Peran Stakeholder Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

Report
PERAN STAKE HOLDER DALAM
PENGENDALIAN HIV AIDS
Drg Daryanto Chadorie,M.Kes
1. SITUASI EPIDEMI HIV AIDS DI DIY
2. ANALISA SITUASI
3. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGENDALIAN HIV &
AIDS
4. UPAYA & PERAN STAKE HOLDER DALAM
PENGENDALIAN HIV & AIDS
@chadi.doc/hiv-aids/2012
772
694
317
23
< 1 thn
52
28
1-4
thn
5 - 14
thn
27
19
15 -19 20 -29 30 -39 40 -49 50 - 59 > 60
thn
thn
thn
thn
thn
Sumber : Data surveilans HIV dan AIDS Seksi P2 Dinkes DIY
Created by @chadi WD 2011
119
117
tdk
tahu
needle injury
1
neonatal
1
Transfusi darah
Petinatal
17
64
Narkotika Suntik
254
Homoseksual
184
Heteroseksual
Biseksual
25
Sumber : Data surveilans HIV dan AIDS Seksi P2 Dinkes DIY
Created by @chadi WD 2011
1126
296
250
164 157
143 133 128
122
100
31 30 29 12
Sumber : Data surveilans HIV dan AIDS Seksi P2 Dinkes DIY
Created by @chadi WD 2011
ANALISA SITUASI
a. Ketidakmapanan ekonomi masyarakat:
menjadikan penyediaan seks sbg profesi
b. Pusat kebudayaan dan pendidikan : terbuka
dg masuknya berbagai suku bangsa dan
budaya
c. Narkoba, dan traficking mendukung laju
epidemi HIV dan AIDS
d. Stigma dalam masyarakat menghambat
penanggulangan HIV dan AIDS
Lanjutan….ANALISA
SITUASI
e. Epidemi HIV dilatarbelakangi banyak faktor
yang bukan masalah medis klinis
f. Pengendalian HIV bukan semata-mata
menjadi tanggungjawab sektor kesehatan,
tetapi tanggungjawab multi sektor
g. DIY berada pada level epidemi terkonsentrasi,
dan berpotensi menjadi level epidemi meluas
apabila tidak dilakukan upaya terpadu,
terkoordinasi dan berkesinambungan
Perda HIV AIDS no 12 tahun 2010 tentang
penanggulangan HIV dan AIDS
Peraturan Gubernur no 37 tahun 2012 tentang
penatalaksanaan HIV dan AIDS
Peraturan Gubernur no 39 tahun 2012 tentang
Komisi Penanggulangan AIDS
Tugas dan Wewenang Pemerintah
Daerah dalam Pengendalian AIDS
• Memberikan layanan, akses komunikasi,
informasi edukasi yang benar
• Melakukan koordinasi lintas lembaga
pemerintah/dinas/instansi Komisi
Penanggulangan AIDS
Tugas dan wewenang…………………….
• Menyediakan akses pelayanan
komprehensif
• Meningkatkan kuantitas dan kualitas
tenaga kesehatan
• Memfasilitasi pemeliharaan kesehatan
ODHA melalui sarana pelayanan dan
sistem jaminan kesehatan
A. PROMOSI INFORMASI & EDUKASI
1) Setiap satuan kerja perangkat daerah
dapat mengadakan promosi di lingkungan
kerjanya sendiri dan kepada masyarakat
sesuai dengan kewenangannya.
2) Kegiatan promosi meliputi: ceramah,
diskusi, pembuatan media informasi HIV
3) Pelaksanaan promosi dapat dilaksanakan
secara mandiri atau bekerjasama dengan
pihak lain
4) Kegiatan promosi harus bebas dari
stigmatisasi dan diskriminasi terhadap
Orang Dengan HIV AIDS (ODHA)
…………Lanjutan promosi
• satuan kerja perangkat daerah:
– Dinas yang bertanggung jawab di bidang
pendidikan melaksanakan promosi di
satuan pendidikan sesuai kewenangannya
– Dinas yang bertanggung jawab di bidang
tenaga kerja mengkoordinasikan dan
mengawasi pelaksanaan penanggulangan
HIV AIDS di perusahaan
– Dinas yang bertanggung jawab dalam
bidang komunikasi dan informasi
– Perangkat daerah yang bertanggung jawab
dalam penanggulangan peredaran
narkotika
…………Lanjutan promosi
• satuan kerja perangkat daerah:
– Dinas yang bertanggung jawab dalam
bidang kesehatan
– Dinas yang bertanggung jawab dalam
bidang kependudukan
– Perangkat daerah yang bertanggung
jawab dalam bidang hukum dan ham
– Dinas yang bertanggung jawab dalam
bidang pariwisata, dan dinas terkait
lainnya
• Setiap sarana kesehatan & non kesehatan
• Tempat usaha yg kegiatannya berisiko
menularkan
• Seluruh masyarakat
B. Pencegahan di sarana kesehatan
& non kesehatan
1. Seluruh unit penyedia layanan kesehatan
wajib melaksanakan pencegahan penularan melalui
sistem kewaspadaan standar (universal precaution)
2. Setiap tempat usaha yang kegiatannya
berisiko menularkan HIV wajib melaksanakan
upaya pencegahan penularan meliputi : promosi,
sterilisasi alat-alat yang digunakan atau
penggunaan bahan sekali pakai
Lanjutan……….Pencegahan di sarana..
