paparan bkkbd - BKKBN | Lampung

Report
RANCANGAN PEMBENTUKAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DASAR PERTIMBANGAN
A. ASPEK YURIDIS FORMAL
B. ASPEK KONDISI PROGRAM
 KEPENDUDUKAN
 KELUARGA BERENCANA
C. DAMPAK KEPENDUDUKAN
2
A. DASAR PERTIMBANGAN ASPEK YURIDIS
1. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal .8
Ayat (1)
 Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program
jangka menengah dan jangka panjang, yang berkaitan
dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing
Ayat (3)
 Kebijakan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat daerah
3
DASAR PERTIMBANGAN
• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal 17
 Perkembangan kependudukan dilakukan untuk
mewujudkan keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan
persebaran penduduk dengan daya dukung
alam dan daya tampung lingkungan guna
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
yang berkelanjutan.
4
DASAR PERTIMBANGAN
• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal 18
 Pengendalian kuantitas penduduk
dilakukan
untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan antara jumlah penduduk dengan
lingkungan hidup baik yang berupa daya
dukung alam maupun daya tampung lingkungan
serta perkembangan sosial ekonomi dan budaya
5
DASAR PERTIMBANGAN
• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal . 19
Ayat (1)
 Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan
dengan penetapan perkiraan :
a. jumlah, struktur dan komposisi penduduk
b. Pertumbuhan penduduk.
c. Persebaran penduduk.
6
DASAR PERTIMBANGAN
•
UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal 19
Ayat (2)
 Pengendalian
kuantitas
penduduk
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya
dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui :
a. pengendalian kelahiran
b. penurunan angka kematian, dan
c. pengarahan mobilitas penduduk
7
DASAR PERTIMBANGAN
•
UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga
Pasal 54
Ayat (1)
Dalam Rangka Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan
Keluarga Berencana di Daerah, Pemerintah Daerah
Membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD
di Tingkat Kabupaten/Kota.
Ayat (2)
BKKBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki
hubungan fungsional dengan BKKBN
8
DASAR PERTIMBANGAN
• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal .55
ayat. (2)
 BKKBD berkedudukan di Ibukota Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
9
DASAR PERTIMBANGAN
•
UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal. 57
ayat (1)
 BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga
Berencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Ayat (2)
 Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan .
Ayat (3)
 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan
susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan
Daerah.
10
DASAR PERTIMBANGAN
2. PP
No.38/2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Pasal .7
Ayat (1)
Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yg wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Ayat. (2)
Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
a….
k. Kependudukan…
o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
11
DASAR PERTIMBANGAN
3. UU No. 23/ 2006 tentang ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Ayat (1)
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen
dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12
BAGIAN KEDUA
INSTANSI PELAKSANA
PASAL 8
Ayat I
Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi
Kependudukan dengan Kewajiban yang meliputi :
a. Mendaftar peristiwa Kependudukan dan mencatat
peristiwa penting;
b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional
kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting.
c. Dst.......
13
B. ASPEK PROGRAM
KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
14
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR (SP 2010)
KELOMPOK
UMUR (TAHUN)
JUMLAH
PERSENTASE
0–9
1.471.485
19,34
10 – 24
2.108.777
27,71
25 – 64
3.658.383
48,08
369.760
4,86
7.608.405
100,0
65 +
Lampung
15
LPP KAB/KOTA SE PROV. LAMPUNG
(NASIONAL 1,49)
16
TREND LAJU PERTUMBUHAN
PENDUDUK LAMPUNG
TAHUN
JUMLAH
PENDUDUK
LPP
LAMPUNG
LPP
NASIONAL
1971-1980
2.775.695
5.77
2,32
1980-1990
4.624.238
2,67
1,98
1990-2000
6.004.019
1,17
1,49
2000 -2010
7.608.405
1,24
1,49 17
KONDISI CAPAIAN PROGRAM SAAT INI
HASIL - SDKI 2012
1. TFR
2,7
>
NAS 2,6
2. CPR (MODERN)
66,3 >
NAS 57,9
3. UNMET NEED
6,4
<
NAS 8,5
1. ASFR (15-19)
46
<
NAS 51
2. MEDIAN UKP
18,7 <
3. JML ANAK IDEAL
2,9
HASIL - SDKI 2007
>
NAS 19,8
NAS 2,2
18
PERINGKAT IPM PROVINSI LAMPUNG
DI PULAU SUMATERA
PERINGKAT
DI
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I
Sumatera
8
10
10
10
10
10
10
10
Indonesia
18
19
19
19
20
20
21
21
Sumber : BPS.2010. Statistik Indonesia.
