PKB - Guru Indonesia

Report
PANDUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(PKB) BAGI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
BANDUNG-9-13 APRIL 2012
HOTEL PERMATA-LEMAH NEUNDEUT
Australia’s Education Partnership with
Indonesia
School Systems and Quality
1
PENDAHULUAN
2
LATAR BELAKANG
Langkah strategis:
1. undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Standar kepala sekolah/madrasah (Salah satunya adalah
Permen Diknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah).
5. Salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah/madrasah
adalah bahwa setiap kepala sekolah/madrasah harus memiliki
Sertifikat Kepala Sekolah/Madrasah.
6. Proses untuk memperoleh sertifikat kepala sekolah/madrasah
tersebut ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 28 tahun 2010
tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
yang juga merupakan pengganti Kepmendikbud Nomor 162
tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala
Australia’s Education
Satuan Pendidikan.
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
Amanat utama dari Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 ini
3
terdiri dari enam hal, yaitu:
1.penyiapan calon kepala sekolah/madrasah, dimulai dari
proses lamaran oleh seorang guru, rekrutmen, seleksi,
program penyiapan kepala sekolah/madrasah, dan proses
perolehan sertifikat kepala sekolah/madrasah, serta
diakhiri dengan uji akseptabilitas
2.proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah
3.masa tugas
4.pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)
5.penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah atau sering
disebut performance appraisal (PA)
6.mutasi dan pemberhentian guru sebagai kepala
sekolah/madrasah.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
4
Pasal 11 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010
menyatakan bahwa:
1. Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi
pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian,
manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. `
2. Pengembangan keprofesian berkelanjutan
dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi
ilmiah, dan/atau karya inovatif.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
5
Sistem PKB kepala sekolah/madrasah ini dikembangkan
melalui identifikasi tugas-tugas utama kepala sekolah/
madrasah:
1. pemula,
2. berpengalaman, dan
3. mahir atau pakar.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
Dasar Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 13 tahun 2007
tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenegpan dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenegpan dan RB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 35 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
Tujuan Panduan
7
Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan
PKB di tingkat sekolah/madrasah atau tingkat gugus seperti di Kelompok
Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah
(MKKS)/Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) di tingkat
kabupaten/kota, di tingkat propinsi, dan di tingkat nasional.
Sasaran Pengguna Panduan
1. Peserta PKB (Kepala Sekolah/Madrasah)
2. Pelatih/fasilitator/mentor/asesor
3. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota
6. Dinas Pendidikan Provinsi
7. Kantor Wilayah Kementrian Agama
8. Badan Diklat Kemenag
9. P4TK
10. LPMP
11. LPPKS
12. Pusbang Tendik
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
8
PKB KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
Definisi PKB
Pasal 1 ayat (9) Permendiknas Nomor 28 tahun 2010
9
menyatakan bahwa
pengembangan keprofesian
berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
profesional kepala sekolah/madrasah yang dilaksanakan
berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam
rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan
sekolah/madrasah.
Tujuan PKB
Secara umum tujuan PKB Kepala Sekolah/Madrasah adalah
untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
dan kinerja profesional kepala sekolah/madrasah dalam
rangka meningkatkan kualitas pembelajaran peserta
didiknya.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
Tujuan Khusus PKB Kepala Sekolah/Madrasah, untuk meningkatkan:
10
1. Kompetensi kepala sekolah/madrasah sejak diangkat menjadi
kepala sekolah/madrasah sampai akhir masa jabatan.
2. Kinerja kepala sekolah/madrasah yang bermuara pada
meningkatnya kinerja sekolah/madrasah secara keseluruhan.
3. Kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dalam pemberdayaan
sumber daya sekolah/madrasah.
4. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah/madrasah dalam
pembelajaran yang berkualitas.
5. Kepemimpinan manajerial kepala sekolah/madrasah dalam
mencapai manajemen sekolah/madrasah yang berkualitas.
6. Kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dalam pelaksanaan
supervisi akademik kepada guru.
7. Kepemimpinan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah dalam hal
etos kerja dan jiwa enterpreuneurship.
8. Kemampuan kepala sekolah/madrasah dalam pengembangan
sekolah/madrasah melalui evaluasi diri sekolah/madrasah (EDS/M).
