zona integritas, implementasi wilayah bebas korupsi di kementerian

Report
ZONA INTEGRITAS, IMPLEMENTASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI PADA
KEMENTERIAN AGAMA
Maman Taufiqurohman
Sekertaris Itjen
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAKORNAS LPSE PADA
TGL 22 JULI 2014
Latar Belakang Pembangunan ZI
menuju WBK di Kemenag
1. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan
agar Menag melakukan langkah-langkah
percepatan pemberantasan korupsi di K/L-nya,
dengan menetapkan program WBK;
2. Untuk mewujudkan satker WBK, harus
dilakukan melalui pembangunan Zona
Integritas
(ZI),
dengan
didahului
penandatanganan dokumen pakta integritas
berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor
49 Tahun 2011
LANJUTAN.............
3. Inpres 5 Tahun 2004 dipertegas lagi dengan
Inpres 9 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 17
Tahun 2011 namun, implementasi Program
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) minim
sekali dan secara keseluruhan, keberhasilan
upaya pencegahan korupsi melalui ke tiga
Inpres tersebut s.d. saat ini, kurang optimal;
4. Pemberantasan korupsi harus dilakukan
melalui pencegahan dan penindakan
PENGERTIAN
1. Zona Integritas (ZI)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada
K/L/Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat
(komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan
melayani
2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu
unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak
dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di
antara 80 dan 90
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat
indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian
indikator operasional 90 atau lebih
4. Unit Kerja
adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Agama serendahrendahnya
Eselon
III
dan
MAN/MTSN
dengan
mempertimbangkan peran unit tersebut penyelenggaraan fungsi
pelayanan langsung kepada masyarakat dan mengelola
anggaran/aset yang relatif besar sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
5. Unit Penggerak Integritas (UPI)
adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan
dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam
melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara exofficio dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP), dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenag
6. Tim Penilai Independen
adalah tim yang secara independen akan melakukan penilaian
terhadap unit kerja yang dicalonkan memperoleh predikat WBK.
Keanggotaan tim terdiri dari unsur Kementerian PAN dan RB, KPK, dan
ORI, dan/atau instansi lainnya yang bertugas untuk dan atas nama
Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI
INDIKATOR MUTLAK WBK/WBBM
• Indikator Mutlak pada tingkat K/L/Pemda
adalah Opini Keuangan BPK sekurangkurangnya WDP pada saat pengajuan calon
WBK
Indikator Penilaian WBK
(sesuai PermenPAN dan RB No 20/2012
Indikator
1.Indiaktor
Mutlak, sbg
persyarat an
minimal yang
harus dipenuhi
sebagai syarat
awal.
Unsur Indikator
1. Nilai minimum
penilaian KPK;
2.
indeks
integritas
berdasarkan
Nilai minimum indeks kepuasan masyarakat
berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB;
3. Jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang
belum diselesaikan (%) berdasarkan penilaian BPK;
4.
Jumlah maksimum temuan
berdasarkan penilaian APIP;
in-efektif
(%)
Indikator
Unsur Indikator
5
Jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan
penilaian APIP;
6
Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi
hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan
keuangan berda- berdasarkan keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian;
7
Persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat
yang tidak diselesaikan berdasarkan hasil
pemeriksaan APIP;
8
Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi
hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Indikator
2 Indikator
Unsur Indikator
1
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
2
LHKPN
Operasional
a Sub Indikator 3
Utama
program
4
pencegahan
korupsi, bobot
5
60%
Akuntabilitas kinerja;
Laporan keuangan;
Kode etik;
6
Sistem perlindungan pelapor (whistle blower
system);
7
Program pengendalian gratifikasi;
Indikator
Unsur Indikator
8
Kebijakan penanganan
(conflict of interest);
9
Program Inisiatif Anti Korupsi;
benturan
kepentingan
10 Kebijakan pembinaan purna tugas (Post
employment policy);
11 Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar
oleh PPTK
Indikator
b Sub Indikator
Unsur Indikator
1
Penunjang pro
gram pence
2
gahan korupsi,
bobot 40%
3
Promosi jabatan secara terbuka;
Rekruitment secara terbuka;
Mekanisme pengaduan masyarakat;
4
Pengukuran kinerja individu;
5
e-Procurement; ( pengadaan barang secara
elektronik)
6
Keterbukaan informasi publik.
