SESI 2 - 6. Dirjen PMD KEMDAGRI

Report
1
PENDAHULUAN
UU DESA DAN PPNYA MERUPAKAN
MOMENTUM TERWUJUDNYA
DESA MASA DEPAN
2
KONSTRUKSI
DESA KE DEPAN
MAJU, MANDIRI &
SEJAHTERA TANPA
MENINGGALKAN JATI
DIRINYA
MAJU DI SEGALA BIDANG
TERMASUK TEKNOLOGI INFORMASI
DESA SESUAI AMANAH :
UU NO. 6/2014 DAN PP 43/2014 AN LAIN :
1. DESA BERHAK MENDAPATKAN AKSES
INFORMASI MELALUI SISTEM INFORMASI
DESA (BERBASIS ELEKTRONIK).
2. KADES MENGINFORMASIKAN SECARA
TERTULIS DAN DGN MEDIA INFORMASI
YANG MUDAH DIAKSES MENGENAI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA (TERMASUK PILKADES).
4
Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa
adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang utk mengatur dan
mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masy
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan NKRI.
1. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota
2. Diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan
NKRI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEDUDUKAN
DAN
JENIS DESA
 DESA BERKEDUDUKAN DI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
 DESA TERDIRI DESA DAN DESA ADAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAYANAN PUBLIK
SECARA ELEKTRONIK
 SISTEM INFORMASI DESA MERUPAKAN KEBIJAKAN YANG MENDORONG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI
DAN PELAYANAN PUBLIK .
 PELAYANAN PUBLIK YANG DIAMANAH ANTARA LAIN :






