Paparan SPPD 2012

Report
PERJALANAN DINAS
DI KABUPATEN SUKOHARJO
Sesuai Perbup No : 59 Tahun
2011
Sukoharjo, 29 Februari 2012
DASAR HUKUM
Permenkeu No 45/PMK.02/2007 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri &
Pegawai Tidak Tetap.
 Permenkeu No 84/PMK.02/2011 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
 Permendagri No 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan APBD TA 2012
 Perbup No 40 Tahun 2011 tentang SIB
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012

1. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya
disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar
tempat kedudukan baik perseorangan maupun
secara bersama-sama yang jaraknya sekurangkurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang
dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia
untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat
yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat
kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia
untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba
di Indonesia dari luar negeri ke tepat yang dituju
di dalam negeri.
2. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah
dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount)
dan dibayarkan sekaligus.
3. Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang
dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang
selanjutnya disebut SPPD adalah surat
perintah kepada Pejabat Negara dan Pegawai
Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan
dinas.
5. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota
dimana kantor satuan kerja berada.
6. Tempat Bertolak adalah tempat/kota
melanjutkan perjalanan dinas ke tempat
tujuan.
7. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang
menjadi tujuan perjalanan dinas.
Uang Transport PP adalah uang yang
diperlukan untuk pergi dan pulang dari
tempat/kota kedudukan ke tempat/kota
tujuan yang dapat dibuktikan dengan tiket
atau kilometer.
9. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang
digunakan dalam melaksanakan perjalanan
dinas.
10. Detasering adalah penugasan sementara
waktu.
8.
PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil
yang akan melaksanakan perjalanan dinas
harus
terlebih
dahulu
mendapatkan
persetujuan/perintah
pejabat
yang
berwenang.
 Pejabat yang berwenang adalah atasan
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil
yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

BIAYA PERJALANAN DINAS : (MELIPUTI)
Transport PP (At Cost)
 Biaya Penginapan
 Uang Makan
 Uang Saku
 Transport Lokal
 Uang Refresentatif bagi
Pejabat Negara & PNS tertentu

UANG MUKA TRANSPORT PP :
Mengikuti Klasifikasi kelas Moda Transportasi :
 Moda Transportasi Udara
1. Klasifikasi Bisnis diberikan untuk
Bupati/Wakil Bupati;
2. Klasifikasi Ekonomi diberikan untuk
Eselon II sampai dengan PNS Golongan I;
 Moda Transportasi Darat klasifikasi Eksekutif
untuk semua Golongan

Moda Transportasi Air
1. Klasifikasi I B diberikan untuk Bupati/
Wakil Bupati dan Eselon II;
2. Klasifikasi II A diberikan untuk Eselon III
sampai dengan PNS Golongan I
PELAKSANAAN SISTEM LUMPSUM
& AD COST
1. Biaya perjalanan dinas dalam
wilayah Provinsi Jawa Tengah yang
dilakukan dengan kendaraan
umum, maka biaya perjalanan
dinas sebagaimana dimaksud pada
semua dibayarkan secara lumpsum.
Pasal 5 ayat (4)
2.Utk perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Tengah,
biaya transport PP dibayar sesuai biaya riil (ad
cost) sedangkan biaya-biaya lainnya dibayarkan
secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
utk Penginapan, Uang Makan, Uang Saku,
Transport Lokal & Uang Refresentatif bagi
Pejabat Negara/ PNS tertentu.
3.Perjalanan dinas dlm daerah antar kecamatan
dan/atau antar desa/kelurahan hanya diberikan
ketika perjalanan dinas dilakukan paling sedikit 7
(tujuh) Km pulang pergi.
Pasal 5 ayat (7)
Perjalanan dinas untuk pengemudi dalam
rangka
mengantar
pimpinan
hanya
diberikan biaya penginapan, uang makan
dan uang saku.
 Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil
dilarang menerima biaya perjalanan dinas
rangkap (dua kali atau lebih) untuk
perjalanan dinas yang dilakukan dalam
waktu yang sama.


Dalam hal perjalanan dinas dilakukan
secara
bersama-sama
(rombongan),
maka penentuan biaya transpor untuk
seluruh pejabat negara/pegawai dpt
menggunakan biaya transpor yg sama
(menyesuaikan) dengan pejabat/pegawai
tertinggi.
Pasal 13

Jika alat transportasi yg digunakan utk
melakukan perjalanan dinas tdk sesuai
dengan yg ditetapkan dlm SPPD semula di
luar
kesalahan/kemampuan
pegawai
bersangkutan yg berakibat uang muka
transport yg telah dibayarkan kurang,
maka menurut pertimbangan Pejabat
Yang Berwenang dpt diberikan tambahan
biaya transport PP sesuai dengan tiket
yang digunakan.
Pasal 14

