JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Report
JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM
Direktorat Pengembangan Profesi
POKOK MATERI
I. Latar Belakang dan Gambaran Umum Jabfung Pengelola PBJ
II. Pedoman Penyusunan Formasi JF Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa (Perka LKPP No.14 Tahun 2013)
III. Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) JF Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa (Perka LKPP No.15 Tahun 2013)
IV. Sistem Insentif JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
V. Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Terkait Implementasi
JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Latar Belakang dan Gambaran Umum Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
KONDISI SDM PENGELOLA PBJ SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN
Kondisi Sekarang
1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc,bisa
berganti setiap tahun;
2. Rawan pengaruh kepentingan dan
intervensi;
3. Kemampuan
dan
kompetensi
pelaksana
pengadaan
sangat
beragam;
4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak
terukur;
5. Pelaksanaan kurang fokus karena
pelaksana masih merangkap jabatan/
kegiatan lain;
6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan
keterampilan pelaksana tidak efektif;
7. Tidak ada jaminan peningkatan karier
di bidang Pengelola PBJ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kondisi yang Diharapkan
(Pelaksana oleh Pejabat Fungsional)
Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu
tertentu atau permanen;
Mandiri/independen dari pengaruh
kepentingan dan intervensi;
Kemampuan
dan
kompetensi
pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi;
Profesionalitas lebih terjamin dan
terukur;
Pelaksanaan lebih fokus karena tidak
ada perangkapan jabatan/ kegiatan
lain;
Akumulasi keahlian, pengalaman, dan
keterampilan pelaksana lebih efektif;
Ada jaminan peningkatan karier di
bidang Pengelola PBJ.
Peraturan Terkait Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
1. Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya
2. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013
dan No. 14/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB
No.77/2012
3. Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
4. Perka LKPP No. 15/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan
Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing)
5. Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata
Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola
pengadaan Barang/Jasa
Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
Membina tenaga pengelola pengadaan barang/jasa
pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga
pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan
prinsip pengadaan (efektif, efisien, terbuka, bersaing,
transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel )
Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Tugas Pokok
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
termasuk dalam rumpun Manajemen;
 Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan
sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang
pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dan
merupakan jabatan karier
 Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu
melaksanakan kegiatan :
◦ Perencanaan Pengadaan
◦ Pemilihan Penyedia
◦ Manajemen Kontrak
◦ Manajemen Informasi Aset
 Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa yaitu LKPP

Penempatan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ
Perencanaan
Pengadaan
ORGANISASI
PENGADAAN
Pemilihan
Penyedia
Manajemen
Kontrak
Manajemen
Informasi Aset
SATKER/SKPD
PA/KPA
JABFUNG PPBJ
ULP
JABFUNG PPBJ
PPK
JABFUNG PPBJ
PPHP
JABFUNG PPBJ
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Struktur ULP
Kepala ULP
Sekretariat
Pokja
Pokja
Pokja
Pokja
Pejabat
Fungsional
Pengelola PBJ
• Perka LKPP No.5/2012 tentang ULP
Organisasi ULP– Hubungan dengan PA/KPA
Kepala Daerah
PA / KPA
Membentuk
Unit Layanan
Pengadaan
(ULP)
Kepala
Fungsi
TU/Sekretariat
Staf
Pendukung
Pokja
Menetapkan
•Tim Teknis
•Tim Ahli/Juri
Proses Pemilihan
dan Penetapan
Pejabat
Pengadaan
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
Kontrak dan
Pelaksanaan
Pekerjaan
Panitia/Pejabat
Penerima Hasil
Pekerjaan
Hasil
Pekerjaan
< 200jt: B/PK/JL
< 50jt: JK
> 200jt: B/PK/JL
> 50jt: JK
Penyedia Barang/Jasa
Kontrak
MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
9
Pejabat Yang
Berwenang
Menetapkan
Angka Kredit
4
PEJABAT
PENGUSUL
5
PAK
8
7
MINIMAL
ESELON IV
1
3
PENGELOLA B/J
PERTAMA s.d.