PILKADES SERENTAK e- VOTING DAN PERSYARATANNYA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA
PERATURAN DESA.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN
SISTEM INFORMASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
 PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA
 PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ATAU
SEBUTAN LAIN
 PILKADES DILAKSANAKAN SERENTAK DAN BERGELOMBANG PALING BANYAK 3
KALI DALAM JANGKA WAKTU 6 TAHUN (1 PERIODE) DALAM SATU
KABUPATEN/KOTA DALAM SATU HARI, DENGAN MAKSUD UNTUK
MENGHINDARI HAL NEGATIF DALAM PELAKSANAANYA (PENJELASAN UU NO. 6
TAHUN 2014).
 CALON KADES YG DITETAPKAN DIUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT DESA DI
TEMPAT UMUM SESUAI DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.
 CALON KADES 2 – 5 CALON
 APABILA TERJADI KEKOSONGAN JABATAN KADES SERENTAK
BUPATI/WALIKOTA MENUNJUK PEJABAT KADES BERASAL DARI PNS
 DALAM TERJADI PERSELISIHAN HASIL PILKADES BUPATI/WALIKOTA WAJIB
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI.
 KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MELANGGAR
LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYELENGGARAAN
PILKADES e-VOTING
 PILKADES DILAKSANAKAN SERENTAK DAN BERGELOMBANG PALING BANYAK 3
KALI DALAM JANGKA WAKTU 6 TAHUN (1 PERIODE) DALAM SATU
KABUPATEN/KOTA DALAM SATU HARI , DENGAN MAKSUD UNTUK
MENGHINDARI HAL NEGATIF DALAM PELAKSANAANYA (PENJELASAN UU NO. 6
TAHUN 2014).
 PELAKSANAAN PILKADES MELALUI PANITIA PILKADES TINGKAT DESA YANG
DIBENTUK OLEH BPD DAN PANITIA PILKADES TINGKAT KABUPATEN/KOTA.
 SELAIN PANITIA PILKADES JUGA DIBENTUK TIM PENGAWAS YANG
MENGAWASI PROSES PENYELENGGARAAN PILKADES.
 PILKADES MELALUI TAHAPAN : PERSIAPAN; PENCALONA; PEMUNGUTAN
SUARA; PENETAPAN.
 PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH MULAI DARI PEMILIH
TERDAFTAR/SEMENTARA, PEMILIH TAMBAHAN , HINGGA PEMILIH TETAP.
 TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA TERDIRI ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LANJUTAN PENYELENGGARAAN
PILKADES e-VOTING
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA JAM JAM TERTENTU (DITETAPKAN).
 DI BERBAGAI TPS BAIK TPS BIASA MAUPUN TPS KHUSUS DI RUMAH SAKIT, DI
PERAHU DLL.
.
 PEGHITUNGAN SUARA :
 JUMLAH PEMILIH YANG MEMERIKA SUARA (DAFTAR PEMILIH TETAP).
 JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN/KHUSUS.
 JUMLAH SURAT SUARA YANG RUSAK.
 DAN LAIN LAIN.
 DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN HASIL PILKADES BUPATI/WALIKOTA
WAJIB MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS,
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBANNYA
KEPALA DESA WAJIB
 MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA (LPPD) SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN PADA AKHIR
MASA JABATAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA
 MEMBERIKAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN SECARA TERTULIS KEPADA BPD SETIAP AKHIR
TAHUN ANGGARAN,
 MEMBERIKAN DAN ATAU MENYEBARKAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SECARA TERTULIS KEPADA
MASYARAKAT DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN
 KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DIKENAI
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA TEGURAN DAN ATAU TEGURAN
TERTULIS
 APABILA SANKSI TIDAK DILAKSANAKAN DILAKUKAN TINDAKAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN DAPAT DILANJUTKAN DENGAN
PEMBERHENTIAN.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERSYARATAN CALON KADES
WNI DAN TAGWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
 MENGAMALKAN PANCASILA MELAKSANAKAN UUD 1945,
KEUTUHAN NKRI
 PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT
 BERUSIA PALING RENDAH 25 TAHUN PADA SAAT MENDAFTAR
 BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KADES
 TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL DI
DESA SETEMPAT PALING KURANG 1 TAHUN SEBELUM
PENDAFTARAN
 TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PALING
SINGKAT 5 TAHU , KECUALI 5 TAHUN SETELAH MENJALANKAN
PIDANA PENJARA MENGUMUNKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA
KEPADA PUBLIK BUKAN SEBAGAI KEJAHATAN BERULANG ULANG
 TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA DAN BERBADAN SEHAT SERTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMILIHAN KEPALA DESA
 DIPILIH LANGSUNG OLEH PENDUDUK
 BERSIFAT LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL
 DILAKSANAKAN MELALUI TAHAP PENCALONAN, PEMUNGUTAN
SUARA, DAN PENETAPAN
 DILAKSANAKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KADES YANG
DIBENTUK OLEH BPD
 BIAYA PEMILIHAN KADES DIBEBANKAN PADA APBD
KABUPATEN/KOTA (SEPERTI : SURAT SUARA, KOTAK SUARA,
SARPRAS, HONOR PANITIA, PELANTIKAN).
 PEMILIHAN KADES DILAKSANAKAN SECARA SERENTAK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA
> MASYARAKAT DESA BERHAK
1. MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI
KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA
2. MEMPEROLEH PELAYANAN
3. MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT
4. MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA
KEMASYARAKATAN )
> MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN
1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA
2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN,
PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK
3. MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM
4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN,
KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG
5. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN DESA
 JENIS PERATURAN DI DESA ;
1. PERATURAN DESA
2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
3. PERATURAN KEPALA DESA
 PERATURAN DESA DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA
SETELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).
 RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa
HARUS MENDAPAT EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA
 RANCANGAN PERATURAN DESA WAJIB
DIKONSULTASIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBANGUNAN DESA
DAN
KAWASAN PERDESAAN
SERTA SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DESA:
1
MASYARAKAT DESA BERHAK MENDAPATKAN INFORMASI MENGENAI RENCANA
DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2
PEMERINTAH DESA WAJIB MENGINFORMASIKAN RPJMDES, APBDES KEPADA
MASYYARAKAT DESA MELALUI LAYANAN INFORMASI KEPADA UMUM
3
PEMERINTAH DAN PEMDA WAJIB MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DESA
YANG HANDAL DAN AMAN.
4
SISTEM INFORMASI DESA MELIPUTI FASILITAS PERANGKAT KERAS DAN
PERANGKATLUNAK, JARINGAN SERTA SUMBERDAYA MANUSIA DESA.
5
DESA BERHAK MENDAPATKAN AKSES INFORMASI MELALUI SISTEM INFORMASI
DESA YANG DIKEMBANGKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.
6
SISTEM INFORMASI DESA DIKELOLA OLEH PEMDES DAN DAPAT DIAKSES OLEH
MASYARAKAT DESA
MENATA HUBUNGAN
ANTAR PEMERINTAHAN
PEMDESA
PEMDA
PEMERINTAH
GOOD GOVERNANCE
1.
2.
3.
4.
ASAS KEPASTIAN HUKUM
ASAS AKUNTABILITAS
ASAS KETERBUKAAN
ASAS PROFESIONALITAS
19
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BIODATA
NARASUMBER
BIODATA SINGKAT :
1 NAMA : BOEDI HASMANTO
2 TANGGAL LAHIR : JOMBANG, 18 JANUARI 1959
3 PANGKAT/GOL : PEMBINA TINGKAT I /IV B
4 JABATAN : KEPALA SUB DIREKTORAT FASILITASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DIT PEMERINTAHAN DESA DAN
KELURAHAN, DITJEN PMD, KEMENDAGRI.
5 PENDIDIKAN : PASCASARJANA STRATA 3 (DOKTOR).

similar documents