Sutoro Eko - Institusionalisasi Sistem Desa

Report
Institusionalisasi
Sistem Desa
Sutoro Eko
Tenaga Ahli UU Desa DPR RI
& RPP Desa Kemendagri
4 Level Substansi UU Desa
Level
Cakupan
Substansi
Fundamental
Hakekat desa, visi-misi
desa masa depan
Negara melindungi dan memberdayakan
desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan
demokratis menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera.
Struktural
Posisi-relasi antara
desa dengan negara
dan masyarakat
Kuasa Desa: ekstensi Desa dihormati, diakui
dan diperkuat oleh negara. Desa menjadi
basis penghidupan dan kehidupan bagi
masyarakat
Institusional
Kelembagaan dan
tatakelola
Kewenangan, perencanaan dan
penganggaran serta tatakelola pemerintahan
yang demokratis dan efektif.
Instrumental
Manajemen dan
perangkat pendukung
bekerjanya institusi
Data, administrasi, sistem informasi yang
memudahkan dan mendukung bekerjanya
Arah Baru, Peta Jalan Baru
Rekognisi
Penataan Desa
Mandat
Kewenangan
Pembangunan
Desa
Institusionalisasi
sistem desa
Redistribusi
Pembinaan,
pemberdayaan
dan pengawasan
Desa yang
maju, kokoh,
mandiri dan
demokratis
Kesejahteraan
rakyat
Kedudukan Desa
UU No. 32/2004
Desa sebagai organisasi
pemerintahan yang berada
dalam sistem pemerintahan
kabupaten kota.
Desa berada di dalam kantor
bupati
UU No. 6/2014
Desa sebagai pemerintahan
masyarakat atau masyarakat
yang bepemerintahan, berada
dalam wilayah kabupaten/kota
Desa berada di luar kantor
bupati
Kedudukan Desa
• Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah,
•
•
•
•
paling depan dan paling dekat dengan masyarakat.
Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan
yang diemban desa mampunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding
dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan
pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). “Bawah” juga berarti bahwa desa merupakan
organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu
dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari.
Istilah “bawah” itu juga mempunyai kesamaan dengan istilah “depan” dan
“dekat”.
Istilah “depan” berarti bahwa desa berhubungan langsung dengan warga
masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan maupun kemasyarakatan.
Mandat Kewenangan
UU No. 32/2004
UU No. 6/2014
Urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal-usul desa
Kewenangan berdasarkan hak asal usul
Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa
Kewenangan lokal berskala Desa
tugas pembantuan dari Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota
Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
urusan pemerintahan lainnya yang oleh
peraturan perundangperundangan
diserahkan kepada desa
Kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Redistribusi Negara: APBN
• Alokasi anggaran pembangunan dari APBN.
• Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa
ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah
(on top) secara bertahap.
• Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan Desa.
• RAPBN 2014 kedepan sebesar Rp 1.842,5 T. Besaran dana transfer daerah
adalah Rp 592,6 T. Karena itu jumlah agrerat dana desa dari APBN sebesar
Rp 59,26 T. Jika dibagi ke 72.944 desa maka diperoleh rerata sebesar Rp
812.404.036 per desa.
Redistribusi Daerah: APBD
• 10% dari pajak dan retribusi daerah.
• Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat
desa
• Pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala
desa
• Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana
perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.
Sistem Baru, Tatanan Baru
Prinsip dasar Pemerintahan
Desa
•
Check and balances antara Kepala
Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa.
•
Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.
•
Proses demokrasi partisipatoris
melalui Musdes
Musyawarah Desa
•
•
•
RPJM-Desa
Asset Desa
Hal-hal
Strategis
Kepala Desa
•
Perangkat Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-hoc)
BUMDes
Lembaga
Kemasyarakatan
/Adat
Dipilih
langsung
•
•
•
•
RPJM-Desa dan RKPDesa
APB-Desa
Peraturan Desa
Kinerja Pemerintah
Kerja Sama
Warga/Masyarakat
Kelompok
kepentingan khusus
Bagian Wilayah Desa
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)
Perwakilan Bagian
Wilayah desa yang
dipilih secara
Demokratis
Badan Permusyawaratan Desa
UU No. 32/2004
UU No. 6/2014
Kedudukan
Lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara
pemerintahan desa.
lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara
demokratis
Fungsi
Menetapkan peraturan desa
bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat
membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa;
menyelenggarakan
musyawarah desa
Musyawarah Desa
• Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dalam upaya meningkatkan kinerja
pemerintahan Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi
dan pemberdayaan masyarakat.
• Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang
bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
• Dengan demikian Musyawarah Desa bukan lembaga yang permanen, melainkan
forum bersama perluasan dari BPD.
• Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam
keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa
dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
•Hal-hal strategis: penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana
investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan
pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa (seperti bencana, wabah penyakit,
gangguan keamanan, dll).
