bahan paparan jkn.ppt - Jaminan Kesehatan Nasional

Report
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
A. DASAR HUKUM
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
2
JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG
MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA.
Setiap negara perlu
mengembangkan UHC melalui
mekanisme asuransi kesehatan
sosial untuk menjamin
pembiayaan kesehatan yang
yang berkelanjutan.
Deklarasi PBB 1948
ttg HAM
Pasal 25, Ayat (1)
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Resolusi WHA ke58
2005 di Jenewa
Pancasila
Sila ke 5
3
UUD 1945 PASAL 28H
UUD
45orang
Pasal
28 hidup
H : sejahtera lahir dan batin,
Setiap
berhak
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat.
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
4
UUD 1945 Pasal 34 :
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh negara
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
5
UU No 40 / 2004
• Tentang SJSN
UU No 36 / 2009
• Tentang Kesehatan
UU No 24 / 2011
• Tentang BPJS
PP No 101 / 2012
• Tentang PBI
Perpres No 12 / 2013
• Tentang Jaminan Kesehatan
Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan
Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS
Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas
reformasi pembangunan kesehatan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
6
8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL
BIDANG KES
• Peningkatan KIA & KB
• Perbaikan gizi masyarakat
• Pengendalian penyakit
menular & tidak menular dan
kesling
• Pemenuhan SDM Kes
• Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, safety, mutu,
penggunaan obat/makanan
• Jamkesmas
• Pemberdayaan masyarakat,
penanggulangan bencana &
krisis
• Peningkatan Yankes primer,
sekunder & tersier
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
7 PRIORITAS REFORMASI
KESEHATAN
• Jaminan Kesehatan Nasional
• Pelayanan Kesehatan di
Daerah Tertinggal Perbatasan
& Kepulauan (DTPK)
• Ketersediaan Obat & Alkes di
setiap fasilitas kesehatan
• Reformasi birokrasi
pembangunan kesehatan
• Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
• Penanganan daerah
bermasalah kesehatan
• RS Indonesia kelas dunia
Universal
Coverage
2014
RPJMN 2010-2014
MDG 2015
VISI :
Masyarakat Sehat yang
Mandiri dan Berkeadilan
7
B. MENGAPA HARUS DENGAN SISTEM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL?
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
8
Mengapa Diperlukan Jaminan Kesehatan
1. Kehidupan manusia
berpotensi mengalami
risiko
2. Manusia bersifat short
sighted
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Asuransi
Kessos
(WAJIB)
Prinsip
• NASIONAL
• NIRLABA
• GOTONG ROYONG
• EQUITY
• dll
9
Apa yang Terjadi di Sekitar Kita?
Jika ada sanak-famili, tetangga, lingkungan anda yang terkena
serangan jantung/perlu masuk ICU/RS:
Berapa Rp harus ia siapkan?
Apakah ia punya dana tunai?
Apakah keluarga lain siap membantu?
Apakah majikan menanggung semua?
Apa yang harus kita perbuat?
Jika biaya perawatan mencapai Rp 50 juta, berapa banyak dari
saudara, jika tidak memiliki Jaminan kesehatan, yang sanggup
bayar ketika hal itu terjadi?
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
10
Jika Ia Mampu, Berapa banyak?
Seseorang perlu operasi dg perkiraan biaya
Rp 50 juta
Tahukah ia bahwa operasi itu memang perlu?
Tahukan ia bahwa biaya operasi itu wajar?
Sudahkah dokter menjelaskan alternatif lain
yang lebih murah dan lebih baik
Apakah ia membayar dengan senang hati?
Jika mobil kita rusak dan perlu biaya > Rp 10
juta, kita pikir, tunda, atau cari alternatif lain?
Pelayanan Rumah Sakit? Gelap !!!