3. Dinas Yang Bertanggungjawab dalam
bidang tenaga kerja,perindustrian,
pariwisata berperan melakukan pembinaan
pada perusahaan dalam pelaksanaan promosi dan
upaya pencegahan penularan HIV
4. Upaya pembinaan meliputi:
– Pelatihan penyuluhan
– Edukasi dan konseling bagi karyawan yang
ditunjuk perusahaan
– Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan
pengendalian HIV pada setiap perusahaan
C. Pencegahan penularan melalui
transmisi seksual & narkotika suntik
• Setiap orang yang melakukan hubungan seks
berisiko wajib melindungi dirinya dari penularan
HIV
• UPK dan KPA memfasilitasi penyediaan kondom
bagi populasi berisiko
• Dinas/ Stakeholder yang bertanggungjawab di
bidang penanggulangan narkotika
bertanggungjawab dalam pengurangan
peredaran narkotika termasuk didalamnya
narkotika suntik dan optimalisasi IPWL (instansi
penerima wajib lapor).
D. KONSELING & TES HIV
• Dinas Kesehatan berkewajiban menyediakan
unit pelayanan kesehatan komprehensif yang
mampu memberikan konseling dan tes HIV
bagi masyarakat.
• Setiap Unit layanan kesehatan wajib
melakukan tes HIV, apabila tidak mampu,
maka wajib melakukan rujukan
• Setiap tempat usaha/perusahaan di DIY tidak
diperbolehkan menggunakan tes HIV sebagai
prasyarat penerimaan tenaga kerja
• Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk
melakukan tes HIV
• Dinas Kesehatan berkewajiban menyediakan
layanan kesehatan yang mampu melakukan
pengobatan, perawatan, dan dukungan
• Setiap layanan kesehatan wajib memberikan
pengobatan pada ODHA, apabila tidak mampu
maka wajib melakukan rujukan.
• PDP pada ODHA meliputi:
–
–
–
–
Pengobatan suportif, infeksi oportunistik
Pengobatan antiretroviral
Pengelolaan, perawatan efek samping obat
Perawatan paliatif
• Dinas kesehatan berkewajiban
melakukan pengamatan penyakit
(surveilans) dan melaporkan hasil
pengamatan penyakit kepada
gubernur
• Pengamatan penyakit dilakukan
dengan surveilans secara pasif
(data unit pelayanan kesehatan)
maupun secara aktif (kegiatan
sero surveilans)
• Rehabilitasi sosial : memulihkan dan mengembalikan
fungsi sosial ODHA dalam masyarakat
• Rehabilitasi sosial meliputi:
– bimbingan sosial,
– Bimbingan mental spiritual,
– Bimbingan ketrampilan,
– Pemberdayaan ekonomi produktif
– Bantuan asistensi dana sosial
• Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh dinas yang
tugas dan tanggungjawabnya di bidang sosial,
yang pada pelaksanaanya dapat bekerjasama
dengan pihak lain
• Masyarakat berkewajiban mendukung ,
memerima, dan membantu ODHA dalam
melaksanakan fungsi sosial dalam
lingkungannya.
• Kelompok Pendukung sebaya melakukan
pendampingan terhadap ODHA
• Setiap orang berkewajiban melakukan
pencegahan penularan HIV
• Kelompok masyarakat (terutama di wilayah
yang memiliki titik populasi berisiko tinggi)
dapat melakukan upaya pencegahan
penularan melalui kesepakatan lokal (tingkat
RT,RW, desa, kelurahan dst)
• Pembiayaan kegiatan pengendalian HIV AIDS
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/SKPD
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
daerah atau sumber lain yang sah
• Pembiayaan pelaksanaan kesehatan ODHA
diselenggarakan melalui sistem jaminan
kesehatan semesta sesuai dengan ketentuan
pergub tentang sistem Jamkes semesta
• Dinas yang berwenang dalam
pengaturan pembiayaan jaminan
kesehatan dapat menyediakan sistem
pembiayaan kepada ODHA sesuai peraturan yang
berlaku
PENGAWASAN
• Penyidik POLRI dan/atau Penyidik Pegawai
Negeri Sipil melakukan penyidikan atas
pelanggaran ketentuan dalam peraturan
daerah sesuai dengan yang tercantum
dalam peraturan daerah no 12 tahu 2010
tentang penanggulangan HIV dan AIDS dan
peraturan lainnya
Komisi Penanggulangan AIDS
(Pergub no 39 th 2012)
KPA merupakan organisasi non struktural
yang dibentuk dalam upaya penanggulangan
AIDS.
KPA DIY beranggotakan jajaran perangkat
daerah meliputi:
– Badan perencanaan pembangunan daerah
– Dinas Kesehatan
– Dinas Sosial
– Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
– Dinas Pariwisata
– Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi
Lanjutan………..
– Dinas perhubungan
komunikasi
informatika
– Badan pemberdayaan
perempuan &
Masyarakat
– Kepolisian daerah
– Badan narkotika
nasional
– Kanwil Kementrerian
hukum dan HAM
– Kanwil Kementerian
Agama
– Badan Koordinasi
keleuarga Berencana
Nasional
– Rumah Sakit
– Perguruan tinggi
– Lembaga Swadaya
Masyarakat
Tugas dan Fungsi Anggota KPA
• Penyusunan langkah-langkah penanggulangan HIV
AIDS
• Menghimpun, menggerakkan segala sumber utuk
melakukan upaya penanggulangan HIV AIDS
• Mengadakan kerjasama regional penanggulangan
HIV AIDS
• Menghimpundan menyebarluaskan data dan
informasi tekait HIV AIDS
• Melakukan monitoring dan evaluasi
penanggulangan AIDS

similar documents