9. Kemampuan kepala sekolah/madrasah dalam memperoleh
dukungan masyarakat
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
Sasaran PKB
11
Sasaran PKB adalah semua kepala sekolah/madrasah dalam
jabatan sejak diangkat sampai akhir masa jabatan kepala
sekolah/madrasah untuk semua jenjang sekolah/madrasah
negeri dan swasta, yaitu: TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
dan SMK/MAK.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
12
Hasil yang Diharapkan, terjadi peningkatan:
1. kualitas kinerja kepala sekolah/madrasah;
2. kualitas kepemimpinan kepala sekolah/madrasah;
3. kinerja sekolah/madrasah;
4. kualitas kepemimpinan pembelajaran;
5. kualitas kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah;
6. kualitas proses dan hasil supervisi akademik;
7. etos kerja dan jiwa kewirausahaan;
8. keteladanan bagi warga sekolah/madarasah dan
masyarakat;
9. kualitas sumber daya manusia; dan
10. kualitas proses dan hasil pembelajaran peserta didik;
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
Manfaat
1. Bagi Peserta Didik
2. Bagi Guru
3. Bagi Kepala Sekolah/Madrasah
4. Bagi Orang Tua/Masyarakat
5. Bagi Pengawas Sekolah/madrasah.
6. Bagi Pemerintah
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
13
14
MEKANISME PKB KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
PKB Tingkat 2
PKB Tingkat 1
Program Peyiapan KS/M
a. Perekrutan
Perencanaan untuk 2
tahun (berdasarkan
kebutuhan kab/kota
Seleksi (seleksi adm. &
seleksi akademik)
b. Program
*Inti
Penyiapan
*Pilihan
*In-On-In
Sertifikasi
Uji Akseptabilitas
Pengangkatan
*Penilaian berkelanjutan
(KS/M Pemula)
Program
PKB untuk
mencapai
kompetensi
tingkat1
Pelaksanaan di
(KS/M
Berpengalaman)
Program
PKB untuk
mencapai
kompetensi
tingkat 2
Pelaksanaan di
PKB Tingkat 3
(KS/M Pakar)
15
Program
PKB untuk
mencapai
kompetensi
tingkat3
Pelaksanaan di
Nasional
Kab/kota
Propinsi
Propinsi
KKKS, MKKS, KKKM
Kab/kota
Kab/kota
KKKS, MKKS, KKKM
KKKS, MKKS, KKKM
Program PKB
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Pengawas Sekolah (Asesor Penilaian Kinerja Kepala Sekolah)
Dinas PendidikanKabupaten/Kota
16
Prinsip-prinsip PKB
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
•Prinsip-prinsip konseptual.
•Ilmiah
•Relevan
•Konsisten
•Aktual
•Fleksibel
•Berkelanjutan
•Sistemik
Prinsip Operasional
1. Terencana
2. Menitikberatkanpada Siswa dan
Pembelajaran
3. Menitikberatkan pada Perubahan
Individu dan Sekolah/Madrasah.
4. Mengarah pada Visi
Sekolah/madrasah
5. Melekat pada Kegiatan Sehari-hari
17
Dengan memperhatikan halhal berikut:
1. Keterjangkauan
2. Inklusif
3. Membumi
4. Kemitraan
5. Fleksibel berbasis daerah
6. Terakreditasi
7. Berkelanjutan
8. Berbasis Kebutuhan
9. Aktual
10. Waktu
11. Peran dan Tanggung Jawab
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
18
UNSUR-UNSUR PKB
1. Pengembangan Diri
1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Studi praktik yang baik
3. Keterlibatan dalam pengembangan sekolah/madrasah
4. Kegiatan kolektif
5. Kajian atau penelitian tindakan.
6. Pembelajaran mandiri
7. Pembimbingan
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
19
Publikasi Ilmiah
1. Menulis karya ilmiah yang diterbitkan pada seperti jurnal, majalah
ilmiah, atau penerbitan ilmiah periodik lainnya.
2. Menulis karya populer yang dimuat pada surat kabar atau majalah.
3. Menjadi pemakalah/nara sumber pada seminar, simposium, diskusi
panel, kolokium, atau forum atau diskusi ilmiah lainnya.