Ket
: - Tahun 2002: Peringkat ke 8 dari 9 provinsi di P. Sumatera.
- Tahun 2004 s.d 2010: Peringkat ke 10 dari 10 provinsi di P. Sumatera.
19
PENGELUARAN MAKAN DAN BUKAN
MAKANAN PENDUDUK LAMPUNG
MAKANAN
TAHUN
LAMPUNG
I
BUKAN MAKANAN
INDONESIA
(RP 000)
%
%
2008
173,340
51,89
2009
183,147
52,20
217,720
2010
219,887
53,42
2011
2012
LAMPUNG
INDONESIA
(RP 000)
%
%
160,988
48,11
50,62
167,708
47,80
212,345
49,38
254,520
51,43
191,716
46,58
240,325
48,57
248,251
285,413
48,46
303,548
51,54
283,870
323,478
51,08
309,791
48,92
Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Penduduk Lampung, 2008-2010
Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2009, 2010, 2011.
20
RATA RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK
USIA 15 TAHUN KEATAS DI PROVINSI LAMPUNG
Wilayah
Lampung
Indonesia
I 2007
2008
2009
2010
2011
7,3
7,3
7,49
7,75
7,82
7,5
7,7
7,9
7,9
Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Utama Sosial
Ekonomi Nov. 2011, IPM 2007 - 2010
21
TREN IMR
PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL
.
SDKI 2007 IMR LAMPUNG 43 MDGs 2015 24/1.000 KH
22
ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA
Angka Kematian Ibu
• Target MDG’s 2015
• Kondisi saat ini
: 102 /1000 KH
: 228 /1000 KH
ANGKA HARAPAN HIDUP PENDUDUK LAMPUNG
TAHUN 2007-2011
WILAYAH
2007
2008
2009
2010
2011
Lampung
68,80
69,00
69,25
69,50
69,75
Indonesia
70,4
70,5
70,7
70,7
Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Sosial Ekonomi
November 2011, IPM 2007-2010
24
ANGKA KETERGANTUNGAN
I
25
C. DAMPAK KEPENDUDUKAN
1. KEBUTUHAN PANGAN MENINGKAT
2. KEBUTUHAN TEMPAT TINGGAL MENINGKAT
3. KEBUTUHAN AIR DAN UDARA SEGAR SEMAKIN
TERBATAS
4. KEBUTUHAN LAPANGAN KERJA
5. LAHAN SEMAKIN MENYEMPIT
6. MENINGKATNYA KEBUTUHAN DASAR (Pendidikan,
Kesehatan dan Ekonomi)
26
COST BANEVITE ANALISIS
KEBUTUHAN DASAR (KESEHATAN,
PENDIDIKAN, EKONOMI) DI KALIKAN
DENGAN KELAHIRAN TERTAHAN
DIKURANGI DENGAN BIAYA PROGRAM
(APBN,APBD,DANA MASYARAKAT) =
BIAYA DIHEMAT
27
Prof. ASCOBART GANI
Telah melakukan Penelitian dengan
menggunakan nilai rata-rata kebutuhan
dasar = Rp. 6.000.000/Klh
DENGAN DASAR TERSEBUT MAKA
COST BENEFIT ANALISIS DI PROVINSI
LAMPUNG ANTARA KELAHIRAN
TERCEGAH DAN BIAYA KEBUTUHAN
DASAR
DAPAT DIPEROLEH GAMBARAN SBB :
28
HASIL KAJIAN PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA TERHADAP COST & BENEFIT PER KABUPATEN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2013
NO
KABUPATEN/KOTA
PA/PUS (%)
KELAHIRAN
TERCEGAH
TOTAL PENGHEMATAN
ANGGARAN
1
LAMPUNG SELATAN
70
30.218
181.310.804.366
2
LAMPUNG TENGAH
75
38.337
230.019.299.571
3
LAMPUNG UTARA
68
20.325
121.951.240.033
4
BANDAR LAMPUNG
72
30.304
181.823.321.990
5
LAMPUNG BARAT
70
12.814
76.885.204.600
6
TULANG BAWANG
70
11.224
67.344.273.540
7
TANGGAMUS
69
18.285
109.708.751.827
8
METRO
74
1.296
7.776.748.357
9
LAMPUNG TIMUR
69
31.794
190.765.036.282
10
WAY KANAN
75
15.216
91.294.373.619
11
PESAWARAN
70
13.609
81.652.666.641
12
PRINGSEWU
68
12.212
73.274.385.576
13
MESUJI
68
4.752
28.509.313.762
14
TULANG BAWANG BARAT
67
9.599
57.591.884.744
71
249.985
1.499.907.304.911
PROVINSI LAMPUNG
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
PROV LAMPUNG (PA: 71% TERCEGAH 249.985)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
A. APBN
1.499.907.304.911
135.990.190.000
B. APBD II (1 M X 13 Kab/Kota) + 900.000.000
39.900.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
19.950.000.000
D. BIAYA DAK
39.925.838.175
E. BIAYA ALKON
81.716.590.324
JUMLAH
SAVING (1-2)
317.483.618.499
1.182.423.686.412
30
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. LAMPUNG SELATAN (PA: 70% TERCEGAH 30.218)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
181.310.804.366
