Pembekalan CPNS TA. 2009 Bogor, April 2009

Report
Tugas Pokok
Dan Pengembangan Karier
Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2014
1.
Karier Pegawai
Negeri
Melalui Jalur Jabatan Struktural
PEMBINAAN KARIER PNS
Melalui Jalur Jabatan Fungsional
STRATEGI PERJALANAN KARIR
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROMOSI KEDALAM JABATAN STRUKUTRAL
BUP 65
BUP 60
pelatihan teknis
Ijin Belajar
PEMBEBASAN SEMENTARA
PENGANGKATAN KEMBALI
PENGANGAKATAN PERTAMA
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
18
21
24
27
30
PERPINDAHAN JABATAN
IV/c
IV/d
IV/e
PEMBERHENTIAN
KENAIKAN JABATAN
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
3
6
9
12
15
18
21
24
pensiun
tidak ujian dinas
ujian dinas
4
III/a
8
12
16
20
III/b
III/c
III/d
IV/a
TANPA JABATAN
pensiun
IV/a
Dasar Hukum
Jabatan fungsional PNS
1.
UNDANG-UNDANG No 5/2014
tentang APARATUR SIPIL NEGARA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional PNS
4. Permenpan & RB nomor 01 tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Pembinaan melalui jabatan fungsional
(PP NO. 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PNS)
Jabatan fungsional
Kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
PNS dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri
Arah Pembinaan Jabatan Fungsional
o
Mendukung pembentukan profesionalisme PNS;
o
Memberikan kejelasan peran yang harus
dijalankan dan produk yang harus dicapai oleh
setiap PNS yang mendudukinya;
o
Memberikan kejelasan dan kepastian karier
melalui jenjang yang ada;
o
Memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja
dengan penetapan bobot angka kreditnya;
Jenjang Jabatan dan Pangkat
 Jenjang Ahli
• Pertama
• Muda
• Madya
• Utama
(Pangkat III/a – III/b)
(Pangkat III/c – III/d)
(Pangkat IV/a – IV/c)
(Pangkat IV/d – IV/e)
 JeJ
 Jenjang Terampil
• Pelaksana
(Pangkat II/b – II/d)
• Pelaksana Lanjutan (Pangkat III/a – III/b)
• Penyelia
(Pangkat III/c – III/d)
Tugas Utama Jabatan
fungsional
 Jabatan Fungsional Keahlian
1. Pengembangan pengetahuan
2. Penerapan konsep dan teori, ilmu dan
seni untuk pemecahan masalah, dan
3. Pemberian pengajar an
dengan cara yang sistematis
 Jabatan Fungsional Keterampilan
1. pelaksanaan kegiatan teknis yang
berkaitan dengan penerapan konsep
dan metoda operasional di bidang
ilmu pengetahuan tersebut, serta
2. pemberian pengajaran di tingkat
pendidikan tertentu
Wewenang Penetapan Jabatan Fungsional
Penetapan Jabatan Fungsional dan Angka
Kreditnya dilakukan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang PAN dengan
memperhatikan usul pimpinan instansi pemerintah
dan mendapat pertimbangan teknis dari Kepala
BKN
Kementerian Negara PAN
: Menetapkan Jabatan Fungsional
Badan Kepegawaian
Negara
: Memberikan Pertimbangan
Teknis
Instansi Pembina
: Mengusulkan Jabatan
Fungsional
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL
1. INPASSING
2. PENGANGKATAN PERTAMA KALI
3. PENGANGKATAN DARI JABATAN
LAIN
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Inpassing
1. Inpassing berlaku 1 (satu) tahun sejak Kepmen.PAN
diterbitkan atau menurut aturan dalam JUKLAK
2. Inpassing dimaksudkan untuk mengangkat pegawai yang
sebelum jabatan fungsional angka kredit ditetapkan telah
melaksanakan tugas-tugas yang menjadi cakupan
jabatan fungsional tersebut.
