- BOS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Report
Informasi
Petunjuk Teknis BOS 2015
Direktorat Jenderal Dikdas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Pelaksanaan BOS

Perpres No 162 Tahun 2014


Peraturan Menteri Keuangan


Mekanisme penyaluran dana BOS dr RKUN ke RKUD
Peraturan Menteri Dalam Negeri


Alokasi BOS tiap Provinsi Tahun 2015
Mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan
mekanisme penyaluran ke sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban
keuangan dana BOS.
Pengertian BOS
Program pemerintah yang pada dasarnya adalah
untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi
satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib
belajar.
 Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan
investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai
dengan dana BOS.

Tujuan Umum BOS
Meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9
tahun yang bermutu
 Berperan dalam mempercepat pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang
belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar
Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah
yang sudah memenuhi SPM

Tujuan Khusus BOS
Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik
SD/SDLB dan SMP/SMPLB/Satap/SMPT negeri
terhadap biaya operasi sekolah
 Membebaskan seluruh peserta didik miskin dari
pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah
negeri maupun swasta
 Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi
peserta didik di sekolah swasta

Sasaran Penerima BOS

Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap, baik
negeri maupun swasta di seluruh Indonesia yang
sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional
(NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok
Pendidikan (Dapodik).
Besaran BOS dan Alokasi Dana Tiap Sekolah

Besaran Dana



Tingkat SD = Rp
800.000,Tingkat SMP = Rp 1.000.000,-
Alokasi dana tiap sekolah


Sekolah kecil dengan peserta didik ≤60
Dana BOS
= 60 x unit cost
(kebijakan alokasi minimal bagi sekolah kecil)
Sekolah dengan jumlah peserta didik >60
Dana BOS
= (jumlah peserta didik) x unit cost
Kriteria Sekolah Kecil
Penerima Kebijakan Alokasi Minimal
SD/SMP/Satap yang berada di daerah terpencil/
terisolir yang pendiriannya didasarkan ketentuan
pemerintah. Daerah terpencil/terisolir adalah daerah
yang telah ditetapkan Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau
 SDLB dan SMPLB; atau
 Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak tertampung di sekolah
sekitarnya; dan
 Bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa.

Kriteria Sekolah Kecil
Yang Tidak Mendapatkan Kebijakan Alokasi Minimal
Sekolah swasta yang menetapkan standar
iuran/pungutan mahal; atau
 Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar
karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta
didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah
lain di sekitarnya; atau
 Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi
jumlah peserta didik dengan tujuan untuk
memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus.

Mekanisme Pemberian Alokasi Minimal




Tim BOS Kab/Kota memverifikasi sekolah yang akan
mendapatkan kebijakan khusus tersebut;
Tim BOS Kab/Kota merekomendasikan dan
mengusulkan sekolah kecil penerima kebijakan khusus
kepada Tim BOS Provinsi;
Tim BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah
kecil berdasarkan rekomendasi dari Tim BOS
Kab/Kota.
Tim Manajemen BOS Provinsi berhak menolak
rekomendasi bila ditemukan fakta ketidaksesuaian
data dengan kriteria.
Penetapan Alokasi Sekolah Kecil Untuk SLB
SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu
dengan SMPLB), dana BOS yang diterima sebesar =
60 x Rp 800.000, SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu
dengan SDLB), dana BOS yang diterima sebesar = 60
x Rp 1.000.000, SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu
pengelolaan, dana BOS yang diterima sebesar = 60 x
Rp 1.000.000,
Ketentuan Alokasi Sekolah Kecil Untuk SMPT

Jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan
jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan
pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah
induk.
Ketentuan Bagi Penerima Alokasi Minimal
Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan memasang di papan
pengumuman jumlah dana BOS yang diterima
sekolah;
 Mempertanggungjawabkan jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima;
 Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

Waktu Penyaluran

Dilaksanakan tiap 3 bulan (triwulan)





Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
:
:
:
:
Januari-Maret
April-Juni
Juli-September
Oktober-Nopember
Khusus untuk daerah terpencil (diusulkan oleh Tim
BOS Kab/Kota) dilaksanakan tiap semester (6
bulanan)