MADYA
ATASAN
LANGSUNG
2
DUPAK ***
SEKRETARIAT
TIM PENILAI
TIM PENILAI
6
*** Pengusulan dan penilaian
angka kredit hingga keluar
DUPAK dilakukan secara
elektronik
melalui
SIM
Jabfung Pengelola PBJ
Pedoman Penyusunan Formasi JF Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa (Perka LKPP No.14 Tahun 2013)
 Berdasarkan pasal 30 ayat 3 Permen PAN-RB No. 77/2012,
Formasi Jabfung Pengelola PBJ diatur sebagai berikut:
1) di lingkungan LKPP paling kurang 15 (lima belas) paling banyak 20 (dua puluh)
org;
2) di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian , yakni :
(a) setiap 1 (satu) satuan kerja paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3
(tiga) orang ; dan
(b) setiap 1 (satu) ULP diperlukan paling kurang 3 (tiga) orang, paling banyak 7
(tujuh) orang;
3) di lingkungan Provinsi, yakni :
(a) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua)
orang; dan
(b) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 40 (empat puluh) orang, dan paling banyak
60 (enam puluh) orang;
4) di lingkungan Kabupaten/Kota, yakni:
(a) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua)
orang; dan
(b) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tiga puluh) orang, paling banyak 50
(lima puluh) orang.
 Formasi Jabfung Pengelola PBJ didasarkan pada analisis jabatan dan perhitungan
beban kerja.
Persyaratan Pengajuan Usulan Formasi Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I
1) Terdapat ULP yang mewadahi Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa
 K/L/D/I terlebih dahulu harus membentuk ULP
2) Terdapat Satker/SKPD yang memiliki tugas dan fungsi
pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan atau tertuang
dalam
peraturan
Menteri/Gubernur/
Bupati/Walikota/Kepala Lembaga; dan/atau
3) Ada tambahan beban kerja yang mengakibatkan
bertambahnya formasi PNS yang bekerja di bidang pengadaan
barang/jasa.
Analisis Kebutuhan
 Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
masing-masing satuan organisasi disusun berdasarkan analisis
kebutuhan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia.
 Analisis Kebutuhan dilakukan berdasarkan:
1. Jenis pekerjaan
2. Jumlah Satker/SKPD
3. Jumlah ULP
4. Jumlah paket yang dilaksanakan
5. Nilai pekerjaan
6. Kompleksitas pekerjaan
7. Rentang kendali
8. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas Pejabat
Fungsional Pengelola PBJ
A. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP):
1.
2.
3.
Perhitungan JF Pengelola PBJ pada ULP dilakukan hanya untuk kegiatan
Pemilihan Penyedia;
Perhitungan jumlah formasi menggunakan metode analisis jabatan dan
penghitungan beban kerja.
Dokumen minimal yang diperlukan dalam perhitungan formasi JF Pengelola
PBJ pada ULP, antara lain:
a. Jumlah satker/SKPD yang dilayani ;
b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada satker K/L/I atau Daftar
Pelaksanaan Anggaran pada SKPD Pemda;
c. Data jumlah paket pekerjaan seluruh satker/SKPD yang tertuang di
dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP);
Dokumen tersebut adalah dokumen yang berisi kegiatan yang dilaksanakan
selama 1 Tahun Anggaran sebelum tahun pengajuan formasi pengelola
pengadaan barang/jasa.
