Regulasi bisnis Online

Report


Saat ini diatur berdasarkan UU 11/2008
tentang informasi dan transaksi elektronik (UU
ITE).
Draft RUU Perdagangan yang disusun oleh
pemerintah.

-
-
Secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu :
Regulasi tentang Bisnis Secara Elektronik (EBusiness).
Regulasi tentang Transaksi Elektronik (ETransaction).
Regulasi e-business menjadi domain kewenangan
Kemendag. Sedangkan regulasi e-transaction
menjadi domain kewenangan kemenkominfo dari
sisi teknologi informasi dan Bank Indonesia dari
sisi sistem pembayaran.

Regulasi e-business juga mengatur tentang
bisnis online sebab bisnis online merupakan
bagian dari e-business. Sedangkan regulasi etransaction juga mengatur transaksi online,
sebab transaksi online merupakan bagian dari
transaksi elektronik (e-transaction).


Regulasi bisnis online sebenarnya tidak hanya
berkaitan dengan UU ITE dan RUU Perdagangan,
namun juga dengan sejumlah undang-undang
seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),
UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana,
UU Pajak, UU Dokumen Perusahaan, KUH
Perdata/Hukum kontrak, Hukum Privasi, dan
hukum Perdata Internasional.
UU HAKI meliputi UU Hak cipta, UU Merek, UU
Paten, UU desain Industri, UU desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, UU Rahasia Dagang, dan UU
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).




Yang harus dicermati adalah HAKI, Kualitas barang,
dan transaksi yang dilakukan.
Sebelum RPP E-Commerce tersebut keluar, maka
peraturan yang diberlakukan adalah UU Perlindungan
Konsumen dan KUHP tentang penipuan.
Lebih menyoroti pada aspek bisnis dan perdagangan,
sehingga merupakan domain kewenangan Kementrian
Perdagangan.
Mengatur tentang kontrak elektronik (e-contract),
standar verifikasi legalitas dokumen elektronik (edocument), tanda tangan elektornik, proteksi keamanan
dan kehandalan informasi, perlindungan HAKI dan
hak pribadi, perlindungan konsumen, serta aspek
persaingan usaha yang sehat.

E-Payment:


Digital payment, banking fraud, card hacking,
pencurian data, akses ilegal ke sistem informasi
Aspek promosi

Transparency, efficiency, national competitiveness
1.
2.
3.
4.
Hubungan yang sejajar antara pelaku usaha dan
konsumen khususnya pemberian ruang tawar
yang luas bagi konsumen dalam format kontrak
baku.
Pemberlakuan sistem “3-klik”
Pengakuan tanda tangan elektronik dan data
message. Data message merupakan dasar utama
terciptanya suatu perjanjian elektronik atau
kontrak elektronik.
Akseptabilitas penggunaan media online lain
sebagai alat pembuktian kesepakatan kontrak
elektronik, seperti video conference.



1.
2.
3.
Lebih fokus pada aspek perdagangan, bukan pada
medium elektronik yang sudah diatur oleh
Kementrian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkoinfo)
RPP E-commerce merupakan domain Kementrian
Perdagangan.
Beberapa contoh substansi penting dalam RPP :
Bentuk badan hukum dalam penyelenggaraan
perdagangan secara elektronik
Kegiatan pemasaran dan periklanan dalam
perdagangan secara elektronik
Sertifikasi perdagangan secara elektronik.
E-commerce tidak dapat diatur secara penuh
oleh pemerintah. Why?
 Karena perkembangan web sangat dinamis dan
sifatnya yang “dapat mengatur dirinya sendiri”
(self-regulatory).
Saat ini masih diperbincangkan bentuk badan usaha
yang seperti apa yang sebaiknya boleh membuat ecommerce.






a.
b.
Fungsinya apa?
Diatur dalam UU ITE dan PP 82/2012 tentang
PSTE (Penyelenggara Sistem dan Transaksi
Elektronik).
Tujuan nya apa?
Dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan
otoritas jasa keuangan terkait (Bank Indonesia).
Terdapat 2 jenis sertifikasi :
Sertifikasi Keandalan (telah diatur dalam PP
82/2012 tentang PSTE).
Sertifikasi Penyelenggara Pembayaran Elektronik
(diatur Bank Indonesia).

1.
2.
3.
4.
Data-data yang harus dimuat :
Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai
produsen dan lembaga usaha perdagangan.
Persyaratan teknis barang atau standar teknis
jasa yang ditawarkan.
Harga, cara pembayaran, dan penyerahan
barang.
Domisili Produsen atau lembaga usaha
perdagangan.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Pelaku bisnis online atau E-Commerce dapat
mencantumkan data/informasi penting seperti :
Perjanjian tentang waktu dan metode pembayaran
elektronik.
Informasi tentang persyaratan dan prosedur kontrak
elektronik.
Hak untuk membatalkan pemesanan barang bagi
konsumen.
Biaya komunikasi dalam melakukan permintaan informasi
Jangka waktu berlakunya penawaran harga.
Penjelasan tentang durasi kontrak elektronik permanen atau
berulang.
Informasi tentang pemenuhan sertifikasi keandalan dan
sertifikasi penyelenggaraan perdagangan elektronik.
Sesuai pasal 3 PP 82/2012, PSE dapat
dilakukan untuk :
a. Pelayanan publik.
b. Non-Pelayanan Publik.
 Sesuai pasal 5 PP 82/2012, setiap PSE untuk
pelayanan publik wajib melakukan
pendaftaran, sedangkan Non –pelayanan
publik sifatnya optional.
 Pendaftaran diajukan kepada Menkominfo.

Wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem elektronik
beroperasi.
Wajib menerapkan manajemen resiko terhadap kerusakan atau kerugian yang
ditimbulkan.
** Jika terjadi kegagalan atau gangguan sistem, maka PSE wajib mengamankan data
dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau
instansi pengawas dan sektor terkait.
-
-
-
Contoh : Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang
dikelola.
Selain itu menjamin bahwa perolehan , penggunaan dan pemanfaatan
data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali
ditentukan oleh undang-undang.
Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan
persetujuan dari pemilik data pribadi dan sesuai dengan tujuan yang
disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.
** jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi yang
dikelolanya, maka PSE wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik
data pribadi tersebut.







Identitas penyelenggara sistem elektronik.
Objek yang ditransaksikan.
Kelalaian atau keamanan sistem elektronik.
Tata cara penggunaan perangkat.
Syarat kontrak.
Prosedur mencapai kesepakatan.
Jaminan privasi dan/atau perlindungan data
pribadi.






Melakukan koreksi
Membatalkan perintah
Memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi
Memilih meneruskan atau berhenti
melaksanakan aktivitas berikutnya.
Mengecek status berhasil atau gagalnya
transaksi.
Membaca perjanjian sebelum melakukan
transaksi.


Definisi : transaksi bisnis yang dilakukan melalui
jaringan internet, dimana transaksi semacam ini,
merupakan bagian dari transaksi elektornik (etransaction). Kegiatan bisnis online dan transaksi
elektronik di Indonesia saat ini sudah diatur dalam
UU 11/2008 tentang informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE).
Pemerintah juga menertbitkan PP 82/2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(PSTE) yang akan digunakan sebagai
perlindungan hukum bagi kegiatan transaksi
elektronik.


Definisi : perbuatan hukum (yaitu kesepakatan
untuk melakukan transaksi jual-beli produk
tertentu) yang dilakukan dengan
menggunakan teknologi komputer, jaringan
komputer dan/atau media elektronik lainnya.
Transaksi Elektronik (E-transaction) yang
dituangkan dalam bentuk Kontrak elektronik
(e-contract) bersifat mengikat para pihak.


Publik ,meliputi : masyarakat dan negara.
Privat ,meliputi : individu atau perseorangan.
Lembaga sertifikat keandalan (Pasal 10 ayat 2).
2.
Tanda tangan Elektronik (pasal 11 ayat 2).
3.
Penyelenggara sertifikasi elektronik (Pasal 13 ayat 6).
4.
Penyelenggara sistem elektronik (pasal 16 ayat 2).
5.
Penyelenggaraan transaksi elektronik (Pasal 17 ayat 3).
6.
Penyelenggaraan agen elektronik (Pasal 22 ayat 2).
7.
Pengelolaan nama domain (pasal 31 ayat 4).
8.
Tata cara intersepsi (Pasal 31 ayat 4).
9.
Peran Pemerintah dalam pemanfaatan TIK (Pasal 40).
** Amanat ke-1 sampai ke-7 diatur dalam PP 82/2012 tentang
PSTE. Poin ke-8 akan diatur dalam RUU tentang Tata Cara
Intersepsi (TCI). Sedangkan poin ke-9 akan diatur dalam bentuk
PP tersendiri.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Penyelenggaraan sistem elektronik.
Penyelenggara agen elektronik.
Penyelenggaraan transaksi elektronik.
Tanda tangan elektronik.
Penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
Lembaga sertifikasi keandalan ; dan
Pengelolaan nama domain.


Dalam penyelenggaraannya, transaksi
elektronik baik dalam lingkup publik dan
privat yang menggunakan sistem elektronik
untuk kepentingan pelayanan publik wajib
menggunakan sertifikat keandalan dan/atau
sertifikat elektronik.
Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam
lingkup privat dapat menggunakan sertifikat
keandalan dan/atau sertifikat elektronik.


a.
b.
c.
d.
Dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik
atau bentuk kontrak lainnya sebagai bentuk
kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
Kontrak elektronik dianggap sah apabila :
Terdapat kesepakatan para pihak.
Dilakukan oleh seubjek hukum yang cakap atau
yang berwenang mewakili sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Terdapat hal tertentu
Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan
ketertiban umum.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Paling tidak mencakup :
Data identitas para pihak.
Objek dan spesifikasi.
Persyaratan transaksi elektronik.
Harga dan biaya.
Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para
pihak.
Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak
yang dirugikan untuk dapat mengembalikan
barang dan/atau meminta penggantian produk
jika terdapat cacat tersembunyi.
Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.
a.
b.
c.
d.
e.
Wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar
berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan
produk yang ditawarkan.
Wajib memberikan kejelasan informasi tentang
penawaran kontrak atau iklan.
Wajib memberikan batas waktu kepada konsumen
untuk mengembalikan barang yang dikirim jika tidak
sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat
tersembunyi.
Wajib menyampaikan informasi barang yang telah
dikirim.
Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen
dengan kewajiban membayar barang yang dikirim
tanpa dasar kontrak.

similar documents