Ppt

Report
PENELUSURAN DAN
DOKUMENTASI HUKUM HKI
M. ISROK,SH.,CN.,M.Hum
Konsultan HKI RI No. 622 – 2012
Staf Pengajar FH UMM
PENELUSURAN
DOKUMENTASI
HUKUM
HUKUM
ANALISA
HUKUM
PENELUSURAN
HUKUM
DOKUMENTASI
HUKUM
PRAKTEK
HUKUM
PENELUSURAN
• Sebuah sarana untuk menemukan sesuatu
melalui sebuah piranti/alat/instrument,
dilakukan sesorang, sekelompok orang bersifat
aktif dan dinamis
(Sumber: Dr. Fatkhurohman, SH., MH., PKPA Widyagama Malang, 2013)
DOKUMENTASI
• Pengumpulan hasil temuan dalam sebuah
dokumen, baik yang berbasis non gambar,
gambar dari sebuah alat nonelektronik
maupun elektronik.
(Sumber: Dr. Fatkhurohman, SH., MH., PKPA
Widyagama Malang, 2013)
www.putusan.
mahkamahag
ung.go.id
PUTUSAN
PENGADILAN
PENELUSURAN
HUKUM
www.indeksh
ukum.org
kepaniteraan.
mahkamahag
ung.go.id
PERUNDANGUNDANGAN
www.bphn.go.
id
LITERATUR
HUKUM
www.bphn.go.
id
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK
MENYEDIAKAN INFORMASI
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 7
1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada dibawah kewenangannya kepada
Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuaidengan ketentuan.
2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi
Publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan.
Kewajiban membangun dan mengembangkan
sistem informasi dan dokumentasi
Pasal 7 ayat (3)
Badan Publik harus membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi
Publik secara baik dan efisien sehingga dapat
diakses dengan mudah.
SANKSI BADAN PUBLIK YANG TIDAK MENYEDIAKAN
INFORMASI PUBLIK
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 52
Badan Publik yang dengan sengaja :
- Tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak
menerbitkan informasi publik berupa
a.
b.
c.
informasi publik secara berkala,
Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta,
Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau
informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan
sesuai UU
- Dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain
Dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta
rupiah)
TAMPILAN DIREKTORI DI
www.putusan.mahkamahagung.go.id
GAMBAR 1
GAMBAR 2
GAMBAR 3
TAMPILAN DIREKTORI DI
www.putusan.mahkamahagung.go.id
Hasil penelusuran putusan HAK CIPTA melalui:
Direktori - Perdata Khusus – Hak Cipta
PENELUSURAN HAK MEREK
PENELUSURAN MELALUI
PUBLIKASI BERITA RESMI MEREK (BRM) A
Merek yang diajukan permohonan pendaftarannya, setelah lolos
pemeriksaan formal, diperiksa secara subtantif, jika lolos: akan
diumumkan dalam BRM A untuk public inspection
ACARA PERADILAN
Acara Peradilan Niaga
Putusan Pengadilan
Putusan PN Sub Kategori Desain Industri:
Kasus Desain Industri Klip Plastik 2004
Klasifikasi Desimal Dewey
(Dewey Decimal Classification (DDC)
• juga disebut Sistem Desimal Dewey)
• sebuah sistem klasifikasi perpustakaan
• diciptakan oleh Melvil Dewey (1851–1931)
pada tahun 1876,
• telah banyak dimodifikasi dan dikembangkan
dalam 23 kali revisi hingga tahun 2011.
Sistem
• Klasifikasi dilakukan berdasarkan subjek, kecuali
untuk karya umum dan fiksi.
• Kodenya ditulis atau dicetakkan ke sebuah stiker
yang dilekatkan ke sisi buku atau koleksi
perpustakaan tersebut.
• Bentuk kodenya harus lebih dari tiga digit;
• setelah digit ketiga akan ada sebuah tanda titik
sebelum diteruskan angka berikutnya.
• Contoh kode:
• 330.94 = ekonomi Eropa, di mana 330 adalah
kode untuk ekonomi dan 94 untuk Eropa.
SEPULUH KELAS UTAMA
000 Komputer, informasi dan referensi umum
100 Filsafat dan psikologi
200 Agama
300 Ilmu sosial
400 Bahasa
500 Sains dan matematika
600 Teknologi
700 Kesenian dan rekreasi
800 Sastra
900 Sejarah dan geografi
Sosial (300 - 399) Hukum di 340 - 349

similar documents