Pelatihan Desa-Perencanaan Pembangunan

Report
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI JAWA BARAT
Oleh :
Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Disampaikan pada Acara : “Pembinaan Perencanaan Pembangunan Dengan
Prinsip Desa Membangun”
Bandung, 24 Juni 2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SISTEMATIKA PAPARAN
1. SEKILAS RENCANA JANGKA MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2013-2018
2
2. KONDISI TERITORIAL PROVINSI JAWA BARAT DAN RUANG LINGKUP
NKRI (HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)
9
3. PANDANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH (YANG TEREFLEKSI DALAM KONSEP DAN IMPLEMENTASI
14
PEMBANGUNAN JAWA BARAT)
4. SEKILAS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT
5. INOVASI PERENCANAAN JAWA BARAT MELALUI “SISTEM RKPD JABAR
ONLINE 2101” SEBAGAI WAHANA PENGUSULAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
6. PENUTUP
24
37
39
Dasar Hukum Perencanaan Desa
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
1
SEKILAS RENCANA JANGKA MENENGAH
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018
2
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DAN
VISI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
TAHUN 2013-2018
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI
Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025
MISI
MISI PERTAMA :
Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan
Berdaya saing
1.
PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu
(Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu
Pengetahuan.
MISI KEDUA :
Membangun Perekonomian yang Kokoh dan
Berkeadilan
2.
Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya
Saing TINGGI.
3.
PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.
4.
Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5.
Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI
KREATIF.
6.
Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk
Pembangunan Yang Berkelanjutan.
7.
Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi
Wisata DUNIA.
MISI KETIGA :
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,
Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik
MISI KEEMPAT :
Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan
Pembangunan Infrastruktur Strategis yang
Berkelanjutan
MISI KE LIMA :
Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya,
Peran Pemuda dan Olah Raga serta
Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan
Lokal
3
SOSOK JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
4
MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing
Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi
serta didukung oleh ketahanan keluarga yang kokoh.
MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non
pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi
Publik
Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional,
sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean
Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota
dengan manajemen lintas kabupaten/kota.
MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang
Berkelanjutan
Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang
memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta
Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal
Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan,
meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam
pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri
pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.
VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 :
“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”
MAJU berarti :
SEJAHTERA berarti :
1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri
2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing
tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi
modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien.
4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif
terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai
budaya serta kearifan lokal.
5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial
1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di
masyarakat baik masyarakat, wilayah
maupun pelaku usaha.
2. Berbasis pada ketahanan keluarga
sebagai dasar pengokohan sosial
masyarakat
3. Merupakan perpaduan antara
kesejahteraan lahiriah/materil dengan
kesejahteraan bathiniah/jiwa.
4. Memberikan manfaat bagi masyarakat
di sekitarnya serta membangun
kepercayaan diri kolektif.
UNTUK SEMUA berarti :
1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat
2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu
kesatuan Jawa Barat
3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta
berperan aktif dalam pergaulan dunia
4.
Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat
5
Janji Gubernur 2013-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT
SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU
BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA
KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU
REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER
POSYANDU
MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK
100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT
ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN
PERDESAAN
REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN
PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI
KABUPATEN/ KOTA
PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA
Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah
pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013-2018
6
1.
MELANJUTKAN
MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK
SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH;
2.
MENUNTASKAN
MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH
DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN;
3.
MEMBERI DUKUNGAN
MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN
LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI
PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA;
4.
REPOSISI
REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM
PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA
KARENA MENGALAMI HAMBATAN;
5.
REORIENTASI
MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT
TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU
SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI
PEMERINTAH PUSAT.
Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR 2013-2018 adalah:
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
7
POSISI PERENCANAAN
TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD
2018
TAHAP
KEMANDIRIAN
2017
2016
TAHAP
PEMANTAPAN
TAHAP
DIVERSIFIKASI
2015
2014
Tahapan Pembangunan
Jangka Menengah
2023-2025
TAHAP
PENGEMBANGAN
2018-2023
TAHAP
PERSIAPAN
2013-2018
2008-2013
2005-2008
Penataan dan
persiapan pranata
pendukung melalui
kualitas sumber
daya manusia
PENYIAPAN
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
MEMANTAPKAN
PEMBANGUNAN
SECARA
MENYELURUH
MENCAPAI
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
MENCAPAI
KEUNGGULAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
DISEGALA
BIDANG
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang
8
KONDISI TERITORIAL PROVINSI JAWA BARAT
DAN RUANG LINGKUP NKRI
(HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)
9
JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL
POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL :
•
•
•
•
•
•
•
PROVINSI DENGAN JUMLAH PENDUDUK TERBESAR (44.286.519 JIWA)
PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL
INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM), BEBERAPA
BERKELAS DUNIA
BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA
PROVINSI DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG KOMPLEKS
MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 2 PKN-P
MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM
KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL :
•
•
•
•
•
BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL (14,33%)
KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR (60%)
KONTRIBUSI PMA JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL (34,46%)
MENYUMBANG PRODUKSI BERAS NASIONAL (17,32% )
PROVINSI PRODUSEN KOMODITI EKSPOR NASIONAL
(AS 18,4%, Jepang 12,52%)
KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI :
•
•
•
•
•
•
•
LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI
PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI
PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 4.654 MW : PLTA 1.941 MW, PLT GEOTERMAL
1.061 MW, LAINNYA 1.652 MW
LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA)
MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
MERUPAKAN TUJUAN WISATA
DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M3/TAHUN
KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA :
Luas Jawa Barat :
3.711.654 ha
•
•
•
PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI
PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI
PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI
10
PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2012)
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
44,3
Juta
Kabupaten/Kota
Luas
Kecamatan
Kelurahan
Desa
: 27
: 3.709.528,44 Ha
:
626
:
646
: 5.316
Penduduk 2012
Indonesia
Jabar
Penduduk Miskin
: 244.215.984 Jiwa
: 44.548.431 Jiwa
: 9,89 %
Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 :
BKPP Wilayah I Bogor
BKPP Wilayah II Purwakarta
BKPP Wilayah III Cirebon
BKPP Wilayah IV Garut
Jabar
12.761.297
9.814.207
6.354.983
15.617.944
44.548.431
PDRB (2012)
PDRB per kapita
Inflasi (2012)
LPE (2012)
IPM (2012)
RLS (2012)
AMH (2012)
AKI (2011)
AKB (2012)
APK SD
APK SMP
APK SMA
APK PT
: Rp. 364,41 Trilyun;
: Rp. 21.250 Juta (adhb)
: 3,86 %
: 6,21 %
: 73,19*
: 8,15 th
: 96,97 %
: 217 per 100.000 Kel Hidup
: 30 per 1.000 Kel Hidup
: 119,31 % (2012/2013)
: 94,55 % (2012/2013)
: 67,78 % (2012/2013)
: 15,19 % (2012/2013)
11
SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025
RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:
5 NILAI-NILAI LUHUR :
7 KARAKTER :
1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN
KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN
KESETARAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
BERINTEGRITAS TINGGI
BERMARTABAT
SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025
Pel.Cirebon
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
Tol Kanci-Pejagan
RANCABUAYA
PKW
PKW
RANCABUAYA
RANCABUAYA
TPITPI
Pelabuhan
Ratu
Pelabuhan Ratu
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
12
RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
TERHADAP PROGRAM NASIONAL
RPJMD JAWA BARAT
2013-2018
RPJMN 2010 – 2014
1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
2. Prioritas 2, Pendidikan
3. Prioritas 3, Kesehatan
4. Prioritas 4, Penanggulangan
Kemiskinan;
5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan;
6. Prioritas 6, Infrastruktur;
7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan
Iklim Usaha;
8. Prioritas 8, Energi;
9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana;
10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar dan Pasca
