kemitraan - WordPress.com

Report
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
EKONOMI KESEJAHTERAAN
KAWASAN PESISIR KABUPATEN PASURUAN
DENGAN MENGGUNAKAN SELL SEDIMEN
KEMITRAAN
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL
disampaikan oleh :
Prof. Dr. H. Dulbahri
DOSEN : Drs. YUDI MURYANTO, MM.
Sub Pokok Bahasan :
1. Pengertian Kemitraan
2. Pola-pola Kemitraan
DASAR HUKUM KEMITRAAN
Dasar hukum penyelenggaraan kemitraan
adalah UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha
Kecil. Esensi kemitraan ditinjau dari sudut
pandang
tujuan
perlindungan
usaha
koperasi dan UK adalah agar kesempatan
usaha yang ada dapat dimanfaatkan pula
oleh yang lemah, bersama-sama dengan UM
dan UB.
DASAR HUKUM KEMITRAAN
Dalam PP No. 44 Tahun 1997, Kemitraan
disebutkan tugas-tugas lembaga pendukung kemitraan seperti: penyediaan pendanaan kemitraan, keringanan tingkat
bunga kredit kemitraan bagi UK, penjaminan
kredit usaha serta dibentuknya lembaga
pendukung lain yang menyediakan informasi kemitraan, mempersiapkan UK agar
siap bermitra, dibentuklah lembaga koordinasi kemitraan tingkat pusat dan tingkat
wilayah.
PROGRAM KEMITRAAN
Program kemitraan dimaksudkan adalah kerjasama
usaha antara koperasi dan UKM dengan UB yang
disertai unsur pembinaan oleh UB kepada mitra
binaannya dengan mengikuti prinsip-prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dalam kemitraan yang berkembang
baik hendaknya tidak ada unsur belas kasih dari UB
kepada koperasi dan UKM. Program kemitraan ini
selain untuk memberdayakan koperasi dan UKM
juga dalam rangka menumbuhkan struktur dunia
usaha nasional dan mengembangkan pasar domestik serta sekaligus meningkatkan daya saing global.
KEMITRAAN USAHA
Pengertian kemitraan usaha adalah konsep dan
praktik bisnis yang berkembang pesat di dunia saat
ini.
Istilah yang digunakan macam-macam, ada yang
disebut Partnership, ada yang menyebut Business
Networking, ada pula yang menyebut strategy
alliances.
Intinya dua institusi bisnis atau lebih bergabung
menyatukan keunggulan masing-masing, kemudian
dari penggabungan ini dari pihak masing-masing
akan memperoleh kemanfaatan (sinergi).
KAIDAH KEMITRAAN
1. Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan
mencapai tujuannya jika kaidah / prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan dapat dipertahankan dan
dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara
para pelaku kemitraan. Sinergisme harus
merupakan output utama dari suatu kemitraan
yang berhasil.
2. Implementasi kemitraan yang berhasil bertumpu
pada persaingan sehat dan mencegah terjadinya
penyalahgunaan posisi dominan dan persekutuan untuk menghindari persaingan.
KAIDAH KEMITRAAN
3. Kemitraan usaha antara UK, UM dan UB disertai
dengan pembinaan dari UM dan UB. Dengan
demikian
terdapat
unsur
meningkatkan
kemampuan UK dan pemerataan pemanfaatan
kesempatan.
4. Usaha tertentu yang dicadangkan kepada koperasi dan UK, tetapi apabila UK dan koperasi belum
mampu menanganinya, maka dapat diusahakan
kemitraan dengan UB.
KEBIJAKAN KEMITRAAN
1. Kebijakan
tentang kemitraan pada dasarnya
ditujukan
untuk
mendorong
dan
menjamin
dilaksanakannya kemitraan yang dipilih oleh para
pelaku usaha sebagai salah satu alternatif yang
sesuai dengan tujuan usaha mereka. PP No. 44
Tahun 1997 memberikan pedoman baik bagi para
pelaku usaha yang bermitra maupun bagi instansi
yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan
kemitraan.
2. Koordinator pengendalian kemitraan sesuai PP No.
44 Tahun 1997 yang melibatkan berbagai instansi
pemerintah dan swasta perlu diaktifkan untuk
mendorong tercapainya sasaran dan mencegah
terjadinya praktik-praktik kemitraan yang merugikan
perekonomian.
KEMITRAAN PEL
Kemitraan merupakan manifestasi
dari kebersamaan atau keterkaitan
sumber daya dalam bidang produksi,
pengolahan, distribusi, pemasaran,
penelitian, rekayasa, alih teknologi,
pembiayaan, dan dalam bidang servis
PRINSIP KEMITRAAN PEL
Guna memperkokoh struktur perekonomian nasional, salah satu strateginya
adalah melalui kemitraan usaha dengan
menekankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan serta adanya kesetaraan diantara pelaku yang bermitra
MANFAAT KEMITRAAN
 Meningkatkan profit atau sales pihak





