05 Sessi I PAPARAN MENTERI PPN RAPAT KOORDINASI

Report
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DARI PINGGIRAN DALAM RPJMN 2015-2019
Oleh:
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional
Jakarta, 23 Desember 2014
OUTLINE PAPARAN
I. PENGANTAR
II. STRATEGI PEMBANGUNAN
III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
IV. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
Slide - 2
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
I. PENGANTAR
Slide - 3
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RPJMN
1.
UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),
Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan.
2.
UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu:
RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2014
RPJMN III 2015-2019
RPJMN IV 2020-2024
3.PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):
Pasal 10 ayat (2),
“Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025,
rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden”
Pasal 11 ayat (6)
“Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam
Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL”
Slide - 4
PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
VISI & MISI
PRESIDEN
MUSRENBANGNAS
RPJMN
Ditetapkan
dengan
Peraturan
Presiden *)
Rancangan
Teknokratik
Telah disusun
oleh
Bappenas
Sebagai Acuan
Penyusunan
Rancangan
RENSTRA K/L
*) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik
Slide - 5
RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019
•
Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terdiri dari:
– Buku I
: Agenda Pembangunan Nasional
– Buku II
: Agenda Pembangunan Bidang
– Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah
•
Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan
beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah
2015-2019)
•
Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada:
– Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014)
– Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember
2014)
• Rancangan Awal akan dipertajam dengan :
– Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu)
– Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah
– Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan
Swasta
Slide - 7
TRISAKTI DAN NAWACITA
VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
7 MISI
Keamanan nasional yg mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian
ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju,
berkeimbangan dan
demokratis
berlandaskan negara
hukum.
Politik LN bebas
aktif dan
memperkuat jati
diri sebagai negara
maritim
Kualitas hidup manusian
Indonesia yg tinggi, maju
dan sejahtera
Bangsa berdaya
saing
Indonesia menjadi negara
maritim yg mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan
nasional
Masyarakat yg
berkepribadian
dalam kebudayaan.
NAWACITA – 9 agenda prioritas
Akan menghadirkan
kembali negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan memberi
rasa aman pada
seluruh WN
Akan membuat
Pemerintah tidak
absen dg membangun tata kelola
Pem. yg bersih,
efektif, demokratis dan
terpercaya
Akan membangun
Indonesia dari
pinggiran dg
memperkuat daerahdaerah dan desa dlm
kerangka Negara
