PAPARAN FGD-2-2013(Versi FGD)

Report
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS
IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN
DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SEPTEMBER, 2013
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013
1
MATERI PAPARAN
PRODUK PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN
BIDANG PENDIDIKAN
MASALAH PENDIDIKAN
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013
2
MATERI PAPARAN 1
PRODUK PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN
BIDANG PENDIDIKAN
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013
3
PRODUK PERUNDANGAN-UNDANGAN
TAHUN 2003 S.D 2013
UU Nomor 14
UU Nomor 12
UU Nomor 20
Tahun 2005
Tahun 2012
Tahun 2013
GURU & DOSEN
DIKTI
DIKDOK
UU Nomor 20
Tahun 2003
UU Nomor 9
UUD 1945
SISDIKNAS
Tahun 2009
BHP
UU No.9/2009
dinyatakan tidak
mengikat oleh
Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1114-21-126-136/PUUVII/2009
tanggal 31 Maret 2010.
UU Nomor 24
UU Nomor 43
UU Nomor 12
Tahun 2009
Tahun 2007
Tahun 2010
BBLNLK
PERPUSTAKAAN
PRAMUKA
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013
4
KONDISI UU SISDIKNAS
Dalam perkembangannya banyak terjadi ketidak sinkronan antara
UU Sisdiknas dengan berbagai Undang-undang lain:
1. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Dalam Pasal 13 butir f Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
dinyatakan bahwa, salah satu urusan provinsi adalah
”penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial
UU Sisdiknas yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi
1. Pasal 53 ayat (1), konstitusional sepanjang frasa “badan
hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi
penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan
hukum tertentu. PenjelasanPasal 53 ayat (1) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; sehingga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009
tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.
KONDISI UU SISDIKNAS (1)
2. Pasal 49 ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan
biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada
sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Memutuskan bahwa Pemerintah,
sebagai pelaksana UU, harus memenuhi anggaran pendidikan
20% per tahun. Tidak lagi secara bertahap sebagaimana
disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas
3. Pasal 6 ayat (2) Setiap warga Negara bertanggung jawab
terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Putusannya, sepanjang frasa, “... bertanggungjawab” adalah
konstitusional sepanjang dimaknai “... ikut bertanggung jawab”,
sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “Setiap warga
Negara ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan
KONDISI UU SISDIKNAS (2)
4. Pasal 12 ayat (1) huruf c, sepanjang frasa, “...yang orang
tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang
berprestasi”;
5. Pasal 55 ayat (4), kata ‘dapat’ diputuskan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang
pendidikan dasar yang berbasis masyarakat;
6. Pasal 50 ayat (3) dinyatakan tidak mengikat secara hukum.
PP…/TH…
AMANAT
PASAL 31
ayat (3)
UUD 1945
UU 20/2003
SISDIKNAS
PP.17/2010
UU 14/2005
GURU & DOSEN
UUD 1945
UU 43/2007
PERPUSTAKAAN
AMANAT
PASAL 36C
UUD 1945
PP.66/2010
UU 24/2009
BBLNLK
UU 9/2009
BHP
“DIBATALKAN” MK
31 MARET 2010
UU 12/2012
DIKTI
UU 20/2013
DIKDOK
UU 12/2010
PRAMUKA
CATATAN: PROLEGNAS 2010-2014 : PERUBAHAN UU.20/2003 (No.66), PERUBAHAN UU.9/2009 (No.196)
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013
8
MATERI PAPARAN 3
MASALAH PENDIDIKAN
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013
14
MASALAH POKOK BIDANG
PENDIDIKAN
1. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN
YURIDIS;
2. PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES
PENDIDIKAN;
3. MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN;
4. TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT;
5. SINKRONISASI DAN HARMONISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013
15

similar documents