file presentasi

Report
Oleh:
Prof. Dr. Jamal Wiwoho S.H., M.Hum.
(Dosen FH UNS – Wakil Rektor II UNS)
Disampaikan Dalam
Seminar Nasional dan Diskusi Interaktif “BPJS Mengancam
Kelangsungan Dunia Usaha, Benarkah?”
Diselenggarakan oleh HR Forum Solo Raya
Tanggal 4 Desember
Di Pendapa Gede Balaikota Surakarta
www.jamalwiwoho.com
Jaminan Sosial
Jaminan Sosial adalah program negara yang
merupakan Amanat Pasal 28-H dan Pasal 34 UUD
1945 untuk memberikan perlindungan dasar
kepada seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut
telah diwujudkan dengan berlakunya UU No. 40
Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN). Berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka
2, SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan
program jaminan sosial oleh beberapa badan
penyelenggara jaminan sosial. Sebagaimana
mengacu pada Bab V tentang kepesertaan dan iuran
terutama Pasal-pasal 13 dan 14 bahwa SJSN
merupakan perpaduan antara program asuransi
sosial dan bantuan sosial, sekalipun pendekatan
dalam penyelenggaraan SJSN mengacu pada
asuransi sosial.
www.jamalwiwoho.com
Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Dengan memperhatikan Pasal-pasal 13-14 UU
No. 40/2014, maka penyelenggaraan jaminan
sosial dilakukan melalui :
a) Mekanisme koleksi iuran secara wajib,
terutama bagi pemberi kerja dan tenaga
kerja;
b) Pembiayaan berbasis fiskal dengan
cakupan yang terbatas untuk program
bantuan sosial bagi penduduk miskin
c) Kombinasi dari keduanya (a dan b) seperti
SJSN.
www.jamalwiwoho.com
Menurut Pasal-pasal 28-H dan 34
Menurut Pasal-pasal28-H dan 34 UUD 1945, jaminan sosial
adalah hak seluruh rakyat, baik masyarakat kaya, menengah
maupun miskin. Dalam kaitan itu, pemerintah mengembangkan
system jaminan sosial dengan pembiayaan bersama dalam
bentuk iuran perusahaan, tenaga-kerja dan pemerintah, guna
mengantisipasi adanya peristiwa-peristiwa sosial ekonomi yang
kemungkinannya dapat menimpa masyarakat yang pada akhirnya
dapat menimbulkan hilangnya sebagian atau keseluruhan
penghasilan masyarakat sebagai akibat peristiwa-peristiwa sakit,
kecelakaan kerja, kematian prematur, PHK dan hari tua. Dengan
berlakunya UU SJSN ini dapat diharapkan untuk mensejahterakan
rakyat karena adanya kepastian jaminan untuk kelangsungan
hidup. Akan tetapi, kepastian jaminan yang hakiki adalah adanya
jaminan pekerjaan atau jaminan usaha bagi masyarakat untuk
mendapatkan penghasilan regular agar masyarakat yang bekerja
atau yang berusaha dapat membayar iuran program SJSN.
Jaminan pekerjaan & jaminan usaha
Jaminan pekerjaan dan jaminan usaha menjadi
tanggung-jawab Negara melalui Pemerintah agar
penyelenggaraan SJSN dapat berkelanjutan. Jaminan
pekerjaan oleh Pemerintah adalah landasan dasar
bagi terselenggaranya SJSN secara efektif. Setelah itu
SJSN diperlukan sebagai suatu system jaminan social
yang inklusif dalam arti menjangkau kepesertaan
seluruh penduduk agar mendapatkan hak konstitusi.
Mengingat SJSN dirancang sebagai program jaminan
sosial seumur hidup bagi seluruh rakyat, maka
diperlukan UU badan penyelenggaraan SJSN untuk
implementasi UU SJSN.
www.jamalwiwoho.com
Menurut Pasal 5 UU SJSN
Menurut Pasal 5 UU SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) harus dibentuk dengan UU. Pembentukan BPJS
harus mengacu pada Pasal 2 tentang asas kemanusiaan, asas
manfaat dan asas keadilan dan Pasal 4 tentang prinsip-prinsip
SJSN yang antara lain : Gotong royong, nirlaba, portabilitas,
kepesertaan wajib dan dana amanah. Adapun asas dan
prinsip-prinsip tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU
SJSN bersifat mengikat bagi BPJS. Bentuk badan hukum BPJS
secara tidak langsung adalah Wali Amanat yang dengan
sendirinya sebagai badan hukum nirlaba (Board of Trustee).
Dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip UU SJSN,
maka BUMN Persero dinyatakan tidak berlaku lagi untuk
menyelenggarakan SJSN, karena keterikatannya dengan UU
No. 19 Tahun 2003 Tentang Penyertaan Modal BUMN.
www.jamalwiwoho.com
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(UU SJSN) harus dilihat secara obyektif dari seluruh
sisi, termasuk bentuk hukum, konsekuensi hukum,
dan aspek akuntabilitas lembaga tersebut.
Kewajiban penyelenggaraan jaminan sosial nasional
harus ditempatkan secara obyektif dan bertanggung
jawab untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
www.jamalwiwoho.com
Aspek Bentuk Hukum BPJS
Salah satu aspek yang mengemuka di
pembahasan BPJS adalah aspek bentuk
hukum, dimana mengemuka pendapat
tentang bentuk hukum BPJS berbentuk Badan
Hukum Publik Wali Amanat. Konsep ini dapat
dikatakan hibrida dari konsep badan hukum
publik dan privat, untuk memberi jalan
privatisasi dengan cara yang sangat halus.
www.jamalwiwoho.com
Konsep yang tidak lazim dipakai
Pada dasarnya, konsep ini menyisakan
pertanyaan besar, karena selain merupakan konsep
yang tidak lazim dipakai, konsep ini hampir serupa
dengan konsep Badan Hukum Pendidikan (BHP) bagi
perguruan tinggi. Pada konsep BHP, Hibrida badan
hukum publik dan privat menghasilkan kebijakan
pendidikan tinggi yang liberal dan berpihak kepada
yang memiliki uang. Terdapat kecenderungan aspek
privat akan lebih dikedepankan daripada aspek
pelayanan publiknya, karena peran kontrol pemerintah
bukanlah yang utama di Majelis Wali Amanat.
www.jamalwiwoho.com
Kerancuan dalam hal audit
Konstruksi ini akan menimbulkan kerancuan
dalam hal audit terhadap dana yang dikelola, dimana
terdapat potensi ketentuan pasal 51 akan ditafsirkan
secara sepihak. Ada kemungkinan penafsiran status
keuangan yang dikelola bukan keuangan negara
sehingga tidak memungkinkan pemeriksaan dalam
konteks tindak pidana korupsi. Pendekatan ini hampir
serupa dengan status keuangan yang dikelola Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), meskipun dana awal LPS
berasal dari pemerintah dan dalam hal LPS
kemungkinan kekurangan dana dalam melakukan
penyelamatan akan meminta bantuan pemerintah
melalui APBN.
www.jamalwiwoho.com
Konsep Hibrida
Konsep hibrida badan hukum publik dan privat
sebagai solusi dari ketidakmampuan Negara
memberikan jaminan sosial nasional dalam APBN,
seharusnya juga berujung pada kesejahteraan rakyat
secara keseluruhan. Hal tersebut nyata-nyata telah
diingkari oleh pembentuk undang-undang, dimana
konsep subsidi silang untuk peserta yang tidak mampu
hanya akan dibayarkan oleh pemerintah pada tahap
pertama (pasal 17 ayat 5)
www.jamalwiwoho.com
Permasalahan lain
Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya
adalah salah satu tugas DJSN dalam mengusulkan
kebijakan investasi dana jaminan social, dimana dalam
melakukan tugas tersebut dapat meminta masukan
dan bantuan dari tenaga ahli (pasal 9). Proses
liberalisasi dan privatisasi dapat bermula dari peluang
kecil ini sehingga organ BPJS akan melaksanakan
sepenuhnya rekomendasi DJSN tersebut. Hal ini rentan
terhadap kepentingan pihak-pihak tertentu yang
biasanya menyatu melalui tim tenaga ahli, bantuan,
ataupun asistensi.
www.jamalwiwoho.com
Curiculum Vitae
Nama
Tempat, tgl lahir
Tempat Tinggal
Pendidikan
Status
HP.
Email
Website
: Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
: Magelang, 8 November 1962
: Jalan Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
: S1 FH UNS, S2 PPS Undip, S3 UNDIP
: BERKELUARGA, 1 Istri, 3 Anak
: 08122601681
: [email protected] atau [email protected]
: www.jamalwiwoho.com
PEKERJAAN:
DOSEN S1, S2, S3 Fak. Hukum dan Wakil Rektor II UNS Surakarta
LAIN-LAIN:
Reviewer Penelitian dan Pengabdian DP2M Dikti
Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi-Jatim, DPRD Karang Anyar-Jateng, DPRD
Surakarta, DPRD Balikpapan,
Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan-Jatim, Pemkot Gorontalo,
Saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll.
DOSEN PASCASARJANA di MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ. Djuanda Bogor, Univ.
Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ. Batik Solo, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw
Malang (disertasi) dll
www.jamalwiwoho.com
Sekian & Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
www.jamalwiwoho.com

similar documents