Kesatuan
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK
(12 program aksi-115 prioritas utama)
1. Membangun
wibawa politik
LN dan
mereposisi
peran Indonesia
dalam isu-isu
global (4)
2. Menguatkan
sistem
pertahanan
negara (4)
3. Membangun
politik keamanan
dan ketertiban
masyarakat (8)
4. Mewujudkan
profesionalitas
intelijen negara
(7)
5. Membangun
keterbukaan
informasi dan
komunikasi publik
(7)
6. Mereformasi
sistem dan
kelembagaan
demokrasi (6)
7. Memperkuat
politik
desentralisasi dan
otda (11)
8. Mendedikasikan
diri untuk
memberdayakan
desa (8)
9. Melindungi dan
memajukan hakhak masyarakat
adat (6)
10. Pemberda-yaan
Perempuan dalam
politik dan
pembangunan (7)
11. Mewujudkan
sistem dan
penegakan hukum
yang berkeadilan
(42)
12. Menjalankan
reformasi birokrasi
dan pelayanan
publik (5)
Akan menolak
Negara lemah
dengan melalukan
reformasi sistem
penegakan hukum
yang bebas korupsi,
bermartabat dan
terpercaya.
Akan mening-katkan
kuali-tas hidup manusia
Indonesia melalui:
Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera
Akan mening-katkan
produktivitas rakyat
dan daya saing di
pasar internasional
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI
(16 program aksi)
1. Dedikasikan
pembangunan kualitas
SDM
2. Membangun ke-daulatan
pangan berbasis
agribisnis kerakyatan
3. Mendedikasikan program
u/ mem-bangun daulat
energi berbasis
kepentingan nas.
4. Untuk pengua-saan SDA
melalui 7 langkah &
mem-bangun regulasi
mewajibkan CSR &/atau
saham u/ masyarakat
lokal/ sekitar tambang,
penguatan kapa-sitas
pengusaha nasional
(trmsuk penambang
rakyat) dlm penge-lolaan
tambang berkelanjutan.
5. Membangun
pemberdayaan
buruh
6. Membangun
sektor
keuangan
berbasis
nasional
7. Penguatan
investasi
domestik
8. Membangun
penguatan
kapasitas fiskal
negara
9. Membangun
infrastruktur
10. Membangun
ekonomi maritim
11. Penguatan
sektor kehutanan
12. Membangun tata
ruang dan
lingkungan
berkelanjutan
13.Membangun
perimbangan
pembangunan
kawasan
14.Membangun
karakter dan
potensi wisata
15.Mengembangkan
kapasitas
perdagangan
nasional
16.Pengembangan
industri
manufaktur
Akan
mewujudkan
kemandirian
ekonomi dg
menggerak-kan
sektor-sektor
strategis
ekonomi
domestik
Akan
melakuka
n revolusi
karakter
bangsa
Akan memperteguh Kebhinekaan dan
memperkuat
restorasi sosial.
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3
program aksi)
1. Berkomitmen
mewujudkan
pendidikan sbg
pembentuk karakter
bangsa
2. Akan
memperteguh
kebhinekaan
Indonesia dan
memperkuat
restorasi sosial
3. Akan
membang
un jiwa
bangsa
melalui
pemberda
yaan
pemuda
dan olah
raga
7
Slide - 8
MENUJU INDONESIA
YANG JAUH LEBIH BAIK
1. Mengejar peningkatan daya saing
2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui
pembangunan mental
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di
sektor maritim dan kelautan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang
kuat dan berkualitas
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah
6. Memulihkan kerusakan lingkungan
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat
Slide - 8
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
II. STRATEGI PEMBANGUNAN
Slide - 9
STRATEGI PEMBANGUNAN
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