Jika alat transportasi yang digunakan
berakibat uang muka transport yang
telah dibayarkan lebih, maka kelebihan
uang transport PP yang telah diterima
oleh pegawai yang bersangkutan harus
disetor kembali.
PENGGOLONGAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati;
 tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
 tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/V/Golongan III;
 tingkat E untuk Golongan I dan II.
PENYETARAAN BIAYA PERJALANAN
DINAS
 Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD dan Ketua Tim
Penggerak PKK disetarakan dengan perjalanan dinas
Tingkat B.
 Pegawai BUMN/ BUMD disesuaikan menurut
tingkat pendidikan dengan ketentuan setinggitingginya disetarakan dengan perjalanan dinas
Tingkat C.
 Kepala Desa/tokoh masyarakat/masyarakat
disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat D.
 Perangkat
Desa lainnya disetarakan dengan
perjalanan dinas Tingkat E.
 Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya
disetarakan menurut tingkat golongan gaji terakhir
pegawai yang bersangkutan
BUKTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS
 Surat Perintah Tugas;
 Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 Laporan Perjalanan Dinas;
 Tiket Pergi Pulang (khusus ad cost)
PERLU DIPERHATIKAN
 Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau
cacat-cacat dalam tulisan, apabila ada perubahan-perubahan
dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang
berwenang.
 Besaran penerimaan jumlah biaya perjalanan perjalanan dinas
dibuktikan dengan tanda terima uang perjalanan dinas yang
mencantumkan jumlah uang yang diterima dan ditandatangani
oleh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas dan
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu serta
diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
•
….
•
•
•
Satuan Biaya Tiket termasuk : biaya asuransi, airport
tax & biaya restribusi lainnya
Satuan Biaya Taksi/ Transpor Lokal : merupakan tarif 1
kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju
bandara/ stasiun/ terminal keberangkatan atau dari
bandara/ stasiun/ terminal kedatangan menuju tempat
tujuan.
Biaya yg dikeluarkan dari Kab. Sukoharjo ke Stasiun Solo
Balapan atau dari Stasiun Gambir ke tempat tujuan krn
sulit utk mendapatkan bukti, maka dimasukkan dalam
transpor lokal.
Penginapan utk Ajudan & Sopir Bupati/ Wakil Bupati
tetap diberikan sesuai dgn golongan pegawai yg
bersangkutan
Contoh Perhitungan SPPD
bagi PNS :
.
 Bila seorang PNS yg melaksanakan
Perjalanan Dinas
ke Jakarta dgn jasa angkutan Kereta Api berangkat 1
Februari 2012 pukul 20.00 WIB dari Solo Balapan
sampai di Jakarta Gambir tanggal 2 Februari 2012
pukul 05.00 WIB transit di Hotel Alia Cikini sebelum
ke tempat tujuan.
 Kemudian setelah acara selesai, kembali ke Hotel Alia
sampai sore hari. Jam 17.30 WIB pergi ke Stasiun
Jakarta Gambir & sampai di Solo Balapan 3 Februari
2012; maka perhitungan SPPD adalah :
.
a) Transport PP : sesuai dgn tiket kereta api (At Cost)
b) Biaya Penginapan dihitung : 1 hari (disesuaikan
c)
d)
e)
f)
dgn anggaran yg tersedia & dibuktikan kwitansi
hotel)
Uang Makan dihitung : 2 hari
Uang Saku dihitung : 2 hari
Transport Lokal : 2 hari
Uang Refresentatif : 2 hari (khusus Pejabat Negara &
PNS tertentu)
Apa yang harus dicatat dalam SPPD
 tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada
dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/pejabat
lain yang ditunjuk.
 tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan
ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang
didatangi.
 tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan
ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang
ditunjuk.
 moda transportasi yang harus digunakan.
TATA CARA PELAKSANAAN &
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS &
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Selambat-lambatnya 10 hari kalender setelah perjalanan
dinas berakhir, SPPD yg telah dibubuhi catatan tanggal
tiba kembali & tanda tangan
Pejabat Yang
Berwenang/pejabat lain yg ditunjuk diserahkan kepada
bendaharawan yang semula membayar biaya perjalanan
dinas kepada pegawai yang bersangkutan utk selanjutnya
digunakan dlm penyusunan pertanggungjawabannya.
 Pada saat penyerahan SPPD, diadakan perhitungan kembali dan
penyelesaian apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya
perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan
kembali ini dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung.
 Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya
perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada
pembuktian bahwa perjalanan dimaksud benar-benar telah
dilakukan.
BENTUK RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPPD Nomor
Tanggal
NO
1.
dst
PERINCIAN BIAYA
Jumlah
Terhitung :
:
:
JUMLAH
KETERANGAN
Rp
Telah dibayar sejumlah
Rp ……………………………
………., Tanggal,Bulan, Tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp ………………………………..
Bendahara
Yang Menerima
( ……………………..)
NIP
(………………………)
NIP
BENTUK PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Diitetapkan sejumlah
Yang telah dibayarkan sejumlah
Sisa kurang/ lebih
: Rp ……………………………….
: Rp ……………………………….
: Rp ……………………………….
Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang ditunjuk
(…………………………………..)
NIP
SEKIAN & TERIMA KASIH

similar documents