3. Setelah masa 1 (satu) tahun inpassing selesai, inpassing
tidak berlaku lagi
Contoh:
Jabatan PENGAWAS PERIKANAN ditetapkan dengan Kepmen.PAN 30 September
1999, inpassing berlaku sampai dengan Agustus 2000. Mulai 1 September 2000
inpassing tidak berlaku lagi
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pengangkatan Pertama Kali
1. Pengangkatan pertama kali adalah pengangkatan dari
CPNS
2. Perlu disusun formasi dan diajukan ke Men.PAN untuk
mendapat persetujuan Men.PAN
3. Memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam
Permen.PAN atau Juklak/Juknisnya
4. Jumlah angka kredit dihitung dari ijazah yang
dipersyaratkan menurut jenjangnya
Pengangkatan dari Jabatan Lain
1. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain
adalah pengangkatan dari pegawai yang telah
berstatus PNS
2. Formasi tersedia dan tidak memerlukan
persetujuan Men.PAN
3. Batas usia maksimum adalah 50 tahun (kecuali
Peneliti batas usia maksimum 45 tahun dan
Widyaiswara 50 tahun)
4. Jenjang ditetapkan berdasarkan jumlah angka
kredit (bukan dari pangkat yang dimiliki saat
itu)
5. Jumlah angka kredit dihitung dari pendidikan,
kursus yang relevan, tugas terkait selama
dapat dibuktikan secara administratif
PNS yang pertama kali diangkat
dalam jabatan fugsional
1.
2.
3.
4.
Ijasah yang dipersyaratkan
Pangkat serendah-rendahnya II b
Telah mengikuti diklat fungsional
Setiap unsur penilaian pelaksanaan
pekerjaan dlm DP3 se-kurang2nya
bernilai baik dlm 1(satu) thn terakhir
5. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal
yang telah memperoleh penetapan dari
pejabat yang berwenang
Pembebasan Sementara
1. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun
2. Ditugaskan ke jabatan lain
3. Diberhentikan sementara sebagai pns
4. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat berupa penurunan pangkat
5. Menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali
untuk persalinan keempat dan seterusnya
6. Tugas belajar lebih dari 6 bulan
DITERBITKAN SURAT PEMBEBASAN SEMENTARA DENGAN MENYEBUTKAN
ANGKA KREDIT TERAKHIR YANG DIMILIKI
Pengangkatan Kembali
Setelah Pembebasan
Sementara
1. PNS setelah selesai menjalani pembebasan
sementara dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan kembali setelah menduduki
jabatan lain (termasuk struktural) berusia paling
tinggi 1 (satu) tahun sebelum BUP.
3. Angka kredit yang diperhitungkan adalah angka
kredit terakhir ditambah dengan prestasi kerja
dari pengembangan dan diklat
Pemberhentian dari Jabatan
Fungsional
1. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
 Sejumlah angka kredit tertentu wajib dipenuhi sampai tahun
ke-4
 Jika tidak terpenuhi maka tahun ke-5 dibebaskan
sementara. Dalam pembebasan sementara diberi
kesempatan untuk memenuhi angka kredit yang kurang.
 Jika dalam tahun ke-6 (satu tahun sejak dibebaskan
sementara) angka kredit tidak terpenuhi maka
diberhentikan seterusnya
2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali bentuk hukuman penurunan
pangkat
Tim Penilai Angka Kredit
Tim Penilai terdiri dari
• Unsur kepegawaian
• Unsur unit teknis
• Pejabat fungsional
Susunan keanggotaan tim penilai
•
•
•
•
Ketua merangkap anggota
Wakil ketua merangkap anggota
Sekretaris merangkap anggota
Sekurang-kurangnya 4 orang anggota
2.
