Hal-Hal Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Report
Pokok Bahasan
•
•
•
•
•
•
Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan OJK
Fungsi, Tugas dan wewenang OJK
Governance OJK
Pembiayaan
Koordinasi dan Kerja Sama
Transisi
Latar Belakang Pendirian Otoritas Jasa Keuangan
Permasalahan
di Sektor
Keuangan
Perkembangan
Sistem
Keuangan
Konglomerasi
bisnis
Amanat
Undang-Undang
Moral hazard
Hybrid
products
Perlindungan
konsumen
Regulatory
arbitrage
Koordinasi
lintas sektoral
Perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan
fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan
UU Bank
Indonesia
mengamanatkan
pembentukan
lembaga
pengawasan
sektor jasa
keuangan
Tujuan OJK
mendorong kegiatan
sektor jasa keuangan
agar terselenggara secara
teratur, adil, transparan,
& akuntabel
mewujudkan sistem
keuangan yang
tumbuh secara
berkelanjutan & stabil
melindungi
kepentingan
konsumen &
masyarakat
Dalam mencapai tujuannya, OJK mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional
sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.
OJK juga diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber
daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan,
dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
Fungsi & Tugas OJK
Fungsi
• menyelenggarakan sistem
pengaturan & pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan
Tugas
• pengaturan & pengawasan terhadap
kegiatan jasa keuangan di sektor
perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, & lembaga
jasa keuangan lainnya
Wewenang OJK
Wewenang Pengaturan
Wewenang Pengawasan
• menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK;
• menetapkan peraturan perundang-undangan
di sektor jasa keuangan;
• menetapkan peraturan mengenai
pengawasan;
• menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan perintah tertulis
• melakukan pengawasan dan perlindungan
Konsumen sektor Perbankan, Pasar Modal &
IKNB
• memberikan dan/atau mencabut izin usaha;
pengesahan; persetujuan atau penetapan
pembubaran.
• memberikan perintah tertulis kpd LJK &
menunjuk Pengelole Statuter.
• menetapkan sanksi administratif
Wewenang Pengawasan
Perbankan
• pengaturan dan pengawasan microprudential bank, meliputi: kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehatihatian bank dan pemeriksaan bank;
• berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas, khususnya dengan Bank Indonesia dan LPS
dalam pengawasan bank
Pasar Modal
• pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, termasuk kegiatan
pemeriksaan dan penyidikan;
• berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas, termasuk dengan penegak hukum seperti
kepolisian dan kejaksaan dalam menindaklanjuti hasil penyidikan.
Perasuransian, Dana Pensiun, Pembiayaan dan L JK lain.
• pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan di bidang Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
• berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas.
Perlindungan Konsumen
Pencegahan Kerugian
• Memberikan edukasi
kpd masyarakat tentang
produk jasa keuangan;
• Meminta lembaga jasa
keuangan menghentikan
kegiatannya apabila
berpotensi merugikan
masyarakat;
• tindakan lain yang
dianggap perlu.
Pelayanan Pengaduan
Konsumen
• menyiapkan perangkat
dan mekanisme pelayanan
pengaduan Konsumen yang
dirugikan oleh pelaku lembaga
jasa keuangan;
• memfasilitasi penyelesaian
pengaduan Konsumen yang
dirugikan oleh pelaku lembaga
jasa keuangan.
Pembelaan Hukum
• memerintahkan atau
melakukan tindakan tertentu
kepada lembaga jasa
keuanganuntuk menyelesaikan
pengaduan Konsumen yang
dirugikan;
• mengajukan gugatan :
untuk memperoleh kembali harta
kekayaan milik pihak yang
dirugikan serta untuk
memperoleh ganti kerugian dari
pihak yang menyebabkan
kerugian pada konsumen
dan/atau lembaga jasa
keuangansebagai akibat dari
pelanggaran atas peraturan
Penegakan Hukum
Penyidikan
• Penyidik PNS diberi
wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana
dimaksud dalam KUHAP;
• Penyidik PNS melaksanakan
segala hal yg berkaitan
dengan penyidikan.
Tindak lanjut
Penyidikan
• Penyidik PNS menyampaikan
hasil penyidikan kepada Jaksa
untuk dilakukan penuntutan;
• Jaksa menindaklanjuti dan
memutuskan tindak lanjut
hasil penyidikan dalam waktu
90 hari sejak diterimanya hasil
penyidikan.
