- Biro Humas Protokol Provinsi Banten

Report
KEPALA BIRO HUKUM
H.SAMSIR,SH.MSi.
BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BANTEN
ASAL MULA
PENGADUAN PEMOHON INFORMASI
1) Tidak terpenuhinya
PEMOHON
hak Pemohon
mendapatkan informasi dari Badan Publik
(Pasal 4 Publik UU No 14 Th 2008).
2) tidak disediakannya informasi;
Informasi
untuk
3) tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4) ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5) penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur
1. Tidak
meneyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada
Pemohon informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan. (wajib menyediakan),
BADAN
PUBLIK
2. Tidak menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan. (wajib)
3. Tidak membangun & mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (Harus)
(Pasal 4 Publik UU No 14 Th 2008).
HAK PEMOHON
Hak
Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh Informasi Publik
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai
dengan UndangUndang ini;
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan
perundangundangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan
Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke
pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat
hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
1.
HAK DAN KEWAJIBAN
BADAN PUBLIK
Hak
1.
Badan Publik berhak :
a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
b. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah:
a. yang dapat membahayakan negara;
b. yang berkaitan dengan :
− kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
− hakhak pribadi;
− rahasia jabatan;
a. dan/atau
Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan
.
HAK DAN KEWAJIBAN
BADAN PUBLIK
KEWAJIBAN
1. Badan Publik wajib :
a) menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
b) menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
2. Badan Publik harus membangun & mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan
mudah.
3.
Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
4. Pertimbangan dimaksud antara lain memuat pertim-bangan politik, ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
DIBERIKAN
PUAS
SELESAI
TIDAK DIBERIKAN
----------
10 hr
---
-------
---------------
JAWABAN PPID
30 hr
PERMOHONAN
JAWABAN
(max. 7 hr)
Ps. 22 (8) UU jo.
Ps. 26 (10) PERKI
*) Ket: hr = hari kerja
TIDAK PUAS
--------------
---
Ps. 22 (7) UU jo. Ps.
26 (7) PERKI
INFORMASI PUBLIK
Ps. 22 (1) UU jo. Ps. PERPANJANGAN
23 PERKI
------------
SELESAI
30 hr --------------
-----------
TANGGAPAN
14 hr
-------
----
KEBERATAN
PENGAJUAN
KEBERATAN
Ps. 36 (1) UU
jo. Ps. 30 PERKI
jo. Ps. 8 (1) c.2 PERKI2
ATASAN PPID
Ps. 36 (2) UU jo.
Ps. 34 PERKI
PERMOHONAN
PSI PADA KI
Ps. 37 (2) UU jo.
Ps. 35 (1) PERKI
MENYIKAPI SETIAP PERMOHONAN
INFORMASI
Badan Publik
1. Setiap Permohonan informasi wajib memberikan jawaban secara tertulis :
2. Jawaban tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan
diterima ;
3. dapat memperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja jika belum dapat
memenuhi informasi yang dimohonkan dengan memberikan alasan secara
tertulis.
4. Jawaban tersebut berisikan :
a. Apakah informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau
tidak;
b. Menberitahukan SKPD yang menguasai jika tidak dalam penguasaannya;
c. Menerima atau menolak permohonan informasi berikut alasanya;
d. Penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon jika
ada;
e. Penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai
atau belum didokumentasikan;
PROSEDUR PERMOHONAN
INFORMASI
(Menurut Pergub Nomor 16 Tahun 2011)
Pemohon
Permohonan dilakukan secara tertulis dengan ::
1. Persyaratan pemohon informasi sebagai berikut :
a. Mencantumkan identitas yang jelas.
b. Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas
c. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokomentasi
yang dibutuhkan.
d. Mencantumkan maksud dan tujuan informasi publik dan
dokumentasi
(Pasal 20 Pergub nomor 16 tahun 2011)
2. Mengisi formulir permohonan
(Pasal 21 Pergub nomor 16 tahun 2011)
KEBERATAN OLEH PEMOHON INFORMASI
dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan
alasan berikut:
 Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
pengecualian ;
 tidak disediakannya informasi berkala;
 tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 permintaan informasi
yang diminta;
ditanggapi
tidak
sebagaimana
 tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur
dalam Undang-Undang ini.
