PENTINGNYA PENGAWASAN PEMILU

Report
Menuju Pemilu 2014
UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU
DEMOKRATIS dan BERMARTABAT
Oleh: Nelson Simanjuntak
Badan Pengawas Pemilu RI
DISKUSI UMUM
MEMBEDAH KEKUATAN MAHASISWA DALAM PEMILU
Depok, 25 November 2013
Pemilu dan Demokrasi
Indonesia adalah
Negara Demokrasi
Psl 1 (2) UUD 1945
Dari Rayat,
Oleh Rakyat, dan
Untuk Rakyat
Semua negara demokrasi pasti
menyelenggarakan Pemilu,
tapi tidak semua Pemilu berlangsung demoratis
Upaya Peningkatan Kualitas
Demokrasi di Indonesia
1.
2.
3.
4.
Reformasi Sistem Ketatanegaraan
Reformasi sistem Partai Politik
Reformasi sistem Pemilu
Reformasi lembaga penyelenggara pemilu
QUO VADIS POLITIK INDONESIA?
Fenomena kehidupan politik akhir-akhir ini
semakin memprihatinkan.
Elit politik sebagai penggerak utama dalam pembangunan
kehidupan bangsa, justru sebagian di antaranya melakukan
perbuatan yang menimbulkan kerusakan sosial-politik.
Akibatnya:
 Masyarakat semakin tidak percaya terhadap para elit politik.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu juga terus
menurun.
Reformasi Lembaga Penyelenggara
Pemilu
TAHUN
PENYELENGGARA
PENGAWAS
DKPP
1955
PPI
-
-
1971
LPU [PPI – PPD]
-
-
1977
Idem
-
-
1982
Idem
Panwaslak
-
1997
Idem
Idem
-
1999
KPU [PPI – KPPS]
Panwaslu
-
2004
KPU
Panwaslu
2009
KPU
Bawaslu (Permanen)
Ad hoc (kasus)
2014
KPU
+ B Prov (permanen)
Permanen
Pemilu di Indonesia
Pengertian menurut UU
• Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
• Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil (DEMOKRATIS)
• Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Fungsi Pemilu
Sebagai sarana yang sah bagi warga negara
untuk mempertahankan atau mengganti
secara damai dan bermartabat
pemimpin/wakilnya untuk menjalankan
pemerintahan.
Memberikan kesempatan bagi warga
negara terbaik untuk memimpin masyarakat
dalam mewujudkan cita-cita bersama.
Pemilu dalam Kenyataan.... (1)
Sebagai sarana “pertandingan” utk merebut atau
mempertahankan kekuasaan, secara alami terdapat
kecenderungan PESERTA PEMILU (kontestan) di
Indonesia bertindak CURANG.
Kecurangan tidak hanya dalam bentuk janji-janji
kampanye yang berlebihan (“angin sorga”),
melainkan juga dalam berbagai perbuatan yang
nyata-nyata dapat secara langsung mempengaruhi
hasil Pemilu.
•- Money politik
•- Penggelembungan suara/jual-beli suara.
Pemilu dalam Kenyataan ...(2)
Adanya gejala apatisme masyarakat terhadap
Pemilu
1. Pejabat/wakil yang
terpilih dinilai tidak
memenuhi harapan
masyarakat:
kebijakan politik pasca
pemilu dinilai tidak berpihak
pada kepentingan
masyarakat banyak.
2. Penyelenggara dicurigai tidak netral.
Tingkat Partisipasi Pemilu dalam Pileg (%)
94
90.6
91.2
91.3
90.9
93.3
88.3
84.1
70.7
1971
1977
1982
1987
1992
1997
1999
2004
2009
Tingkat Partisipasi Pemilu dalam Pilpres (%)
Putaran 1
78.5
76.7
Putaran 2
73.11
0
2004
2009
Perkara Sengketa Hasil Pemilu di MK
Jenis Pemilu
Tahun 2004
Tahun 2009
Pileg
252 perkara/
23 (dari 24) Parpol
627 perkara/
42 (dari 44) Parpol
DPD
21 perkara/
21 calon DPD
28 perkara/
27 calon DPD
Pilpres
1perkara yang diajukan oleh
1 (dari 5) paslon
2 perkara yg diajukan
oleh 2 (dari 3) paslon
Putusan MK atas Sengketa Hasil
Pemilu
Jenis Pemilu
Pileg
DPD
Pilpres
Tahun 2004
Tahun 2009
252 perkara:
38 dikabulkan
131 ditolak
74 tdk dapat diterima
9
ditarik kembali
627 perkara:
70 dikabulkan
398 ditolak
107 tdk dapat diterima
27 ditarik kembali
21 perkara
3 dikabulkan
3. ditolak
15 tidak dapat diterima
28 perkara/
2 dikabulkan
16 ditolak
7 tdk dapat diterima
3 putusan sela
1 perkara yang diajukan
ditolak oleh MK
2 perkara yg diajukan
ditolak oleh MK
PENGAWASAN PEMILU 2004
PEMILU 2014
.................................(1)
Pemungutan Suara: 9 April 2014
Tahapan:
1. pemutakhiran data Pemilih dan
penyusunan daftar Pemilih;
2. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
3. penetapan Peserta Pemilu;
4. penetapan jumlah kursi dan penetapan
daerah pemilihan;
PEMILU 2014
..........................(2)
Tahapan:
5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
6. Kampanye Pemilu;
7. Masa Tenang;
8. Pemungutan dan penghitungan suara;
9. Rekapitulasi perolehan hasil;
10. Penetapan hasil Pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji
MANAJEMEN PEMILU
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Merencanakan dan melaksanakan teknis
