menguji validitas alat bukti dalam proses peradilan di indonesia

Report
MENGUJI VALIDITAS ALAT
BUKTI DALAM PROSES
PERADILAN DI INDONESIA ?
[Sebuah Usulan Program oleh SUGENG TEGUH
SANTOSO, Wakil Ketua Umum PERHIMPUNAN
ADVOKAT INDONESIA (PERADI), disampaikan dalam
Konas I AIFI 18 Oktober 2010, di Makassar]
Proses peradilan
(penegakan hukum)
bertujuan:
(a) Pengungkapan kebenaranmateriil/formil.
(b) Distribusi keadilan bagi korban atau
pencari keadilan.
Dalam rangka mewujudkan
tujuan penegakan hukum
(a) Pembuktian harus dilakukan secara profesional.
Secara profesional identik dengan pembuktian
secara ilmiah (berdasarkan ilmu pengetahuan
dan menurut Undang-Undang).
(b) Pembuktian harus dilakukan berdasarkan alat
bukti yang sah (valid).
Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang
ditemukan/diperoleh dan teruji sehingga dapat
dipercaya (dapat berbicara dengan sendirinya).
Pembuktian secara profesional dan
berdasarkan alat bukti yang sah dalam
proses peradilan di Indonesia
Bukti yang sah yaitu:
KUHAP Pasal
184 ayat 1
UU Tipikor
Pasal 26 A
RUU Kuhap
Pasal 175
keterangan saksi,
a. keterangan ahli,
c. surat,
d. petunjuk, dan
e. keterangan
terdakwa.
Disamping yang
terdapat dalam
KUHAP juga
berupa:
a. alat bukti lain
yang berupa
informasi yang
diucapkan, dikirim,
diterima,
atau disimpan
secara elektronik
b. dokumen, yakni
setiap rekaman data
atau informasi
a.Barang Bukti
b.Surat-surat
c.Bukti elektronik
d.Keterangan
seorang ahli
e.Keterangan
seorang saksi
f. Keterangan
terdakwa
g.Pengalaman
hakim
Lanjutan
Sistem pembuktian yang dianut yaitu :
( negatief wettelijke stelsel)
system pembuktian menurut undang-undang
secara negatif dimana Pembuktian harus
dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang dan
juga Keyakinan hakim yang juga harus
didasarkan atas cara dan dengan alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang
(Pasal 183 KUHAP, Pasal 175 RUU KUHAP,
Pasal 26 UU Tipikor yang mengatur bahwa
acara pemeriksaan diatur dalam KUHAP)
Lanjutan
Di Indonesia pembuktian secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah belum diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga kecenderungan yang
terjadi adalah penegakan hukum berdasarkan pembuktian minimalis, rekayasa, opini/tekanan pihak tertentu, intervensi kekuasaan yang tentu tidak didukung
dengan alat-alat bukti yang teruji validitasnya (keabsahannya).
Contoh Kasus:
Perkara Pidana Peledakan Bom di Bursa Efek Jakarta pada Tahun 2001. Dimana barang bukti berupa serbuk TNT dan Peluru Senjata Api baru
ditemukan di rumah salah seorang tersangka setelah polisi melakukan tindakan penggedahan untuk kesekian kalinya ditempat yang sama.Hasil
pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dan diterangkan oleh seorang ahli dari Laboratorium Forensik
Mabes Polri yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan utama bagi hakim atas kesalahan terdakwa dalam Vonis Pengadilan Jakarta Negeri
Selatan.
Perkara Pidana Pembunuhan Berencana pada tahun 2009 terhadap A. A. Bagus Narendra Prabangsa (Jurnalis Radar Bali) yang disidangkan di
Pengadilan Negeri Denpasar. Dimana barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan oleh JPU dari hasil tindakan penggeledahan/penyitaan oleh
penyidik, diantaranya potongan kayu yang diduga sebagai alat terdakwa untuk membunuh dan sampel darah korban, diperoleh pada tempat terbuka
(halaman/kebun) yang dianggap sebagai tempat kejadian perkara (crime scene) setelah berselang waktu cukup lama terhitung sejak waktu diduga
terjadinya pembunuhan dengan kondisi cuaca yang telah berubah-ubah (hujan-panas selih berganti sehingga paling tidak patut diduga telah
tercemar). Barang-barang bukti tersebutlah, dari hasil pemeriksannya dituangkan secara tertulis, diperkuat dengan Berita Acara Rekonstruksi
Kejadian (yang dibuat berdasarkan pengakuan para terdakwa yang diperoleh dengan cara penyiksaan) dan diterangkan oleh ahli/saksi verbalisan,
menjadi pertimbangan utama bagi hakim menjatuhkan vonis bagi para terdakwa. Alat-alat bukti dan barang bukti tersebutlah yang menimbulkan
keyakinan utama bagi hakim bahwasanya benar telah terjadi pembunuhan di tempat (rumah) salah seorang terdakwa sehingga yang bersangkutan
bersama rekan-rekannya yang diduga turut serta/membantu dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.
Dalam rangka penyelidikan/penyidikan perkara yang diduga terkait dengan terorisme (peledakan bom, penyerangan objek tertentu, dll), secara
terbuka diperlontonkan melalui pemberitaan media massa tentang pengelolaan tempat kejadian perkara (crime scene) yang ternyata juga dapat
dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, misal jurnalis, pimpinan atau aparat kepolisian yang sama sekali tidak berperan dalam rangka
mencari barang-barang bukt, dan pihak-pihak lain yang tidak berkompeten untuk itu, padahal tindakan penemuan/pengumpulan/perolehan barang
bukti sedang/masih berlangsung. Perlakuan seperti ini tentu akan merusak atau mencemari barang-barang bukti/tempat kejadian perkara sehingga
validitasnya patut diragukan.
Kendala/Kebutuhan


