1. Relasi Zakat

Report
MENIMBANG RELASI ZAKAT
DAN PAJAK DI INDONESIA:
INTEGRASI ZAKAT DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL
Yusuf Wibisono
Makalah disampaikan pada Zakat Public
Discussion - Indonesia Magnificence of Zakat
(IMZ), “Mengurai Relasi antara Zakat dan
Pajak: Menyikapi Dikeluarkannya PP No.60
Tahun 2010”, Jakarta, 16 November 2010
Relasi Zakat dan Pajak di
Indonesia: Pengalaman Awal (1/3)
• UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
memperkenalkan insentif fiskal bagi pembayar
zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang
laba/pendapatan sisa kena pajak (Pasal 14).
– Semangat ketentuan ini adalah agar wajib pajak tidak
terkena beban ganda, yaitu kewajiban membayar zakat
dan pajak.
– Kesadaran membayar zakat diharapkan juga dapat
memacu kesadaran membayar pajak.
• Namun terlihat jelas masuknya insentif pajak dalam
UU Zakat ini tidak melibatkan Otoritas Pajak.
– Ketika Departemen Keuangan setahun kemudian
mengajukan draft RUU Pajak Penghasilan, sama sekali
tidak ada ketentuan yang mendukung zakat sebagai tax
deduction.
Relasi Zakat dan Pajak di
Indonesia: Pengalaman Awal (2/3)
• Ketentuan Zakat sebagai tax deduction baru
diakomodasi setelah pembahasan di DPR.
• Dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, relasi zakat-pajak adalah:
– Zakat yang diterima BAZ/LAZ dan mustahik, tidak
termasuk sebagai objek pajak (Pasal 4 ayat 3 huruf a)
– Zakat penghasilan yang dibayarkan WP orang pribadi
pemeluk agama Islam dan atau WP badan dalam negeri
yang dimiliki pemeluk agama Islam ke BAZ/LAZ, menjadi
faktor pengurang dalam menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak (Pasal 9 ayat 1 huruf g).
• Namun aturan pelaksana ketentuan ini baru lahir 3
tahun kemudian.
Relasi Zakat dan Pajak di
Indonesia: Pengalaman Awal (3/3)
• Dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas
Penghasilan dalam Penghitungan PKP Pajak
Penghasilan, dijelaskan bahwa:
– Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang
merupakan objek pajak yang dikenakan PPh yang tidak
bersifat final.
– Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari PKP adalah
2,5% dari jumlah penghasilan.
• Dalam prakteknya, meminta zakat sebagai tax
deduction ini juga tidak mudah jika muzakki gagal
mendapatkan Bukti Setor Zakat dari BAZNAS
sebagaimana diminta aparat pajak.
Pengalaman Khusus:
Kasus Aceh …
• Melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, zakat mendapat perlakuan
dan kedudukan berbeda di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, yaitu:
– Zakat merupakan salah satu sumber PAD pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 180) dan
dikelola secara terpisah oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul
Mal Kabupaten/Kota (Pasal 191).
– Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap
jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak
(Pasal 192).
• Dengan kata lain, zakat telah menjadi tax credit di
Aceh. Namun ketentuan ini nampak belum
diakomodasi di tataran pelaksanaan sehingga
belum dapat diimplementasikan.
Relasi Zakat dan Pajak:
Pengalaman Terkini … (1/3)
• Lemahnya koordinasi antara otoritas zakat dan
otoritas pajak kembali terulang ketika Departemen
Keuangan dan DPR mengukuhkan ketentuan lama
tekait zakat pada UU No. 17/2000 ke dalam UU No.
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
– (i) zakat yang diterima BAZ/LAZ dan mustahik,
dikecualikan dari objek pajak (pasal 4 ayat 3); dan
– (ii) zakat yang diterima BAZ/LAZ menjadi faktor
pengurang untuk menentukan besarnya PKP bagi WP
dalam negeri dan bentuk usaha tetap (pasal 9 ayat 1).
• Departemen Agama yang sejak 2008 telah memiliki
konsep zakat sebagai tax credit dalam draft
amandemen UU No. 38 Tahun 1999, terlihat sama
sekali tidak dilibatkan.
Relasi Zakat dan Pajak:
Pengalaman Terkini … (2/3)
• Yang terjadi adalah Departemen Agama kembali
“potong jalur” dengan memasukkan ketentuan zakat
sebagai tax credit dalam RUU Zakat yang gagal
diselesaikan oleh DPR periode 2004-2009 dan kini
kembali dibahas DPR periode 2009-2014.