A. APBN
1.555.141.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
3.357.460.000
E. BIAYA ALKON
7.016.873.407
JUMLAH
SAVING (1-2)
16.429.474.657
164.881.329.709
31
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-1013
KAB. LAMPUNG TENGAH (PA: 75% TERCEGAH 38.337)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
230.019.299.571
A. APBN
1.720.621.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
3.967.720.000
E. BIAYA ALKON
9.966.197.775
JUMLAH
SAVING (1-2)
20.154.539.025
228.003.760.546
32
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. LAMPUNG UTARA (PA: 68% TERCEGAH 20.325)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
121.951.240.033
A. APBN
1.368.316.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
3.612.890.000
E. BIAYA ALKON
5.068.996.789
JUMLAH
SAVING (1-2)
14.550.203.039
107.401.036.994
33
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KOTA BANDAR LAMPUNG (PA: 72% TERCEGAH 30.304)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
181.823.321.990
A. APBN
1.076.655.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
3.195.060.000
E. BIAYA ALKON
8.268.869.370
JUMLAH
SAVING (1-2)
17.040.548.620
164.782.773.370
34
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. LAMPUNG BARAT (PA: 70% TERCEGAH 12.814)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
76.885.204.600
A. APBN
1.253.491.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
2.184.120.000
E. BIAYA ALKON
5.912.406.86
JUMLAH
13.850.018.114
SAVING (1-2)
63.035.186.486
35
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. TULANG BAWANG (PA.70% TERCEGAH 11.224)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
A. APBN
67.344.273.540
870.367.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
2.753.960.000
E. BIAYA ALKON
6.066.391.124
JUMLAH
14.190.718.374
SAVING (1-2)
53.153.555.166
36
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. TANGGAMUS (PA: 69% TERCEGAH 18.285)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
109.708.751.827
A. APBN
1.343.609.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
3.117.529.091
E. BIAYA ALKON
4.143.977.367
JUMLAH
13.105.115.708
SAVING (1-2)
96.603.636.119
37
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KOTA METRO (PA: 74% TERCEGAH 1.296)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
7.776.748.357
A. APBN
594.158.250
B. APBD II ( 300 Juta X 3 TAHUN )
900.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
450.000.000
D. BIAYA DAK
2.097.050.000
E. BIAYA ALKON
2.110.904.473
JUMLAH
6.152.112.723
SAVING (1-2)
1.124.635.534
38
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. LAMPUNG TIMUR (PA: 69% TERCEGAH 31.794)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
190.765.036.282
A. APBN
1.446.947.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
2.384.100.000
E. BIAYA ALKON
JUMLAH
SAVING (1-2)
10.071.095.412
18.402.142.662
172.362.893.620
39
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. WAY KANAN (PA: 75% TERCEGAH 15.216)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
91.294.373.619
A. APBN
1.017.195.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
2.842.689.993
E. BIAYA ALKON
5.406.744.703
JUMLAH
13.766.629.946
SAVING (1-2)
77.527.743.673
40
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. PESAWARAN (PA: 70% TERCEGAH 13.609)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
A. APBN
81.652.666.641
921.719.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
2.667.730.000
E. BIAYA ALKON
4.960.800.201
JUMLAH
13.050.249.451
SAVING (1-2)
68.602.417.190
41
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. PRINGSEWU (PA: 68% TERCEGAH 12.212)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