Membangun untuk manusia dan
masyarakat

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
pembangunan sosial dan
pembangunan ekologi yang
berkelanjutan
 Memulihkan dan menjaga keseimbangan
antarsektor, antarwilayah dan
antarkelompok sosial dalam
pembangunan
 Mewujudkan perekonomian yang inklusif,
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan keunggulan sumber daya manusia
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok
Pendapatan
Kesehatan
Perumahan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman
Antarwilayah
Pariwisata dan Industri
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Slide - 11
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
Slide - 11
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH
ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH:
 Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan
pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur
Indonesia (KTI).
 Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana
selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak
pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH:
• Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu
Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua;
• Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
Slide - 12
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA

Pembangunan Kawasan Strategis:
Pusat -pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Kawasan Perkotaan

Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau- Pulau
Terpencil

Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
dan Otonomi Daerah
Slide - 13
SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN
DAN HINTERLAND
Slide - 14
SASARAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1)
Indikator
2014
(Baseline)
2019
Pembangunan Perdesaan
Pembangunan Perdesaan

Penurunan desa tertinggal
(sampai dengan 5,000 desa)

Peningkatan desa mandiri
(paling sedikit 2,000 desa)
36,531 desa
tertinggal (2011)
31,531 desa
tertinggal
2,294 desa
mandiri (2011)
4,294 desa
mandiri
Ekonomi Perbatasan (Pusat
Kegiatan Strategis
Nasional/PKSN)
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai
dengan kondisi geografis Desa
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan
usaha ekonomi masyarakat Desa
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan
Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial
Budaya Masyarakat Desa
4. Penguatan Pemerintahan Desa
Pengembangan Kawasan Perbatasan
o Pengembangan Pusat
ARAH KEBIJAKAN:
3 (111 lokasi
prioritas)
10 (187 lokasi
priorias)
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang
Kawasan Perdesaan
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
Pengembangan Kawasan Perbatasan
o Peningkatan keamanan dan
kesejahteraan masyarakat
perbatasan
12 pulau-pulau
kecil terluar
berpenduduk
92 pulau kecil
terluar/terdepan
1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan
batas wilayah negara
2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat
Slide - 15
SASARAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2)
Indikator
 Jumlah Daerah Tertinggal
o Kabupaten terentaskan
o Rata-rata pertumbuhan
ekonomi di daerah
tertinggal
o Persentase penduduk
miskin di daerah tertinggal
o Indeks Pembangunan
Manuasia (IPM) di daerah
tertinggal
2014
(Baseline)
2019
113+9 DOB
22
70
75
7,1% *
7,35%
o Kawasan Industri
o Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan
Bebas (KPBPB)
* rata-rata 2010-2014
Pengembangan Daerah Tertinggal
1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal
2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk
pelayanan publik dasar
3. Peningkatan aksesibilitas daerah
4. Pembangunan Tekno Park
16,64%
12,5%
Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di
Luar Jawa
68,46
71,5
 Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa
o Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) di Luar Jawa
ARAH KEBIJAKAN:
7
14
n.a.
13
4
4
1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan
SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b)
menciptakan kesempatan kerja baru, terutama
industri manufaktur, industri pangan, industri
maritim, dan pariwisa.
2. Percepatan pembangunan
konektivitas/infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan Iptek
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal
Slide - 16
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA





Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;
Kemendagri;
Kemen PU & Pera;
BNPP
Pemda
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemendagri;
 Kemen PU & Pera;
 Pemda
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Pemda;
 Desa
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Kementerian
Sektor & Lembaga
 Pemda
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Pemda