Karya Inovatif
1. Menulis buku teks, bahan diklat atau pedoman-pedoman yang
relevan dan berkaitan dengan kompetensi, tugas pokok, dan fungsi
kepala sekolah/madrasah;
2. Terlibat dalam pengembangan standar-standar yang berkaitan
dengan manajemen dan sumber daya pendidikan; dan
3. Mengembangkan metode kerja atau teknologi yang berguna bagi
peningkatan kepemimpinan dan manajemen sekolah/madrasah.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
UK
20
1
Penilaian
Kinerja
2
Evaluasi/
Penilaian PKB
6
3
5
Pelaksanaan
PKB
Analisis
Kebutuhan
PKB
berdasarkan
hasil PK
4
Desain
(Rancang
Bangun) PKB
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
21
Kepala Sekolah
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
22
Uji Kompetensi
Penilaian
Kinerja
3 +2 + 1
dimensi
kompete
nsi
Analisis
Kebutuhan
Pengembangan Diri
Manajerial
Supervisi
Kewirausaha
an
Pengemban
gan Sekolah
dan
Pencapaian
8 SNP
Kepemimpi
nan
Pembelajar
an
Asesmen
3 +2 + 1
dimensi
kompetensi
SERTIFIKAT/Surat Keterangan
Karya Inovatif
Publikasi
Ilmiah
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
MODEL 1: SISTEM PK TENDIK DAN PKB
PPP
KEPSEK
N<SM
N ≥ SM
UK
i i==22
DIKLAT
PK
N<SN
i i==22
PKB
N ≥ SM
GURU
q
q
q
q
Angka
AngkaKredit
Kredit
Kenaikan
KenaikanPangkat/
Pangkat/gol
gol
MODEL 2: SISTEM PK TENDIK DAN PKB
KEPSE
K
PPP
N < SM
i=2
DIKLAT
(PKB LVL
I)
UK
qAngka
Kredit
N ≥ SM
N < SM
PK
Pangkat
/
Gol
i=2
PKB
N ≥ SM
GURU
q
Kenaikan
PERAN PENGAWAS SEKOLAH/
MADRASAH
SI, SKL, Proses,
dan Penilaian
1. Permendiknas
1. Permendikn
16/2007.
as 12/2007
1. Permendik
2. Permenegp
nas
an dan RB
13/2007.
21/2010
TEACHERS
3. SKB BKN &
Kemendikn
as
PRINCIPALS
SUPERVISORS
STUDENTS
1. Permenegan dan RB
16/2009.
2. Permendiknas
35/2010
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
Tugas dan Tanggung Jawab dalam Sistem Pengelolaan PKB
26
1. Kemendikbud/Kemenag bertugas:
a) merumuskan kebijakan nasional yang bersifat umum
tentang penyelenggaraan PKB,
b) menentukan kebijakan umum tentang standar proses
dan hasil PKB dan
c) melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan PKB kepala
sekolah/madrasah. Kebijakan nasional dikembangkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hasil analisis kebutuhan PKB (ANALISIS
KEBUTUHAN PKB) yang dilaksanakan secara nasional.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
Tugas dan Tanggung Jawab dalam Sistem Pengelolaan PKB
27
2. Ditjen terkait.
a) menetapkan standar penyelenggaraan PKB kepala
sekolah/madrasah dalam bentuk panduan PKB kepala
sekolah/madrasah.
b) mensosialisasikan panduan PKB kepala
sekolah/madrasah kepada Dinas Pendidikan Provinsi
dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala
Sekolah (LPPKS), dan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
28
Tugas dan Tanggung Jawab dalam Sistem Pengelolaan PKB
3.Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDMP dan PMP.
a) menyusun kurikulum dan standar kompetensi PKB,
b) menyusun standar proses pelaksanaan PKB,
c) menyusun standar penilaian kegiatan PKB,
d) melaksanakan sosialisasi yang telah disusun ke LPMP, Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan LPMP, dan
e) memonitor dan mengevaluasi implementasi standar PKB.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
29
Tugas dan Tanggung Jawab dalam Sistem Pengelolaan PKB
4. LPMP dan P4TK
a. melaksanakan program PKB berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Ditjen /lembaga terkait. Di dalam
pelaksanakan PKB, LPMP, dan P4TK menerapkan semua
standarkepala sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan
PKB, P4TK dan LPMP berkoordinasi dengan Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
30
5. Dinas pendidikan provinsi .
a. melakukan analisis PKB pada tingkat provinsi.
Berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan PKB ini,
b. menyusun dan melaksanakan program PKB
Kepala Sekolah/Madrasah tingkat provinsi.
c. melaksanakan program PKB tingkat nasional
yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan
Nasional atau Kementerian Agama. Dalam
melaksanakan program PKB Dinas pendidikan
provinsi berkoordinasi dengan LPMP, P4TK,
LPPKS serta dinas pendidikan kabupaten/kota.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
31
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .
a. melaksanakan analisis kebutuhan PKB pada tingkat
kabupaten/kota.
b. menyusun dan melaksanakan program PKB kepala
sekolah/madrasah tingkat kabupaten/kota.
c. melaksanakan program PKB tingkat nasional yang
ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional
atau program PKB tingkat provinsi yang ditetapkan
oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam melaksanakan
program PKB Dinas pendidikan kabupaten/kota
berkoordinasi dengan LPMP, P4TK, LPPKS, serta
KKKS maupun MKKS.
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality
32
TERIMA KASIH
Australia’s Education
Partnership with Indonesia
School Systems and Quality

similar documents