Paparan Ristek - Balitbang Jatim

Report
STRATEGI BPP DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN HASIL
PENELITIAN SBG BAHAN PERENC.
& PERUMUSAN KEBIJAKAN
OLEH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI PENELITIAN &
PENGEMBANGAN PROV. JATIM TWIN HOTEL JL. KALISARI I No. 1
Tgl. 25 & 26 Maret 2014
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pendahuluan
• Kehidupan masyarakat dalam era otonomi daerah
semakin lama dirasakan semakin kompleks
• Masalah yg semakin kompleks semakin sulit untuk
diatasi karena berkaitan dengan banyak hal yang
sering kali tidak terduga. Masalah yg semakin
kompleks, harus dipahami secara berhati-hati dan
harus ditangani secara berhati-hati pula.
• Oleh karena itu penyelesaian masalah melalui
berbagai kebijakan yg dibuat tidak dapat lagi hanya
didasarkan atas kekuasaan, tradisi atau common
sense semata.
• Pemerintah maupun pemerintah daerah dipaksa
untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang
kompleks tersebut secara ilmiah.
• Yang dimaksud secara ilmiah adalah perencanaan
& rumusan kebijakan publik didasarkan pada hasil
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Oleh karenanya banyak penelitian dilakukan oleh
berbgai pihak, termasuk pemerintah yg pada
hakekatnya
diperuntukkan
bagi
pembuatan
kebijakan, sebagai bagian dari pemecahan masalah
(Problem solving) yang ada.
Badan Litbang Daerah sebagai lembaga teknis daerah
melakukan litbang sebagai problem solving
• Keberhasilan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah, tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran kebijakan daerah.
• Badan litbang daerah sebagai salah satu lembaga teknis
daerah merupakan pendukung tugas Kepala Daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yg bersifat
spesifik, mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian,
pengkajian ataupun telaahan akademis untuk menghasilkan
rekomendasi bagi penetapan kebijakan dlm rangka problem
solving.
• KENYATAANNYA hasil kerja Litbang seringkali tidak
dianggap penting atau menjadi acuan utama pemerintah
daerah dlm proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yg
diambil pada umumnya masih mengacu pada kekuasaan dan
pendekatan tradisional sehingga tidak memihak kepada
kepentingan masyarakat.
DASAR HUKUM PENGUATAN LITBANG
1. UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan
Pengembangan dan Penerapan IPTEK. Pasal 8 ayat (3).
2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 120 ayat
(1) & ayat (2) dan Pasal 125 ayat (1).
3. PP No. 79 Tahun 2005 Tentang pedoman pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah Pasal 14 yg mengacu pada
Pasal 2 ayat (1) huruf e.
4. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. KEPMENDAGRI No. 070-490 Tahun 2006 Tentang Pembentukan
Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD).
7. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Litbang di
Lingkungan Kemdagri dan Pemerintah Daerah.
8. Surat Mendagri No. 080/867/SJ Tgl 11 April 2008 (Hasil Rapat FKPPD
tentang Penguatan perihal penguatan kelembagaan dan penambahan
formasi untuk peneliti).
Peraturan-peraturan Kelitbangan yang
telah dikeluarkan MENDAGRI
1. Surat Mendagri kpd Para Pejabat Eselon I/Pimpinan
Komponen di Lingkungan Kemendagri, no. 070/4616/SJ,
tanggal 18 November 2010, perihal Optimalisasi Peran
Penelitian dan Pengembangan Kemendagri;
2. Surat Mendagri kpd Para Gubernur dan Bupati/Walikota,
no. 070/38/SJ, tanggal 5 Januari 2011, perihal Optimalisasi
Peran
Penelitian
dan
Pengembangan
Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Kemendagri
dan Pemerintahan Daerah;
3. Surat Mendagri kpd Para Gubernur dan Bupati/Walikota,
Nomor 050/883/SJ, tanggal 21 Maret 2011, perihal
Pedoman Penyusunan Program Litbang di Lingkungan
Kemendagri dan Pemda TA 2012;
4. Surat Mendagri kpd Para Gubernur, Nomor
050/1747/SJ, tanggal 11 Mei 2011, perihal
Program Kajian BPP Kemendagri dan BPP
Provinsi TA. 2012;
5. Keputusan Mendagri Nomor 070-360 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti,
ditetapkan tanggal 11 Mei 2011; dan
6. Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2011
tentang
Pedoman
Penelitian
dan
Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan
Pemerintahan Daerah, ditetapkan tanggal 11 Mei
2011 dan selanjutnya diundangkan dalam Berita
Negara RI Tahun 2011 No. 290 pada tanggal 12
Mei 2011
Alur Pikir
Input
Proses
Kondisi
Eksisting
1.