A. APBN
73.274.385.576
818.725.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
2.847.940.000
E. BIAYA ALKON
3.875.584.101
JUMLAH
12.042.249.351
SAVING (1-2)
61.232.136.225
42
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. MESUJI (PA: 68% TERCEGAH 4.752)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
A. APBN
28.509.313.762
674.029.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
2.580.650.000
E. BIAYA ALKON
4.456.625.162
JUMLAH
12.211.304.412
SAVING (1-2)
16.298.009.350
43
COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013
KAB. TUBA BARAT (PA: 67% TERCEGAH 9.599)
1
TOTAL PENGHEMATAN
2
ANGGARAN KELUAR
A. APBN
57.591.884.744
646.354.250
B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN
3.000.000.000
C. BIAYA MASYARAKAT
1.500.000.000
D. BIAYA DAK
2.316.939.091
E. BIAYA ALKON
4.391.123.568
JUMLAH
SAVING (1-2)
11.854.416.909
45.737.467.835
44
HASIL KAJIAN UU 23/2006
DAN UU 52/2009
1. HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
2. KEWENANGAN & TANGGUNGJAWAB PEMDA
3. PRINSIP DAN TUJUAN
4. NAMA & KEDUDUKAN KELEMBAGAAN
5. PENGELOLAANDATA KEPENDUDUKAN
6. DEFINISI KEPENDUDUKAN
(TERLAMPIR)
45
SEBAGAI PELAKSANAAN
KETENTUAN:
Pasal 54 UU No.52/2009
Dalam Rangka Pengendalian penduduk
dan Penyelenggaraan Keluarga
Berencana di Daerah, Pemerintah Daerah
Membentuk Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Daerah
yang selanjutnya disingkat (BKKBD)
46
TUGAS
Melaksanakan Tugas
Pemerintah Daerah di Bidang
Pengendalian Penduduk dan
Penyelenggaraan
Keluarga Berencana
47
FUNGSI
a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana;
b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk
dan penyelenggaraan keluarga berencana;
c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana;
d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana;
f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana.
• Selain fungsi tersebut, BKKBD juga menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pelatihan, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk
dan penyelenggaraan keluarga berencana;
b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan
BKKBD;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBD;
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBD; dan
e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk
dan penyelenggaraan keluarga berencana.
48
PARADIGMA
BARU KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
UU NO.10/1992
UU NO.52/2009
TAHUN
2000 S/D 2010
MULAI TH 2011
KE DEPAN
DARI PENDEKATAN
MAKRO
KUANTITATIF
KEPENDUDUKAN
DAN PELAYANAN
KB
PENDEKATAN
MIKRO KUALITATIF
KEPENDUDUKAN
DAN PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN KB &
KESEHATAN
REPRODUKSI
49
PERBANDINGAN BEBAN KERJA
DENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009
BKBPP
UU NO.10/92
BKKBD
UU NO. 52/2009
PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA :
1.PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN
2.PENGATURAN KELAHIRAN
3.PEMBINAAN KETAHANAN
KELUARGA
4.PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
KELUARGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PENGENDALIAN
PENDUDUK & PENYELENGARAAN
KB :
PERENCANAAN KEPENDUDUKAN
PENGENDALIAN KUANTITAS
PENDUDUK
PENGEMBANGAN KUALITAS
PENDUDUK
PELAYANAN KB/KR
PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN
MOBILITAS PENDUDUK
PENDUDUK RENTAN
PEMBANGUNAN KELUARGA
PENYEDIAAN DATA MIKRO
KEPENDUDUKAN & KELUARGA
50
TANTANGAN BEBAN KERJA
DENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009
BKBPP
UU NO.10/92
BKKBD
UU NO. 52/2009
TANTANGAN KEDEPAN
TAHUN 2011-2015:
TANTANGAN :
1. ASPEK KELUARGA
• Keluarga Kecil
• Keluarga Kecil
Sejahtera
2. ASPEK SOSIAL
BUDAYA
1.