4. Rumus Perhitungan Formasi
∑ Waktu Penyelesaian 1 Tahun
Formasi JFPP =
∑ Jam Kerja Efektif per Tahun
Keterangan:
Formasi JFPP = Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I
∑ Waktu Penyelesaian = Jumlah Waktu Penyelesaian Per Satuan Hasil
Dalam 1 tahun
∑ Jam Kerja Efektif = Jumlah jam kerja efektif pengelola pengadaan
barang/jasa dalam setahun, yakni 1.250 jam
5. Perhitungan Formasi JF Pengelola PBJ dilakukan per jenjang jabatan
dengan pendekatan kompleksitas paket, yaitu:
a. Pengelola PBJ Pertama  paket sederhana
b. Pengelola PBJ Muda  paket semi kompleks
c. Pengelola PBJ Madya  paket kompleks
Hubungan Antara Jenjang Kualifikasi, Kompleksitas Paket, dan
Kriteria Kompleksitas
JENJANG KUALIFIKASI
JABATAN
PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PERTAMA
KRITERIA KOMPLEKSITAS
KOMPLEKSITAS PAKET
SEDERHANA
NILAI PAKET PEKERJAAN
(Rp)
JENIS PERIKATAN
KONTRAK
METODE PENGADAAN
 S.D 200 JUTA ATAU S.D 50
JUTA (JASA
KONSULTANSI)
 PENGADAAN LANGSUNG
 PENUNJUKAN LANGSUNG
 SWAKELOLA
 S.D 5 MILIAR
 PELELANGAN
SEDERHANA, SELEKSI
SEDERHANA, PEMILIHAN
LANGSUNG
 PENUNJUKAN LANGSUNG
 SWAKELOLA




BUKTI PEMBELIAN
KWITANSI
SPK
SURAT PERJANJIAN
UNTUK PEKERJAAN
TUNGGAL
PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA MUDA
SEMI KOMPLEKS (Rp.5
MILIAR S.D. Rp.50 MILIAR)
5 MILIAR S.D 50 MILIAR
 PELELANGAN ATAU
SELEKSI UMUM
 PENUNJUKAN LANGSUNG
 SWAKELOLA
SURAT PERJANJIAN
UNTUK PEKERJAAN
TUNGGAL ATAU
TERINTEGRASI
PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA MADYA
SEMI KOMPLEKS (DIATAS
Rp.50 MILIAR S.D. Rp.100
MILIAR)
KOMPLEKS
DIATAS 50 MILIAR S.D. 100
MILIAR
 PELELANGAN ATAU
SELEKSI UMUM
 PENUNJUKAN LANGSUNG
 SWAKELOLA
 PENGADAAN SECARA
INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL
COMPETITIVE BIDDINGICB)
SURAT PERJANJIAN
UNTUK PEKERJAAN
TUNGGAL ATAU
TERINTEGRASI
 DIATAS 100 MILIAR
 5 MILIAR S.D 100 MILIAR,
MEMGGUNAKAN
TEKNOLOGI TINGGI,
MEMPUNYAI RESIKO
TINGGI, DAN/ATAU
MENGGUNAKAN ALAT
YANG DIDESIGN KHUSUS
B. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa pada Satker Kementerian/Lembaga/
Institusi:
1. Perhitungan formasi dilakukan untuk kegiatan:
a. Perencanaan Pengadaan
b. Pemilihan Penyedia  Pejabat Pengadaan
c. Manajemen Kontrak
d. Manajemen Informasi Aset
2. Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon III  minimal 2 orang
JFPP, maksimal 3 orang JFPP
3. Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon II  maksimal 3 orang
JFPP dikali jumlah Unit Kerja eselon III dibawahnya
4. Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon I  maksimal 3 orang
JFPP dikali jumlah Unit Kerja eselon II dibawahnya
5. Untuk mengetahui kebutuhan riil jumlah formasi dapat dilakukan
menggunakan metode analisis jabatan dan penghitungan beban kerja
C. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat daerah
(SKPD):
1. Perhitungan formasi dilakukan untuk kegiatan:
a. Perencanaan Pengadaan
b. Pemilihan Penyedia  Pejabat Pengadaan
c. Manajemen Informasi Aset
2. Manajemen Kontrak tidak termasuk dalam perhitungan formasi, karena
berdasarkan Permendagri No. 21/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 10 A  PA/KPA bertindak sebagai PPK. Sehingga kegiatan
manajemen kontrak tidak dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan
3. Formasi:
a. Provinsi  1 SKPD maksimal 2 orang JFPP
b. Kabupaten/Kota  1 SKPD maksimal 2 orang JFPP
Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat
Reguler (4 Tahun)
Selain perhitungan formasi yang didasarkan
pada perhitungan beban kerja, K/L/D/I wajib
memperhatikan jumlah paket minimal yang
diperlukan oleh seorang Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa guna
memenuhi persyaratan kenaikan pangkat
secara reguler (4 tahun).
Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler Pada
Kementerian/Lembaga/Institusi
No
Kualifikasi
1
Pengelola
Pengadaan
Pertama
Pengelola
Pengadaan Muda
Pengelola
Pengadaan
Madya
2
3
Beban Kerja Per Jenis Kegiatan
Manajemen
PerenPemilihan Manajemen
Informasi
canaan
Penyedia
Kontrak
Aset
(Paket)
(Paket)
(Paket)
(Paket)
Pokja ULP/
Pembantu
Pejabat
PPK
PPHP
PA/KPA
Pengadaan
27
26
21
61
23
22
20
68
45
69
35
74
Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler Pada SKPD
Beban Kerja Per Jenis Kegiatan
Manajemen
Kontrak *
(Paket)
(Paket)
Pokja ULP/
Pejabat
pengadaan
PPK
PPHP
27
26
-
61
23
22
-
68
45
69
-
74
Perencanaan
No
Kualifikasi
(Paket)
Pembantu
PA/KPA
1
2
3
Pengelola
Pertama
Pengelola
Muda
Pengelola
Madya
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Manajemen
Informasi
Aset
Pemilihan
Penyedia
(Paket)
* Manajemen Kontrak tidak termasuk dalam perhitungan formasi, karena berdasarkan
Permendagri No. 21/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13/2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 A  PA/KPA bertindak sebagai PPK. Sehingga
kegiatan manajemen kontrak tidak dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan
Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) JF Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No.15 Tahun 2013)
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
N
O
MEKANISME
PERSYARATAN PENGANGKATAN
1 Inpassing (Pasal 36)
Pada saat Permen PAN-RB ini ditetapkan,
PNS yang telah dan masih melaksanakan
tugas Pengelola PBJ berdasarkan
keputusan pejabat yangg berwenang
dapat disesuaikan/ di- inpassing ke dalam
Jabfung Pengelola PBJ
a. berijasah paling rendah Sajana S1/ Diploma IV
b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a
c. memiliki pengalaman di bidang PBJP minimal 1 (satu) tahun, yang dibuktikan
dengan surat penugasan
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3
atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terahir
e. Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama
2 Pengangkatan Pertama (Pasal 27 ayat 1)
a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi
yang ditetapkan oleh Kepala LKPP;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama;
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3 Perpindahan (Pasal 28)
a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 (dua)
tahun;
c. telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama;
d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
e. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa; dan
f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Periode Penyesuaian/Inpassing terhitung
sejak tanggal
1 Januari 2014 dan harus sudah selesai
ditetapkan paling lambat pada 31 Desember 2014
KETENTUAN PENGALAMAN 1 TAHUN
 Pasal 36 ayat (1) Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012, menyatakan
bahwa PNS yang dapat disesuaikan/di-inpassing ke dalam JF
Pengelola PBJ adalah PNS yang telah dan masih melaksanakan
tugas pengadaan barang/jasa pada saat Permen PAN-RB No 77
Tahun 2012 ditetapkan, yaitu tanggal 20 Desember 2012.
 Dengan demikian pengalaman 1 (satu) tahun yg dimaksud Pasal
36 ayat (2) huruf c Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012 adalah
pengalaman pada periode:
a. 1 (satu) tahun pada tahun penetapan Permen PAN-RB No.