Semester I : Januari-Juni
Semester II : Juli-Desember
Sekolah Penerima BOS
Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap, baik
negeri yang sudah memiliki NPSN dan sudah terdata
dalam sistem Dapodik wajib menerima BOS.
 Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/Satap swasta yang
sudah memiliki NPSN dan sudah terdata dalam
sistem Dapodik berhak menerima BOS. Sekolah
swasta berhak menolak dana BOS, dengan
persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite
Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan
pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut

Sekolah Penerima BOS
(lanjutan)
Semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan
kepada orang tua/wali peserta didik;
 Sekolah swasta dapat memungut biaya pendidikan
untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan
biaya operasi;
 Semua sekolah penerima BOS harus mengikuti
pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah
dan pemerintah daerah;

Sekolah Penerima BOS
(lanjutan)
Sekolah dapat menerima sumbangan dari
masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang
mampu yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak
mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun
jangka waktu pemberiannya;
 Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi
pungutan yang dilakukan oleh sekolah, agar tetap
mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan
prinsip transparansi dan akuntabilitas;

Sekolah Penerima BOS

(lanjutan)
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan
pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila
sekolah melanggar peraturan perundang-undangan
dan dinilai meresahkan masyarakat.
Tim BOS Pusat

Terdiri dari unsur/perwakilan





Bappenas
Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Keuangan
Kementerian Dalam Negeri
Tim BOS Pusat ditetapkan dengan surat keputusan
Menko Kesra.
 Sekretariat Tim BOS Pusat ada di Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar, Kemendikbud.

Tugas Tim BOS Pusat
Menyusun rancangan program;
 Melakukan verifikasi data jumlah peserta didik tiap
sekolah dengan Tim Dapodik Pusat, Tim BOS
Kab/Kota dan Tim BOS Provinsi;
 Menyiapkan data jumlah peserta didik tiap provinsi
untuk usulan alokasi BOS di tiap provinsi;
 Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait
dengan pelaksanaan program BOS;
 Menetapkan SK alokasi dana BOS tiap sekolah
berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik);

Tugas Tim BOS Pusat
(lanjutan)
Menyalurkan dana BOS dari Kas Umum Negara ke
Kas Umum Daerah Provinsi;
 Merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
 Mengumumkan daftar sekolah penerima BOS, besar
alokasi BOS dan penggunaan dana BOS tiap sekolah
melalui situs resmi Kemdikbud;
 Melatih/memberikan sosialisasi kepada Tim
Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota;
 Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan
evaluasi;

Tugas Tim BOS Pusat
(lanjutan)
Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat;
 Memonitor penyelesaian penanganan pengaduan
yang dilakukan oleh Tim BOS Provinsi/Kab/Kota;
 Menyusun laporan pelaksanaan BOS, termasuk
laporan keuangan hasil penyaluran dana BOS ke
sekolah yang diperoleh dari Tim BOS Provinsi;
 Memantau laporan penyaluran dana BOS dari bank
penyalur ke sekolah.

Tata Tertib Tim BOS Pusat
Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam
bentuk apapun kepada Tim BOS Provinsi/Kab/Kota/
Sekolah;
 Mengelola dana operasional dan manajemen secara
transparan dan akuntabel;
 Dilarang bertindak menjadi distributor atau
pengecer buku.

Tim BOS Provinsi

Terdiri dari unsur/perwakilan



Sekretariat Daerah Provinsi
SKPD Pendidikan Provinsi
Pengelola Keuangan Provinsi
Struktur Tim BOS Provinsi dapat disesuaikan di
daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan
beban kerja dalam pengelolaan program BOS
 Tim BOS Provinsi ditetapkan dengan Surat
Keputusan Gubernur.
 Sekretariat Tim BOS Provinsi ada di Kantor SKPD
Pendidikan Provinsi.

