Implementasi Regulasi Perencanaan Pembangunan dalam

Report
Focus Group Discussion:
“ Implementasi Regulasi Perencanaan
Pembangunan dalam Mewujudkan Sinergitas
Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Daerah”
HOTEL GRAND ANGKASA
MEDAN
JUMAT, 5 JULI 2013
LANDASAN KONSTITUSIONAL
•
•
•
•
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan
kemerdekaan
Pasal 33 Ayat 1 :
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan
Pasal 33 Ayat 4:
Perekonomian nasional
diselenggarakan atas
demokrasi ekonomi dan
prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.
Diperlukan
perencanaan
pembangunan
yang
terintegrasi dan
berkelanjutan
Pemerintah
Pusat
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN
Visi, Misi, Program
Presiden
Dijabarkan
RPJPN
RenstraKL
Pedoman
Pemerintah
Daerah
Dijabarkan
RPJMN
Diperhatikan
Acuan
Pedoman
Dijabarkan
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah
Renja- KL
Pedoman
RKA-KL
Rincian
APBN
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKASKPD
Rincian
APBD
Acuan
Pedoman
(UU No. 17/2007)
RPJPD
Pedoman
RKP
Pedoman
DIISINERGIKAN MELALUI MUSRENBANG
RPJMD
Dijabarkan
Pedoman
Acuan
Pedoman
RenstraSKPD
RKPD
Pedoman
UU SPPN
RenjaSKPD
Pedoman
UU KN
 Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan sinkronisasi antara kebijakan
perencanaan dan kebijakan penganggaran. UU no. 25/2004 (SPPN) dan UU 17/2003
(Keuangan Negara) masih perlu penyempurnaan untuk mendukung keterpaduan
perencanaan dan penganggaran.
LATAR BELAKANG KEGIATAN
Perubahan lingkungan strategis GLOBAL
Implikasi thdp Perencanaan
dan Penganggaran
Peraturan Perundangundangan terpengaruh
1. UU No. 17/2003
2. UU No. 1/2004;
3. UU No. 25/2004
4. UU No. 32/2004
5. UU No. 33/2004
6. UU No. 39/2008
7. UU No. 27/2009
8. UU terkait lainnya
Proses
Perencanaan
Pembangunan dan
Penganggaran belum
efektif untuk mencapai
tujuan
Kajian*)
Rekomendasi
Inisiatif Strategis
Inisistif Strategis
Reviuw UU 25/2004
Inisistif Lanjutan
ill-structured problem
(keterkaitan perencanaan,
penganggaran,pengendalian
dan monev lemah)
Reviuw & Penyelarasan
UU Terkait lainnya
Goal:
Perencanaan
Pembangunan
Efektif dalam
mencapai
Tujuan Negara
Rekomendasi
Inisiatif Penyelarasan
Perubahan lingkungan strategis NASIONAL
4
Tujuan FGD
1. Mengidentifikasi penerapan regulasi bidang perencanaan
pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan
daerah;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan
penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan
sinerginya dengan perencanaan pembangunan nasional;
3. Mencari solusi untuk mengatasi permasalahan dalam
mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan
pembangunan nasional;
4. Pengisian kuesioner.
KELUARAN
1. Daftar permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah;
2. Saran dan rekomendasi dalam mengatasi masalah
perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan
daerah guna mencapai tujuan bernegara;
3. Isian kuesioner.
AGENDA FGD
1. Paparan arti penting sinergi perencanaan dan
penganggaran oleh Staf Ahli Bidang Hubungan
Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas;
2. Paparan mengenai arti penting sinergi pusat dan daerah :
perencanaan dan penganggaran oleh Direktur Otonomi
Daerah Kementerian PPN/Bappenas;
3. Paparan
mengenai
kendala
dan
permasalahan
pelaksanaan regulasi perencanaan pembangunan di
Provinsi Sumatera Utara oleh Kepala Bappeda Provinsi
Sumatera Utara;
4. Diskusi;
5. Pengisian kuesioner.
Masukan, Saran dan Kuisioner dapat
disampaikan Setelah acara atau
melalui email :
[email protected]
Bahan paparan Narasumber dapat
diunduh :
http://birohukum.bappenas.go.id

similar documents