Jabatan fungsional berdasarkan
permenpan & RB nomor 01 tahun
2013 tentang jabatan fungsional
pengawas perikanan
PENGAWAS PERIKANAN
BIDANG PENANGKAPAN IKAN
TUJUAN
MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN DENGAN
MENGENDALIKAN UNSUR-UNSUR KEGIATAN PERIKANAN TANGKAP
PENGENDALIAN DOKUMEN
PERIJINAN
1. Dokumen ijin
penangkapan
2. Dokumen Kapal dan
Mesin
3. Dokumen Alat
Tangkap
4. SIB, SHTI dsb
Keabsahan Dokumen &
masa berlaku Perijinan
SPESIFIKASI SARANA
1. Spesifikasi Kapal
2. Spesifikasi Mesin
3. Spesifikasi Alat
Tangkap
4. Spesifikasi Alat
Bantu & Rumpon
5. Prasarana Pelabuhan
& Sentra Nelayan
Kesesuaian desain
dengan fisik sarana,
HASIL PENANGKAPAN
IKAN
1. Jenis dan ukuran ikan
2. Kematangan & Sex
Ratio Ikan
3. Penyebaran Daerah
Penangkapan
4. Ikan – ikan
dilindungi
5. Penanganan Mutu Ikan
dikapal
Pemeriksaan melalui :
1. Catatan Logbook
2. Sampling ikan
3. Observer
ANALISA DAN EVALUASI
(Efisiensi BBM, Produktifitas (CPUE), Kapasitas Penangkapan,
Musim, Penyebaran Ikan & Daerah Penangkapan
Jabatan Fungsional
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka
Kreditnya
Pengawas Perikanan bidang penangkapan ikan
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi
pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan
pengawasan terhadap persiapan, pengawasan kapal
perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas
pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan
fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan,
analisa, evaluasi dan rekomendasi.
Ketentuan umum
PERMEN PAN DAN RB Nomor 1
Tahun 2011
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang
diduduki oleh seorang PNS
PENGAWAS PERIKANAN
• PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan
perikanan
•
Kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan
pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan
agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan
terkait
Ketentuan umum
Persiapan pengawasan kapal perikanan
Pengawasan pemanfaatan fasilitas
pelabuhan perikanan
KEGIATAN
PENGAWAS
PENANGKAPAN
IKAN MELIPUTI
Observer
Melaksanakan fungsi kesyahbandaran
Persiapan pengawasan kapal perikanan di
pelabuhan perikanan
Analisa
Evaluasi
Rekomendasi
RUMPUN JABATAN,
KEDUDUKAN DAN
TUGAS
POKOK
PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
POKOK
JABATAN
FUNGSIONAL
PENGAWAS
PERIKANAN
TERMASUK
RUMPUN
ILMU
HAYAT
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 tahun 1999 tentang
rumpun jabatan dan
penjelasannya
Rumpun Ilmu Hayat
rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil
yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan penelitian, peningkatan,
pengembangan teori, dan metode operasional,
penerapan ilmu pengetahuan dibidang biologi,
mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi,
anatomi, bakteriologi, biokimia, fisiologi,
etiologi, genetika, agronomi, patologi, atau
farmakologi, serta melaksanakan kegiatan
teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan
penelitian, penerapan konsep prinsip dan
metode operasional di bidang biologi, ilmu
hewan, agronomi, dan kehutanan.