• Seolah menafikan wacana zakat sebagai tax credit yang
kini sedang menghangat perdebatannya dalam
pembahasan RUU Zakat di DPR, Departemen Keuangan
mendorong pemerintah (Presiden) mengeluarkan PP
No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan
Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, yang menegaskan
bahwa zakat hanya sebagai tax deduction dan fasilitas
ini hanya berlaku bagi zakat yang disalurkan melalui
BAZ/LAZ resmi yang disahkan pemerintah.
Relasi Zakat dan Pajak:
Pengalaman Terkini … (2/3)
• Yang terjadi adalah Departemen Agama kembali
“potong jalur” dengan memasukkan ketentuan zakat
sebagai tax credit dalam RUU Zakat yang gagal
diselesaikan oleh DPR periode 2004-2009 dan kini
kembali dibahas DPR periode 2009-2014.
• Seolah menafikan wacana zakat sebagai tax credit yang
kini sedang menghangat perdebatannya dalam
pembahasan RUU Zakat di DPR, Departemen Keuangan
mendorong pemerintah (Presiden) mengeluarkan PP
No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan
Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, yang menegaskan
bahwa zakat hanya sebagai tax deduction dan fasilitas
ini hanya berlaku bagi zakat yang disalurkan melalui
BAZ/LAZ resmi yang disahkan pemerintah.
Relasi Zakat dan Pajak:
Pengalaman Terkini … (3/3)
• Dari berbagai draft, RUU Zakat yang masuk
Prolegnas 2010-2014 dan RUU Prioritas 2010,
semua mendukung wacana zakat sebagai tax credit.
– Draft RUU versi Parlemen antara lain: (i) Mendorong
pemisahan fungsi regulator dan operator; (ii) pembayaran
zakat oleh muzakki mengurangi pajak penghasilan.
– Wacana yang didorong Kementrian Agama yang tidak
berubah dari draft tiga tahun yang lalu, adalah: (i)
pengelolaan zakat sepenuhnya dikelola pemerintah; (ii)
zakat yang dibayarkan ke BAZ menjadi pengurang
kewajiban pajak muzakki; dan (iii) sanksi denda bagi
muzakki yang tidak menunaikan kewajibannya.
– BAZNAS mendukung pembayaran zakat oleh muzakki
menjadi kredit pajak. Begitupun FOZ mendukung
pembayaran zakat oleh muzakki mengurangi pajak
penghasilan.
Beberapa Pelajaran …
• Lemahnya koordinasi antara otoritas pajak dan otoritas
zakat, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah.
• Harmonisasi regulasi pajak-zakat yang kurang berjalan
baik  Relasi pajak-zakat semestinya diselesaikan di
satu pintu, yaitu di rezim regulasi perpajakan.
• Kegagalan eksperimen zakat sebagai tax credit di Aceh
dan keluarnya PP No. 60 Tahun 2010 di tengah proses
pembahasan RUU Zakat, secara jelas memperlihatkan
resistensi otoritas pajak terhadap wacana zakat sebagai
tax credit.
• Kelemahan kerangka regulasi dan institusional zakat
nasional, turut memperburuk relasi zakat-pajak ini 
Ketidakjelasan otoritas zakat, BAZ/LAZ yang diakui
otoritas pajak, dan lain-lain.
Evaluasi Zakat Sebagai
Tax Deductions (1/2)
• UU No. 38 Tahun 1999 menetapkan basis zakat
secara luas, meliputi zakat fitrah dan zakat mal.
– UU No. 38 Tahun 1999 menetapkan bahwa harta yang
dikenai zakat adalah: (a) emas, perak dan uang; (b)
perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian,
perkebunan dan perikanan; (d) hasil pertambangan; (e)
hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa; dan (g)
rikaz.
• Namun dalam UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No.
36 Tahun 2008, zakat sebagai tax deduction hanya
berlaku pada zakat atas penghasilan.
• Namun hal ini memang sebagian telah
terkompensasi dengan berlakunya fasilitas ini tidak
hanya bagi WP Pribadi namun juga WP Badan.
Evaluasi Zakat Sebagai
Tax Deductions (2/2)
• BAZ/LAZ yang diakui oleh aparat pajak di tingkat
teknis-operasional umumnya adalah BAZNAS,
padahal UU telah menetapkan semua BAZ/LAZ
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah harus
diakui oleh otoritas pajak.
• Zakat sebagai tax deduction tidak berdampak
signifikan dalam menurunkan pajak terutang WP,
namun persyaratan administratif untuk
mendapatkan fasilitas ini cukup rumit.