Prosedur Penilaian Satuan Kerja
Berpredikat WBK
1. Penilaian internal Kemenag
a. Inspektorat
Jenderal
selaku
UPI,
melakukan
identifikasi/pemilihan calon peserta WBK;
b. Penilaian internal tersebut angka 1 dapat dilakukan
kepada satuan kerja yang mengusulkan diri kepada
Inspektorat Jenderal;
c. Penilaian internal oleh Inspektorat Jenderal Kemenag
selaku UPI tersebut huruf a, dilakukan oleh Tim Penilai
yang dibentuk dengan keputusan Inspektur Jenderal;
d. Penilaian dilakukan secara bertahap, dimulai dengan
penilaian indikator mutlak;
e. Satuan kerja yang telah diidentifikasi atau terpilih,
diusulkan oleh Inspektur Jenderal selaku UPI kepada
Menteri Agama;
14
Lanjutan.......
2. Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB:
a. Kementerian PAN dan RB melalui Tim Independen
melakukan penilaian terhadap satuan kerja yang
diusulkan Kemenag;
b. Penilaian dilakukan secara bertahap dimulai dengan
penilaian indikator mutlak dan apabila hasilnya
memenuhi syarat minimum requirement, penilaian
dilanjutkan kepada indikator operasional.
15
Pelaksana/Subjek Program Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK di Lingkungan Kemenag
Seluruh pimpinan unit kerja/satuan kerja, meliputi:
Pimpinan Unit Eselon I dan II Pusat;
Rektor dan Ketua PTAN;
Kepala Kanwil,
Kepala Kankemenag,
Kepala Balai, dan
Kepala MAN dan MTsN.
Peran Kakanwil Kemenag Provinsi
Sebagai:
pelaksana program dan peggerak
integritas Program Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK bagi Kantor Kemenag Kab/Kota dan
madrasah aliyah negeri dan tsanawiyah negeri di
wilayahnya.
17
Prosedur Pembangunan ZI menuju WBK
Proses Pembangunan ZI:
Penandatanganan
Dokumen Pakta
Integritas (PI)
(Inpres 17/2011)
Pencanangan
Pembangunan ZI
secara terbuka
1
2
Monitoring dan Penilaian oleh Tim Independen
(KemPAN & RB, KPK, ORI)
Penetapan Unit Kerja
sebagai WBK/WBBM*
6
5
• Indikator Mutlak
• Indikator Operasional
- Indikator Utama
- Indikator Penunjang
3
Program pencegahan korupsi:
LHKPN, Kode Etik, Whistle
Blower, PIAK, pengendalian
Gratifikasi, dll.
APIP/Itjen sebagai Unit
Penggerak Integritas (UPI)
Identifikasi Pengajuan
Calon Unit Kerja WBK
kepada MenPAN & RB
4
*Penetapan WBK dilakukan oleh MenPAN & RB berdasarkan usulan Tim Independen
* Penetapan WBBM dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Tim Independen kepada Presiden
melalui Menpan dan RB
18
Unit Penggerak Integritas
Inspektur Jenderal, di samping sebagai
pelaksana Program Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK juga sebagaiUnit
Penggerak Integritas (UPI) danpenanggung
jawab pelaksanaan Program Pembangunan
Zona Integritas Menuju WBK Kementerian
Agama.
Wewenang Inspektur Jenderal
• Memberikan dorongan dan dukungan teknis kepada
satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan
korupsi;
• Menyusun rencana pelaksanaan dan pengembangan
Program Pembangunan ZI Menuju WBK;
• Menyusun instrumen penilaian internal dalam
membangun ZI menuju WBK;
• Melakukan sosialisasi, pelatihan, coaching, kajian
sistem, fasilitasi, atau bentuk-bentuk pembinaan teknis
lainnya dalam pembangunan ZI menuju WBK;
lanjutan
• Melakukan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program
Pembangunan ZI menuju WBK;
• Melakukan identifikasi dan penilaian internal kepada satuan kerja
Zona Integritas;
• mengusulkan satuan kerja yang telah diidentifikasi atau terpilih
kepada Menteri Agama untuk dilakukan penilaian oleh MenPAN dan
RB;
• melakukan koordinasi pelaksanaan program Pembangunan ZI menuju
WBK dengan instansi terkait;
• melaporkan pelaksanaan tugas Itjen sebagai UPI kepada Menteri
Agama.
KEGIATAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH
KEMENTERIAN AGAMA
1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi
(RAN-PK) dengan pendekatan agama.
2. Peningkatkan upaya pengawasan yang diarahkan untuk
meniadakan perilaku koruptif.
3. Penandatanganan pakta integritas bagi semua pejabat.
4. Penggerakan pelaporan penyelenggara negara atas Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK.
5. Penyusunan Penetapan Kinerja.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Melaksanakan sosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama
(PPA).
8. Aktif mengikuti program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).
Peran Itjen
Itjen di samping sebagai subjek Pembangunan ZI menuju WBK, juga sebagai UPI,
dengan tugas/kewenangan:
1. memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja
dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi;
2. menyusun rencana pelaksanaan dan pengembangan Program Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK;
3. menyusun instrumen penilaian internal unit kerja zona integritas;
4. melakukan sosialisasi, pelatihan, coaching, kajian sistem, fasilitasi, atau bentukbentuk pembinaan teknis lainnya dalam pembangunan ZI menuju WBK;
5. melakukan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan ZI
menuju WBK;
6. Melakukan identifikasi dan penilaian internal kepada unit kerja Zona Integritas;
7. mengusulkan unit kerja yang telah diidentifikasi atau terpilih untuk dilakukan
penilaian oleh MenPAN dan RB kepada Menteri Agama
8. melakukan koordinasi pelaksanaan program Pembangunan ZI menuju WBK
dengan instansi terkait; dan
9. melaporkan pelaksanaan tugas Itjen sebagai UPI kepada Menteri Agama;
Pembinaan
• Pembinaan dilakukan terhadap satuan kerja yang bersangkutan
dan terhadap pegawai pada satuan kerja tersebut. Pembinaan
terhadap satuan kerja dilakukan dengan cara memberikan
asistensi perbaikan sistem dan prosedur, fasilitasi yang memadai,
pelatihan teknis dengan tujuan untuk mempersempit
peluang/kesempatan melakukan korupsi;
• Sedangkan pembinaan terhadap pegawai lebih bertujuan
memperbaiki niat untuk sanggup meninggalkan perbuatan yang
tidak baik atau yang melanggar hukum khususnya korupsi.
Pembinaan terhadap pegawai ini dapat dilakukan dalam bentuk
berbagai pelatihan anti korupsi, termasuk melalui pendekatan
agama seperti pengawasan dengan pendekatan agama (PPA),
atau pembinaan mental agama, dengan menggunakan metode
yang sesuai dengan tingkat usia (andragogi);
Pembinaan lanjutan…
• Pembinaan terhadap satuan kerja maupun
terhadap pegawai dilakukan untuk mendorong
tercapainya predikat WBK, dan dilakukan pula
untuk memelihara predikat WBK, dan atau
predikat WBBM;
• Bagi satuan kerja yang telah berhasil memperoleh
predikat WBK, dan atau WBBM, perlu diberikan
penghargaan sebagai insentif dan upaya untuk
memberikan motivasi bagi unit-satuan kerja
lainnya.
Pengawasan
• Terhadap satuan kerja Zona Integritas Menuju WBK
dan satuan kerja berpredikat WBK dilakukan
pengawasan dan pemantauan internal oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama maupun
oleh masyarakat dan atau pemantau independen.
Pemantauan dapat dilaksanakan bekerjasama
dengan Pemantau Independen yang ditunjuk oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
Pengawasan lanjutan…
• Laporan hasil pengawasan dan atau pemantauan
internal maupun oleh masyarakat dan pemantau
independen dapat dijadikan bahan pertimbangan
untuk menggugurkan predikat WBK yang telah
diberikan, apabila terbukti adanya peristiwa atau
kejadian di satuan kerja WBK yang dapat
menggugurkan pemenuhan indikator penilaian.
Pelaporan
• Inspektur Jenderal melaporkan hasil pelaksanaan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan
Kementerian Agama;
• Pimpinan satuan kerja pelaksana Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi melaporkan hasil pelaksanaan
programnya ke Menteri Agama melalui Inspektur Jenderal pada
setiap akhir tahun;
• Laporan hasil pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi meliputi:
a) Hambatan-hambatan yang terjadi;
b) Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi
hambatan yang terjadi;
c) Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN AGAMA R.I
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2014

similar documents