Governance OJK
Ketua
Anggota (Kepala
Eksekutif Pengawas
Perbankan)
Wakil (Ketua
Komite Etik)
Dewan Komisioner OJK
Kepala Eksekutif
•
•
memimpin pelaksanaan tugas
pengawasan Perbankan/Pasar
Modal/IKNB (a.l pemeriksaan,
penyidikan, perintah tertulis,
pengelola statuter, mengenakan
sanksi, memberi /mencabut izin)
melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Dewan Komisioner
Anggota (Kepala
Eksekutif Pengawas
Pasar Modal)
Anggota (Kepala
Eksekutif
Pengawas IKNB)
• Bersifat kolektif dan
kolegial
• Memiliki hak suara yang
sama
• melaksanakan tugas
pengaturan
• Mengawasi pelaksanaan
tugas Kepala eksekutif
Anggota (Bidang
Edukasi &
Perlindungan
Konsumen)
Anggota (Ex
Officio BI)
Anggota (Ex
Officio
Kemenkeu)
Anggota (Ketua
Dewan Audit)
Mekanisme Pemilihan Dewan Komisioner
Presiden
membentuk
Panitia Seleksi
Panitia Seleksi dan
menyampaikan kepada
Presiden 3 orang calon
untuk setiap DK yang
dibutuhkan.
Presiden menyeleksi &
menyampaikan kpd DPR 2
orang calon untuk setiap
anggota DK yang
dibutuhkan
Presiden mengangkat dan
menetapkan calon terpilih
sebagai anggota Dewan
Komisioner
DPR memilih calon anggota
Dewan Komisioner sesuai
dengan jumlah anggota
Dewan Komisioner yang
dibutuhkan
Catatan:
•
•
•
Dalam penyampaian calon anggota kepada
DPR, Presiden mengajukan 2 (dua) orang
sebagai calon Ketua DK;
DPR memilih salah satu calon sebagai Ketua
DK, sementara calon yg tdk terpilih
diikutsertakan utk dipilih sbg anggota DK
Calon anggota Exofficio masing-masing
diajukan Menteri Keuangan dan Gubernur
BI utk ditetapkan Presiden.
Akuntabilitas
RKA
OJK
Laporan
Transparansi
• OJK menyusun Rencana Kerja & Anggaran OJK;
• Anggaran diajukan kpd DPR untuk mendapat
persetujuan
• OJK menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan
• OJK menyampaikan laporan-laporan kepada Presiden
dan DPR
• Laporan Keuangan OJK diaudit BPK atau KAP yang ditunjuk BPK
• OJK mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui
media cetak dan media elektronik
Pembiayaan OJK
bersumber dari APBN
&/ pungutan dari
pihak yang
melakukan kegiatan
di sektor jasa
keuangan
Penetapan besaran
pungutan dilakukan
dengan tetap
memperhatikan
kemampuan pihak yang
melakukan kegiatan di
sektor jasa keuangan
Anggaran
OJK
Pembiayaan dr APBN
diperlukan pd saat
pungutan dr pihak yg
melakukan kegiatan di
industri jasa keuangan
blm dpt mendanai
seluruh kegiatan OJK
secara mandiri
Koordinasi dan Kerja Sama
• OJK, BI, dan LPS membangun dan memelihara sarana pertukaran
informasi secara terintegrasi;
• OJK, BI, dan LPS berbagi seluruh informasi tentang perbankan
(timely basis) dgn menjaga kerahasaiaan;
• OJK, BI dan LPS bekerja sama dlm kegiatan pemeriksaan bank;
• OJK segera menginformasikan ke BI terhadap bank yang mengalami
kesulitan likuiditas atau kondisi memburuk untuk dilakukan langkahlangkah sesuai kewenangan BI (lender of last resort);
• OJK, Kemenkeu, BI dan LPS bekerja sama dalam menjaga stabiitas
sistem keuangan dan dalam pencegahan serta penanganan krisis;
• OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi lain , termasuk
penegak hukum dalam rangka penyidikan dan perlindungan
konsumen.
• OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi lain nasional
maupun internasional berdasarkan asas timbal balik yang seimbang.
Protokol Koordinasi
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK):
- menjaga stabilitas sistem keuangan
- anggota: Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Ketua DK LPS;
- pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dan suara terbanyak (apabila mufakat tidak tercapai).
Kondisi Normal
Kondisi Tidak Normal
- melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas
sistem keuangan dan pertukaran informasi;
-Untuk pencegahan dan penanganan krisis, masing-
- membuat rekomendasi kepada anggota untuk
melakukan tindakan dan/atau membuat
kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas
sistem keuangan
masing dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera
dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah
pencegahan atau penanganan krisis;
- menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang
diperlukan dalam rangka pencegahan dan
penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai
- rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan dengan kewenangan masing-masing
Ketentuan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Transisi OJK
31 Des 2013
31 Des 2012
22 November 2011
UU OJK disahkan
(Masa Transisi)
Pengaturan dan
Pengawasan
Pasar Modal &
IKNB beralih ke
OJK
Pengaturan dan
Pengawasan
Perbankan
beralih ke OJK
OJK
Beroperasi Penuh
Catatan:
• Transisi dari BI dan Bapepam-LK
ke OJK meliputi transisi
kewenangan, SDM, dokumen
dan penggunaan kekayaan
• Selama masa transisi BI dan
Bapepam LK tetap
melaksanakan kewenangannnya
...Sekian dan
Terima Kasih ...

similar documents