– Terdapat dugaan bahwa WP cenderung tidak mengexercise fasilitas ini karena tidak seimbang antara benefit
dan cost. Butuh penelitian untuk mengevaluasi efektivitas
pelaksanaan zakat sebagai tax deduction ini.
Evaluasi Wacana Zakat
Sebagai Tax Credit (1/2)
• Zakat sebagai tax credit diperkirakan akan menjadi
insentif yang memadai bagi muzakki untuk
menunaikan kewajiban-nya. Fasilitas ini juga
dianggap akan memberi dampak positif terhadap
kepatuhan membayar pajak.
• Namun proposal ini tidak dipersiapkan dengan baik.
– Untuk mewujudkan zakat sebagai tax credit dibutuhkan
koordinasi dan dukungan yang kuat dari otoritas pajak.
– Dalam semua draft RUU Zakat yang ada, tidak ada satupun
pasal yang berbicara tentang otoritas pajak terkait zakat
menjadi pengurang pajak.
• Wacana zakat sebagai tax credit mensyaratkan
adanya hubungan kerja dan koordinasi yang kuat
antara otoritas pajak dan otoritas zakat, dari tingkat
tertinggi hingga terbawah.
Evaluasi Wacana Zakat
Sebagai Tax Credit (2/2)
• Zakat sebagai tax credit akan berdampak signifikan
pada penerimaan perpajakan.
• Diterimanya wacana zakat sebagai tax credit, dan
di saat yang sama juga dilakukan equal treatment
terhadap sumbangan keagamaan wajib lain-nya,
akan menurunkan penerimaan perpajakan dalam
negeri, yaitu penerimaan PPh Nonmigas, sebesar:
– Jumlah penerimaan zakat nasional
– Jumlah penerimaan sumbangan keagamaan wajib
nasional lainnya.
• Implementasi zakat sebagai tax credit akan
menimbulkan restitusi pajak yang proses
administrasinya rumit dan potensial untuk
disalahgunakan.
PPh telah menjadi tulang
punggung penerimaan negara …
Penerimaan PPh Nonmigas
didominasi oleh PPh Badan …
Penerimaan PPh Nonmigas, 2008-2010
Kontribusi Industri Pengolahan dan
Keuangan tertinggi dalam PPh Nonmigas
PPh Nonmigas Sektoral, 2008-2010 …
Potensi PPh WP Pribadi dan
Badan tertinggi dalam potensi PPh
Nonmigas …
Potensi PPh Nonmigas, 2009-2014 …
Jumlah orang kaya di Indonesia
adalah sangat sedikit
dibandingkan total penduduk …
DPK Perbankan Berdasarkan Nominal
Simpanan … (1/2)
… Namun menguasai sebagian
besar pendapatan nasional
DPK Perbankan Berdasarkan Nominal
Simpanan … (2/2)
Arah Ke Depan … (1/2)
• Menata ulang hubungan koordinasi otoritas pajakzakat nasional untuk memperbaiki secara mendasar
pelaksanaan zakat sebagai tax deduction.
• Perbaikan tata kelola yang baik (good governance)
dunia zakat nasional dengan membentuk otoritas
zakat yang kuat dan kredibel.
• Konsolidasi OPZ (organisasi pengelola zakat) untuk
mendorong transparansi dan kredibilitas dunia zakat
nasional.
• Insentif untuk meningkatkan kinerja zakat nasional
tidak harus selalu berupa insentif kepada muzakki,
terlebih ketika insentif berupa zakat sebagai tax credit
memiliki potensi instabilitas keuangan negara dan
distribusi pendapatan.
Arah Ke Depan … (2/2)
• Wacana alternatif yang lebih menarik dan progresif
untuk meningkatkan kinerja dunia zakat nasional
adalah integrasi zakat dalam pembangunan dengan
mendorong kemitraan strategis pemerintah dan
OPZ untuk akselerasi pengentasan kemiskinan.
– UU Zakat harus mengamanatkan bahwa pemerintah akan
secara aktif mengikutsertakan OPZ dalam program
penanggulangan kemiskinan.
– Kemitraan pemerintah-OPZ dalam program
penanggulangan kemiskinan dapat berupa pemberian
hibah (block-grant) ataupun kontrak penyediaan jasa
sosial (specific-grant), dengan pemerintah menerapkan
kriteria dan persyaratan (eligibility criteria) bagi OPZ
penerima dana program penanggulangan kemiskinan,
seperti transparansi finansial, efektivitas pendayagunaan
dana dan kesesuaian dengan prioritas nasional/daerah.

similar documents