SEJARAH - Moh. Saleh, SH., MH.

Report
LOGO
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI PAJAK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
NAROTAMA
2012
enny, 2008
MOH. SALEH ISMAIL
LOGO
DASAR HUKUM
 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah,
 Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
 Diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
enny, 2008
LOGO
DEFINISI
 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan
enny, 2008
LOGO
LATAR BELAKANG
KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH
1.
2.
3.
4.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah
Peranan PAD dalam APBD:
Provinsi
: 51%
Kabupaten/Kota
: 7%
Basis pajak daerah sangat terbatas.
Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah
memiliki potensi yang relatif kecil.
Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD
”open-list”
Pengawasan pungutan daerah kurang efektif.
 Sistem pengawasan bersifat ”Represif”
 Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.
enny, 2008
LATAR BELAKANG
LOGO
1.
2.
3.
IMPLIKASI DI DAERAH
Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah
untuk meningkatkan PAD
Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:
 Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an
 Perda bertentangan dengan kepentingan umum
 Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut
 Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah
 Pungutan tanpa dasar hukum
Dampak:
 Kepastian hukum kurang
 Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat
 Menghambat kegiatan investasi di daerah
enny, 2008
LOGO
TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD
1. Memperbaiki sistim pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah.
2. Penguatan perpajakan daerah
(local taxing empowerment)
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan
pungutan daerah
4. Menyempurnakan pengelolaan pajak
daerah dan retribusi daerah.
enny, 2008
LOGO
ALASAN HUKUM
 Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi
daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
PEMDA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU
No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU PEMDA dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
a. UU PDRD berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010
b. Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
sampai 31 Desember 2013 sepanjang belum ada Perda terkait.
c. Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah setelah 1 (satu) tahun
sejak berlakunya Undang-Undang ini.
d. Ketentuan mengenai Pajak Rokok mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2014.
enny, 2008
LOGO
No.
POKOK-POKOK PERUBAHAN
TUJUAN
1
Sistim Pemungutan
2
Local Taxing Power
UU 28/2009
1.
Mengubah sistim pemungutan
pajak dan retribusi daerah.
2.
Memperluas objek pajak daerah dan
retribusi daerah
Menambah jenis pajak daerah dan
retribusi daerah
Menaikkan tarif maksimum beberapa
jenis pajak daerah
Memberikan diskresi penetapan tarif
pajak kepada daerah
3.
4.
5.
3
Sistim Pengawasan
6.
7.
Mengubah sistim pengawasan.
Mengenakan sanksi bagi yang melanggar
ketentuan PDRD
4
Sistim Pengelolaan
8.
9.
10.
Bagi Hasil Pajak Provinsi
Earmarking
Insentif Pemungutan
enny, 2008
LOGO
SISTIM PEMUNGUTAN
UU 34/2000
UU 28/2009
Open-List:
1. Provinsi boleh menambah
jenis retribusi daerah,
sepanjang memenuhi
kriteria yang ditetapkan
dalam UU.
2. Kabupaten/Kota boleh
menambah jenis pajak
daerah dan retribusi
daerah, sepanjang
memenuhi kriteria yang
ditetapkan dalam UU.
Closed List:
1. Daerah tidak boleh
memungut pajak daerah
selain yang ditetapkan