2.
3.
4.
ASPEK DEMOGRAFIS
• Jml & Pertumbuhan Penduduk
• Fertilitas, Mortalitas
• Kepadatan,
Persebaran
&
Strutur Penduduk
ASPEK KELUARGA
ASPEK SOSIAL BUDAYA
ASPEK MANAJEMEN
• Pendekatan Penajaman Sasaran
• Koordinasi & Keterpaduan
• Pendekatan Kemasyarakatan
• Peningkatan Mutu
51
52
DESAIN ORGANISASI
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH
(BKKBD)
KABUPATEN/KOTA
SUSUNAN ORGANISASI
( ALTERNATIF I )
• BKKBD terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian;
c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;
d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri
atas 2 (dua) Sub Bidang;
e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri
atas 2 (dua) Sub Bidang;
f. Bidang Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub
Bidang;
g. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;
h. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bag TU;
i. Kelompok Jabatan Fungsional
53
DRAFT STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA
ALTERNATIF I
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG
DATA &
INFORMASI
SUB BAG
KEPEGAWAIAN
BIDANG
KELUARGA
BERENCANA DAN
KESEHATAN
REPRODUKSI
BIDANG KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN
KELUARGA
SUB BAG
UMUM DAN
HUMAS
SUB .BAG
KEUANGAN &
PERBEKALAN
SUB BAG
PERENCANAAN
PROGRAM
BIDANG
ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN
BIDANG
PENGENDALIAN &
PENGEMBANGAN
KUALITAS PENDUDUK
SUB BIDANG
PENDATAAN DAN
PEMUTAKHIRAN
DATA KELUARGA
& INFORMASI
SUB BIDANG
BINA
KESERTAAN KB
SUB BIDANG
BINA KETAHANAN
KELUARGA
SUB BIDANG
ADVOKASI DAN KIE
SUB BIDANG
PENYUSUNAN PENETAPAN
PARAMETER PENDUDUK &
KERJASAMA PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG
MONITORING
EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB BIDANG
KESEHATAN
REPRODUKS
SUB BIDANG BINA
PEMBERDAYAAN
EKONOMI
KELUARGA
SUB BIDANG
PENGGERAKAN
INSTITUSI
MASYARAKAT
PEDESAAN
SUB BIDANG
PENGENDALIAN DAN
ANALISA DAMPAK
KEPENDUDUKAN
UPT
BKKBD
54
SUSUNAN ORGANISASI
( ALTERNATIF . I I )
 BKKBD terdiri atas :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian;
c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang;
d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang;
e. Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan Penggerakan,
terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang;
f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 3 (tiga) Sub
Bidang;
g. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU;
h. Kelompok Jabatan Fungsional
55
DRAFT STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA
ALTERNATIF II
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAG
KEPEGAWAIAN
SUB BAG
UMUM DAN
HUMAS
SUB .BAG
KEUANGAN DAN
PERBEKALAN
SUB BAG
PERENCANAAN
PROGRAM
BIDANG
DATA DAN INFORMASI
BIDANG
KELUARGA BERENCANA
DAN
KESEHATAN
REPRODUKSI
BIDANG
KELUARGA SEJAHTERA,
ADVOKASI,DAN
PENGGERAKAN
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK
SUB BIDANG
PENDATAAN DAN
PEMUTAKHIRAN DATA
KELUARGA
SUB BIDANG
BINA
KESERTAAN KB JALUR
PEMERINTAH DAN
JALUR SWASTA
SUB BIDANG
BINA KELUARGA
BALITA, ANAK, REMAJA
DAN KETAHANAN
KELUARGA LANSIA
SUB BIDANG
PENYUSUNAN
PENETAPAN
PARAMETER PENDUDUK
SUB BIDANG
PENGELOLAAN
PELAPORAN DAN
INFORMASI
SUB BIDANG
BINA
KESERTAAN KB JALUR
WILAYAH DAN
SASARAN KHUSUS
SUB BIDANG
ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN
INSTITUSI
MASYARAKAT
SUB BIDANG
KERJASAMA
PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG
KESEHATAN
REPRODUKSI
SUB BIDANG
PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA
SUB BIDANG
PENGENDALIAN DAN
ANALISIS DAMPAK
KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG
ANALISIS , EVALUASI
DAN MONITORING
UPTB
BKKBD KECAMATAN
56
Susunan
Organisasi
( Alternatif.
