Kilas Balik, Urgensi & Proses Penyusunan NA dan RUU PRUN

Report
Oleh: Prof. Dr. I B R Supancana
Disampaikan pada Pertemuan FGD Inisiatif
Penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jakarta, 7 Agustus 2014
SISTEMATIKA
I.
II.
III.
IV.
V.
INISIATIF AWAL
PERKEMBANGAN PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIS DAN RUU PRUN
SUBSTANSI POKOK NASKAH AKADEMIS DAN
RUU PRUN
URGENSI PENGATURAN KE DEPAN
REKOMENDASI
I. INISIATIF AWAL
A. Berbagai Studi di DEPANRI dan LAPAN
B. Ide Pembentukan UU Kedirgantaraan Nasional
(meliputi Ruang Udara dan Antariksa)
C. Ide Pemisahan antara Pembentukan UU
Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN)
dengan UU Keantariksaan
I.A. Berbagai Studi di DEPANRI dan
LAPAN
 Studi dalam rangka Penyusunan Konsepsi
Kedirgantaraan Nasional
 Studi tentang Batas Ruang Udara Nasional
secara Horisontal dan Vertikal
 Studi tentang Implikasi Konvensi Hukum Laut
terhadap Status Ruang Udara di atasnya
I.B. IDE PEMBENTUKAN UU
KEDIRGANTARAAN NASIONAL
 Pertimbangan belum jelasnya batas antara
Ruang Udara dan Antariksa
 Pertimbangan mengakomodasikan Kepentingan
Nasional di Ruang Udara dan Antariksa
I.C. Ide Pemisahan Pembentukan UU
Pengelolaan Ruang Udara Nasional
dengan Pembentukan UU Keantariksaan



Pertimbangan Rezim Hukum yang berbeda antara
Ruang Udara dan Antariksa
Ruang Udara tunduk pada kedaulatan negara kolong
(subjacent state) secara penuh dan eksklusif
Antariksa merupakan wilayah kemanusiaan (province
of mankind) yang tidak tunduk kepada kepemilikan
nasional
II. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIS DAN RUU PRUN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Rekomendasi Sidang Kabinet Gotong Royong
Surat Menko Perekonomian No. S. 184/Menkon/o5/2003
Hasil raker dengan Komisi VIII DPR
Kerjasama LAPAN dan Sekretariat Depanri dengan Pranata Pembangunan UI
Naskah Akademis Awal, selesai Desember 2003
RUU (PRUN) Awal, selesai Desember 2003
Uji Publik Pertama, 12 Desember 2003
Pembahasan dengan wakil instansi terbatas
Penetapan prioritas Prolegnas
Harmonisasi dikoordinir oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan HAM
Rapat Pembulatan Substansi
Rapat Pleno, 23 Maret 2006
RUU Revisi terakhir adalah April 2007
Oleh LAPAN diputuskan untuk tidak diteruskan, dan difokuskan pada
penyelesaian UU Keantaariksaan (UU No. 21 tahun 2013).
III. SUBSTANSI POKOK NASKAH
AKADEMIS DAN RUU PRUN
A. Naskah Akademis
B. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan
Ruang Udara Nasional (RUU-PRUN)
III.A. NASKAH AKADEMIS
 Bab I : Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan, metode pendekatan studi,




metode penelitian, sistematika laporan;
Bab II : Konsepsi Pengaturan Pengelolaan Ruang Udara nasional (Latar belakang
pembentukan RUU-PRUN; Pengertian ruang udara dan pengelolaan; landasan filosofis,
yuridis, sosiologis; asas, tujuan dan sasaran; fungsi ruang udara nasional; batas vertikal
ruang udara nasional; ruang lingkup pengelolaan; zonasi/kawasan ruang udara nasional;
wewenang dan tanggung jawab daerah; prinsip tanggung jawab; kerjasama; data dan
informasi; partisipasi publik; koordinasi dalam PRUN; penegakan kedaulatan dan hukum);
Bab III : Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (kedaulatan atas ruang udara
nasional; pertahanan keamanan negara; penerbangan; telekomunikasi dan frekuensi;
kenavigasian; energi; kegiatan industri; bangunan bertingkat tinggi; jaringan transmisi
telekomunikasi dan listrik; olah raga dan wisata udara; pengembangan Iptek; perubahan
cuaca dan iklim);
Bab IV : Materi Muatan RUU PRUN (konsiderans menimbang; konsiderans mengingat;
peristilahan dan batasan; asas dan tujuan; ruang lingkup PRUN; fungsi ruang udara
nasional; perencanaan; pemanfaatan; pengembangan; pengendalian; pembinaan;
koordinasi; kerjasama; sistem informasi; pembiayaan; pengawasan; eran serta masyarakat;
penegakan hukum di ruang udara nasional; penjelasan umum);
Bab V : Penutup (Kesimpulan dan Rekomendasi)
III.B. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan
Ruang Udara Nasional (RUU-PRUN)
