RUMPUN JABATAN
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
POKOK
KEDUDUKAN
JABATAN
FUNGSIONAL
PENGAWAS
PERIKANAN
Berkedudukan sebagai pelaksana
teknis fungsional di bidang
pengawasan perikanan pada instansi
pemerintah pusat dan provinsi /
kabupaten / kota
Pengawas Perikanan merupakan
jabatan karier
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
POKOK
Tugas pokok
Pengawas Perikanan
Terdiri dari :
Bidang Pembudidaya
Ikan
Bidang
Penangkapan Ikan
Bidang Mutu Hasil
Perikanan
Melakukan kegiatan
pengawasan perikanan yang
meliputi :
persiapan
pelaksanaan
Analisis
evaluasi
rekomendasi
Unsur & sub unsur
kegiatan
PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011
Unsur dan sub unsur kegiatan
Unsur &
sub unsur
kegiatan
yang dapat
dinilai,
meliputi :
Pendidikan
Pengawasan
Pengembangan
Profesi
Penunjang
pengawasan
Unsur dan sub unsur kegiatan
UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI
Unsur
PALING
Utama
RENDAH 80 %
Pendidikan
Pengawasan perikanan
Pengembangan Profesi
Unsur
Penunjan
gPALING TINGGI
20 %
Kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok
pengawas penangkapan
Unsur dan sub unsur kegiatan
Ilustrasi
PEJABAT
FUNGSIONAL
PNS
JENJANG
JABATAN
ANGKA
KREDIT
PENGAWAS PERIKANAN
PERTAMA
100 %
PENGAWAS PERIKANAN
MUDA
100 %
PENGAWAS PERIKANAN
MADYA
80 %
Contoh : seorang pejabat fungsional melakukan tugas satu tingkat diatas dan satu tingkat
dibawah
Unsur dan sub unsur kegiatan
Pendidikan
1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijasah/gelar;
2. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh
STTPP.
Unsur dan sub unsur kegiatan
Pengawasan
1.Persiapan
2.Pelaksanaan
3.Analisis
4.Evaluasi ; dan
5.Rekomendasi
Unsur dan sub unsur kegiatan
Pengembangan
Profesi
1. Penyusunan karya tulis / karya ilmiah di bidang
perikanan;
2. Penyusunan standar / pedoman pengawasan
perikanan;
3. Uji kompetensi; dan
4. Penerjemahan / penyadur buku dan bahan lain
di bidang perikanan
Unsur dan sub unsur kegiatan
Penunjang Pengawasan
1. Pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan;
2. Bimbingan di bidang pengawasan perikanan;
3. Peran serta
perikanan;
dalam
seminar/lokakarya
di
bidang
4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional
/internasional;
5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional
pengawas perikanan;
6. Perolehan penghargaan / tanda jasa; dan
7. Perolehan ijasah / gelar kesarjanaan lainnya
Jenjang dan
pangkat
PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011
Jenjang jabatan dan pangkat
JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS TERDIRI DARI
TERAMPIL
AHLI
PP Pertama
Penata Muda/III/a
PP Pelaksana
Penata Muda Tk.I/III/b
PP Muda
PP Madya
Pengatur Tk.I/II/d
PP Pelaksana Lanjutan
Pembina Utama Muda/IV/c
Pembina Utama Madya/IV/d
Pembina Utama/IV/e
Penata Muda/III/a
Penata Muda Tk.I/III/b
Pembina/IV/a
Pembina Tk.I/IV/b
PP Utama
Pengatur/II/c
Penata/III/c
Penata Tk.I/III/d
Pengatur Muda/II/b
PP Penyelia
Penata/III/c
Penata Tk.I/III/d
Rincian kegiatan & unsur
yang dinilai dalam
memberikan angka
kredit
PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan Terampil
Pengawas perikanan pelaksana
a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana kerja
bulanan;
b. Melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana
kerja triwulan;
c. Melakukan pemeriksaan dokumen alat penangkap ikan;
d. Meneliti dokumen mesin kapal perikanan;
e. Mengumpulkan
perikanan
f.
dan
memeriksa
pengisian
log
book
Mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil
tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan.
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan Terampil
Pengawas perikanan pelaksana
g. Mengukur komposisi panjang, berat ikan dalam rangka
pengawasan hasil tangkapan di elabuhan perikanan/sentra
nelayan;
h. Mengukur data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka
pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan
perikanan;
i.
Mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas
dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas
pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; dan
j.
Mengatur pergerakan dan lalulintas kapal di pelabuhan
perikanan.
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan Terampil
Pengawas perikanan pelaksana lanjutan
a.
Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja
bulanan;
b.