2.
Fokus
(tupoksi)
Sumber
Daya
Kelitbangan
Reposisi
1.
2.
3.
4.
5.
Cakupan
Kedalaman
Sebagai
Sistem dan
Subsistem
Budaya
Organisasi
Perspektif
A. Landasan Kerja
B. Visi dan Misi
C. Tujuan dan Sasaran
D. Kebijakan
E. Strategi dan Aksi
F. Waktu
G. Sumber dan Model
Pembiyaan
Output
Kebijakan
di bidang
penyelengga
raan
pemerintah
an dalam
negeri yg
based on
research
Outcome
Terselenggara
nya
Pemerintahan
Dalam Negeri
Berdasarkan
Konstitusi
Nasional
KERANGKA PEMBANGUNAN IPTEK RPJMN 2010-2014
Kondisi BPP Kemendagri & Pemda
Dimensi
Cakupan
Kini
1.
2.
3.
4.
Kedalaman
Akan Datang
Reaktif (sesuai permintaan dan 1.
kebutuhan komponen/daerah)
Memecahkan masalah secara
parsial
2.
Statis (kurang kreatif dan inovatif)
3.
Berpikir jangka pendek
4.
Menjawab operasionalisasi
Kementerian Dalam Negeri saja
Hubungan Sistem Litbang sbg sebuah sistem an sich
dan Subsistem
Responsif (memahami tantangan
yg dihadapi & menjawab secara
komprehensif)
Mencari dan memecahkan akar
masalah (komprehensif)
Transformatif dari waktu ke waktu
Berpikir jangka panjang (mampu
menuliskan resep pemerintahan
dalam negeri masa depan)
Mencari
pondasi
pemerintahan dalam
keindonesiaan
Litbang sbg sebuah sistem dan
menjadi bagian dari sistem lain yg lbh
besar
Budaya Organisasi
Status quo
Pro perubahan
Perspektif
1.
2.
1.
2.
Melihat ke dalam
Sulit berkembang
unsur-unsur
negeri yang
Melihat ke luar
Elit dan membanggakan
Litbang sbg Sebuah Sistem &
Subsistem
Pra Penelitian
Input
Komponen,
Daerah , K/L
lain dan
Litbang
In Penelitian
(masa lalu)
Pra (Lit)
In (Lit)
Persiapan Pelaksanaan
Pasca Penelitian
Pasca (Lit)
Pelaporan
Output
Outcome
Impact
Benefit
Litbang, Komponen, Daerah, K/L lain
Komponen,
Daerah, K/L lain
dan Litbang
Permasalahan
Empat aspek yg mempengaruhi
keberadaan badan litbang yaitu :
1.
2.
3.
4.
kelembagaan
personil atau SDM
pembiayaan
program
Kelembagaan
Lahirnya PP No. 41 Tahun 2007
menimbulkan
multi tafsir terhadap
keberadaan Balitbang Daerah.
1. Ada beberapa daerah yang telah
menghapus Balitbang Daerahnya dan
kembali
digabungkan
dengan
Bappeda.
2. Dalam Kondisi seperti ini kecil
kemungkinan Balitbangda mampu
meningkatkan kinerjanya sebagai
pemberi rekomendasi bagi penetapan
kebijakan.
Personil atau SDM
• Keterbatasan peneliti baik dari segi kuantitas maupun kualitas
merupakan salah satu kendala keberlangsungan eksistensi
Balitbangda.
• Secara Kualitas, banyak hasil litbang yang berupa
rekomendasi seringkali bersifat tidak realistis.Tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak dilakukan
dengan tahapan metodologis.
• Secara Kualitas, Banyak Balitbang Daerah yang memiliki
sedikit peneliti, bahkan tidak memiliki sama sekali , sehingga
kegiatan litbang diserahkan kepada pihak ketiga atau dgn
swakelola
dengan
hasil
yang
masih
jauh
dari
harapan.Sehingga hasil litbang maupun kajian tidak layak
disampaikan sebagai bahan rekomendasi bagi penetapan
kebijakan.
Pembiayaan
1.Kegiatan Litbang maupun kajian adalah
kegiatan yg masih di anggap & dikategorikan
kegiatan high cost.