Ketentuan Umum
Prinsip Dasar (penguasaan, batas vertikal dan horisontal)
Fungsi Ruang Udara (pertahanan dan keamanan negara, ekonomi dan sosial, serta lingkungan)
Asas dan Tujuan
Wewenang dan Tanggung Jawab (Pemerintah)
Penyelenggaraan Pengelolaan Ruang Udara (perencanaan, pemanfaatan, pengembangan,
pengendalian, pembinaan dan pengawasan)
Data dan Informasi (sistem informasi PRUN)
Kerjasama
Pembiayaan
Koordinasi
Peran Serta Masyarakat
Penyelesaian Sengketa
Penegakan Hukum
Ketentuan Sanksi
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
(16 Bab dan 97 Pasal)
IV. URGENSI PENGATURAN KE DEPAN
A. Adanya Amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan
pengelolaan ruang udara diatur dengan UU sendiri (Pasal 6 ayat 5);
B. Masih adanya kekosongan hukum dalam aspek-aspek tertentu pengelolaan ruang udara
nasional yang belum diatur secara komprehensif dalam UU lain seperti UU
Penerbangan (UU No. 1 tahun 2009); UU tentang Wilayah Negara (UU No. 43 tahun
2008); UU tentang Pertahanan Negara (UU No. 32 tahun 2002); UU tentang TNI (UU
No. 34 tahun 2004);
C. Aspek-aspek yang belum diatur secara tuntas meliputi namun tidak terbatas pada:
belum jelasnya batas vertikal dan horisontal dari ruang udara nasional; pengaturan
pengamanan wilayah udara negara; pengaturan tentang kewenangan penyidik di luar
Polisi dan PPNS terkait pelanggaran wilayah udara; dan tindak pidana di/melalui ruang
udara; pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan internasional (misal ALKI);
pengendalian kegiatan di ruang udara di atas wilayah konflik; masalah FIR; pengaturan
tentang kewenangan daerah dalam pengaturan ketinggian bangunan (bangunan tinggi
dan menara); pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan ruang
udara; pengaturan tentang sumber energi angin; pengaturan pengelolaan ruang udara
untuk kepentingan Iptek; pengaturan olah raga dan wisata dirgantara; dll.
V. REKOMENDASI
A.
B.
C.
D.
E.
Perlu kajian ilmiah yang mendalam tentang masalah-masalah terkait
pengelolaan ruang udara nasional yang belum diatur oleh undang-undang
lainnya;
Perlu kajian mendalam apakah masalah-masalah yang belum diatur
tersebut memerlukan intervensi regulasi dalam bentuk undang-undang;
Jika dipandang perlu intervensi regulasi, maka haruslah bersifat
melengkapi (complementary) dan tidak tumpang tindih dengan UU lain;
Perlu pemutakhiran NA dan RUU sesuai dengan ketentuan UU No. 12
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Perlu penetapan Kementerian/Lembaga yang akan menjadi inisiator dan
bagaimana mekanisme pengalihannya jika Kementerian/Lembaga tersebut
di luar LAPAN.
Short Biography
 Nama : I B R Supancana
 Pendidikan terakhir: Doktor di bidang Hukum Udara dan Ruang
Angkasa, Universitas Leiden, Belanda (Promosi tahun 1998).
 Pekerjaan :
- Guru Besar Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta;
- Chairman/Founder of Center for Regulatory Research,
Jakarta;
- Konsultan, Advisor dan Nara Sumber pada beberapa Lembaga
Internasional dan Instansi Pemerintah

similar documents