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
11
KEUNTUNGAN JKN/AS.KES.SOS
Kenaikan Biaya kesehatan dpt ditekan
Biaya dan Mutu Yankes dpt dikendalikan
Kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh penduduk
Pembayaran dgn sistem prospektif
Adanya kepastian pembiayaan yankes berkelanjutan
Manfaat Yankes komprehensif (promotif, preventif,
kuratif & rehabilitatif)
Portabilitas
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
12
RISIKO  JAMINAN / SECURITY
RISIKO
Conventional Security
Thdp risiko luar/perang
Non-Convetsional Security
Terhadap risiko dlm Sosial
Ekonomi (sakit, tua,
kecelakaan, PHK, dll)
UU HANKAM/
NATIONAL SECURITY ACT
UU SJSN /
NATIONAL SOCIAL
SECURITY ACT
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
13
C. MEKANISME ASURANSI
KESEHATAN SOSIAL
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
14
PENGERTIAN ASURANSI KESEHATAN SOSIAL
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan
berupa
perlindungan
kesehatan
agar
peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan &
perlindungan dlm memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yg diberikan kepada setiap orang yg telah
membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
15
PERBEDAAN ASURANSI SOSIAL & KOMERSIAL
Sosial
Kepesertaan
Wajib bagi
seluruh (100%)
penduduk
Komersial
Kepesertaan
Sukarela
Non Profit
Profit
Manfaat
Komprehensif
Manfaat sesuai
dgn premi yg
dibayarkan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
16
PRINSIP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT
UU SJSN
Nirlaba
Akuntabilitas
Pengelolaan dana
untuk
kepentingan
peserta
Kehati-hatian
Kegotong
royongan
ASURANSI
SOSIAL
Keterbukaan
Portabilitas
Dana
amanat
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Peserta
Wajib
17
D. ASPEK PENYELENGGARAAN JKN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
18
KEPESERTAAN
Peserta
WAJIB
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
IURAN
Penerima upah
Pekerja &
Pemberi Kerja
Non Penerima
Upah
Kelompok/
Keluarga/
Individu
Penerima
Bantuan Iuran
(PBI)
Pemerintah
19
BEBERAPA PENGERTIAN (1)
Peserta : setiap orang, termasuk orang asing
yg bekerja paling singkat 6 (enam) bln di
Indonesia, yang telah membayar iuran
Pekerja: setiap orang yg bekerja dgn
menerima gaji, upah, atau imbalan dlm
bentuk lain
Pekerja Penerima Upah: setiap orang yg
bekerja pd pemberi kerja dgn menerima gaji
atau upah
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
20
BEBERAPA PENGERTIAN (2)
Pekerja Bukan Penerima Upah: setiap orang
yg bekerja atau berusaha atas risiko sendiri
Pemberi Kerja:orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum atau badan lainnya
yg mempekerjakan tenaga kerja, atau
penyelenggara negara yg mempekerjakan
pegawai negeri dgn membayar gaji, upah,
atau imbalan dlm bentuk lainnya
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
21
BEBERAPA PENGERTIAN(3)
Gaji atau Upah
hak Pekerja yg diterima & dinyatakan
dlm bentuk uang sbg imbalan dr
Pemberi Kerja kpd Pekerja yg ditetapkan
& dibayar menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan.
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
22
BEBERAPA PENGERTIAN (4)
PEKERJA PENERIMA UPAH
a. Pegawai Negeri
Sipil
c. Anggota Polri
e. Pegawai
Pemerintah Non
Pegawai Negeri;
b. Anggota TNI
d. Pejabat
Negara
f. Pegawai
swasta
g. Pekerja yg tdk termasuk huruf a s.d
huruf f yg menerima Upah
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
23
BEBERAPA PENGERTIAN (5)
Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi:
istri atau suami yg sah dari Peserta
anak kandung, anak tiri &/atau anak angkat yg sah dari Peserta, dgn
kriteria:
tidak atau belum pernah
menikah atau tdk mempunyai
penghasilan sendiri
belum berusia 21 tahun atau blm
berusia 25 tahun yg msh
melanjutkan pendidikan formal
Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dpt juga mengikutsertakan
anggota keluarga yang lain
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
24
BEBERAPA PENGERTIAN (6)
Pasal 4 ayat (3)
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
a. Pekerja di luar
hubungan kerja atau
Pekerja mandiri;
b. Pekerja yg tdk termasuk
huruf a yg bukan
penerima Upah
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
25
BEBERAPA PENGERTIAN (7)
Pasal 4 ayat (4)
BUKAN PEKERJA
a. Investor
b. Pemberi Kerja
c. Penerima pensiun
d. Veteran
e. Perintis
Kemerdekaan
f. bukan Pekerja yg tdk
termasuk huruf a s.d
huruf e yg mampu
membayar iuran
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
26
WNI DI LUAR NEGERI
Jaminan kesehatan bagi
Pekerja Warga Negara
Indonesia yg bekerja di luar
negeri diatur dgn ketentuan
peraturan perundangundangan tersendiri.