Tugas Tim BOS Provinsi
Kepala SKPD Pendidikan Provinsi menandatangani
naskah hibah atas nama Gubernur;
 Mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana
BOS yang tertuang dalam Peraturan Presiden;
 Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama
dengan bank penyalur dana BOS;
 Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke
sekolah tepat waktu dan tepat jumlah;
 Memverifikasi data jumlah peserta didik berdasarkan
Dapodik;

Tugas Tim BOS Provinsi
(lanjutan)
Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada
Tim BOS Kabupaten/Kota;
 Bersama Tim BOS Kab/Kota menetapkan alokasi
dana BOS tiap kabupaten/kota;
 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program BOS di sekolah;
 Memerintah Bank Penyalur untuk melaporkan hasil
penyaluran dana ke Monev Online Kemdikbud;
 Memonitor laporan penyaluran dari Bank Penyalur
yang dikirim ke sistem Monev Online Kemdikbud;

Tugas Tim BOS Provinsi
(lanjutan)
Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat;
 Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan
untuk manajemen BOS dari APBD;
 Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20
Januari tahun berikutnya;
 Merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari
Tim BOS Kab/Kota, untuk dikirim ke pusat paling
lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya;

Tugas Tim BOS Provinsi

(lanjutan)
Membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi
Penyaluran dana BOS ke Tim BOS Pusat.
Tata Tertib Tim BOS Provinsi
Tidak boleh menggunakan dana BOS untuk
kepentingan selain ditransfer ke sekolah;
 Dilarang dengan sengaja menunda penyaluran dana
BOS ke sekolah;
 Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam
bentuk apapun kepada Tim BOS Kab/Kota/sekolah;
 Tidak diperkenankan memaksa pembelian barang/
jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak
mendorong sekolah untuk melanggar ketentuan
penggunaan dana BOS;
 Dilarang menjadi distributor atau pengecer buku.

Tim BOS Kabupaten/Kota
Hanya dari unsur/perwakilan SKPD Pendidikan Kab/
Kota
 Struktur Tim BOS Kab/Kota dapat disesuaikan di
daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan
beban kerja dalam pengelolaan program BOS
 Tim BOS Kab/Kota ditetapkan dengan Surat
Keputusan Bupati/Walikota.
 Sekretariat Tim BOS Provinsi ada di Kantor SKPD
Pendidikan Kab/Kota.

Tugas Tim BOS Kab/Kota
Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk
memasukkan data sekolah ke sistem Dapodik;
 Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data
berdasarkan Dapodik;
 Memonitor perkembangan pendataan yang
dilakukan oleh sekolah secara online;
 Mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah;
 Kepala SKPD Pendidikan Kab/Kota menandatangani
naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar
dengan melampirkan daftar rekening sekolah;

Tugas Tim BOS Kab/Kota
(lanjutan)
Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah,
Komite Sekolah dan masyarakat tentang BOS;
 Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan
untuk manajemen BOS dari APBD;
 Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam
pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
 Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan
evaluasi;
 Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah
melalui Tim BOS Provinsi ke Tim BOS Pusat;

Tugas Tim BOS Kab/Kota
(lanjutan)
Memerintahkan dan memantau pelaporan
penggunaan dana BOS secara online oleh sekolah;
 Merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari
sekolah, untuk dilaporkan kepada Kepala SKPD
Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun
berikutnya;
 Memonitor pelaksanaan program BOS di sekolah
dengan memberdayakan pengawas sekolah;
 Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat;

Tugas Tim BOS Kab/Kota
(lanjutan)
Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat
memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi
minimal;
 Mengusulkan daftar sekolah kecil yang memperoleh
dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal kepada
Tim BOS Provinsi;
 Melakukan pendataan peserta didik penerima Kartu
Indonesia Pintar (KIP) dari Tim BOS Sekolah.

Tata Tertib Tim BOS Kab/Kota
Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam
bentuk apapun terhadap sekolah;
 Tidak diperkenankan melakukan memaksakan
pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan dana
BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melanggar
ketentuan penggunaan dana BOS;
 Dilarang bertindak menjadi distributor atau
pengecer buku.

Tim BOS Sekolah
Terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara dan satu
orang perwakilan orang tua peserta didik di luar
Komite Sekolah.
 Tim BOS Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Sekolah.