dalam UU.
2. Daerah tidak boleh
memungut retribusi daerah
selain yang tercantum
dalam UU dan PP.
enny, 2008
LOGO
PAJAK DAERAH
PAJAK PROVINSI :
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
PAJAK KABUPATEN/KOTA :
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas
Tanah
enny,
2008dan Bangunan.
LOGO
PERLUASAN OBJEK PAJAK
PAJAK PROPINSI
UU 28/2009
1. Pajak Kendaraan
Bermotor
Termasuk kendaraan pemerintah
(Pusat & Daerah)
2. Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
Termasuk kendaraan pemerintah
(Pusat & Daerah)
PAJAK KABUPATEN/KOTA
UU BARU
1.Pajak Restoran
Termasuk katering/jasa boga
(sebelumnya PPN)
2.Pajak Hiburan
Termasuk permainan golf dan
bowling.
enny, 2008
LOGO
PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI
RETRIBUSI DAERAH
UU 28/2009
1. Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor
Termasuk kendaraan di air
2. Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
Termasuk pemeriksaan alat-alat
penanggulangan kebakaran dan
keselamatan jiwa
3. Retribusi Ijin Gangguan
Termasuk berbagai retribusi
yang terkait dengan lingkungan
enny, 2008
LOGO
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH
Daerah
Propinsi
UU 34/2000
1. Pajak Kendaraan
Bermotor
2. Bea Balik Nama
Kendaraan
Bermotor
3. Pajak Bahan
Bakar Kendaraan
Bermotor
4. Pajak Air Bawah
Tanah dan Air
Permukaan
enny, 2008
UU 28/2009
1. Pajak Kendaraan
Bermotor
2. Bea Balik Nama
Kendaraan
Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar
Kendaraan
Bermotor
4. Pajak Air
Permukaan
5. Pajak Rokok
LOGO
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH
Daerah
Kabupaten/
Kota
UU 34/2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir
Pajak Pengambilan
Bahan Galian Gol. C
enny, 2008
UU 28/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir
Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan
8.
Pajak Air Tanah
9.
Pajak Sarang Burung
Walet
10. PBB Pedesaan &
Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan
LOGO
PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH
Retribusi Jasa Umum
UU 34/2000
1.
2.
Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak
KTP dan Akte Capil
4. Retribusi Pemakaman dan
Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
UU 28/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Persampahan/Kebersihan
Retribusi KTP dan Akte Capil
Retribusi Pemakaman
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Retribusi Penyedotan Kakus
Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Retribusi Pelayanan Pendidikan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
enny, 2008
LOGO
RETRIBUSI JASA USAHA
UU 34/2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UU 28/2009
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan
Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga
Retribusi Penyeberangan di Air
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
enny, 2008
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan
Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga
Retribusi Penyeberangan di Air
Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah
LOGO
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
UU 34/2000
1. Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat
Penjualan Minuman
Beralkohol
3. Retribusi Izin
Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
UU 28/2009
1. Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat
Penjualan Minuman
Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha
Perikanan
enny, 2008
LOGO
No.
TARIF MAKSIMUM PROVINSI
PAJAK PROPINSI
UU-34/2000
UU 28/2009
1
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

