan merupakan penguasaan teori
oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan keahlian
tertentu, atau penguasaan konsep, fakta, informasi,
dan metode dalam bidang pekerjaan tertentu.
• Ranah keterampilan merupakan kemampuan
psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode,
bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui
pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja
mahasiswa.
33
Pengalaman Kerja Mahasiswa
Pengalaman kerja mahasiswa merupakan
internalisasi kemampuan dalam melakukan
pekerjaan di bidang tertentu dan jangka
waktu tertentu yg dapat diperoleh melalui
pelatihan kerja, magang, simulasi pekerjaan,
kerja praktek, atau praktek kerja lapangan.
34
STANDAR PENELITIAN (1)
Penelitian di PT paling sedikit bertujuan:
• menghasilkan penelitian yang memenuhi
prioritas nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah;
• menjamin pengembangan penelitian unggulan
spesifik PT berdasarkan keunggulan komparatif
dan kompetitif;
• meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian
bagi masyarakat Indonesia;
• meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan
perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)
secara nasional dan internasional;
35
STANDAR PENELITIAN (2)
Standar penelitian di PT paling sedikit terdiri atas:
• Standar hasil merupakan kriteria minimal produk
penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah
universal yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
• Standar arah merupakan kriteria minimal
kepemilikan peta jalan penelitian PT yang
disusun berdasarkan visi dan misi PT;
• Standar proses merupakan kriteria minimal
mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan pengendalian dalam kegiatan penelitian;
36
STANDAR PENELITIAN (3)
• Standar kompetensi merupakan kriteria minimal
kemampuan peneliti sesuai dengan kaidah ilmiah
universal;
• Standar pembiayaan merupakan kriteria
minimal tentang mekanisme pendanaan
penelitian yang dapat dilaksanakan melalui
mekanisme hibah yang didasarkan pada prinsip
otonomi dan akuntabilitas peneliti;
• Standar sarana dan prasarana merupakan
kriteria minimal fasilitas yang dapat
menghasilkan temuan ilmiah yang sahih dan
dapat diandalkan;
37
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (1)
PKM di PT paling sedikit bertujuan:
• memberikan solusi berdasarkan kajian akademik
atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang
dihadapi masyarakat, baik secara langsung
maupun tidak langsung;
• melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan
masyarakat, terutama masyarakat tersisih pada
semua strata, baik masyarakat yang tersisih
secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya;
• mengalihkan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi kepada masyarakat untuk pemenuhan
martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan.
38
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (2)
Standar PKM di PT paling sedikit terdiri atas:
• Standar hasil merupakan kriteria minimal
manfaat PKM utk memenuhi kebutuhan
masyarakat pd umumnya, terutama masyarakat
tersisih pada semua strata;
• Standar arah merupakan kriteria minimal
kegiatan PKM mengacu pada peta pengabdian
kepada masyarakat PT yg disusun berdasarkan
visi dan misi PT;
• Standar proses merupakan kriteria minimal
mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan pengendalian dalam PKM;
39
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (3)
Standar PKM di PT paling sedikit terdiri atas:
• Standar kompetensi merupakan kriteria
minimal kemampuan pelaku PKM sesuai
dengan kaidah ilmiah universal;
• Standar sapras merupakan kriteria minimal
fasilitas PKM yang dapat menghasilkan manfaat
bagi masyarakat;
• Standar pembiayaan merupakan kriteria
minimal tentang kewajiban penyediaan dana
dan jumlah program PKM;
• Standar capaian merupakan kriteria minimal
hasil kegiatan PKM yang memberikan manfaat
kepada masyarakat.
40
SPT
SNPT
S
T
A
N
D
A
R
S
P
M
I
A
K
R
E
D
I
T
A
S
I
A
Sangat
Baik
Daya Saing
Internasio
nal
B
Baik
Daya Saing
Nasional
C
Terakreditasi
Daya Saing
Lokal
Motivasi/dorongan utk
meningkatkan daya saing
STANDAR, NILAI DAN PERINGKAT
Tak Terakreditasi
41
Peranan Asosiasi dlm SNPT
K
Standar Umum
K
SNPT
Kemampuan
Kerja (KK)
KK Umum
N
KK Khusus
I
Forum bersama:
• Asosiasi bidang ilmu
• Asosiasi Profesi
• Stakeholders terkait
42
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
• Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, (KKNI),
adalah Kerangka penjenjangan kualifikasi
kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor.
• KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri
Bangsa Indonesia terkait dengan sistem
pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki
Indonesia
43
Kesetaraan Kualifikasi Kompetensi Kerja
S3
S2
Subspesialis
S3 (T)
9
Spesialis
S2 (T)
8
Profesi
7
D IV
S1
D III
D II
DI
SMU
Ahli
6
5
Teknisi/Analis
4
3
SMK
2
Operator
1
Pendidikan
berbasis
Keilmuan
Pendidikan berbasis
Keahlian
Pengembangan
Karir berbasis
Pelatihan Kerja
44
Pengakuan Pembelajaran Lampau (PPL)
Pengakuan Maksimum
S1 + PPL
Profesi, S2 (T)
D-IV/S1(T) + PPL
Profesi, S2 (T)
D-III + PPL
Profesi
D-II + PPL
D-IV
D-I + PPL
D-III
SMA/K/C + PPL
D-II
45
‫ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‬
‫‪46‬‬

similar documents