Klik Materi Pajak

Report
KPP PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
2015
KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN
Mendaftarkan diri untuk
mendapatkan NPWP
Menyetor pajak terutang setelah
terlebih dahulu menghitung &
memotong/ memungut;
Melaporkan pajak terutang
ke KPP atau KP2KP dengan
menggunakan SPT.
PPh Pasal 21
PPN
PPh Pasal PPh Pasal
23
22
Belanja
Barang
Pasal 4 ayat
(2)
Pemotongan Gaji, Honor
/
Pemungutan
Belanja
Belanja
Barang
Jasa
dan Jasa
Sewa
Tanah/Bangun
an, Jasa
Konstruksi
Saat
Saat bayar
Pemotongan gaji/honor
/Pemunguta
n
Saat bayar Dipotong Saat bayar Saat bayar
saat bayar
PPh Pasal 21
PPN
PPh Pasal 23 PPh Pasal 22
Saat
paling lambat
Penyeto tanggal 10
ran
bulan
berikutnya
paling
lambat
akhir bulan
berikutnya
SSP
Nama&
Nama dan Nama dan Nama dan
NPWP
NPWP
NPWP
NPWP
Rekanan
Bendahara), Rekanan
Bendahara
dan diTTD
dan diTTD
bendahara
bendahara
Nama dan
NPWP
Bendahara,
paling
paling
lambat
lambat
tanggal 10 tanggal 10
bulan
bulan
berikutnya berikutnya
Pasal 4 ayat (2)
paling lambat
tanggal 10
bulan
berikutnya
HUTANG PAJAK TIDAK BERDASARKAN JENIS DAN NAMA
MATA ANGGARAN, TETAPI BERDASARKAN TRANSAKSI
YANG DILAKUKAN OLEH BENDARAHA
PPh Pasal 21
PPN
PPh Pasal 23 PPh Pasal 22
Pasal 4 ayat (2)
Saat
Paling Lambat Paling
Pelapora tanggal 20 bulan Lambat akhir
n
berikutnya
bulan
berikutnya
Paling
Lambat
tanggal 20
bulan
berikutnya
Paling
Lambat 14
hari setelah
bulan
berakhir
Paling Lambat
tanggal 20
bulan
berikutnya
Sanksi
2%
terlambat perbulan
setor
2%
perbulan
2%
perbulan
2%
perbulan
2%
perbulan
Sanksi
Rp 100 rb
terlambat
lapor
Rp 500 rb
Rp 100 rb Rp 100 rb Rp 100 rb
Tarif
PPh Pasal 21
PPN
Pasal 17 UU
PPh
10%
Bukti Untuk Bukti Potong
WP
PPh Pasal 21
Final/Non
Final
Kode SSP
PPh Pasal 23 PPh Pasal 22 Pasal 4 ayat (2)
2%
1,5%
10%
SSP
Bukti
SSP
Bukti Potong
Lembar 1 Potong
Lembar 1 PPh Pasal 4
PPh Pasal
ayat (2)
23
1. Gaji :
411211 /
411121/100 900
2. Honor/imbal
an :
411121 / 402
411124 /
104
411122 /
900
411128 / 402
Bangga
Bayar
Pajak
www.pajak.go.id

similar documents