Konsep Tambang Rakyat Indonesia menurut UU No 4 tahun

Report
Paparan di Hotel Le Meridien,
Jakarta, 15 Agustus 2013
Outline Paparan
 Jenis
dan Metode Penambangan
 Karakteristik Pertambangan Rakyat
 Konsep Good Mining Praktice GMP)
 Penerapan GMP pada Pertambangan Rakyat
 Penutup/Diskusi.
Jenis dan Metode Penambangan



Tambang Terbuka, adalah seluruh proses kegiatan pertambangan
yang dilakukan dipermukaan bumi dengan menggunakan rekayasa
teknologi; diantaranya; Open pit, Open cut, Back filing, termasuk
tambang lepas pantai dengan metode kapal keruk.
Tambang Underground adalah seluruh proses kegiatan pertambangan
dilakukan dengan rekayasa teknologi dan dilakukan d dalam
permukaan bumi, seperti: longwall metode, room and pilar.
Tambang rakyat adalah proses penambangan yang dilakukan oleh
masyarakat setempat dengan menggunakan alat yang ada disekitar
lokasi penambangan.
Karakteristik Pertambangan Rakyat
Keberadaan Pertambangan Rakyat, merupakan upaya nyata pemerintah untuk
memfasilitasi masyarakat penambang tradisional dan/atau menggunakan
peralatan sederhana, (UU No. 4 Tahun 2009).

WPR

PP.23/2010

Penetapan WPR
dilakukan oleh
Bupati/Walikota setelah
berkoordinasi dengan
DPRD
Tempat kegiatan
tambang rakyat yang
sudah dikerjakan
diprioritaskan untuk
ditetapkan sebagai
WPR
Sebagai wadah kegiatan
tambang rakyat
Tidak Ada
Ruang Bagi
Penambang
Tanpa Izin
(PETI)
Keriteria Menetapkan WPR (PP.23/2010)
Mempunyai
cadangan
mineral
sekunder
yang terdapat
di sungai
dan/atau di
antara tepi
dan tepi
sungai
Mempunyai
cadangan
primer logam
atau batubara
dengan
kedalaman
maksimal 25
meter
Endapan
teras, dataran
banjir, dan
endapan
sungai purba
Luas
maksimal
WPR adalah
25 hektar
Menyebutkan jenis
komoditas
yang akan
ditambang
dan/atau
diolah
Tidak Tumpang Tindih dengan WUP, WPN,WUPK
Merupakan
wilayah atau
tempat
kegiatan
tambang
rakyat yang
sudah
dikerjakan
sekurangkurangnya 15
tahun
Potret Pertambangan Rakyat Indonesia






Sebagai alternatif kegiatan atau pilihan usaha informal.
Merupakan lapangan kerja yang dalam waktu singkat mampu
menghasilkan cash money.
Status usaha banyak yang ilegal, berkaitan dengan PETI
Kelompok/komunitas tersendiri, mobilitas tinggi, berdampak terhadap
lingkungan sekitar.
In-efisien dalam hal sumberdaya, teknologi, SDM, modal dan hasil
rendah, kesejahteraan tidak meningkat, ancaman limbah dan kerusakan
lingkungan.
Potensi komflik dengan stakeholder lain.
Hak dan Kewajiban Pemegang IPR


Hak Pemegang IPR:
 Mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan
dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan
manajemen dari instansi terkaitk dan/atau Pemda.
 Jika diperlukan dapat mendapat bantuan modal.
Kewajiban Pemegang IPR:
 Melakukan kegiatan penambangan paling lambat tiga 3 bulan
setelah IPR diterbitkan.
 Mematuhi peraturan Perundang-Undangan dibidang K3
pertambangan, pengolahan lingkungan, dan memenuhi standar
yang berlaku
 Mengelola lingkungan hidup bersma Pemda.
 Membayar iuran tetap dan iuran produksi
 Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
Pembinaan dan Pengawasan Oleh Pemda Yang Termuat
dalam UU no. 4 Tahun 2009





Bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta pemodalan dan
pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha
pertambangan rakyat.
Pengamanan teknis meliputi:
a. keselamatan dan kesehatan kerja
b. pengelolaan lingkungan hidup
c. pasca tambang
Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektur Tambang selaku
penanggung jawab pelaksanaan pengamanan teknis.
Bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan
rakyat dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan
gubernur setempat.
Perbedaan Pertambangan Rakyat Versus Usaha Pertambangan
Pertambangan Rakyat:
 Memiliki peraturan teknis
tersendiri, tanpa
memperhitung-kan
kepentingan finansial
 Upaya pemerintah
memfasilitasi masyarakat
dalam melakukan
penambangan yang
menggunakan peralatan
tradisional dan sederhana
 Dilakukan pada wilayah
pertambangan rakyat
(WPR) yang telah
ditetapkan.
Vs
 Memperhitungkan untung
rugi (komersil) sehingga
pengaturannya mengikuti
kebijakan umum yang
berlaku dalam usaha
pertambangan
 Dilakukan sesuai dengan
metode yang baku dan
dituntut mengikuti
perkembangan teknologi
agar efisien.
 Dilakukan pada wilayah
usaha pertambangan
(WUP) yang telah
ditetapkan.
Konsep Good Mining Practice
Pengertian Good Mining Practice dan Pendekatan
Pembangunan Berkelanjutan