pihak yang bermitra.
Memperbaiki pengetahuan situasi pasar.
Memperoleh tambahan pelanggan atau
para pemasok baru.
Meningkatkan pengembangan produk.
Memperbaiki proses produksi.
Memperbaiki kualitas.
Meningkatkan akses terhadap teknologi.
BENTUK KEMITRAAN
Pola kemitraan dapat bermacam-macam antara lain :
 Subkontrak dan vendor dalam manufacturing.
 Subkontrak dalam bidang konstruksi, telekomunikasi,
dan transportasi.
 Joint venture dalam penelitian, pendidikan, produksi,
pemasaran dan servis.
 Persetujuan lesensi dalam produk, proses dan jasa.
 Saluran distribusi.
 Persetujuan waralaba dalam usaha restoran dan eceran.
 Bantuan manajemen, alih teknologi dan paket servis,
misalnya dalam kawasan industri.
 Intiplasma yang biasanya dilakukan dalam agroindustri.
MENGAPA PERLU BERMITRA
 Selama ini setiap komponen pembangun-
an lebih sering berjalan sendiri-sendiri,
sehingga
sering
dituding
sebagai
penyebab kegagalan pembangunan.
 Adanya tuntutan agar masyarakat dapat
berpartisipasi dalam proses perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan.
 Semakin tingginya tekanan persaingan
akibat globalisasi.
SIAPA YANG PERLU BERMITRA
Sektor pemerintah
 Semua lembaga pemerintah terkait PEL
2. Sektor swasta
 Semua pelaku usaha sektor swasta dalam kluster
ekonomi dan organisasinya, yaitu industri
pengolahan, pedagang besar dan eksportir.
 Semua lembaga sektor swasta yang mendukung
usaha, misalnya lembaga keuangan.
3. Produsen kecil dan organisasinya
4. Masyarakat madani
 Meliputi wakil-wakil
masyarakat diluar sektor
usaha, yaitu Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga
Riset, media, organisasi masyarakat
1.
TUJUANNYA
1. Untuk bersama-sama memecahkan
dan mencari jalan keluar terbaik
bagi persoalan ekonomi.
2. Untuk mensinergikan peran masingmasing stakeholder menjadi sebuah
kekuatan dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal.
BAGAIMANA CARANYA
 Mengumpulkan
dan
berbagi
informasi, pengetahuan, ketrampilan
dan pengalaman.
 Mengembangkan peluang pasar dan
memperluas jaringan kerja dan
usaha.
 Melakukan advokasi kebijakan dalam
rangka mendorong iklim usaha yang
lebih kondusif.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH
 Kekuasaan di daerah berada di tangan
pemda setempat (Kabupaten / Kota)
 Pemda mempunyai peranan yang semakin
besar dalam proses PEL
 Pemda mempunyai komitmen untuk bekerja
sama dengan masyarakat dan kelompokkelompok masyarakat untuk menentukan
cara-cara produksi yang berkelanjutan guna
meningkatkan kesejahteraan sosial dan
ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.
BAGAIMANA MELIBATKAN STAKEHOLDERS
Tidak selalu mudah untuk melibatkan seluruh
stakeholders untuk aktif dalam kegiatan
pembangunan.
Segi negatif
 Memerlukan banyak waktu dan upaya untuk
melibatkan stakeholder dalam perencanaan
PEL.
 Memerlukan banyak biaya.
 Dapat menimbulkan ketegangan akibat perbedaan kepentingan diantara stakeholders.
 Ada kemungkinan stakeholders akan mengedepankan kepentingannya
Segi positif.
Keuntungan yang diperoleh dari pelibatan stakeholders dapat lebih besar dibandingkan dengan
biaya yang dikeluarkan antara lain :
 Stakeholders mempunyai pengetahuan dan pandangan yang berbeda akan memperkaya perencanaan.
 Dapat menyumbangkan profesionalisme, dana, dan
sumberdaya lainnya.
 Kehadiran stakeholders memberikan legitimasi.
 Representasi komunitas akan lebih diterima oleh
pemerintah daerah.
 Mengembangkan upaya-upaya kesukarelawanan.
PENGELOLAAN STAKEHOLDERS
Agar stakeholders bersedia dan aktif berpartisipasi
dalam pembangunan, maka diperlukan upaya-upaya
formal dan informal antara lain :
 Libatkan stakeholders dalam kepanitiaan (komite)
 Adakan pertemuan reguler.
 Mengadakan focus group discustion (FGD)
 Penunjukkan contact persons untuk aspek tertentu
 Mengembangkan kerjasama antar stakeholders.
FORUM KEMITRAAN STAKEHOLDER