KB Pribadi (Pertama)

KB Pribadi (Kedua, dst)

KB Umum/Pem/TNI/POLRI

Alat Berat
5%
10%
1% - 2%
2% - 10%
0,5% - 1%
0,1% - 0,2%
2
BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR

Penyerahan Pertama

Penyerahan Kedua, dst

Alat Berat (Penyerahan I)

Alat Berat (Penyerahan II,dst)
10%
20%
20%
1%
0,75%
0,075%
3
PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR
5%
10%**
4
PAJAK AIR PERMUKAAN
20%
10%
5
PAJAK ROKOK
-
10%
**Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat
diubah
dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)
enny,
2008
LOGO
TARIF MAKSIMUM KAB/KOTA
PAJAK KABUPATEN/KOTA
UU-34/2000
UU 28/2009
1.
Pajak Hotel
10%
10%
2.
Pajak Restoran
10%
10%
3.
Pajak Hiburan
35%
75%
4.
Pajak Reklame
25%
25%
5.
Pajak Penerangan Jalan
10%
10%
6.
Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan
20%
25%
7.
Pajak Parkir
20%
30%
8.
Pajak Air Tanah
20%
20%
9.
Pajak Sarang Burung Walet
-
10%
-
5%
-
0,3%
10. BPHTB
11. PBB Pedesaan & Perkotaan
enny, 2008
PENETAPAN TARIF
LOGO
No
Tarif
UU 34/2000
UU 28/2009
1
Pajak Provinsi
Ditetapkan dengan PP
(diberlakukan seragam
di seluruh Indonesia)
Ditetapkan dengan
Perda
(tidak boleh melampaui
UU)
2
Pajak
Kabupaten/Kota
Ditetapkan dengan
Perda
(tidak boleh melampaui
UU)
Ditetapkan dengan
Perda
(tidak boleh melampaui
UU)
3
Retribusi Daerah
Ditetapkan dengan
Perda
(sesuai prinsip dan
sasaran penetapan tarif
untuk masing-masing
golongan retribusi)
Ditetapkan dengan
Perda
(sesuai prinsip dan
sasaran penetapan tarif
untuk masing-masing
golongan retribusi)
enny, 2008
LOGO
No.
1
2
PENGAWASAN
UU 34/2000
UU 28/2009
Pengawasan bersifat :
REPRESIF
Pengawasan bersifat :
- PREVENTIF
- KOREKTIF
Pembatalan oleh Mendagri
Pembatalan oleh Presiden ,
dengan pertimbangan Menkeu.
o diusulkan oleh Mendagri
o berdasarkan rekomendasi
Menkeu .
enny, 2008
SANKSI
LOGO
No
.
1.
UU 34/2000
UU 28/2009
Tidak mengatur sanksi.
enny, 2008
Mengatur sanksi,
berupa:
o Penundaan, atau
o Pemotongan dana
perimbangan
LOGO
BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
JENIS PAJAK
UU 28/2009
UU 34/2000
Provinsi
Kab/Kota
Provinsi
Kab/Kota
1. PKB
70%
30%
70%
30%
2. BBN-KB
70%
30%
70%
30%
3. PBB-KB
30%
70%
30%
70%
-
-
30%
70%
30%
70%
50%
20%*
50%
80%*
4.
Pajak Rokok
5. Pajak Air
Permukaan
*) untuk air permukaan yang berada
hanya
enny,
2008 pada 1 kabupaten/kota
LOGO
EARMARKING (PENGELOLAAN)
JENIS PAJAK
Penerimaan
Porsi
Peruntukan
1.
PKB
Minimal
10%
Pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana
transportasi umum.
2.
Pajak Rokok
Minimal
50%
Pelayanan kesehatan masyarakat
dan
penegakan hukum.
3. Pajak Penerangan
Jalan
Sebagian Penyediaan penerangan jalan.
enny, 2008
INSENTIF PEMUNGUTAN
LOGO
No.
UU 34/2000
PP 65/2001
UU 28/2009
1
--
Biaya Pemungutan
Pajak Daerah
maksimum 5%
--
2
--
--
1.
2.
3.
enny, 2008
Insentif Pemungutan
diberikan kepada
instansi yang
memungut PDRD atas
dasar kinerja tertentu.
Ditetapkan dalam
APBD
Diatur lebih lanjut
dalam PP
MASA BERLAKU
LOGO
No.
Jenis Pajak Daerah
Tanggal Berlaku
1
UU 28/2009
01-01-2010
2
BPHTB
01-01-2011
3
PBB Pedesaan & Perkotaan
01-01-2014
4
Pajak Rokok
01-01-2014
enny, 2008
PERATURAN PELAKSANA
LOGO
No.
Produk
Hukum
1
2
PP
PP
3
PP
4
PMK
5
PMK
6
PMK
7
PMK
Tentang
Keterangan
Sistim pemungutan pajak daerah
Tatacara pemberian insentif pemungutan
PDRD
Penetapan retribusi daerah tambahan
2010
2010
Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak
Rokok
Badan atau perwakilan internasional yang
dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan
dan Perkotaan
Badan atau perwakilan internasional yang
dikecualikan sebagai subjek BPHTB
Tatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran
ketentuan PDRD
2010
Sesuai kebutuhan
2010
2010
2009
8
Permendagri
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
Setiap tahun
9
PB Menkeu &
Mendagri
Tahapan pengalihan PBB Perdesaan &
Perkotaan dan enny,
BPHTB
menjadi pajak daerah
2008
2010
LOGO
IMPLIKASI SOSIAL & EKONOMI
1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk :
a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum dalam rangka pengawasan
peredaran rokok illegal.
2. Meningkatkan kepastian hukum.
3. Meningkatkan pelayanan publik  Masyarakat tidak
dipungut secara berlebihan
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business
friendly).
enny, 2008
LOGO
Terima Kasih
enny, 2008

similar documents