Peran PPID dan PPID Pembantu Dalam Layanan Informasi Publik

Report
Oleh: Istiatun
Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta




Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu
ciri penting negara demokratis yang menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi
manusia
Informasi Publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya
dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan
publik
Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu
upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP) yang diberlakukan sejak 1 Mei 2010
merupakan penjabaran konkret dari amanat
konstitusi itu. “Sejak itu hak warga negara
untuk mengakses informasi publik dijamin
oleh Undang-Undang,”
 Hak
atas informasi adalah HAM dunia pasal
19
 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.” (pasal 28 F UUD 1945)
a.
Hak warga negara Untuk Memperoleh informasi
publik
b.
Mendorong partisipasi
c.
Peran aktif masyarakat dalam pengambilan
kebijakan.
d.
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
e.
Mengetahui alasan kebijakan publik.
f.
Mengembangkan ilmu pengetahuan.
g.
Meningkatkan pengelolaan informasi pada badan
publik.
1.
2.
3.
Terbuka dan dapat diakses setiap
pengguna
Informasi yang dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas.
Informasi diperoleh dengan cepat dan
tepat waktu, biaya ringan, dan cara
sederhana
Fungsi
& tugas pokoknya
berkaitan dengan
penyelenggaraan negara;
Memanfaatkan anggaran
negara (APBN/APBD)
sebagian atau
seluruhnya;
Memperoleh sumbangan
dari masyarakat;
Memperoleh sumbangan
dari luar negeri.
8
UU 14/2008 :
Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan
sederhana setiap Badan Publik:
a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
dan
b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan
layanan
informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan
petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang
berlaku secara nasional.
(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat
fungsional.
(1)
Psl 13 PP 61/2010
(1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan
informasi dan dokumentasi.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
Psl 8 Permendagri 35/2010 ttg PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(1) PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
(2)PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(4)PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibantu oleh PPID Pembantu
yang berada di lingkungan Komponen dan/atau Pejabat Fungsional.
(5)PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang
berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat
Fungsional.
(6)PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID
Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 Penyimpanan
 Pendokumentasian
 Penyedia
pelayananaan
Informasi Publik
Informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima
oleh suatu badan publik yang berkaitan
denganpenyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelengga-raan
badan publik lainnyayang sesuai dengan
Undang-Undang ini serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan
publik
1.
Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi
publik yang dikuasai pada setiap unit/satuan kerja
2.
Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan
informasi publik melalui pengumuman dan atau
permohonan
3.
Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang
timbul
4.
Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi
publik
5.
Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik
yang dikecualikan beserta alasannya
6.
Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan
atau petugas informasi
1.
Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja
Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan
informasi
2.
Memutuskan suatu informasi dpt diakses publik
atau tidak
3.
Menolak informasi publik secara tertulis
apabila informasi yg dimohon termasuk yang
dikecualikan
4.
Menugaskan pejabat dibawahnya utk membuat,
memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar
informasi publik secara berkala se-kurang2nya
sekali sebulan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Informasi ttg Badan Publik
Ringkasan informasi ttg program/kegiatan yg
sedang dijalankan;
Ringkasan informasi ttg kinerja;
Ringkasan laporan keuangan;
Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
Informasi yg dikeluarkan ttg peraturan
/kebijakan yg berdampak pada publik;
Informasi ttg hak dan tata cara memperoleh
informasi;
Informasi ttg tata cara pengaduan;
17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Informasi ttg bencana alam;
Informasi ttg keadaan bencana non alam;
Informasi ttg bencana sosial;
Informasi ttg jenis, persebaran dan daerah yg
mempunyai sumber penyakit yg berpotensi
menular;
Informasi ttg racun pada bahan makanan yg
dikonsumsi oleh masyarakat;
Informasi ttg rencana gangguan thd utilitas
publik;
18
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
Informasi ttg peraturan/kebijakan Badan Publik dan
pertimbangannya;
Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
Informasi ttg organisasi, administrasi, personil, kepegawaian,
dan keuangan;
Rencana kerja Badan Publik;
Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga beserta dokumen
pendukungnya;
Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;
Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau
laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam UndangUndang ini.
19

Setiap Badan Publik wajib membuka
akses informasi publik bagi setiap
Pemohon Informasi Publik, kecuali
informasi yg dikecualikan
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi sebelum
menyatakan suatu informasi publik sbg informasi dikecualikan;
PPID wajib menyebutkan ketentuan yg secara jelas dan tegas UU
yg diacu;
Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dlm surat
pemberitahuan;
Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang
mempertimbangkan pengecualian selain yg diatur dlm pasal 17 UU
No. 14/2008;
PPID wajib menghitamkan /mengaburkan materi informasi yg
dikecualikan;
PPID tdk dapat menjadikan pengecualian sbg-an informasi sbg
alasan utk mengecualikan akses publik mthd seluruh informasi;
Dalam menghitamkan/mengaburkan informasi PPID wajib
memberikan alasan.
21

similar documents