Organisasi kemitraan yang beranggotakan pelaku
usaha swasta, pemerintah dan unsur masyarakat.

Media dialog untuk merencanakan, melaksanakan
dan memecahakan masalah PEL.
FORUM KEMITRAAN PEL
Wadah kerjasama antara pemerintah,
swasta (pengusaha), produsen kecil dan
masyarakat madani yang berfungsi sebagai
forum
dialog
dalam
perencanaan,
perumusan kebijakan dan pemecahan
masalah di bidang ekonomi khususnya
pada klaster ekonomi terpilih.
KEUNGGULAN FORUM KEMITRAAN PEL
1. Menitikberatkan pada terbangunnya kerja-
2.
3.
4.
5.
sama dan sinergi diantara 4 kelompok
stakeholder.
Mendorong terwujudnya “Good Governance”
terutama partisipasi, transparansi dan
akuntabel.
Fokus pada klaster ekonomi terpilih.
Melibatkan seluruh stakeholder yang terkait
dengan klaster ekonomi terpilih.
Kemitraan membutuhkan pengakuan.
MANFAAT KEMITRAAN PEL
BAGI STAKEHOLDER
 Menyediakan mekanisme untuk menggalang dan




saling berbagi sumber daya dan kompetensi
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan perumusan kebijakan.
Memastikan tumbuhnya kesadaran yang baik
mengenai prioritas, kebutuhan dan peran
stakeholder.
Menyediakan jalur-jalur pengaruh untuk
mempengaruhi agenda kebijakan.
Mengelola konflik menjadi kerjasama.
APA YANG HARUS DILAKUKAN
 Mendirikan forum kemitraan termasuk
merumuskan tugas dan fungsi kemitraan
 Membuat rencana kerja strategi pengembangan ekonomi kota.
 Melakukan monitoring thd pelaksanaan.
 Mendapatkan surat pengakuan kemitraan
dari Bupati / Walikota
KEPENGURUSAN KEMITRAAN
1. Semua
sektor seharusnya terwakili
dalam kepengurusan.
2. Pengurus terdiri dari satu ketua, wakil
ketua, sekretaris, bendahara dan tim
kerja.
3. Pertemuan sebaiknya dilakukan setiap
bulan.
4. Setiap pertemuan harus memiliki agenda
yang jelas dan hasil risalah pertemuan.
TUGAS DAN FUNGSI KEMITRAAN
1. Memperluas pasar klaster terpilih.
2. Memperluas kegiatan ekonomi klaster terpilih
untuk meningkatkan pendapatan dan
kesempatan kerja.
3. Membantu pemerintah menyusun strategi
4.
5.
6.
7.
pengembangan ekonomi lokal.
Memfasilitasi kemitraan antara usaha kecil dan
besar .
Memobilisasi sumber daya dan dana untuk
memenuhi permintaan pasar.
Meningkatkan kapasitas stakeholder.
Melobi pemerintah untuk perubahan kebijakan.
KEMITRAAN YANG BERHASIL
 Kemitraan harus memiliki fungsi yang jelas dan mampu men-
jalankan fungsi tsb dengan baik.
 Kemitraan akan berfungsi jika setiap stakeholders
dapat
duduk setara dan memiliki kekuatan yang sama.
 Komitmen yang kuat dan konsisten untuk secara bersama-
sama memecahkan permasalahannya dalam upaya mengembangkan ekonomi lokal dan tidak mengedepankan kepentingan kelompoknya.
 Pemberdayaan semua komponen stakeholders.
 Kemitraan
harus
stakeholders.
memperoleh
pengakuan
dari
seluruh
 Diperlukan sikap keterbukaan dan saling menghargai diantara
stakeholders yang menjadi anggota forum kemitraan.
TERIMA KASIH

similar documents