2.Proses kegiatan melalui tahapan metodologis
harus
didukung
oleh
dana
yang
realistis.Sementara anggaran litbang daerah
tersebar, tidak terpusat pada Balitbangda.
3.Himbauan Mendagri untuk menyisihkan
minimal 1% dari APBD untuk kegiatan
Litbangda belum dipenuhi.
Program
Persentase penggunaan hasil litbang/kajian
sebagai bahan produk hukum/kebijakan
masih kecil. Hal ini dikarenakan:
1. Penyelesaian penel/kajian tdk tepat waktu
sehingga out of date.
2. Belum semuanya mengakomodir aspirasi
masyarakat dan belum memiliki daya
implementasi.
3. Program litbang belum disusun secara
sinergi
sehingga
sering
cenderung
tumpang tindih.
Mekanisme Penyusunan Program
(Sumber PTO BPP Kemendagri)
Masukan
K/L
Masukan
Puslitbang
Masukan
Komponen
Masalah
Inventarisasi
/Topik
Masukan
Daerah
Isu Aktual
Rapat
TKPMP
Prioritas Draf
Kajian
Kelitbangan
Sidang MP
Prioritas Kerja
Kelitbangan
Penelitian dan
Pengkajian
Pengembangan,
Perekayasaan,
Penerapan
dan Pengoperasian
Mekanisme Kelitbangan
Sumber : PTO BPP Kemendagri)
1
1. PENELITIAN
2
2. PENGEMBANGAN
4
3
5
4. PEREKAYASAAN
7
6
8
5. PENERAPAN
9
10
3. PENGKAJIAN
11
12
6. PENGOPERASIAN
13
Kelitbangan di BPP Daerah merupakan kesenyawaan sempurna (Perfect
Fusion) dari lima unsur utama yang membentuknya yaitu seni-rupa (arts) ,
sains (science) , teknik (engineering), ekonomi (economics), dan bisnis
Sumber Juklak Perekayasa)
Arts
Science
• Disain Product
• Disain Komunikasi Visual
• Disain Interior
• Seni Kriya
● Matematika
● Fisika
● Kimia
● Biologi
● Geografi
● Geofisika & Meteorologi
● Astronomi
● Pertanian
● Psikologi
Engineering
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Economics
Teknik Pertanian
Teknik Kimia
Teknik Mesin , Material & Produksi
Teknik Fisika , Instrumentasi & Optronika
Teknik Aeronautika & Astronautika
Teknik Arsitektur Naval & Maritim
Teknik Energi & Lingkungan
● Ekonometri
Teknik Farmasi & Medika
Teknik Geologi & Geomatika
● Akutansi
Teknik Geofisika
● Financial Engineering
Teknik Mineral / Perminyakan
Teknik Biologi
● Operation Research
Teknik Elektro , Elektronika & Komputer
● Operation Managmnt
Teknik Informatika & Komunikasi
● Sales & Marketing
Teknik Sipil & Planologi
Teknik Arsitektur
Teknik Industri
Teknik Nuklir
Business
Kegiatan IPTEK secara runtun menurut Juklat
Perekayasa
meliputi :
Domain Peneliti
Domain Perekayasa
Research
Penelitian
Mencari informasi ,
data atau keterangan
untuk pembuktian
kebenaran atau
ketakbenaran suatu
hipotesis yang bekaitan
dengan subjek ilmu
pengetahuan &
teknologi
Development
Pengembangan
Mengembangkan
kaidah dan teori yang
sudah terbukti benar
untuk meningkatkan
pemanfaatannya bagi
terciptanya suatu
produk teknologi
Engineering
Perekayasaan
Merealisasikan hasil
pengembangan
dengan menciptakan
nilai , produk atau
proses produksi
dengan
mempertimbangkan
semua aspek unsur
teknologi
Operation
Pengoperasian
Melaksanakan
penerapan
operasional produk
perekayasaan kepada
pelanggan
( UU No 18 , 2002 , Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan & Teknologi )
20
Pendekatan Metodologis Kegiatan Kelitbangan dapat
dikategorikan sebagai berikut
Research
Development
•Explorasi , Survey , Observasi
•Penelitian lanjut teoritikal , eksperimental
•Studi Kelayakan / Studi Banding Sistem Teknologi
Engineering
•Pengembangan Parametrik Kajian Teknologi
•Pengembangan Kebijakan Teknologi
•Desain Konseptual SW / HW
•Desain Awal SW / HW
Operations
•Uji Operasional & Evaluasi Produk
•Modifikasi & Perawatan SW / HW
•Engineering Services SW / HW
•Routine Operation SW / HW
•Marketing & sales SW / HW
•Desain Rinci SW / HW [ uji lab & simul ]
•Produksi / Konstruksi & Integrasi Prototip SW / HW
•Produksi / Konstruksi & Integrasi Certified Product SW / HW
•Uji kinerja prototip atau Certified product SW / HW
•Audit Teknologi SW / HW
•Uji Sertifikasi & Standardisasi SW / HW
Empat aspek di atas dapat dibagi
menjadi dua bagian Permasalahan
Masalah internal:
• Litbang tidak mempunyai tenaga peneliti yang kompeten
secara substansi maupun metodologi.