Konflik;
11.Prioritas 11, Kebudayaan,
Kreativitas dan Inovasi Teknologi;
12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan;
13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian;
14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas
dan Mutu Pendidikan (P2)
CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas
dan Kualitas Layanan
Kesehatan(P3)
CG 3 Mengembangkan Infrastruktur
Wilayah, Energi dan Air Baku( P6,
P8)
CG 4 : Meningkatkan Ekonomi
Pertanian(P5,P13)
CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non
Pertanian (P7, P 13)
CG 6 : Meningkatkan pengelolaan
sumber daya alam, lingkungan
hidup dan kebencanaan(P9)
CG 7 : Meningkatkan pengelolaan
seni, budaya dan wisata serta
kepemudaan dan olahraga (P11)
CG 8 : Meningkatkan ketahanan
keluarga dan kependudukan (P14)
CG 9 : Menanggulangi kemiskinan,
Penyandang Masalah kesejahteraan
Sosial dan Keamanan(P10 ,P12,
P14)
CG 10 Modernisasi Pemerintahan
dan Pembangunan Perdesaan
(P1,P11)
PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2010
1.
Pro Growth :
CG 3, CG 4, CG 5
2.
Pro Job :
CG 4, CG 5, CG 7, CG 10
3.
Pro Poor :
CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9
4.
Pro Environment :
CG 6
INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010
TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
(CG 1, CG 2, CG 9)
Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
(CG 1)
Mendorong Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan (CG8)
Menurunkan Angka Kematian Anak (CG
2)
Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2)
Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan
penyakit menular lainnya (TB) (CG 2)
Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup
(CG 6)
Mengembangkan Kemitraan untuk
Pembangunan (CG 10)
13
13
PANDANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH
(YANG TEREFLEKSI DALAM KONSEP DAN
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT)
14
15
MAKSUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Dasar Hukum :
 Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, 'Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.'
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah.
Maksud Penyelenggaraan Otonomi Daerah :
(UU 32/2004, Penjelasan Umum)
1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui :
 Peningkatan pelayanan,
 Pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan:
 Prinsip demokrasi,
 Pemerataan,
 Keadilan,
 Keistimewaan dan kekhususan, serta
 Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI
16
DIALEKTIKA PROSES PEMBANGUNAN PERDESAAN
INISIATIF PEMBANGUNAN UMUMNYA
BUKAN DARI DESA (TOP DOWN)
 PROGRAM / KEGIATAN ?
 TATA KELOLA PERDESAAN ?
 SUMBER PENDANAAN ?
INISIATIF PEMBANGUNAN DARI DESA
(BOTTOM UP)
 PROGRAM / KEGIATAN ?
 TATA KELOLA PERDESAAN ?
 SUMBER PENDANAAN ?
17
PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN PERDESAAN
RURAL
DEVELOPMENT
RD
CD
CE
COMMUNITY
DEVELOPMENT
COMMUNITY
EMPOWERMENT
MEMBANGUN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
MEMBANGUN
18
Kewenangan Desa menurut UU No. 6/2014
•
•
•
•
Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
Kewenangan lokal berskala Desa;
Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; dan
Kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
19
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Berdasarkan UU. 6/2014 Pasal 123
Pembangunan
kawasan
perdesaan
merupakan
perpaduan
pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif
Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas
: a. penyusunan
rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b. pengembangan pusat
pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; c. penguatan kapasitas masyarakat; d.
kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e. pembangunan infrastruktur
antarperdesaan.
Pembangunan
kawasan
perdesaan
memperhatikan
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan
dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di
kawasan perdesaan.
20
Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Berdasarkan UU. 6/2014 Pasal 124 ayat (2 - 6)
(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
dilaksanakan dengan mekanisme:
a)
Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai
wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan
prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi
pembangunan kawasan perdesaan;
b)
Usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan
kawasan
perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota;
c)
Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan
rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
d)
Berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi
pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.