Sehubungan dengan upaya untuk menguji
validitas alat bukti sehingga tujuan
penegakan hukum dapat lebih dipastikan,
kendala terbesar yang dihadapi adalah:
Belum ada/belum memadainya hukum
yang secara khusus (kodifikasi) mengatur
tentang mekanisme
penemuan/perolehan/pengujian
barang/alat bukti secara profesional (sesuai
standar lmiah) yang dapat dijadikan
rujukan utama menguji validitasnya dalam
proses peradilan.
Inisiatif AIFI ?

Dalam rangka mengatasi kendala dan memenuhi
kebutuhan guna menguji validitas alat bukti guna
proses peradilan di Indonesia, AIFI dapat
mengambil inisiatif untuk mendorong para pihak
yang berkepentingan dalam proses peradilan
untuk segera melahirkan ketentuan-ketentuan
(standar) hukum berkaitan dengan hal tersebut.
 Kegiatan Utama
 Kampanye (Sosialisasi)
 Studi perbandingan di Indonesia
dan Luar
Negeri
 Perumusan naskah akademis/rancangan
peraturan hukum (legal drafting).
Sasaran
Diadakannya atau paling tidak terbentuk opini
tentang pentingnya hukum yang memuat standar
ilmiah guna menguji validitas alat bukti.
 Lebih jauh, mendorong gagasan tentang perlu adanya
sebuah lembaga negara independen yang
menjalankan kerja atau fungsi pengumpulan,
penemuan, perolehan dan pengujian secara ilmiah
alat bukti (melibatkan multi disiplin ilmu forensik)
guna proses peradilan di Indonesia, khususnya namun
tidak terbatas untuk perkara-perkara yang
pembuktiannya tergolong serius/rumit.

Potensi Kerjasama
Berpotensi untuk dikerjasamakan AIFI dengan
mengundang
keterlibatan
pihak/institusi
terkait atau yang berkepentingan dalam
proses peradilan di Indonesia, antara lain
namun tidak terbatas:
 Departemen Hukum dan HAM RI,
 DPR RI,
 otoritas penegak hukum (Mabes Polri,
Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, PERADI),
 komunitas forensik,
 kalangan akademisi,
 kelompok swadaya masyarakat
 dll.
Terimakasih

similar documents