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
27
SYARAT DAN LOKASI PENDAFTARAN
SYARAT PENDAFTARAN PESERTA
Akan diatur kemudian dgn peraturan BPJS
LOKASI PENDAFTARAN:
Dilakukan di kantor BPJS setempat / terdekat
dari domisili peserta.
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
28
PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA
1. Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan
Kesehatan sbg Peserta kpd BPJS Kes.
2. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya
atau pekerja dpt mendaftarkan diri sbg
peserta kpd BPJS kes.
3. Bukan pekerja & peserta lainnya wajib
mendaftarkan diri & keluarganya sbg peserta
kpd BPJS kes.
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
29
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
HAK PESERTA
a. Memperoleh identitas
Peserta
b. Memperoleh manfaat
pelayanan kesehatan di
fasilitas kesehatan yg
bekerjasama dgn BPJS
Kesehatan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
KEWAJIBAN PESERTA
a. Membayar iuran
b. Melaporkan data
kepesertaannya kepada
BPJS Kesehatan dgn
menunjukkan identitas
Peserta pd saat pindah
domisili &/atau pindah
kerja.
30
MASA BERLAKU KEPESERTAAN
Selama peserta membayar iuran sesuai dgn kelompok
peserta.
Bila peserta tdk membayar iuran atau meninggal
dunia maka status kepesertaannya akan hilang.
Ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan
BPJS
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
31
PENTAHAPAN KEPESERTAAN
Tahap I : mulai 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi :
PBI Jaminan Kesehatan
Anggota TNI/PNS di ling Kementah & anggota keluarganya
Anggota Polri/PNS di lingkungan Polri & anggota keluarganya
Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero ASKES dan anggota
keluarganya
Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero
Jamsostek & anggota keluarganya
Tahap II : seluruh penduduk yg blm masuk sbg Peserta BPJS Kes
paling lambat 1 Januari 2019
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
32
PEMBIAYAAN
Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah uang yg dibayarkan secara
teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja &/atau Pemerintah utk program
Jamkes (Perpres No. 12 thn 2013 ttg Jaminan Kesehatan)
Peserta PBI Jamkes dibayar oleh Pemerintah.
Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja & Pekerja
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
& peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yg bersangkutan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
33
CARA PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN (1)
BPJS Kesehatan membayar kepada fasilitas
kesehatan tingkat pertama dgn Kapitasi
Sedangkan utk fasilitas kesehatan rujukan tingkat
lanjutan BPJS membayar dgn cara INA CBG’s
Jika disuatu daerah tdk memungkinkan
pembayaran berdasarkan kapitasi, BPJS Kesehatan
diberi wewenang utk melakukan pembayaran dgn
mekanisme lain yg lebih berhasil guna
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
34
CARA PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN (2)
Pelayanan gawat darurat yg dilakukan oleh fasilitas kesehatan
yg tidak menjalin kerjasama dgn BPJS Kes dibayar dgn
penggantian biaya, yg ditagihkan langsung oleh faskes kpd
BPJS Kes. & dibayar oleh BPJS Kesehatan setara dgn tarif yg
berlaku di wilayah tersebut
BPJS Kes wajib membayar Faskes atas pelayanan yg diberikan
kpd Peserta paling lambat 15 (lima belas) hr sejak dokumen
klaim diterima lengkap
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
35
CARA PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN (3)
Besaran pembayaran kpd Faskes ditentukan berdasarkan
kesepakatan BPJS Kes dgn asosiasi Faskes di wilayah tsb dgn
mengacu pd standar tarif yg ditetapkan oleh Menteri
Dalam hal tdk ada kesepakatan atas besaran pembayaran,
Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program
Jaminan Kesehatan yg diberikan
Asosiasi Faskes ditetapkan oleh Menteri
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
36
IUR BIAYA (Additional Charge)
Manfaat tambahan dalam Jamkes Nasional
Manfaat non medis berupa akomodasi
Peserta yg menginginkan kelas perawatan yg lebih
tinggi dari pd haknya, dpt meningkatkan haknya dgn
mengikuti asuransi kesehatan tambahan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
37
PERTANGGUNGJAWABAN BPJS KESEHATAN
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dlm bentuk lap
pengelolaan prog & lap keuangan tahunan yg telah diaudit oleh
akuntan publik kpd Presiden dgn tembusan kpd DJSN
Lap dipublikasikan dlm bentuk ringkasan eksekutif melalui media
massa elektronik & melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak
yg memiliki peredaran luas scr Nasional
Periode laporan dimulai dari 1 Januari s.d 31 Desember
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
38
E. PELAYANAN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
39
JENIS PELAYANAN
Manfaat Jaminan
Kesehatan
Manfaat medis
pelayanan kesehatan
Manfaat non
Medis
akomodasi dan ambulan
Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dari Faskes
dg kondisi tertentu yg ditetapkan oleh BPJS Kes.