21
Lanjutan.....
3) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan
kawasan
perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada
Pemerintah melalui gubernur.
4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan
pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah
kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan
perdesaan.
5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.
6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah
provinsi ditetapkan oleh gubernur.
7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah
kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.
22
Langkah penanganan :
Letak wilayah
desa yang
terisolir atau
di daerah
perbatasan
Kurang
memadainya
saranaprasarana Air
bersih
Terbatasnya
Sarana
Komunikasi
telepon/inter
net
Belum
memadainya
sarana
infrastruktur
transportasi
Rendahnya
tingkat
kesehatan
masyarakat serta
terbatasnya
sarana-prasarana
kesehatan
Rendahnya
penguasaan
teknologi dan
pasar
Belum
tersedianya
sarana
penerangan
listrik
KONDISI UMUM
PERDESAAN DI
JAWA BARAT
Rendahnya
tingkat
pendidikan
masyarakat
(SDM) serta
terbatasnya
sarana-prasarana
pendidikan
Belum
berkembangn
ya tingkat
perekonomia
n masyarakat
Sulitnya
merubah
sosial budaya
masyarakat
Masih
tingginya
tingkat
kemiskinan
dan
pengangguran
Kondisi
keamanan
relatif masih
rentan dan
rawan
1. Perkuatan data dan informasi
profil desa dengan prinsip
satu data pembangunan
Jabar.
2. Peningkatan akses dan
kualitas pendidikan anak usia
sekolah hingga jenjang
perguruan tinggi.
3. Membangun aktifitas
perekonomian berbasis
potensi lokal untuk
penyerapan tenaga kerja.
4. Membangun infrastruktur
desa dan perdesaan serta
fasilitas kesehatan yang
terjangkau.
5. Membangun kemandirian
masyarakat.
6. Kesetaraan dalam
kesejahteraan masyarakat
perdesaan di perbatasan
provinsi
23
Slide - 25
SEKILAS TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
24
DEFINISI PERENCANAAN
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Sistem Pembangunan Nasional
Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Bab 1 Pasal 1, Ayat 1,2,3 UU No.25 Tahun 2004
25
PROSES PERENCANAAN
PROSES TEKNOKRATIK: Proses berdasarkan kaidah-kaidah
ilmu perencanaan
hasilnya dilaksanakan dengan
pendekatan Top Down
PROSES PARTISIPATIF: Proses berdasarkan kaidah-kaidah
demokrasi
hasilnya dilaksanakan dengan pendekatan
Bottom Up
PROSES POLITIK: Proses berdasarkan kaidah-kaidah
ilmu politik untuk membangun kesepahaman dan
kesepakatan
Disarikan dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
26
PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN DESA DI JAWA BARAT :
1.
2.
3.
4.
Mengedepankan penerapan prinsip DESA MEMBANGUN selain prinsip
MEMBANGUN DESA
Menerapkan prinsip PELIBATAN (involvement) masyarakat desa
sebagai aktor lokal selain prinsip PEMBERDAYAAN (empowering)
masyarakat desa
Menerapkan paradigma pembangunan JABAR MASAGI.