77/2012, yaitu tahun 2012;
b. 1 (satu) tahun sebelum tahun penetapan Permen PAN-RB
No. 77/2012, yaitu tahun 2011; atau
c. 1 (satu) tahun sesudah tahun penetapan Permen PAN-RB No.
77/2012, yaitu tahun 2013.
PERSYARATAN PENYESUAIAN (INPASSING)
Berdasarkan Permen PAN-RB No. 77/2012 dan Perber LKPP-BKN No. 1/2013
dan No. 14/2013:
a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. memiliki pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah dalam periode tahun 2011, 2012 atau 2013 sebagai salah
satu Pejabat dibawah ini:
1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
3) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4) Pejabat Pengadaan;
5) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Penilaian Prestasi
Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
e. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama.
Tahapan Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing):
1. Penghitungan kebutuhan formasi Jabfung Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa  Lampiran II Perka LKPP No.
14 Tahun 2013.
2. Penetapan formasi Jabfung Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dengan Peraturan Menteri/Kepala
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Penghitungan Angka Kredit inpassing  Lampiran V
Permen PAN-RB No.77/2012
4. Penetapan inpassing dengan SK Menteri/Kepala
Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota  Lampiran XVII
Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No.
1/2013 dan No. 14/2013
5. Surat tembusan SK penetapan inpassing dikirim ke LKPP
Sistem InsentifJabfung Pengelola PBJ
Ketentuan Tentang Gaji dan Tunjangan PNS
Berdasarkan UU ASN No.5/2014
• Pasal 79  PNS mendapat gaji yang adil dan layak, yang
dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab
dan resiko pekerjaan.
• Pasal 80  selain gaji, PNS juga menerima tunjangan
(tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan) dan fasilitas.
• Pasal 81  ketentuan lebih lanjut tentang gaji, tunjangan
kinerja, tunjangan kemahalan dan fasilitas diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Implikasi UU ASN No.5/2014 Terhadap Proses Pengajuan
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa
1. Berdasarkan pasal 79, 80 dan 81 UU ASN N0.5/2014, maka
tidak dikenal lagi nomenklatur Tunjangan Jabatan Fungsional.
2. Menteri Keuangan melalui surat tgl 13 Maret 2014
mengembalikan surat-surat permohonan persetujuan prinsip
penetapan/penyesuaian besaran tunjangan jabatan
fungsional kepada Menteri PAN-RB.
3. Pengaturan lebih lanjut terkait tunjangan bagi PNS
menunggu selesainya penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah.
Implikasi UU ASN No.5/2014 Terhadap Proses Pengajuan
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa (lanjutan)
4.
5.
Menunggu pemberlakuan PP yang mengatur gaji dan tunjangan
PNS, maka Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa berdasarkan:
a. Perpres No. 12/2006 (pasal 2) tentang Tunjangan Umum
Bagi PNS; dan
b. Perka BKN No. 18/2006 tentang Tata Cara Permintaan,
Pemberian dan PenghentianTunjangan Umum Bagi PNS
 dapat diberikan tunjangan umum setiap bulan.
Selain tunjangan umum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tetap
dapat diberikan honorarium sampai ada PP yang mengatur gaji
dan tunjangan.
Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Terkait
Implementasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Untuk Implementasi
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa:
1. BKD/Biro Kepegawaian dan ULP menghitung kebutuhan
formasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa  Lampiran
II Perka LKPP No. 14/2013
2. BKD/ Biro Kepegawaian melaksanakan penyesuaian
(inpassing)  Perka LKPP No. 15/2013
3. BKD/Biro Kepegawaian memvalidasi dan memasukkan
data Pengelola Pengadaan ke dalam SIM Jabfung
Pengelola PBJ.
4. K/L/D/I membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Saran dan masukan dapat ditujukan kepada:
Direktorat Pengembangan Profesi LKPP
email : [email protected]

similar documents