Tugas Tim BOS Sekolah
Mengunggah dan meng-update data pokok
pendidikan secara lengkap ke sistem Dapodik;
 Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber
penerimaan sekolah;
 Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan
data peserta didik yang ada;
 Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan
transparan;
 Mengumumkan besar dana yang diterima dan
rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan
pengumuman sekolah;

Tugas Tim BOS Sekolah
(lanjutan)
Mengumumkan realisasi penggunaan dana BOS di
papan pengumuman;
 Bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan dana BOS yang diterimanya;
 Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS
tiap triwulan;
 Membuat dan menandatangani form register
penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas;
 Melaporkan penggunaan dana BOS setiap triwulan
secara online ke www.bos.kemdikbud.go.id;

Tugas Tim BOS Sekolah
(lanjutan)
Menyampaikan laporan tahunan ke SKPD Pendidikan
Kab/Kota paling lambat 5 Januari tahun berikutnya;
 Melakukan pembukuan secara tertib;
 Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat;
 Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan
pendidikan bebas pungutan;
 Sekolah negeri wajib melaporkan hasil pembelian
barang investasi ke SKPD Pendidikan Kab/Kota;

Tugas Tim BOS Sekolah
(lanjutan)
Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab
yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah
digunakan sesuai NPH BOS;
 Mengusulkan daftar nama penerima BSM atau KIP
kepada Tim BOS Kabupaten/Kota.

Tugas Tim BOS Sekolah
Memastikan akurasi data yang dilaporkan;
 Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi
penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang
tua peserta didik;
 Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang
terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah;
 Dilarang bertindak menjadi distributor atau
pengecer buku kepada peserta didik;

Proses Pendataan di Sekolah
Kepala Sekolah menunjuk penanggung jawab
Dapodik diantara guru atau pegawai tata usaha, atau
pegawai yang selama ini membantu pengelolaan
dana BOS (khususnya untuk SD);
 Sekolah menggandakan formulir data pokok
pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
 Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta
didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang
cara pengisian formulir pendataan;

Proses Pendataan di Sekolah
(lanjutan)
Sekolah membagi formulir kepada individu yang
bersangkutan untuk diisi secara manual;
 Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/
kewajaran data;
 Penanggung jawab pendataan memasukkan/mengupdate data ke sistem Dapodik secara online;
 Sekolah harus selalu mem-backup secara lokal data
yang telah diunggah;
 Formulir yang telah diisi harus disimpan di sekolah
untuk keperluan monitoring dan audit;

Proses Pendataan di Sekolah
(lanjutan)
Melakukan update data secara rutin ketika ada
perubahan data, minimal satu kali tiap semester;
 Data dari sekolah tersebut akan menjadi dasar
kebijakan program dari Pemerintah;
 Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas
pendidikan setempat untuk memastikan data yang
di-input sudah masuk ke dalam sistem Dapodik;
 Tim BOS Kab/Kota bertanggung jawab terhadap
proses pendataan bagi sekolah yang mengalami
keterbatasan untuk melakukan pendataan.

Mekanisme Penetapan Alokasi

Tim BOS Kab/Kota mengontrol kesesuaian data
jumlah peserta didik riil di sekolah dan di Dapodik;

Tim BOS Kab/Kota bersama Tim BOS Provinsi dan
Tim BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah
peserta didik tiap sekolah di awal TA baru untuk
persiapan pengalokasian BOS;

Atas dasar data jumlah peserta didik tiap sekolah
dari Dapodik, Kemdikbud menyampaikan usulan
alokasi BOS tiap provinsi kepada Kemenkeu;
Mekanisme Penetapan Alokasi
(lanjutan)
Alokasi BOS tiap provinsi tersebut dalam satu tahun
anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah
peserta didik tahun pelajaran yang sedang berjalan
ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah
peserta didik tahun pelajaran baru;
 Kementerian Keuangan menetapkan alokasi BOS tiap
provinsi melalui Peraturan Presiden setelah
Kementerian Keuangan usulan dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

Mekanisme Penetapan Alokasi
(lanjutan)
Alokasi dana BOS yang diterima oleh sekolah
didasarkan Dapodik, sehingga sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak dialokasikan dana BOS;
 Sekolah yang belum terdaftar dalam Dapodik harus
segera berkoordinasi dengan Tim BOS Kab/Kota, Tim
Dapodik Kab/Kota dan Tim Dapodik Pusat;
 Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh
Kemdikbud melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar;

Mekanisme Penetapan Alokasi

(lanjutan)
Alokasi BOS tiap sekolah di tiap triwulan didasarkan
data Dapodik dengan ketentuan berikut:




Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodik
tanggal 30 Nopember 2014;
Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodik
tanggal 15 Februari 2015;
Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodik
tanggal 15 Mei 2015;
Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada
Dapodik tanggal 21 September 2015;
Penetapan Alokasi Penyaluran Tiap Triwulan
Sekolah yang mendapatkan alokasi BOS adalah
sekolah yang sudah tercantum dalam data base
Dapodik saat pengambilan data sebelum penyaluran
dana BOS di awal triwulan. Besar alokasi dana BOS
sekolah adalah sesuai dengan jumlah data peserta
didik yang ada pada Dapodik saat pengambilan data;
 Sekolah yang tidak tercantum dalam data base
Dapodik tidak akan mendapatkan alokasi pada saat
penyaluran dana BOS di awal triwulan;

Penetapan Alokasi Penyaluran…

(lanjutan)
Tiap minggu ke-2 pada bulan ke-2 triwulan berjalan,
Kemdikbud akan melakukan pengambilan data
jumlah peserta didik di tiap sekolah dari Dapodik
untuk kepentingan:

Menghitung kelebihan dana BOS yang diterima sekolah
pada saat penyaluran yang dilakukan di awal triwulan.
Kelebihan penyaluran ini akan dikompensasikan pada
penyaluran dana BOS di triwulan berikutnya;
Penetapan Alokasi Penyaluran…


(lanjutan)
Menghitung kekurangan dana BOS yang diterima
sekolah pada saat penyaluran di awal triwulan.
Kekurangan penyaluran ini (termasuk sekolah yang
pada penyaluran di awal triwulan tidak mendapatkan
alokasi karena belum tercantum dalam data base
Dapodik) akan ditambahkan melalui pencairan dana
cadangan/buffer yang ada di RKUN;
Sebagai dasar penetapan alokasi BOS di tiap sekolah
untuk penyaluran dana BOS triwulan berikutnya;
Penetapan Alokasi Penyaluran…

(lanjutan)
Khusus untuk triwulan 3, pengambilan data pada
pertengahan triwulan diundur menjadi minggu ke-3
bulan ke-3. Hal ini terpaksa dilakukan karena harus
menunggu selesainya proses update data jumlah
peserta didik tahun pelajaran baru pada Dapodik yang
dilakukan oleh sekolah. Oleh karena itu, perhitungan
lebih/kurang penyaluran dana BOS triwulan 3
digabungkan pada saat perhitungan lebih kurang
penyaluran dana BOS triwulan 4
Penyaluran Dana Dari RKUN ke RKUD
untuk Daerah Tidak Terpencil

Triwulan I dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja pada awal bulan Januari 2015;

Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja pada awal bulan April 2015;

Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja pada awal bulan Juli 2015;

Triwulan IV dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja pada awal bulan Oktober 2015.
Penyaluran Dana Dari RKUN ke RKUD
untuk Daerah Terpencil

Semester I dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja pada awal bulan Januari 2015, bersamaan
dengan penyaluran triwulan I untuk daerah tidak
terpencil;

Semester II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja pada awal bulan Juli 2015, bersamaan dengan
penyaluran triwulan III untuk daerah tidak terpencil.
Penyaluran dari RKUD ke Rekening Sekolah

Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan
dana BOS ke rekening sekolah paling lambat 7 hari
kerja setelah dana diterima di RKUD Provinsi.
Ketentuan Terkait Penyaluran Dana ke Sekolah
Jika ada peserta didik pindah sekolah setelah
pencairan dana tersebut masih hak sekolah asal, dan
revisi jumlah peserta didik baru diberlakukan pada
pencairan triwulan berikutnya;
 Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir
tahun anggaran, dana tersebut tetap milik sekolah
dan digunakan untuk kepentingan sekolah;
 Jika terjadi kelebihan salur ke sekolah akibat
kesalahan data, maka kelebihan tersebut
dikurangkan pada periode penyaluran berikutnya;

Ketentuan Terkait Penyaluran…

(lanjutan)
Jika terjadi kekurangan salur ke sekolah, maka
kekurangan tersebut harus dilaporkan ke Tim BOS
Provinsi melalui Tim BOS Kab/Kota. Bila dana BOS di
BUD masih mencukupi, kekurangan salur dapat
langsung diselesaikan. Apabila dana di BUD tidak
mencukupi, maka Tim BOS Provinsi mengajukan
laporan kekurangan kepada Tim BOS Pusat melalui
laporan BOS-K9 paling lambat akhir minggu ke-2
bulan ke-2 dari setiap triwulan.
Pengambilan Dana oleh Sekolah
Diambil oleh bendahara atas persetujuan Kepala
Sekolah sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang
dalam RKAS, dengan menyisakan saldo minimum
sesuai peraturan yang berlaku.
 Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis
rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
 Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah,
tidak boleh ada potongan atau pungutan apapun
dengan alasan apapun, oleh pihak manapun;
 Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis
dipergunakan pada periode tersebut.