Menjadikan Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat
kehidupan bergotong royong
27
Slide - 29
28
4
9
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN
Rancangan Awal
RKPD P/K/K
RKP
(PP 20/2004)
Rancangan
RKPD P/K/K
RAPBD
Reses DPRD 1
RKPD
P/K/K/Desa
Rancangan
Renja SKPD
Des Jan
Feb
KUA/PPAS
APBD
Renja SKPD
RKA-SKPD
Reses DPRD 2
Mrt
Apr
Mei
Jun
Juli
Agt
Sept
Reses DPRD 3
Okt
Nov
Des
Musrenbang
Nas u/ RKP
Musrenbang
RKPD Prov
Musrenbang
RKPD K/K
Forum SKPD
Prov
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa/kel
Pra
Musrenbang
Kewilayahan
Rancangan
Interim RKP
(PP 40/2006)
KETERANGAN:
: Penyusunan Perencanaan Tahun 2015 (Bulan Oktober 2013 s.d 28 Mei 2014
: Penyusunan Perubahan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014
(29 Mei 2013 s.d 30 Oktober 2014)
: Penyusunan Perencanaan Tahun 2016 (1 November 2014 s.d Mei 2015)
Peran aktif DPRD
Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan
29
Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010
Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018
30
KEGIATAN PRIORITAS
(2008 – 2013)
TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT
CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan hidup dan kebencanaan
CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
1.
2.
3.
4.
5.
Jabar bebas putus jenjang sekolah
Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun
ke atas
Pendidikan berkebutuhan khusus
Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi
Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik
1. Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral
2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%
3. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan
sampah regional
4. Penanganan bencana longsor dan banjir
CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan
CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata
serta kepemudaan dan olah raga
Kesehatan
1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan
pemenuhan sumber daya kesehatan
2. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak
3. Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa
4. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan
perilaku hidup bersih dan sehat
1.
2.
3.
4.
CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan
Air Baku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya
Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon,
Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan
Infrastruktur jalan dan perhubungan
Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis;
Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;
Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan
Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan
perdesaan di Jawa Barat
CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian
1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional
2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry
3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan
swasembada protein hewani
4. Jawa Barat bebas rawan pangan
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi
pangan
CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
UMKM
Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi
Pengembangan skema pembiayaan alternative
Pengembangan industry manufaktur
Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif
Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan
Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat
Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat
Pengembangan Destinasi wisata
CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan
kependudukan
1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
3. Peningkatan pengelolaan kependudukan
CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial dan Keamanan
1. Pengurangan Kemiskinan
2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial
dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
3. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat
CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan
Perdesaan
1.
2.
3.
4.
5.
Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur
Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public
Penataan sistem hukum dan penegakan hukum
Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak
Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas
pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan
6. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa
31
KEGIATAN PRIORITAS
(2013 – 2018)
TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT
1. Pengembangan industri manufaktur;
2. Pengembangan industri keramik dan gerabah;
3. Pengembangan industri perberasan dan
makanan, olahan berbasis bahan baku lokal,
perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air
payau,serta ternak sapi perah, sapi potong,
kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal;
4. Pengembangan wisata sejarah dan wisata
pilgrimage (ziarah);
5. Pengembangan metropolitan BODEBEK
KARPUR.
1. Pengembangan industri mangga gedong gincu dan
industrialisasi perikanan;
2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras
dan palawija;
3. Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri
makanan olahan berbahan baku lokal;
4. Pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata ziarah
(pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata;
5. Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta
Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati.
32
1. Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi
perah, ayam ras dan unggas lokal;
2. Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan
hias untuk pasar regional dan global;
3. Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas
pandan wangi dan varietas unggul lainnya;
4. Pengembangan agrowisata koridor Bogor-PuncakCianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari
koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan
mengelola cagar biosfer Cibodas.
5. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth
center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan
BODEBEK KARPUR.
1. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan
Riset Terpadu di Jatinangor;
2. Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya
air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi
potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta
pengembangan sentra produksi pakan ternak;
3. Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh,
kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buahbuahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
4. Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif
dan pariwisata;
5. Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat
pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan
Rancabuaya.
ALIRAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pusat
Bidang A
APBN/
NON APBN
Provinsi
Bidang B
Bidang A
APBD/
NON APBD
Kab/Kota
Bidang B
Bidang A
APBD/
NON APBD
Bidang A
DESA
Bidang C
Bidang B
Bidang B
Bidang C
Bidang C
PERLU
KESAMAAN
TUJUAN DAN
BERBAGI PERAN
LINTAS
PEMERINTAHAN
UNTUK
PENCAPAIAN
VISI DAN MISI
PEMBANGUNAN
Bidang C
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
33
PENGANGGARAN DEKON DAN TP
DK = DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEM PUSAT
KPD GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEM. PUSAT
DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL
TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 8)
Dk
Pem.Pusat
?