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
40
PROSEDUR PELAYANAN
Peserta hrs memperoleh Yankes
pada Faskes tingkat pertama
Peserta memerlukan
yankes tingkat lanjutan
hrs melalui rujukan dr
faskes tingkat pertama
kecuali dlm keadaan
kegawatdaruratan
medis
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
41
KOMPENSASI PELAYANAN
BPJS Kes wajib memberikan kompensasi
Penggantian uang tunai
Pengiriman Nakes
Penyediaan Faskes tertentu
Penggantian uang tunai, hanya:
Biaya pelayanan kesehatan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Transportasi
42
PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN
Penyelenggara
Yankes
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
• Semua Faskes yg menjalin
kerjasama dg BPJS Kes baik
Faskes milik Pemerintah,
Pemda & Swasta
43
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN (1)
Manfaat medis berupa Yankes
Manfaat non medis meliputi akomodasi &
ambulans
Ambulans hanya diberikan utk pasien
rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
44
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN (2)
Manfaat
medis
Manfaat
non
medis
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
• bersifat pelayanan perorangan: promotif,
preventif, kuratif & rehabilitatif termasuk
bahan medis habis pakai & obat sesuai keb.
medis.
• akomodasi & ambulans. Ambulans hanya
diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn
kondisi tertentu yg ditetapkan oleh BPJS Kes.
45
PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN
Tidak sesuai prosedur
Pelayanan diluar Faskes yg bekerjasama dgn BPJS
Pelayanan bertujuan kosmetik
General check up, pengobatan alternatif
Pengobatan utk mendapatkan keturunan, Pengobatan
Impotensi
Yankes pd saat bencana
Pasien bunuh diri /penyakit yg timbul akibat kesengajaan
utk menyiksa diri sendiri/ bunuh diri/narkoba
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
46
LEMBAGA PENYELENGGARA JKN
JKN diselenggarakan oleh BPJS Kes. yg merupakan badan
hukum publik milik negara yg bersifat non profit &
bertanggungjawab kepada Presiden
BPJS terdiri atas Dewan Pengawas & Direksi
Dewan Pengawas  2 orang unsur Pemerintah, 2 orang
unsur Pekerja, 1 orang unsur Pemberi Kerja, 1 orang
Masyarakat, 1 orang unsur Tokoh Masyarakat
Dewan Pengawas diangkat & diberhentikan oleh
Presiden
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
47
Monitoring & Evaluasi
Monitoring & evaluasi penyelenggaraan
pelayanan Jamkes merupakan bag dari sistem
kendali mutu & biaya
Merupakan tanggung jawab Menkes, dlm
pelaksanaannya berkoordinasi dgn DJSN.
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
48
PENGAWASAN
Pengawasan
• Dewan pengawas;
internal oleh
• Satuan pengawas internal
organ BPJS
Pengawasan
eksternal
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
• DJSN;
• Lembaga pengawas
independen
49
PENANGANAN KELUHAN
Keluhan
Penanganan
keluhan
Hotline
Service
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
• ungkapan ketidakpuasan dari pemangku
kepentingan thdp penyelenggaraan JKN
• suatu upaya atau proses utk
mengetahui suatu permasalahan dgn
jelas, menilai, mengatasi &
menyelesaikan permasalahan
• 500 400
50
PRINSIP PENANGANAN KELUHAN
Obyektif
Responsif (cepat & Akurat)
Efektif dan efisien, Akuntabel
Koordinatif
Transparan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
51
MEKANISME PENANGANAN KELUHAN
Peserta dpt mengajukan pengaduan kepada
fasilitas kesehatan yg bekerjasama dgn BPJS &
atau BPJS Kes.
Peserta & atau Fasilitas kesehatan tdk puas atas
pelayanan BPJS kes. dpt mengajukan pengaduan
kpd Menteri Kesehatan.