Penggunaan Dana

Pengembangan perpustakaan



Wajib membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013
(SD kelas 1, 2, 3, dan 6, SMP kelas 9) bagi peserta didik
dan guru.
Membeli kekurangan buku teks pelajaran kurikulum
2013 atau mengganti buku yang rusak di kelas lainnya.
Membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 untuk
peserta didik sebagai cadangan yang disimpan di
perpustakaan sebanyak 5% dari jumlah peserta didik.
Penggunaan Dana







(lanjutan)
Langganan publikasi berkala
Akses informasi online
Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
Pengembangan database perpustakaan
Pemeliharaan perabot perpustakaan
Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan
Penggunaan Dana

(lanjutan)
Penerimaan peserta didik baru








Administrasi pendaftaran
Penggandaan formulir Dapodik
Administrasi pendaftaran
Pendaftaran ulang
Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan
pengiriman data pokok pendidikan
Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
Penyusunan RKS/RKAS
Dan kegiatan lain yang terkait
Penggunaan Dana

(lanjutan)
Pembelajaran dan ekstra kurikuler








PAKEM (SD) dan Pembelajaran Kontekstual (SMP)
Pengembangan pendidikan karakter
Pembelajaran remedial dan pengayaan
Pemantapan persiapan ujian
Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan
palang merah remaja,
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Pendidikan Lingkungan Hidup
Pembiayaan lomba-lomba yang belum dibiayai
Penggunaan Dana

Ulangan dan ujian





(lanjutan)
Ulangan harian,
Ulangan tengah semester,
Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan Kelas
Ujian sekolah
Bahan habis pakai




ATK, bahan praktikum, buku induk, buku inventaris
Minuman/makanan ringan keseharian di sekolah
Pengadaan suku cadang alat kantor
Alat-alat kebersihan sekolah
Penggunaan Dana

Langganan daya dan jasa




(lanjutan)
Listrik, air, telepon, dan internet (fixed/mobile modem)
baik berlangganan maupun prabayar
Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk
pemasangan baru
Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di
daerah tertentu
Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi



Pengecatan, perbaikan bagian bangunan yang rusak
Perbaikan mebeler
Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan
Penggunaan Dana

(lanjutan)
Honor bulanan guru dan tenaga kependidikan
Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
 Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS SD)
 Pegawai perpustakaan
 Penjaga Sekolah
 Satpam
 Pegawai kebersihan
Untuk sekolah negeri maksimal 15% dari dana BOS total,
dimana pengangkatan atas persetujuan Disdik Kab/Kota
dengan pertimbangan prinsip pemerataan distribusi.

Penggunaan Dana

Pengembangan profesi guru



(lanjutan)
KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan
peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh
sekolah
Membantu peserta didik miskin yang belum
menerima bantuan program lain seperti KIP


Membantu biaya/alat transportasi yg merupakan
inventaris sekolah.
Membeli seragam, sepatu dan alat tulis.
Penggunaan Dana

Pembiayaan pengelolaan BOS




(lanjutan)
Alat tulis kantor
Penggandaan, surat-menyurat, insentif bendahara
dalam rangka penyusunan laporan BOS
Biaya transportasi mengambil dana BOS di bank/pos
Pembelian dan perawatan perangkat komputer




Desktop/workstation maks 4 (SD) dan 7 (SMP)
Printer atau printer plus scanner maks 1 unit
Laptop maks 1 unit seharga maks Rp 6 juta
Proyektor maks 2 unit seharga maks Rp 5 juta/unit
Penggunaan Dana

(lanjutan)
Biaya lainnya (apabila seluruh komponen di atas
sudah terpenuhi pembiayaannya)




Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum
2013
Mesin ketik
Peralatan UKS
Pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan
kursi yang ada sudah rusak berat
Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam
Penggunaan Dana
Prioritas utama adalah kegiatan operasional sekolah;
 Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak boleh
menggunakan dana BOS untuk hal yang sama;
 Transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas
di luar kewajiban jam mengajar harus mengikuti
standar Pemerintah Daerah;
 Bunga Bank/Jasa Giro dana BOS di rekening sekolah
menjadi milik sekolah (Surat Edaran Ditjen
Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal
10 Agustus 2010).