Persyaratannya dengan melampirkan :
1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh
atasan PPID; atau
2. surat
pengajuan
keberatan
disertai
tanda
pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.
LANJUTAN
1.
Keberatan
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah ditermukanya alasan.
2.
Atasan
pejabat
memberikan
tanggapan
atas
keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
Registrasi Keberatan
1. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir
keberatan yang disediakan oleh Badan Publik.
2. Jika pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis,
maka :
a. PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa
untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian
memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
b. PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan
kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau kuasanya sebagai tandaterima pengajuan
keberatan.
TDK LENGKAP
LENGKAP
KELENGKAPAN BERKAS
PERMOHONAN
PSI PADA KI
Ps. 37 (2) UU jo.
Ps. 6 PERKI
BERHASIL SELESAI
PERMOHONAN
TDK DIREGISTER
Ps. 17 (4) PERKI
(PUTUSAN MEDIASI)
Ps. 47 PERKI
MEDIASI GAGAL
PEMANGGILAN PARA PIHAK
PERMOHONAN
DIREGISTER
Ps. 16 PERKI
(INKRAH)
Ps. 60 (3) PERKI
TDK MENERIMA PUTUSAN
SIDANG PEMBUKTIAN
PUTUSAN AJUDIKASI
Ps. 58 dan Ps. 59 PERKI
AJUDIKASi
(PEMERIKSAAN AWAL)
Ps. 35 dan Ps. 36 PERKI
dan
MEDIASI
Ps. 29 (1) dan Ps. 37 PERKI
*) Ket: hr = hari kerja
MENERIMA
PUTUSANSELESAI
MEDIASI
KEBERATAN
Ps. 47 dan Ps. 48 UU
jo. Ps. 60 (1) dan (2)
PERKI
INFORMASI FAVORIT
BAGI PEMOHON INFORMASI
SPJ
DI IDENTIKKAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan : ringkasan laporan keuangan yang
sekurang-kurangnya terdiri atas:
1) rencana dan laporan realisasi anggaran
2) Neraca
3) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku
4) daftar aset dan investasi;
INFORMASI FAVORIT
BAGI PEMOHON INFORMASI
DPA
Informasi yang diberikan kepada pemohon berdasarkan Pasal 22 ayat
(1) huruf b Perki No 1 Tahun 2010 adalah Ringkasan informasi
tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. nama program dan kegiatan
2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta
nomor telepon dan/atau
3. alamat yang dapat dihubungi
4. target dan/atau capaian program dan kegiatan
5. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
6. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan
jumlah
7. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
8. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan
hak-hak masyarakat
9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada
Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
umum;
PENYELESAIAN PIDANA
Surat Edaran Komisi Informasi nomor 1Tahun 2012, tangal 15 Maret
2012 isinya :
1. Proses Permohonan Informasi mengalami penolakan dan atau
tidak ditangggapi maka harus diselesaikan terlebih dahulu
melalui Komisi informasi;
2. Dengan demikian Proses tuntutan pidana tanpa adanya putusan
penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komis Informasi tidak
dapat dilanjutkan;
3. Upaya hukum keberatan terhadap putusan Komis Informasi Baik
Prosedurr maupun substansi) hanya dapat dilakukan melalui
keberatan kepada PTUN atau Pengadilan Negeri;
4. Majelis Komisioner dalam memutus sengketa informasi tidak
dapat dipanggil atau diperiksa sebagai saksi atau tersangka
dalam dugaan tindak pidana UU KIPBadan Publik
TERIMAKASIH
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat ditempuh
apabila:
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan
yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas
keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan
diterima oleh atasan PPID.
2. Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada
Komisi Informasi secara tertulis baik dengan mengisi formulir
Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.
3. Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang
langsung oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.
4. Pemohon
wajib
menyertakan
Permohonan sebagai berikut:
dokumen
kelengkapan
1) identitas Pemohon yang sah, yaitu:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas
lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon
adalah warga negara Indonesia; atau
LANJUTAN
b) anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita
Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah
Badan Hukum.
c) Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok
orang.
2) permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
1) surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima
atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi;
dan/atau
2) surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas
permohonan informasi;
3) keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
1) Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh
atasan PPID; atau
2) surat
pengajuan
pemberian/pengajuan,
terima;
keberatan
disertai
tanda pengiriman atau
3) dokumen lainnya, bila dipandang perlu.
tanda
tanda
MEKANISME AJUDIKASI
1. Pada hari pertama sidang ajudikasi, Majelis Komisioner
mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian
sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal
penolakan permohonan informasi;
Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan
pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP,
Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa
melalui mediasi.
2. Majelis Komisioner memeriksa:
a. kewenangan Komisi Informasi;
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di
dalam sengketa informasi;
d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian
sengketa informasi.
3. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan
diatas, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela
untuk menerima ataupun menolak permohonan.
MEKANISME AJUDIKASI
LANJUTAN
4. Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela,
maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan
putusan akhir.
5. Dalam hal Termohon belum memberikan keterangan tertulis sebelum
persidangan, Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Termohon untuk
memberikan keterangan singkat secara lisan terkait Permohonan Pemohon.
6. Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam jangka
waktu yang ditentukan Majelis Komisioner setelah tahap pembuktian dinyatakan
selesai.
7. Kesimpulan disampaikan paling ambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang
putusan.
8. Pemohon tidak hadir 2 kali tanpa alasan
dinyatakan gugur;
yang jelas , permohonan
CATATAN
1) Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal Majelis
Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang dikecualikan.
2) Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.
3) Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan
pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen
MEKANISME PENYELESAIAN MEDIASI
1.
Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja
sejak pertemuan mediasi pertama.
2.
Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak
mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari kerja.
Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:
a. salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara
tertulis bahwa proses mediasi gagal;
b. salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari
perundingan; atau
c. kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu 14 Hari
dan 7 hari apabila diperlukan;
d. Termohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa
alasan yang jelas.
(Pasal 48 (1)Perki no 1/2013)
PROSES SIDANG AJUDIKASI
1. Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam
hal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan
dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan.
2. Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.
3. Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau
melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen
4. Pemohon tidak hadir 2 kali tanpa alasan
permohonan dinyatakan gugur;
yang jelas ,
Persidangan dilakukan untuk memeriksa:
1) keterangan Pemohon atau kuasanya;
2) keterangan Termohon atau kuasanya;
3) Surat-surat;
4) keterangan saksi, apabila diperlukan;
5) Keterangan ahli, apabila diperlukan;
6) rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau
peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang
dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau
7) kesimpulan dari Para Pihak, apabila ada.
LANJUTAN
1.
Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan
selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan
gugur.
2.
Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan,
Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran
Termohon.
1.
Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
3.
Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi
dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepengadilan yang
berwenang.
4. Keberatan dimaksud diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas)
hari sejak salinan putusan Komisi lnformasi diterima oleh para pihak
berdasarkan tanda bukti penerimaan.
5.
Jika salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan maka
putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
6.
Putusan Komisi lnformasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan
penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh
Pemohon lnformasi.
7.
Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan
mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi
putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke
Pengadilan dalam wilayah hukum Termohon.
PIDANA
Badan Publik yang dengan sengaja :
1. tidak menyediakan,
2. memberikan,
3. dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik :
a. secara berkala,
b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta,
c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat,
d. dan/atau
Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar
permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini,
4. dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana :
a) kurungan paling lama 1 (satu) tahun
b) dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat :
a.
Informasi Publik yang tidak benar atau
b. menyesatkan dan
c.
mengakibatkan kerugian bagi orang lain
dipidana dengan pidana penjara :
a. paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
b. denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara
melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
1.
Terhadap putusan Majelis Komisioner hasil dari Putusan
Ajudikasi dapat diajukan gugatan ke pengadilan ;
2.
Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari
Sejak
a. Putusan diterima
b. salah satu atau
Kedua belah pihak menyatakan
secara tertulis tidak menerima putusan tersebut.
3.
Pengajuan gugatan dilakukan melalui :
a. Pengadilan Tata Usaha
Negara apabila
digugat adalah Badan Publik negara.
b.
4.
Pengadilan Negeri apabila yang digugat
Badan Publik selain Badan Publik negara
yang
adalah
Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi
Informasi, yaitu Pemohon lnformasi dengan Badan Publik
Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.
Pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau
para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak
menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi .

similar documents