Good Mining Practice, adalah seluruh proses yang dilalui dari awal
sampai akhir harus dilakukan dengan baik dengan mengikuti standar
yang telah ditetapkan, mengikuti norma dan peraturan yang berlaku
sehingga dapat mencapai tujuan pertambangan dengan efisien.
Salah satu bagian penting dari tujuan pertambangan adalah
pembangunan berkelanjutan (Sustainable development). Artinya
dalam setiap pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral
dan batubara harus berkesinambungan dan/atau tergantikan dengan
kegiatan ekonomi lainnya setelah pasca tambang.
Antara lain:
• Penggunaan metode eksplorasi yang
sesuai untuk setiap endapan
• Menggunakan desain lokal yang semi
mekanikal
• Peralatan pengangkutan yang memadai
• Pengolahan secara fisik: konsentrasi,
pengkayaan kadar
• Amalgamasi
Meliputi:
a.
keselamatan dan kesehatan kerja
b.
pengelolaan lingkungan hidup
c.
pasca tambang
a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap pekerja harus terlindung dari kecelakaan dan penyakit
akibat kerja

Setiap kecelakaan dan penyakit akibat kerja ada penyebabnya

Penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dan harus
dihilangkan/dicegah

Setiap pekerjaan pasti dapat dilakukan dengan aman dan selamat
 Elemen Pengawasan K3
Antara lain:
 KEPALA PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG ( KAPIT )
 PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG/INSPEKTUR TAMBANG ( I T )
 KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT)
 PENGAWAS TEKNIS DAN PENGAWAS OPERATIONAL
 ORGANISASI K3
 LAPORAN K3
14
b. Pengelolaan lingkungan hidup
 PROGRAM LINGKUNGAN
Antara lain:
 Pengolahan air/tailing di kolam
pengendap
 Penggunaan retort pada proses
amalgamasi
 Menjaga kestabilan dinding tambang.
 Membatasi laju pembukaan lahan;
 Membatasi kedalaman penggalian dan
tinggi timbunan;
 Mengisi kembali (backfilling) kolong
penambangan yang telah ditinggalkan.
c. Reklamasi dan Pascatambang bagi pemegang IPR
 Pemerintah kabupaten/kota sebelum menerbitkan IPR pada
wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi
dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan
rakyat.
 Rencana reklamasi disusun berdasarkan dokumen pengelolaan
lingkungan yang telah disetujui.
 Bupati/walikota menetapkan rencana reklamasi dan rencana
pascatambang untuk pemegang IPR
 Pemegang
IPR bersama dengan bupati/walikota wajib
melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan
rencana reklamasi dan rencana pascatambang
DILEMA PERTAMBANGAN RAKYAT
Pendapatan negara
tidak ada
Produktivitas
Rendah
Rentan terhadap
kerusakan
lingkungan
Teknik
Penambangan yang
tidak memadai
Rendahnya
kepedulian
terhadap K3
1.
2.
3.
4.
Pengurusan ijin dilakukan hasil penertiban dan
lokasi tambang dalam kondisi rusak.
Penambang tidak berangkat dari pelaku bisnis
yang
tidak memiliki keahlian di bidang
pertambangan.
Desakan kuat berlangsungnya pertambangan
dengan alasan ekonomi rakyat kecil.
Pertambangan Rakyat yang ada saat ini
menggunakan alat – alat mekanis.
1.
2.
3.
Kecelakan yang berakibat Mati
Kerusakan Lingkungan yang ditimbulkan besar
dikarenakan menggunakan alat mekanis (bekas
tambang tidak direklamasi)
Dikarenakan pendapatan untuk negara tidak
ada sehingga alokasi biaya untuk lingkungan
menjadi terbatas
1.
2.
3.
4.
5.
Semua pertambangan harus melaksanakan kaidah Good Mining
Practice.
Pengelolaan pertambangan yang baik mampu meminimalkan
berbagai kendala operasional (pencemaran
lingkungan,
kecelakaan, ketidakefisien dan ketidakefektifan dan tidak
optimalnya pengelolaan komoditas tambang.
Teknis pertambangan dipandang optimal antara lain : tata cara
penambangan, kesesuaian peralatan, perencanaan tambang yang
sesuai dengan kaidah keselamatan dan kepedulian lingkungan.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah selaku penerbit
Izin Pertambangan Rakyat memerlukan aparat yang kompeten.
Inspektur Tambang bertugas sebagai penangung jawab pengamanan
teknis.
Keberadaan Pertambangan Rakyat merupakan upaya nyata
Pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat penambang tradisional
dan/atau menggunakan peralatan sederhana
Perlu kebijakan khusus yang mengatur tentang tata cara pengelolaan
teknis pertambangan rakyat yang baik.
energi untuk kesejahteraan
TERIMA KASIH

similar documents