Peran OJK - Ikatan Bankir Indonesia

Report
PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
AGENDA
1
Latar Belakang Pembentuan Otoritas Jasa Keuangan
2
Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
3
Tugas Otoritas Jasa Keuangan
4
Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
5
Operasionalisasi Wewenang OJK di Sektor Perbankan
6
Strategi & Prinsip Dasar Pengalihan Tugas Pengawasan Bank dari BI
ke OJK
7
Tantangan Ke Depan
2
2
Latar Belakang
Pembentukan OJK
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan
dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3
Tujuan OJK
Tujuan OJK (Psl 4 UU No.21 Tahun 2011):
4
Tugas OJK
Tugas OJK (Psl 6 UU No.21 tahun 2011):
P
E
N
G
A
T
U
R
A
N
PERBANKAN
PASAR MODAL
PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN,
LEMBAGA
PEMBIYAAN, &
LEMBAGA JASA
KEUANGAN
LAINNYA
P
E
N
G
A
W
A
S
A
N
5
Wewenang OJK
Wewenang Pengaturan
Wewenang Pengawasan
• Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK;
• Menetapkan peraturan perundang-undangan
di sektor jasa keuangan;
• Menetapkan peraturan mengenai
pengawasan;
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan perintah tertulis
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan pengelolaan statuter pada
Lembaga Jasa Keuangan
• Menetapkan peraturan mengenai sanksi
• Melakukan (Pasal
pengawasan,
9 UU No 21 tentangpemeriksaan,
OJK)
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan
tindakan lain terhadap lembaga jasa
keuangan, pelaku, dan/atau penunjang
kegiatan jasa keuangan.
• Memberikan perintah tertulis kepada
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu.
• Melakukan penunjukan dan penggunaan
pengelola statuter
• Menetapkan Sanksi Administratif
• Memberikan dan/atau mencabut izin usaha,
izin perseorangan, efektifnya pernyataan
pendaftaran,
surat
tanda
terdaftar,
persetujuan melakukan keigatan usaha,
pengesahan, persetujuan atau penetapan
pembubaran, dan penetapan lain
Operasionalisasi Wewenang
Pengaturan &Pengawasan Perbankan
Holistic
Individual + System
Risk-based &
Forward Looking
Risk-based
Supervision + Risk
Management
Balance
(Regulation +
Professional
Judgment)
7
Operasionalisasi Wewenang
- Antar Sektor Keuangan
PERBANKAN
SEKURITAS
Interaksi



IKNB
Interaksi
Memahami interaksi antara sektor keuangan untuk memahami bentuk & transmisi risiko
antar masing-masing sektor  Potensi Risiko Contagion
Memastikan buffer di sistem keuangan memadai untuk mengantisipasi disrupsi di sektor
keuangan
Meminimalisir regulatory dan supervisory gap antar sektor
8
Strategi Persiapan Pengalihan Tugas
Pengawasan Bank Dari BI ke OJK
• Pembentukan Tim Transisi di OJK dan Task Force OJK di BI
• OJK & BI menyusun struktur organisasi sektor perbankan yg
akan diterapkan di OJK pada awal pengalihan (termasuk
didaerah)
• Penyesuaian Struktur Organisasi Sektor Pengawasan di BI
• Implementasi Mirrorring BI – OJK
• Monitoring Efektifitas Struktur Baru
• Strategi Implementasi Pengalihan fungsi Pengawasan dengan
mempertimbangkan
Efisiensi & Efektifitas Pemanfaatan Sistem Teknologi Informas
Pengembangan Sistem Informasi Yang Terintegrasi
Tidak Menambah Beban Baru/Tambahan Bagi Lembaga Jasa Keuangan
• Ojk & BI Mematangkan Strategi Pemenuhan SDM
9
Tahapan Pengalihan Tugas
Dari BI ke OJK
10
Implementasi Pengaturan dan
Pengawasan Bank di OJK – Prinsip Dasar
I.
Bidang Pengaturan
 Seluruh Peraturan Bank Indonesia secara otomatis tetap
berlaku pada awal masa beralihnya fungsi pengawasan ke
OJK.
 Sedapat mungkin pada tahap awal, perubahan peraturan
diminimalisir, namun efektifitas dari Peraturan yang berlaku
akan terus dievaluasi
 Dilakukan program harmonisasi peraturan antar sekor
keuangan
 Mengikuti prinsip rule making rules dalam penyusunan
peraturan
11
Implementasi Pengaturan dan
Pengawasan Bank di OJK – Prinsip Dasar
II.
BIDANG PENGAWASAN
 Pola konsolidasi Pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang
ada (downstream) namun akan dikembangkan pola pengawasan
terintegrasi dengan mengacu pada international best practices.
 Dalam konteks diatas maka perlu dipastikan ketersediaan data
yang lebih lengkap, akurat, dan up to date, dengan dukungan
infrastruktur TSI yang efektif dan efisien.
 Capacity Building SDM terus dilanjutkan
 Pola komunkasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan
dan stakeholders lainnya
 Melanjutkan kesinambungan kerjasama dan koordinasi dengan
otoritas/lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri
 Mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan
penegakan hukum di sektor jasa keuangan
12
Tantangan Kedepan
Dalam Pengawasan Sektor Keuangan
• Aspek pengawasan akan
semakin
kompleks,
mencakup aspek microprudential
yang
mengedepankan
faktor
kesehatan
institusi
keuangan secara spesifik
(soundness of financial
institutions) dan aspek
macroprudential
yaitu
aspek
pengawasan
stabilitas
sistem
keuangan.
• Pola
koordinasi
antar
lembaga perlu disusun
sehingga
dapat
diminimalisir overlap antar
institusi
dan
loophole
pengaturan
dan
pengawasan
13
14

similar documents