Larangan Penggunaan Dana BOS
Disimpan dengan maksud dibungakan;
 Dipinjamkan kepada pihak lain;
 Membeli software pelaporan keuangan BOS;
 Membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah
dan berbiaya besar, misalnya studi banding, tur studi;
 Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh
UPTD Kec/Kab/Kota/Provinsi/Pusat/pihak lain,
kecuali untuk membayar keikutsertaan peserta
didik/guru;

Larangan Penggunaan Dana BOS
(lanjutan)
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta
didik yang bukan inventaris sekolah, kecuali bagi
peserta didik miskin;
 Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
 Membangun gedung/ruangan baru;
 Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/alat
yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 Menanamkan saham;

Larangan Penggunaan Dana BOS
(lanjutan)
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber
dana lain secara penuh/wajar;
 Membiayai kegiatan penunjang yang tidak terkait
operasi sekolah, misalnya iuran perayaan hari besar
nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
 Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti
pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program
BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan
lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kab/Kota
dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Monitoring oleh Tim BOS Pusat
Monitoring penyaluran dan penyerapan dana, kinerja
Tim BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen
yang disediakan oleh Tim BOS Pusat dan
pelaksanaan program di sekolah;
 Responden terdiri dari Tim BOS Provinsi, Pengelola
Keuangan Daerah, Bank Penyalur dan Sekolah;
 Dilaksanakan pada saat persiapan, pada saat
penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
 Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
 Monitoring penyaluran dana BOS ke sekolah
dilakukan secara online.

Monitoring oleh Tim BOS Provinsi
Monitoring penyaluran dana, penyerapan dana, dan
penggunaan dana di tingkat sekolah;
 Responden terdiri dari Tim BOS Kab/Kota, sekolah,
murid dan/atau orangtua murid dan bank penyalur;
 Dilaksanakan pada saat persiapan, pada saat
penyaluran dana, dan pasca penyaluran dana;
 Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
 Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur
ke sekolah dilakukan secara online.

Monitoring Tim BOS Kab/Kota
Monitoring penyaluran dana, penyerapan dana, dan
penggunaan dana di tingkat sekolah;
 Responden terdiri dari sekolah, peserta didik dan/
atau orang tua;
 Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana
dan pasca penyaluran dana;
 Bila terjadi permasalahan biaya monitoring,
disarankan agar monitoring dilakukan secara
terpadu dengan program lain selain program BOS;

Monitoring Tim BOS Kab/Kota
(lanjutan)
Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah
secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan
lainnya oleh Pengawas Sekolah;
 Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
 Tim BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan
pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggung
jawab untuk membantu melakukan monitoring.

Laporan Sekolah
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
 Pembukuan (Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas,
Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak)
 Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana
 Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS
 Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas
 Bukti pengeluaran
Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh
Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah,
dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab.

Laporan Tim BOS Kab/Kota
Rekapitulasi penggunaan dana BOS yang diperoleh
dari Tim BOS Sekolah;
 Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain
berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus,
kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

Laporan Tim BOS Provinsi
Laporan Triwulanan (Lebih Kurang Salur)
 Laporan Akhir Tahun





Penyerapan dan penggunaan dana BOS
Penanganan pengaduan masyarakat
Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, dan
pengadaan
Hasil Monitoring dan Evaluasi
Laporan Tim BOS Pusat
Laporan Triwulanan (Lebih Kurang Salur)
 Laporan Akhir Tahun





Penyerapan dan penggunaan dana BOS
Penanganan pengaduan masyarakat
Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, dan
pengadaan
Hasil Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan Program BOS
Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan
masing-masing instansi;
 Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat
Jenderal Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 Pengawasan oleh BPKP melalui audit atas
permintaan instansi yang akan diaudit.
 Pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan kewenangan.
 Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi
pelaksanaan program BOS

Selesai

similar documents