T.P
T.P
Pem. Provinsi
T.P
?
Pem.Kab./Kota
T.P
T.P
?
T.P
Desa
T.P : TUGAS PEMBANTUAN YAITU PENUGASAN DARI PEM.
PUSAT KPD DAERAH DAN/ATAU DESA, DARI PEM. PROV
KPD KAB./KOTA DAN/ATAU DESA, SERTA DARI PEM
KAB./KOTA KPD DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS
TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 9)
34
INOVASI PERENCANAAN JAWA BARAT MELALUI
“SISTEM RKPDJABAR ONLINE 2101”
SEBAGAI WAHANA PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
35
INOVASI BARU untuk Perbaikan Kualitas Dan Efektivitas Perencanaan :
TEMA : Keterlibatan Multipihak dalam Perencanaan melalui RKPDJABARonline 2101
36
UMUM
Kabupaten/Kota
PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN
Bahan Musrenbang
Kab/Kota
Seleksi Musrenbang
Kab/Kota
AKADEMISI
RKPD JABAR
ONLINE
2101
DUNIA USAHA
ADMIN
Hasil Musrenbang
Kab/Kota
OPD/BIRO Provinsi
Bahan Forum
OPD
KOMUNITAS
Seleksi
Forum OPD
RESES DPRD
Provinsi
Hasil Forum
OPD
37
PENUTUP
38
HARAPAN
HARAPAN KEPADA PEMERINTAH DESA :
1. Sesuai dengan Tugas Utama Pemerintah Desa berperan untuk
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga
Terwujud rasa aman dan nyaman;
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia aparatur desa yang
berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
3. Memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat desa sehingga
terwujud kesejahteraan amsyarakat desa;
4. Pemerintah Desa secara periodik melakukan pembinaan desa,
pengembangan potensi sumber daya alam, pelestarian
lingkungan hidup serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan
adat istiadat;
39
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Mari Kita mensejahterakan masyarakat
pedesaan dengans sebaik-baiknya
TERIMA KASIH
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
Informasi lebih lanjut :
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
 Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
RKPDJabar
-ONLINE
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
SMS SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA
BARAT*2011#
UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) DI BEBERAPA NEGARA
VERSI THE SUN TAHUN 2010
MAKAU
• Tingginya
kesejahteraan
masyarakat
AUSTRALIA
UHH:
81 TH
ISRAEL
• Kebiasaan
mengkonsumsi
produk-produk olahan
berbahan baku susu
untuk sarapan pagi
ISLANDIA
• Waktu istirahat yang
cukup sehingga relatif
level stres para
karyawan relatif
rendah
SWISS
• Kebiasaan
mengkonsumsi roti
gandum, karena
yang memiliki index
glukosa rendah
UHH:
82,5 TH
Sumber: www.detik.com, Kamis, 17/02/2011 Pk.12:19 WIB
•Karyawan jarang
diharuskan kerja lembur
sehingga punya banyak
waktu untuk istirahat di
rumah
PRANCIS
•Besarnya anggaran
kesehatan terutama untuk
pengobatan penyakit kanker
(Rp. 13 Trilyun)
•Banyak mengkonsumsi
bawang, sehingga
mengurangi resiko diabetes
dan penggumpalan darah
SWEDIA
•Pembatasan konsumsi
alkohol terutama di
tempat-tempat
hiburan
UHH:
82 TH
SPANYOL
UHH:
83,5 TH
•Kebiasaan mengkonsumsi
minyak zaitun, sayuran dan
buah-buahan
•Membatasi asupan lemak,
dapat mengurangi resiko
penyakit seperti asma,
alergi, serangan jantung dan
pikun
JEPANG
• Sering
mengkonsumsi sake
hangat
(Ilustrasi Gambar : Diolah Pusdalisbang Bappeda Jabar)T
7 KEBIASAAN YANG BISA MEMBUAT PANJANG UMUR
•
•
1. Minum Susu
Peneliti di Inggris menemukan bahwa rajin minum susu dapat
mengurangi ancaman jantung koroner dan stroke hingga 20%.