• Litbang tidak selalu mempunyai akses pada informasi
yang dibutuhkan.
• Hasil litbang yang berupa rekomendasi seringkali bersifat
tidak realistis.
• Tidak tepat waktu, sehingga banyak hasil litbang tidak
terpakai/dipakai dalam proses pembuatan kebijakan.
• Kegiatan litbang dibuat sekedar untuk memenuhi target
kegiatan litbang.
• Litbang dilakukan sebagai pendekatan proyek bukan
sebagai bagian dari pembuatan kebijakan.
Masalah Eksternal
• Policy Makers tidak percaya pada
kredibilitas litbang dalam menghasilkan
penelitian yang dapat dipakai untuk
pembuatan kebijakan publik.
• Proses pembuatan kebijakan masih sarat
dengan KKN.
• Banyak Policy Makers tidak tahu atau tidak
mempunyai informasi tentang hasil-hasil
penelitian secara rinci.
Masalah Eksternal
Banyak Policy Makers yg tdk terlalu
senang dgn hal-hal yang bersifat
akademis(intelektual) dan menganggap
pengetahuan mereka sudah cukup untuk
membuat sebuah kebijakan publik, karena
pengalaman yg sudah ada selama
bertahun-tahun.
Tantangan
1. Badan Litbang Daerah harus menjadi lini
terdepan dalam perumusan kebijakan daerah.
2. Kebijakan yang dihasilkan harus transparan dan
akuntabel.
3. Badan Litbang
Daerah harus mampu
mengkritisi situasi yang berkembang dan
memberikan berbagai informasi, telahaan
strategis dalam situasi yang mendesak.
4. Hasil-hasil litbang harus mampu menyerap
aspirasi masyarakat.
5. Harus mempunyai nilai implementasi yang
tinggi sehingga bermanfaat bagi pihak yang
berkepentingan.
Rekomendasi
1. Tata organisasi litbang sesuai kebutuhan dengan
membuat produk naskah akademis tentang
penyusunan organisasi. Ingat tupoksi Balitbangda
bersifat spesifik, jadi jangan ragu untuk tetap mandiri
(tidak bergabung).
2. Organisasi perlu didukung oleh SDM sturuktural
maupun fungsional (Peneliti). Siapkan pejabatpejabat sesuai dgn kebutuhan, termasuk rekruitmen
Peneliti melalui pengusulan formasi untuk peneliti
maupun dengan mutasi.
3. Tingkatkan kualitas hasil litbang/peneliti melalui
pelaksanaan Workshop, Bintek, Sosialisasi,
Seminar/Diskusi baik yg dilaksanakan Daerah
maupun oleh Pusat atau kalangan swasta.
4.
5.
6.
7.
Tingkatkan kepercayaan Policy Makers atas kredibilitas
litbang sebagai penyumbang rekomendasi, (sampaikan
juga hasil litbang kepada DPRD ) dengan demikian
diharapkan anggaran kegiatan litbang dapat dpenuhi
secara realistis.
Penguatan litbang dilakukan tidak hanya pada aspek
substansi penelitian dan peneliti, namun juga dari aspek
manajerial dalam litbang. Pelajari dan penuhi aspek
manajerial itu.
Tingkatkan kerjasama kelitbangan khususnya lintas
sektoral sehingga hasilnya maksimal.
Upayakan mempublikasikan hasil litbang/kajian melalui
seminar dengan melitbatkan pers dan perguruan tinggi.
SEMOGA BERMANFAAT BAGI
PENGUATAN BALITBANG DAERAH
TERIMA KASIH

similar documents