Kemen Keuangan;
Kemendagri;
DPR & DPRD;
Pemda
Slide - 17
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
IV. STRATEGI PENGEMBANGAN
WILAYAH
Slide - 18
KETERKAITAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
PERKOTAAN
KETERKAITAN KOTA - DESA
PERDESAAN
Arah Kebijakan :
Mewujudkan Kota Berkelanjutan yang
Berdaya saing, melalui:
1. Mewujudkan peran kota dalam sistem
perkotaan nasional:
a. Mewujudkan PKN perkotaan
sebagai Pusat Kegiatan
Nasional/Global;
b. Mempercepat peran kota sedang
sebagai PKN atau PKW untuk
mewujudkannya sebagai
penyangga urbanisasi.
2. Mempercepat pembangunan sarana
dan prasarana pelayanan perkotaan
(SPP) khususnya kota sedang dan kota
kecil;
3. Mewujudkan kota hijau yang
berketahanan iklim dan bencana;
mewujudkan kota layak huni yang
aman dan nyaman; mewujudkan kota
cerdas yang berdaya saing;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur
kelembagaan, dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan kota,
dan mengembangkan regulasi dan
pembiayaan perkotaan.
Arah Kebijakan:
Mewujudkan keterkaitan hulu di
perdesaan dan hilir di perkotaan,
melalui:
1. Mewujudkan industri pengolahan
dari potensi produksi perdesaan.
2. Mengembangkan pusat-pusat
kawasan agropolitan, minapolitan,
dan klaster industri, untuk menjadi
pusat pengolahan hasil pertanian
dan jasa untuk mendukung sektor
pertanian
3. Meningkatkan akses infrastruktur
desa dan pusat-pusat
pertumbuhan.
4. Meningkatkan kelembagaan dan
tata kelola ekonomi daerah
5. Mengembangkan kerjasama antar
daerah dan kerjasama pemerintahswasta
6. Menerapkan teknologi dan inovasi
di tingkat lokal untuk meningkatkan
nilai tambah
Arah Kebijakan :
Meningkatkandesa
Menguatkan
kesejahteraan
dan masyarakat
masyarakat
desa
serta pengembangan
dan kualitas hidup
pusatmanusia
pusat
pertumbuhan
serta penanggulangan
di perdesaan
kemiskinan
untuk
mendorong
sebagaimana
keterkaitan
amanat
desaUU
Desadan
kota
No. perdesaan
6 Tahun 2014,
berkelanjutan,
melalui:
1. pemenuhan
melalui
:
kebutuhan dasar,
2. Pemenuhan
1.
pembangunan
Standar
saranaPelayanan
dan
prasarana sesuai
Minimum
Desa, dengan kondisi
3. geografis
pengembangan
Desa potensi ekonomi
2. Penanggulangan
lokal,
kemiskinan dan
4. pengembangan
pemanfaatan sumber
usahadaya
ekonomi
alam
dan lingkungan
masyarakat
Desasecara
3. Pembangunan
berkelanjutan. Sumber Daya
Manusia, meningkatkan
Keberdayaan, dan Modal Sosial
Budaya Masyarakat Desa
4. Penguatan Pemerintahan Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan, serta Penataan
Ruang Kawasan Perdesaan
6. Pengembangan ekonomi kawasan
perdesaan untuk mendorong
keterkaitan desa-kota.
Slide - 19
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN
KAWASAN PERDESAAN (1/4)
 Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa,
melalui strategi:
(a) Mendorong perekonomian desa melalui fasilitasi pengelolaan BUMDesa dan pasar desa serta
meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, dan
pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
(b) Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui fasilitasi, pembinaan, maupun
pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha,
pemasaran dan kewirausahaan;
(c) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis desa,
melalui strategi:
(a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar, termasuk perumahan dan fasilitas
permukiman (seperti sanitasi, drainase dan air bersih), pendidikan dan kesehatan;
(b) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan
pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
(c) Meningkatkan ketersediaan jaringan irigasi, jaringan listrik dan telekomunikasi.
Slide - 20
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN
KAWASAN PERDESAAN (2/4)
 Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan
modal sosial budaya masyarakat Desa, melalui strategi:
(a) Mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
(b) Meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam kemandirian pangan dan energi;
(c) Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan
sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara
berkelanjutan;
(d) Meningkatkan perlindungan masyarakat adat termasuk hak atas tanah adat/ulayat dan hak
tradisional adat;
(e) Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan
ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
(f) Mendorong pengembangan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