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Mengawasi agar Pemilu berlangsung
demkratis (luber-jurdil) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
TUGAS/FUNGSI PENGAWASAN
1. Pencegahan
- Memetakan potensi pelanggaran
- Mencegah terjadinya pelanggaran
2. Penindakan Pelanggaran
3. Penyelesaian Sengketa
- Sengketa (yang bukan pelanggaran Pemilu)
- Sengketa TUN Pemilu
PENCEGAHAN PELANGGARAN
1. Memetakan potensi pelanggaran
•
berdasarkan kecenderungan pada pemilu
sebelumnya
• mempelajari kecenderungan yang terjadi selama
proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
2. Mencegah terjadinya pelanggaran.
(melibatkan seluruh stakeholder)
 Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan
pemilu (terkait pelanggaran dan sanksi) kepada
stakeholder.
 Mendorong tokoh2 agama/masyarakat untuk
menyampaikan pesan-pesan moral utk Pemilu
bermartabat
PENINDAKAN PELANGGARAN .......
(1)
1. Membuat kajian hukum atas temuan dan/atau
laporan pelanggaran Pemilu
• Administrasi
• Pidana
• Kode Etik
2.
Meneruskan rekomendasi ke instansi berwenang
PENINDAKAN PELANGGARAN .......
(2)
Tujuannya:
Untuk memulihkan keadaan “terluka” yang
terjadi di dalam masyarakat akibat terjadinya
pelanggaran.
Sebagai alat untuk MENIMBULKAN EFEK
JERA atau MENCEGAH orang lain agar tidak
melakukan pelanggaran di kemudian hari.
PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD
PELAPOR
7 Hari
-WNI (HAK PILIH)
-PEMANTAU
-PESERTA PEMILU
ADMIN
SANKSI
ADMIN
KPU
Ps. 266
BAWASLU/
PANWASLU
GAR PEMILU
5 hr
SENTRA
GAKKUMDU
-BA/PANWASLU
-JAKSA
-PENYIDIK
PIDANA
SIDIK
TUNTUT
SIDANG
POLRI
JPU
PN
14 hr
5 hr
7 hr
P-19 = 3 hr
Perbaikan 3 hr
PENINDAKAN PELANGGARAN ........ (3)
1. Perlu keseriusan dan ketegasan lembaga lain.
Administrasi  KPU
Pidana
 Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan
Kode Etik
 DKPP
2.
Perlu peran Masyarakat Umum
a. Sebagai Pelapor
Mengingat jumlah pengawas dan dana yang sangat
terbatas, maka sangat dibutuhkan kesediaan masyarakat
untuk melaporkan kepada Pengawas Pemilu, jika
menemukan atau mengetahui adanya pelanggaran
b. Sebagai saksi Pelapor (Pidana)
agar laporan pelanggarannya dapat ditindaklanjuti.
Kategori PELANGGARAN berdasarkan
dampaknya ...?
1. Tidak langsung mempengaruhi hasil Pemilu
Pelanggaran yang menyangkut tatacara
2. Secara langsung mempengaruhi hasil Pemilu
a. Mengakibatkan seseorang WN kehilangan hak pilih
b. Mengakibatkan suara seorang pemilih tidak sesuai
dengan pilihannya
c. Mengubah hasil pemilu.
Catatan:
Semakin banyak terjadi pelanggaran, maka dapat
dipastikan kualitas pemilu akan semakin rendah.
MENGAPA SELALU TERJADI
PELANGGARAN ...?
1. Peserta Pemilu/Tim Sukses
Ada “semangat yang berlebihan” dari TIM SUKSES
atau KANDIDAT” untuk memenangkan Pemilu.
 Pemicu terjadinya pelanggaran pemilu
menggunakan cara jujur sd curang
2. Penyelenggara Pemilu
a. Masih ada yang diragukan integritasnya
b. Tidak memahami peraturan
SIKAP MASYARAKAT thdp PEMILU ...?
1. Tidak sadar politik dan tidak paham Pemilu
Cenderung mencari untung sementara dari
kegiatan Pemilu (mis: jual suara)
2. Sadar politik tapi tidak paham Pemilu
Punya semangat utk mewujudkan pemilu
demokratis, tapi tindakannya sering
kontraproduktif.
3. Sadar politik dan paham Pemilu
a. Giat melakukan upaya-upaya perbaikan Pemilu
b. Apatis dan cenderung tdk menggunakan hak
suara.
PEMILU BERKUALITAS
Empat Prasyarat
1. Sistem rekrutmen kader di Parpol
2. Sistem Pemilu dan Kerangka Hukumnya
3. Penyelenggara Pemilu yang Netral dan
Profesional
4. Kecerdasan Pemilih
SIAPA YANG HARUS MENGAWASI?
1. Secara Formal:
Dilakukan Lembaga Pengawas Pemilu
(Bawaslu RI, Bawaslu Prov, Panwaslu
Kab/Kota, Panwascam, PPL
2. Secara Hakekat Demokrasi
Seharusnya dilakukan oleh masyarakat
sebagai pelaku utama pemilu dan pemilik
kedaulatan tertinggi dalam negara.
Pemilu Demokratis
Secara pragmatis,
AKAN TERWUJUD, JIKA DAN HANYA JIKA
 Semua KONTESTAN mempunyai sikap
“SIAP MENANG, SIAP KALAH, DAN
SIAP MENERIMA HASIL”

Penyelenggara Pemilu (KPU dan Pengawas Pemilu)
bersikap netral dan profesional.

Warga masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama
dalam PEMILU mempunyai kesadaran yang tinggi
bagaimana melaksanakan haknya sebagai PEMEGANG
KEDAULATAN di NKRI.
SEKIAN
Terima kasih

similar documents