Melakukan analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana
kerja bulanan;
c.
Meneliti
dokumen
kapal
perikanan/sentra nelayan;
d.
Meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon dalam
rangka pengawasan alat bantu penangkapan ikan;
e.
Memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan; dan
f.
Menyiapkan bahan penerbitan Surat Iji Berlayar (SIB) dalam
rangka
merencanakan
persiapan
pelaksanaan
fungsi
kesyahbandaran
perikanan
di
pelabuhan
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan Terampil
Pengawas perikanan penyelia
a. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan
rencana kerja triwulanan;
b. Mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan;
c. Melakukan tabulasi data log book perikanan;
d. Memeriksa
kelengkapan
dan
dokumen kapal perikanan; dan
keabsahan
e. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal
perikanan.
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan AHLI
Pengawas perikanan Pertama
a.
Sebagai Anggota penyusunan rencana kerja bulanan dalam rangka
penyusunan rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di
perairan dan di pelabuhan perikanan.
b.
Menganalisa data dan informasi triwulan dalam rangka penyusunan
rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di
pelabuhan perikanan.
c.
Melakukan pengumpulan data tahunan dalam rangka penyusunan
rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di
pelabuhan perikanan
d.
Mengukur kontruksi dan bentuk alat penangkap ikan di atas
kapal di pelabuhan perikanan dalam rangka pengawasan alat
penangkap ikan.
e.
Mengawasi penempatan alat bantu penangkapan / rumpon dalam rangka
melakukan pengawasan alat bantu penangkapan ikan.
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan AHLI
Pengawas perikanan Pertama
f.
Mengukur jenis dan kematangan gonad ikan dalam rangka melakukan
pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan / sentra
nelayan.
g.
Melakukan pengawasan kegiatan kapal perikanan (observer di atas
kapal)
h.
Mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka
merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi ke syahbandaran
perikanan
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan AHLI
Pengawas perikanan Muda
a.
Sebagai anggota dalam penyusunan rencana pengawasan ikan tahunan.
b.
Sebagai ketua penyusunan rencana kerja bulanan dalam rangka
mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan
pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan
perikanan.
c.
Sebagai anggota penyusunan rencana kerja triwulan dalam rangka
mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan
pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan
perikanan.
d.
Sebagai anggota penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka
mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan
pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan
perikanan.
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan AHLI
Pengawas perikanan Muda
e.
Melakukan pengelolaan data tahunan dalam rangka mempersiapkan
bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal
perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan.
f.
Memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan
ikan dalam rangka melakukan pengawasan mesin kapal perikanan
g.
Memeriksa kelaikan awak kapal perikanan dalam rangka melakukan
pengawasan awak kapal perikanan
h.
Mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha
penangkapan ikan dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas
pendaratan ikan/pelabuhan perikanan.
i.
Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek
keselamatan pelayaran dalam rangka rencana persiapan,
pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan AHLI
Pengawas perikanan Madya
a.
Sebagai ketua dalam rangka menyusunan rencana pengawasan ikan
tahunan.
b.
Sebagai ketua dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan dalam
rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan
pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di palabuhan
perikanan.
c.
Sebagai ketua dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan dalam
rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan
pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di palabuhan
perikanan.
d.
Menganalisa data dan informasi rencana kerja tahunan dalam rangka
mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan
pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di palabuhan
perikanan.
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan AHLI
Pengawas perikanan Madya
d.
Menganalisa data dan informasi rencana kerja tahunan dalam rangka
mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan
pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di palabuhan
perikanan.
e.
Kelayakan teknis kapal perikanan dalam rangka melakukan analisa
pelaksanaan pengawasan.
f.
Kelayakan teknis mesin kapal perikanan dalam rangka melakukan analisa
pelaksanaan pengawasan.
g.
Melakukan analisa pelaksanaan pengawasan terhadap laporan log book
perikanan dalam rangka melakukan analisa, evaluasi, dan pelaporan.
h.