Pembangunan Desa dalam UU Desa
Bab IX
Pembangunan Desa
Bab IX bagian ke-1
Bab IX bagian ke-2
Pembangunan Lokal
Skala Desa (Desa
Membangun)
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(Membangun Desa)
UU Desa secara tegas membedakan dengan tegas ‘desa membangun’ yang merupakan
kewenangan desa dengan ‘membangun desa’ yang merupakan kewenangan pemerintah supradesa
Tujuan Pembangunan Desa
• Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui:
– penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,
– pembangunan sarana dan prasarana Desa,
– pengembangan potensi ekonomi lokal,
– pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
• Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan
perdamaian dan keadilan sosial.
Kewenangan Lokal dan Pembangunan
No
Mandat
pembangunan
Daftar kewenangan lokal
1
Pelayanan dasar
2
Sarana dan
prasarana
3
Ekonomi lokal
Posyandu, penyediaan air bersih, sanggar
belajar, perpustakaan desa.
Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa,
rumah ibadah, irigasi, sanitasi lingkungan, peta
sosial desa, SAID, dll
Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba
ikan, lumbung pangan, BUMDes, tambatan
perahu, wisata desa, dll.
4
SDA dan lingkungan
Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, dll.
Perencanaan Pembangunan Desa
• Sesuai dengan subsidiaritas, UU Desa memandatkan
perencanaan desa yang mandiri berbasis pada kewenangan
desa.
• Perencanaan desa mengacu pada perencanaan daerah tetapi
bukan menjadi bagian (subsistem) perencanaan daerah.
• Perencanaan desa bukan mengusulkan ke atas, melainkan
mengambil keputusan lokal secara kolektif, inklusif dan
partisipatif.
Perencanaan Pembangunan Desa
• Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota, mencakup:
– Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun;
– Rencana Pembangunan Tahunan Desa, merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
• RPJM-Desa dan Rencana Tahunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
• Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan
APBDesa  (one village, one plan, one budget)
• Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal
Desa dikoordinasikan dan/atau diintegrasikan pelaksanaannya kepada
Desa.
• Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan
dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
16
Perencanaan Pembangunan Desa
• Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan
mengikutsertakan masyarakat Desa.
• Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan Pembangunan Desa.
• Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
• Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat Desa.
Pelaksanaan Pembangunan Desa
• Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan
semangat gotong royong.
• Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
• Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh
Desa
• Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan
dengan Pembangunan Desa.
Pemantauan & Pengawasan Pembangunan Desa
• Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai
rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
• Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Desa.
• Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai
keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
• Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan
pelaksanaan Pembangunan –termasuk APBDesa- kepada
masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan
melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu)
tahun sekali.
• Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk
menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan
•
•
•
•
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
– penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan
pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
– pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perdesaan;
– pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan
pengembangan teknologi tepat guna; dan
– pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan
dan kegiatan ekonomi.
Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah
Desa.
Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
• Sistem Informasi di Tingkat Kabupaten
– Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan
sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan
Perdesaan.
– Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi
perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.
– Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem
informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
• Sistem Informasi di Tingkat Desa.
– Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan
dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku
kepentingan.
Sejumlah Implikasi UU Desa
Level/Aktor
Implikasi
Pusat
• Anggaran sektor yang masuk ke desa dipotong, dialihkan
dan dikonsolidasi ke ranah desa
• Sektor tidak bisa bermain proyek yang berskala desa
• Polititisasi oleh partai politik maupun parlemen terhadap
desa dipotong
Daerah
• Kekuasaan daerah mengatur desa terbatas dan strategis
• Daerah memberikan mandat penugasan kepada desa,
terutama urusan pemerintahan yang berskala lokal.
• SKPD sektor tidak bermain proyek berskala desa
• Dana proyek sektor yang berskala lokal desa
dikonsolidasikan ke dalam ADD.
• Daerah melakukan penataan desa, dan juga pembinaan
dan pengawasan
Sejumlah Implikasi UU Desa
Level/Aktor
Implikasi
Desa
• Kedudukan desa semakin jelas dan kuat.
• Desa bukan lagi sebagai pemerintahan semu, tetapi
sebagai pemerintahan masyarakat atau pemerintahan
berbasis masyarakat.
• Desa mempunyai kewenangan yang jelas dan relevan
dengan kepentingan warga masyarakat setempat
• Desa mempunyai basis material (terutama dana) yang
lebih besar
• Satu desa, satu perencanaan dan satu anggaran
• Desa akan menjadi lebih demokratis
• Pembangunan desa akan lebih dinamis dan maju
Warga
• Arena dan sumberdaya menjadi lebih besar dan lebih
dekat pada warga desa
• Warga mempunyai hak yang besar untuk berpartisipasi
memanfaatkan bahkan merebut arena dan sumberdaya

similar documents