Penyampaian pengaduan dilaksanakan sesuai dgn
ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
52
PENYELESAIAN SENGKETA
Penyelesaian sengketa sebaiknya diselesaikan dgn cara musyawarah oleh
para pihak:
Peserta dgn faskes
Peserta dgn BPJS Kes
BPJS Kesehatan dgn Faskes
BPJS Kesehatan dgn asosiasi Faskes
Bila sengketa tdk dpt diselesaikan secara musyawarah maka
diselesaikan dgn cara mediasi atau melalui pengadilan sesuai
dgn ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
53
PETA JALAN MENUJU
KEPESERTAAN SEMESTA (UHC)
86,4 juta PBI
Penduduk yang dijamin di
berbagai skema 148,2 jt
jiwa
90,4juta belum jadi
peserta
111,6 juta peserta
dikelola BPJS
Keesehatan
60,07 Juta pst
dikelola o/ Badan
Lain
73,8 juta belum jadi
peserta
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS
Kesehatan
Perpres Dukungan
Operasional
Kesehatan bagi TNI
Polri
Penyusunan
Sisdur
Kepesertaan &
Pengumpulan
Iuran
Pemetaan
Perusahaan
& sosialisasi
Sinkronisasi Data Kepesertaan:
JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
KEGIATAN:
Pengalihan, Integrasi, Perluasan
`Perusahaan
USAHA BESAR
USAHA SEDANG
USAHA KECIL
USAHA MIKRO
2014 2015 2016 2017 2018
20%
20%
10%
10%
50%
50%
30%
25%
2019
75% 100%
75% 100%
50% 70% 100%
40% 60% 80% 100%
257,5 juta
peserta (semua
penduduk)
dikelola BPJS
Keesehatan
Tingkat Kepuasan
Peserta 85%
Integrasi Kepesertaan Jamkesda dan askes komersial ke BPJS
Kesehatan
Pengalihan
Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS
Kesehatan
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro
B
S
K
20%
50%
75%
100%
20%
50%
75%
100%
10%
30%
50%
70%
100%
100%
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
54
PETA JALAN ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN
Belum ada
peraturan
pelaksana
yang
disahkan
2012
Sebagian
besar
Peraturan
Pelaksana
disahkan
2013
2014
PP PBI
Seluruh Peraturan
Pelaksana disahkan
Sebagian besar Peraturan
Teknis sudah dibuat
KEGIATAN-KEGIATAN:
2015
2016
2017
2018
2019
Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan
Per pres jaminan
Kesehatan
Perpres dukungan
Operasional Kes bg TNI
Polri
Penyesuaian Per
Pres Jaminan
Kesehatan
Penyesuaian Per
Pres Jaminan
Kesehatan
PP Modal Awal dan
Pengelolaan Dana
PP Pelaksanaan UU BPJS
Perpres Tata Cara Pemilihan
Dewas & Direksi BPJS
Kepres Pengangkatan
Pertama Kali Dewas &
Direksi BPJS
55
PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
• Distribusi blm
merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan blm
optimal
• Cara Pembayaran
blm optimal
2012
-Perluasan &
Pengemb. faskes &
nakes secara
komprehensif
-Evaluasi &
penetapan
pembayaran
2013
Rencana aksi
pengembangan faskes,
nakes, sistem rujukan
& infrastruktur
2014
KEGIATAN-KEGIATAN:
2015
2016
2017
•Jumlah mencukupi
• Distribusi merata
• Sistem rujukan berfungsi
optimal
• Pembayaran dg cara
prospektif dan harga
keekonomian untuk
semua penduduk
2018
2019
Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes,
nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya.
Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan)
terhadap standar yang ditetapkan
Penyusunan
Standar,
prosedur
dan
pembayaran
faskes
Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik
masyarakat maupun perorangan
Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian
besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian
56
PETA JALAN ASPEK MANFAAT DAN IURAN
Manfaat bervariasi
belum komprehensif
sesuai kebutuhan
medis
- Manfaat standar
- Komprehensif
sesuai keb medis
-- Berbeda non
medis
Iuran bervariasi
Iuran :
Masih berbeda PBI
dan Non PBI
2012
Konsensus
manfaat
2013
Penetapan
manfaat dlm
Perpes JK,
termasuk
koordinasi
manfaat
2014
Manfaat
sama untuk
semua
penduduk
KEGIATAN-KEGIATAN
2015
2016
Penyesuaian
Perpres
Jamkes
2017
2018
2019
Penyesuaian
Perpres
Jamkes
Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan
pembayaran antar wilayah
Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral
hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan
57
PETA JALAN ASPEK ASPEK KEUANGAN
•Belum ada standar
akuntansi untuk
jaminan sosial
nirlaba
• Belum ada PP
pegelolaan dana
jaminan sosial
2012
•PP Pengelolaan
Dana Amanat
diundangkan
• Standar
akuntansi JS
diundangkan
2013
KEGIATAN-KEGIATAN EFISIEN DAN AKUNTABEL
2014
2015
2016
2017
•Dana cadangan
akumulatif sehat
• Pengelolaan
Efisien &
Akuntabel
2018
2019
Kebijakan Pengelolaan
Dana Amanat
Penyusunan Kebijakan
akuntansi keuangan khusus
BPJS
Penyempurnaan
Sistem & Prosedur
Akuntansi &
Keuangan
Penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap
semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik
Laporan Keuangan
Penutup dan Pembuka
Penyusunan ketentuan
cadangan tehnis &
valuasi aktuaria
Analisis Estimasi
Dampak Fiskal &
Produktifitas
58
PETA JALAN ASPEK
KELEMBAGAAN & ORGANISASI
BPJS Kesehatan
beroperasi
dengan baik
Pengelolaan bervariasi
oleh banyak Badan
2012
2013
2014
BPJS Kesehatan
mengelola seluruh
penduduk dengan
indikator efisien
dan memuaskan
KEGIATAN-KEGIATAN PENYEMPURNAAN TATA
KELOLA
2015
Penyiapan Beroperasinya
BPJS Kesehatan
2016
2017
2018
2019
Pemantapan organisasi dan manajmen
Perubahan AD/ART dan
Atribut PT Askes
Pengembangan jumlah kantor perwakilan dan cabang
Menyusun berbagai Sisdur
Koordinasi pengalihan
kepesertaan
Pengembangan kompetensi dan kinerja SDM BPJS dan Faskes
Pembentukan dan beroperasinya PMO
Susun Pedoman
Good Governance
(GCG)
Penyusunan dan Standarisasi
Bisnis Proses
Blue
Print IT
Implementasi tata keclola (good governance) yang baik dan pelaporan publik
Pengembangan kebijakan berbasis data, information warehouse, Jaringan dan
Infrastruktur sistem informasi
Pengembangan Aplikasi
59
PETA JALAN ASPEK
SOSIALISASI, PENGAWASAN DAN MONITORING
Manfaat bervariasi
belum komprehensif
sesuai kebutuhan
medis
BPJS
Kesehatan
beroperasi
dengan baik
2012
2013
Penyusunan
strategi
sosialisasi
Sosialisasi menjelang BPJS
Kesehatan
Susun bahanbahan
sosialisasi
Peralihan
Verifikator
Inddependen
Koordinasi dan Monitoring
menjelang BPJS Kesehatan
Penyusunan Indikator
Kinerja
Penyusunan Pedoman
Monitoring dan Pengawasan
Operasional BPJS Kesehatan
Penyusunan Pedoman
Pengawasan Keuangan BPJS
Kesehatan
2014
BPJS Kesehatan
mengelola JKN
secara efisien,
akuntabel, dan
memuaskan
KEGIATAN-KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
Sosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverage
Monitoring semesteran dampak sosialisasi (perkembangan kespesertaan dan
kepuasan peserta)
Analisis
Laporan BPJS
Kes tentang
Penyelenggar
aan Jaminan
Kesehatan
Analisis
Laporan BPJS
Kes tentang
Penyelenggar
aan Jaminan
Kesehatan
Analisis
Laporan BPJS
Kes tentang
Penyelenggar
aan Jaminan
Kesehatan
Analisis
Laporan BPJS
Kes tentang
Penyelenggar
aan Jaminan
Kesehatan
Analisis
Laporan BPJS
Kes tentang
Penyelenggar
aan Jaminan
Kesehatan
Analisis
Laporan BPJS
Kes tentang
Penyelenggar
aan Jaminan
Kesehatan
Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh
DJSN
Pelaksanaan Pengawasan Keuangan oleh BPK/akuntan publik/ OJK
60
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Untuk Indonesia yang lebih sehat
61

similar documents