III )
SUSUNAN
ORGANISASI
( ALTERNATIF
III )
 BKKBD terdiri atas :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian;
c. Bidang
d.
e.
f.
g.
h.
Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub
Bidang;
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;
Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan Penggerakan,
terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;
Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub
Bidang;
Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU;
Kelompok Jabatan Fungsional
57
DRAFT STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA
ALTERNATIF III
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAG
KEPEGAWAIAN
& UMUM
SUB .BAG
KEUANGAN &
PERBEKALAN
SUB BAG
PERENCANAAN
& PROGRAM
BIDANG
KELUARGA BERENCANA
DAN
KESEHATAN
REPRODUKSI
BIDANG
KELUARGA SEJAHTERA
DAN ADVOKASI
BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK
SUB BIDANG
PENDATAAN DAN
PEMUTAKHIRAN DATA
KELUARGA &
INFORMASI
SUB BIDANG
BINA
KESERTAAN KB
SUB BIDANG
PEMBERDAYAAN
EKONOMI DAN BINA
KETAHANAN KELUARGA
SUB BIDANG PENYUSUNAN
PENETAPAN PARAMETER
PENDUDUK & KERJASAMA
PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG
MONITORING
EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB BIDANG
KESEHATAN
REPRODUKSI
SUB BIDANG
ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN
INSTITUSI
MASYARAKAT
SUB BIDANG
PENGENDALIAN DAN
ANALISA DAMPAK
KEPENDUDUKAN
BIDANG
DATA DAN INFORMASI
UPT
BKKBD
58
SUSUNAN ORGANISASI
( ALTERNATIF IV )
 BKKBD dan PP terdiri atas :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian;
c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Bidang;
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;
Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan Penggerakan,
terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;
Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub
Bidang;
Bidang Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 (dua) Sub Bidang
Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU;
Kelompok Jabatan Fungsional
59
DRAFT STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA
ALTERNATIF IV
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG
DATA &
INFORMASI
SUB BAG
KEPEGAWAIAN
BIDANG
KELUARGA
BERENCANA DAN
KESEHATAN
REPRODUKSI
BIDANG
KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN
KELUARGA
SUB BAG
UMUM DAN
HUMAS
SUB .BAG
KEUANGAN &
PERBEKALAN
SUB BAG
PERENCANAAN
PROGRAM
BIDANG
ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN
BIDANG
PENGENDALIAN &
PENGEMBANGAN
KUALITAS PENDUDUK
SUB BIDANG
PENDATAAN DAN
PEMUTAKHIRAN
DATA KELUARGA
& INFORMASI
SUB BIDANG
BINA
KESERTAAN KB
SUB BIDANG
BINA KETAHANAN
KELUARGA
SUB BIDANG
ADVOKASI DAN KIE
SUB BIDANG
PENYUSUNAN PENETAPAN
PARAMETER PENDUDUK &
KERJASAMA PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG
MONITORING
EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB BIDANG
KESEHATAN
REPRODUKS
SUB BIDANG BINA
PEMBERDAYAAN
EKONOMI
KELUARGA
SUB BIDANG
PENGGERAKAN
INSTITUSI
MASYARAKAT
PEDESAAN
SUB BIDANG
PENGENDALIAN DAN
ANALISA DAMPAK
KEPENDUDUKAN
UPT
BKKBD
60
RANCANGAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
(UPTB KKBD)
KEPALA
UPTB
SUB
BAGIAN
TATA
USAHA
KELOMPOK
JABATAN
KELOMPOK
FUNGSIONAL
JABATAN
FUNGSIONA
L
PELAKSANA
PELAKSANA
61
‫والسال م عليكم ورحمة هللا وبر كا ته‬
‫‪62‬‬

similar documents