Sebagai anggota dalam rangka evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
pengawasan
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
Rincian Pengawas Perikanan AHLI
Pengawas perikanan Utama
a.
Melakukan analisas pelaksanaan pengawasan terhadap penempatan alat
bantu penangkapan/rumpon dalam rangka melakukan analisa, evaluasi,
dan pelaporan
b.
Melakukan analisa pelaksanaan pengawasan kebutuhan awak kapal
perikanan di kapal perikanan dalam rangka melakukan analisa, evaluasi,
dan pelaporan
c.
Melakukan analisa pelaksanaan pengawasan hasil tangkapan ikan dalam
rangka melakukan analisa, evaluasi, dan pelaporan
d.
Sebagai ketua dalam rangka mengevaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan pengawasan
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III
No
1
UNSUR
%
JENJANG JABATAN GOLONGAN DAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN
PELAKSANA
PELAKSANA
PENYELIA
LANJUTAN
II/c
II/d III/a III/b III/c III/d
UNSUR UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan Sekolah
60
60
60
60
60
60
≤ 80
-
16
32
72
112
192
≥ 20
-
4
8
18
28
48
60
80
100
150
200
300
1. Diklat
A. Pengawasan Perikanan
B. Pengembangan Profesi
2
UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas pengawasan
perikanan
JUMLAH
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT
PENGAWAS PERIKANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA
(S1)/ DIPLOMA IV.
No
1
2
UNSUR
UNSUR UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan Sekolah
1. Diklat
A. Pengawasan
Perikanan
B. Pengembangan
Profesi
UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas
pengawasan perikanan
JUMLAH
%
JENJANG JABATAN GOLONGAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
PERTAMA
MUDA
MADYA
UTAMA
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
IV/e
100
100
100
100
100
100
100
100
100
≤ 80
-
40
80
120
240
360
480
600
780
≥ 20
-
10
20
80
60
90
120
150
190
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
Rincian kegiatan & unsur yang dinilai dalam
memberikan angka kredit
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT
PENGAWAS PERIKANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S2)
JENJANG JABATAN GOLONGAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
No
1
UNSUR
%
MUDA
MADYA
UTAMA
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b IV/c
IV/d
IV/e
100
100
100
100
100
100
100
100
≤ 80
-
40
120
200
320
440
560
720
≥ 20
-
10
30
50
80
110
140
180
150
200
300
400
550
700
850
1050
UNSUR UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan Sekolah
2
PERTAMA
1. Diklat
A. Pengawasan Perikanan
B. Pengembangan Profesi
UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas
pengawasan perikanan
JUMLAH
PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA
KREDIT
PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011
PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT
ALUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT
2
PENGUSULAN
DUPAK
PEMERIKSAAN BERKAS
Unit Kerja
Sekretariat TIM Penilai
3
4
TIM PENILAI DJPT
Ditjen PT, Ditjen PSDKP
dan Biro Kepegawaian
5
PEJABAT
FUNGSIONAL
RAPAT PLENO HASIL
PENILAIAN
1
Ditjen PT, Ditjen PSDKP
dan Biro Kepegawaian
PENGIRIMAN
PAK/PEROLEHAN
Bagian Kepegawaian
8
TANDA TANGAN
PEROLEHAN
Sesditjen Perikanan
Tangkap
7
TANDA TANGAN
PENETAPAN ANGKA
KREDIT (PAK)
Kepala Biro Kepegawaian
6
Penutup
Contoh Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
Penetapan angka kredit
SK JABATAN
SASARAN PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BAGIAN KEPEGAWAIAN
Jl. Medan
Timur No.**
16, :Jakarta
10100
*:
angkaMerdeka
sementara
angka
Perkiraan
Gedung
Bahari proyeksi
II Lt. 12
***Mina
: angka
Email: [email protected]
Telp. (021) 351 9070 (hunting) Pst. 1237,
Fax. (021) 3521782, www.dkp.go.id

similar documents