(g) Menguatkan partisipasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan desa termasuk peningkatan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), perempuan, anak, pemuda dan penyandang
disabilitas dalam pembangunan desa;
(h) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring
pembangunan desa;
(i) Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
Slide - 21
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN
KAWASAN PERDESAAN (3/4)
 Penguatan Pemerintahan Desa, melalui strategi:
(a) Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa;
(b) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi,
pelatihan, dan pendampingan dalam: (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan
desa; (ii) pengelolaan aset dan kekayaan desa; (iii) pelayanan publik dan administrasi
pemerintahan desa; (iv) penyediaan peta desa dan dan penetapan batas desa;
(c) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
(d) Mengembangkan kerjasama antar desa;
(e) Merekomendasikan penataan desa;
(f) Memfasilitasi dalam penyiapan sistem data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan
bersama perencanaan dan pembangunan desa.
 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan
ruang kawasan perdesaan, melalui strategi:
(a) Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani,
buruh lahan, dan nelayan;
(b) Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi
lahan produktif dan lahan konservasi;
(c) Meningkatkan kemandirian pangan melalui penjaminan hak bagi desa-desa untuk memanfaatkan
dan mengelola sumber daya alam berskala lokal (pertambangan, kehutanan, perikanan,
peternakan, agroindustri kerakyatan) berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan
berwawasan mitigasi bencana;
(d) Menyiapkan kebijakan shareholding pemerintah, desa, dan investor dalam pengelolaan sumber
daya alam;
(e) Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana termasuk daerah
pesisir, serta meningkatkan upaya konservasi kawasan perdesaan.
Slide - 22
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN
KAWASAN PERDESAAN (4/4)
 Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desakota, dengan strategi:
(a) Mendorong perwujudan dan pengembangan sentra produksi dan industri pengolahan hasil
pertanian dan perikanan, dan tujuan wisata;
(b) Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
(c) Mengembangkan pelayanan lembaga keuangan perdesaan untuk meningkatkan kemudahan akses
terhadap modal usaha;
(d) Meningkatkan kerjasama antar daerah, antar desa dan antar pemerintah-swasta khususnya di di
luar Jawa-Bali termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa.
Slide - 23
STRATEGI PEMBANGUNAN
KAWASAN TRASMIGRASI (1/2)
 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan strategi:
(a) Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimum (SPM) nasional, meliputi: (i) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan
sarana dasar; (ii) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
ekonomi; (iii) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana utilitas umum yaitu
transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi.
(b) Penyediaan lahan transmigrasi, melalui: (i) Penyediaan lahan untuk permukiman, usaha, serta
prasarana dan sarana; (ii) Sertifikasi tanah; dan (iii)Penanganan masalah tanah di kawasan
transmigrasi.
(c) Penyerasian Lingkungan dan Mitigasi Bencana, meliputi penyusunan dan penerapan rencana
aksi penyerasian lingkungan dan mitigasi bencana.
(d) Perencanaan Kawasan Transmigrasi, termasuk perencanaan sarana dan prasarana,
persebaran penduduk, serta pengembangan masyarakatnya.
 Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, serta Hasil Penelitian dan Pengembangan,
mencakup:
(a) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan
Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: penyediaan dan pengelolaan data dan informasi,
serta hasil penelitian dan pengembangan, termasuk evaluasi pembangunan dan
pengembangan transmigrasi, serta strategi peningkatan produktivitas dalam mewujudkan
kemandirian pangan dan energi.
(b) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB): penyediaan dan pengelolaan data dan informasi, serta
hasil penelitian dan pengembangan, termasuk evaluasi pembangunan dan pengembangan
KPB, serta strategi peningkatan produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan dan
energi.
Slide - 24
STRATEGI PEMBANGUNAN
KAWASAN TRASMIGRASI (2/2)

Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, mencakup:
(a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi, meliputi: (i) Lokasi permukiman
transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
(SKP)/Desa Utama: fasilitasi penempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung, pembinaan
pada calon transmigran, pembinaan transmigran dan penduduk sekitarnya, peningkatan kapasitas
aparatur, dan dukungan kehidupan yang layak; dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB): fasilitasi
penempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung, pelatihan pengembangan produk unggulan,
pendampingan pengembangan produk unggulan, peningkatan kapasitas aparatur, dan dukungan
kehidupan yang layak.
(b) Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi, meliputi : (i) Lokasi permukiman transmigrasi di
daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama:
peningkatan produksi primer untuk mendukung kemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, dan
pengolahan ringan produksi primer; dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : peningkatan
produksi primer untuk mendukung kemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, industri pengolahan
sekunder, pemasaran hasil produksi, peningkatan peran pusat Kawasan Perkotaan Baru yang berfungsi
sebagai embrio kota kecil.
(c) Pengembangan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi transmigrasi,
mencakup (i) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan
Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: pengembangan peran kelembagaan kawasan, termasuk
peningkatan peran perempuan, dan pengembangan kerjasama antara daerah; dan (ii) Lokasi Kawasan
Pekotaan Baru (KPB) : pengembangan peran kelembagaan kawasan, termasuk peningkatan peran
perempuan, pengembangan kerjasama antara daerah, dan peningkatan peran dunia usaha.
Slide - 25
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (1/2)
Strategi :
 Mengembangkan perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
 Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat
pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana,
 Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata
kelola kelembagaan pemerintahan,
 Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik,
(pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan
dan permukiman);
 Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh
pertanian;
 Melakukan penguatan regulasi dan pemberian insentif
pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal;
kepada pihak swasta dalam
Slide - 26
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (2/2)
Strategi :
 Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui
penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;
 Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya
pengurangan kesenjangan antarwilayah,
 Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung
pembangunan daerah tertinggal,
 Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (i)
pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan
kesehatan terutama di wilayah terisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk
membuka keterisolasian, (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua, (v) penguatan
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, (vi) pembangunan sentra logistik untuk
mengatasi kemahalan, (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah
terisolir, (viii) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua
Barat.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (1/2)
Strategi :
 Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan
karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga
dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan
telekomunikasi-informasi;
 Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan
kawasan perbatasan negara yang berdaya saing;
 Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan
lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota
kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara
tetangga. Membangun konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan
kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut;
 Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara
dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan;
 Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi di
seluruh wilayah perbatasan negara;
 Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum, Immigration, Quarantine,
Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu;
Slide - 28
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (2/2)
Strategi :
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan
pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam
mengamankan batas dan kedaulatan negara;
 Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-investigation, refixation,
maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang
didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang
kuat;
 Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, dan
kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.
 Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam
memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi
keuangan negara;
 Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan
perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi;
dan
 Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan
lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.
Slide - 29
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
Slide - 30
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN
Slide - 31
Slide - 32
Slide - 33
PETA PERSEBARAN DAN
PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL
Keluar
keluar
50 kab
2004
199 kab
DOB 34
2009
DOB 9
target
keluar
*70 kab
75 kab
2014
2019
183 kab
122 kab
199-50+ 34
183-70+ 9 DOB
*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014
47kab
122-75
Slide - 34
PENYEBARAN DAERAH TERTINGGAL
MENURUT PROVINSI, PULAU, DAN KABUPATEN
TAHUN 2014
WILAYAH
SUMATERA
PROVINSI
JUMLAH
KABUPATEN/
KOTA
Aceh
23
KBI
Jumlah
%
1
4,35
Sumatera Utara
33
3
9,09
Sumatera Barat
19
4
21,05
17
2
11,76
10
1
10,00
Sumatera Selatan
Bengkulu
JAWA
DAERAH TERTINGGAL
Lampung
15
2
13,33
Jawa Timur
38
4
10,53
8
2
25,00
163
19
11,66
Banten
JUMLAH
Keterangan : * Target 75 Kabupaten Daerah Tertinggal Terentaskan dalam RPJMN 2015-2019
WILAYAH
NUSTRA
KALIMANTAN
SULAWESI
PROVINSI
JUMLAH
KABUPATEN/
KOTA
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
DAERAH TERTINGGAL
Jumlah
%
10
8
80,00
22
18
81,82
Kalimantan Barat
14
8
57,14
Kalimantan Tengah
14
1
7,14
Kalimantan Selatan
13
10
1
0
7,69
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
4
2
50,00
Sulawesi Selatan
24
1
4,17
Sulawesi Tengah
11
9
81,82
Sulawesi Tenggara
14
3
21,43
0,00
Gorontalo
6
3
50,00
Sulawesi Barat
6
2
33,33
Maluku
11
8
72,73
Maluku Utara
10
6
60,00
Papua Barat
13
7
53,85
Papua
29
26
89,66
KTI
JUMLAH
207
103
49,76
NASIONAL
JUMLAH
370
122
32,97
MALUKU
PAPUA
Slide - 35
KRITERIA DAERAH TERTINGGAL
DAERAH TERTINGGAL adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta
wilayahnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala
nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan
kriteria:
No.
Kriteria Daerah Tertinggal
1
2
Perekonomian masyarakat
Sumberdaya manusia
3
4
5
6
Sarana dan Prasarana
Kemampuan keuangan daerah
Aksesibilitas
Karakteristik daerah
sumber : PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Slide - 36

similar documents