(Profesor Ian Givens, dari University of Reading)
2. Berjalan Cepat
University of Pittsburgh menjelaskan bahwa mereka yang
berjalan lebih cepat 0,1 meter/detik, terhubung dengan
penurunan risiko kematian sebesar 12%. Sedangkan mereka
yang berusia 75 hingga 84 tahun, 92% dari mereka yang suka
berjalan cepat (1,4 meter/detik atau lebih cepat), hidup 10 tahun
lebih lama ketimbang mereka yang lebih lambat (35% wanita
berjalan lambat = 0,4 meter/detik).
3. Berteman Baik dengan Rekan Kerja
Studi dari Jurnal Health Pscychology menjelaskan mereka yang
hubungan sosialnya kurang baik di kantor berisiko mati lebih
cepat dalam kurun waktu 20 tahun. Studi jurnal PLoS Medicine
tahun lalu juga telah menemukan orang yang memiliki koneksi
kerja yang buruk, mati lebih cepat dalam kurun waktu 7,5 tahun,
seperti yang dilaporkan oleh Time. "Tempat kerja harus menjadi
tempat yang bisa diandalkan untuk mendapatkan dukungan
emosional," (Dr Sharon Toker dari Tel Aviv University kepada
The Telegraph
4. Belanja
Hasil penelitian selama 10 tahun oleh Taiwan's National
Health Research menunjukkan, belanja setiap hari akan
membuat seseorang memiliki rata-rata 25% umur lebih
panjang dan tubuh lebih bugar. Wanita memiliki
persentase 23% umur yang lebih panjang. Sedangkan
pria, sebesar 28%.
5. Bersihkan Gigi dengan Dental Floss
Menyikat gigi minimal dua kali sehari bisa mencegah gigi dari
keropos, gigi berlubang dan pembentukan plak. Ditambah
dengan dental floss, Anda punya kemungkinan hidup enam
tahun lebih lama. Dalam bukunya 'YOU: The Owner's Manual',
Dr Michael Roizen dan Dr Mehmet C. Oz menulis, flossing dan
menyikat gigi setiap hari, ditambah dengan rajin mengecek
kesehatan gigi ke dokter secara rutin, bisa membuat Anda hidup
lebih lama
6. Minum Teh
Minum teh bisa membantu Anda hidup lebih lama, menurut
penelitian yang dilakukan hampir di seluruh dunia. Dalam
penelitian tersebut, 2.000 wanita China yang minum teh hijau
secara rutin (ditambah diet makanan jamur) bisa mengurangi
risiko kanker hingga 90 persen. Sementara itu, penelitian pada
40.000 wanita dan pria Jepang yang minum teh hijau lima
cangkir sehari menurunkan kemungkinan mereka terkena stroke
dan penyakit jantung
7. Konsumsi Vitamin D
Konsumsilah vitamin D per hari dan Anda mungkin bisa berumur
lebih panjang. Studi yang dilakukan pada 2007 terhadap 57 ribu
orang dewasa di Eropa, Amerika Serikat dan Inggris
menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi vitamin D,
risiko kematiannya berkurang tujuh persen. Vitamin D diketahui
punya beberapa manfaat bagi kesehatan, antara lain
memperkuat sistem imun dan tulang. Vitamin D juga
menurunkan risiko diabetes, kanker, tekanan darah tinggi dan
penyakit ginjal.

similar documents