PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Report
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
 Bagi masyarakat (pekerja), PHK
merupakan
awal
hilangnya
mata
pencaharian,
karena
akan menyebabkan kehilangan
pekerjaan
dan
penghasilan
yang selama ini digunkana
untuk kebutuhan hidup.
 Basin Barthohos mengemukkan
bahwa suatu hubungan yang
timbul jika seseorang atau
banyak orang bekerja di bawah
perintah orang lain (pengusaha
dan
majikan)
dengan
menerimma upah.
Menurut UU no, 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan,
bab
X
tentang
Hubungan Kerja, pasal 50 menyatakan
bahwa hubungan kerja terjadi karena
adanya perjanjian kerja antara pengusaha
dan pekerja/buruh.
Pasal 51 menyatakan bahwa :
1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis
atau lisan
2. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan
secara tertulis dilaksanakan sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan yang berlaku.
• Pasal 52 mengatur :
1. Perjanjian kerja dibuat atas atas dasar :
a. Kesepakatan kedua belah pihak
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan
hukum
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
d. Pekerjaan yang
diperjanjikan tidak bertentangan
dengan ketertibanumum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
2. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pafa pihak yang
bertentangan
dengan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (11) huruf a dan b dapat
dibatalkan
3. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang
bertentangan
dengan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruuf c dan d batal demi
hukum.
o
Pasal 54, 57, 61, 62 dan 63 mengatur tentang perjanjian
kerja.
Alasan pemutusan hubungan kerja
Alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja a.l :
1. Undang-undang
2. Keinginan Perusahaan, dapat terjadi jika ada kesalahan
besar a.l : a) pada saat perjanjian kerja diadakan
memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, b)
melakukan tindakan kejahatan, c) penganiayaan,
menghina secara kasar atau mengancam pengusaha,
keluarga penguaha atau teman sekerja
3. Keinginan Karyawan , terjadi jika : a.
perusahaan/Pengusaha
tidak membayar
upah pada waktu yang telah ditetapkan, b.
perusahaan/pengusaha dengan cara lain
melalaikan
kewajiban-kewajiban
yang
ditetapkan dalam perjanjian
4. Pensiun
5. Kontrak Kerja Berakhir
6. Kesehatan Karyawan
7. Meninggal Dunia
8. Perusahaan Bangkrut
Alasan lain :
1) PHK dapat terjadi jika salah satu atau kedua
belah pihak merasa dirugikan.
2) Suatu pemberhentian (retiring) dapat dibagi dalam
dua bentuk :
a. Pemberhentian dengan hormat dapat terjadi karena
beberapa alasan seperti : pensiun, permintaan sendiri,
lay off (pemberhentian yang prakarsanya dari
organisasi sebagai akibat penghapusan suatu
jabatan/pekerjaan atau rasionalisasi (pengurangan
pegawai
b. Pemberhentian tidak dengan hormat, yi suatu
pemberhentian berupa PHK secara paksa dan
sepihak yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran
disiplin yang belum karena putusan pengadilan
3. Dalam keadaan memaksa (force majuere),
kejadian mendadak seperti kerusakan karena
kebakaran, gempa bumi, bencana alam
lainnya, peperangan dsb.
 Hal ini dikemukakan pula di dalam Konvensi
Pemutusan Hubungan Kerja ILO (Organisasi
Perbuuruhan Internasional) bab III ketentuan
tambahan tentang PHK untuk alasan ekonomi,
teknologi, strutur, atau alasan serupa .
TUJUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Tujuan PHK sebenarnya berhubungan erat
dengan alasan PHK, namun dalam hal ini
tujuan lebih dititikberatkan pada jalannya
perusahaan (pihak pengusaha)
Tujuan PHK a.L :
1. Perusahaan/Pengusaha bertanggung jawab
terhadap jalannya perusahan dengan baik
dan efektif : alasan modernisasi; otomatisasil
mekanisme dan rasionalisasi; perubahan hasil
produksi atau cara produksi; keahlian yang
diperlukan, penutupan bagian-bagian dll.
2. Pengurangan buruh dapat juga diakibatkan
karena faktor dari luar, seperti :
a. Kesulitan penjualan dan mendapatkan kredit
b. Tidak adanya pesanan
c. Tidak adanya bahan baku produktif
d. Menurunnya permintaan
e. Kekurangan bahan bakar atau listrik
f. Kebijaksanaan pemerintah
g. Meningkatnya persaingan
Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam
pemberhentian kerja agar tidak menimbulkan
masalah baru a,l :
1. Faktor Kontradiksi
2. Fakto r kebutuhan
3. Faktor Sosial
Faktor Penyebab PHK
Secara yuridis dalam UU No. 13 tahun 2003,
PHK oleh Perusahaan disebabkan :
1) Perusahaan
mengalami
kemunduran
sehingga
perlu rasionalisasi
atau
pengurangan jumlah pekerja/buruh. Dalam
rasionalisasi
atau
kesalahan
ringan
pekerja/buruh dalam UU No. 13 tahun 2003,
Pasal 151 ayat (1) ditentukan bahwa
pengusaha,
pekerja/buruh,
serikat
pekerja/serikat buruh dan pemerintah,
berupaya mengusahakan agar tidak
terjadi PHK
2. Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan,
baik kesalahan yang melanggar ketentuan
yang
tercantum
dalam
peraturan
perusahaan perjanjian kerja atau KKB
(kesalahan ringan), maupun kesalahan
pidana (kesalahan berat).
Pekerja/buruh yang mengajukan pengunduran
diri harus memenuhi syarat :
1. Mengajukan permohonan pengunduran diri
secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari
sebelum tanggal mulai pengunduran diri
2. Tidak terikat dalam ikatan dinas
3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai
tanggal mulai pengunduran diri.
LARANGAN PHK
Diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang
menyatakan
Pengusaha
dilarang
melakukan PHK.
KOMPENSASI BAGI KARYAWAN DI PHK
Diatur dalam pasal 156dan 157 UU no 13
tahun 2003
BANTUAN BAGI KARYAWAN DI PHK
Diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
RI
No.:
Per./05/Men/III/20/2010
tentang
Bantuan
Keungan bagi Tenaga Kerja Peserta Program
Janiman Sosial Tenaga Kerja yang Mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja pasal 1 sampai 4.
PENSIUN
•Untuk suatu jangka waktu yang ditentukan
berjarak dari beberapa bulan sampai satu
tahun, karyawan yang lebih tua dan senior
ditawarkan insentif jika mereka pensiun secara
sukarela
•Insentif yang bisa ditawarkan mencakup
mendapat uang pensiun lebih awal,bonus
kas, serta insentif finasial pelengkap lainnya.
•Sebagian besar karyawan yang telah
berdinas untuk jangka waktu yang panjang
atau lama akan meninggalkan perusahaan
karena pensiun.
•Rencana pensiun dapat didasarkan pada
waktu tertentu atau sejumlah tahun dinas
bersama perusahaan atau kedua-duanya.
•Terhadap pensiun, para mantan karyawan
biasanya mendapatkan tunjangan pensiun
stiap bulan untuk sisa hidup mereka

similar documents