Prosedur Perencanaan Pengadaan

Report
BIODATA NARASUMBER
Nama Lengkap: Khalid Mustafa, S.T.
Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 17 Juni 1977
Pekerjaan: Procurement Consultant
Riwayat Pekerjaan:
- NV. Hadji Kalla (1995-1998)
- Makassar Perkasa Computer (1998-2000)
- SMK Panca Marga (2000-2002)
- SMK Tritunggal 45 (2002-2004)
- Balai Penataran Guru/Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi
Selatan (2002-2006)
- Biro Perencanaan & KLN Setjen Kemdiknas (2006-2008)
- SEAMEO SEAMOLEC (2008-2010)
E-mail: [email protected]
Blog: www.khalidmustafa.info
HP: 08170909035
Pin BB: 2AF759E2
- Biro Umum Setjen Kemdikbud (2010-2012)
- Keluar dari PNS TMT – 1 Maret 2012
Sertifikat dan Pelatihan PBJ
- Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (L4) – 2007
- Sertifikat TOT Tingkat Dasar (2011)
- Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi (2011, 2012, dan 2013)
- Sertifikat TOT Tingkat Menengah (2012)
- Sertifikat Pelatihan Internasional – Supply Chain Management – International
Trade Centre (2012)
- Sertifikat Pelatihan Keterangan Ahli PBJ – 2012
- Sertifikat TOT Jabatan Fungsional Pengelola PBJ - 2013
2
PROSEDUR PENYUSUNAN RUP
# PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai
kebutuhan K/L/D/I masing-masing untuk tahun anggaran
berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang, dan rencana
umum ini harus diselesaikan pada tahun anggaran yang
berjalan.
# Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa masing-masing
K/L/D/I, diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas,
setelah Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I disetujui oleh
DPR/DPRD, serta dilakukan di website K/L/D/I masing-masing
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE.
PERENCANAAN PENGADAAN & PP 21/2004
SERTA PP 90/2010 (APBN)
PERENCANAAN PENGADAAN & PP 58/2005
(APBD)
TAHAPAN PENYUSUNAN RUP
1. Identifikasi kebutuhan barang dan jasa
2. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran
3. Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan
4. Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan
5. Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian
pengadaan
6. Penyusunan KAK
7. Penyusunan jadwal Pengadaan
8. Pengumuman RUP
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
• Identifikasi kebutuhan dilakukan secara rutin
sebelum tahun anggaran dengan
memperhatikan perkembangan organisasi
dan usulan dari unit kerja
• Dokumen yang dihasilkan:
• Usulan kebutuhan setiap unit kerja
• Rekapitulasi usulan kebutuhan
Need
Want
8
LANJUTAN...
Apa saja yang harus diidentifikasi:
1. Identifikasi Kebutuhan Barang yang dilakukan berdasarkan
rencana kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/D/I
2. Identifikasi Pasokan (supply) Barang/Jasa
3. Identifikasi Ketersediaan Barang (yang telah tersedia/dimiliki)
4. Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi
5. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi
6. Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya
YANG HARUS DICERMATI
• Sumber Dana Untuk Penganggaran
• Rencana Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang/Jasa
• Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan
dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang
namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran
berjalan, harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.
• K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum
(SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi
pengadaan, sebagai masukan dalam penetapan SBU oleh
Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
KETENTUAN UMUM PEMAKETAN
Memaksimalkan
penggunaan
produksi dlm negeri
Menetapkan
sebanyak-banyaknya
paket yg bisa
dilaksanakan unt
Usaha Mikro & Usaha
Kecil serta koperasi
kecil dgn tetap
memperhatikan
prinsip efisiensi,
persaingan sehat,
kesatuan sist, &
kualitas kemampuan
teknis.
Nilai paket pek
sampai dgn
Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus
juta rupiah)
diperuntukkan bagi
Usaha Mikro & Usaha
Kecil serta koperasi
kecil, dgn syarat
kompetensi teknis yg
dibutuhkan unt
menyelesaikan pek
dpt dipenuhi
12
LARANGAN PEMAKETAN
Menyatukan atau memusatkan beberapa keg yg
tersebar dibeberapa daerah/lokasi yg menurut sifat
pek & tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di
daerah/lokasi masing-masing
Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengad
yg bila dipisah seharusnya bisa dilaksanakan oleh
Usaha Mikro & Usaha Kecil serta koperasi kecil;
Memecah Pengadaan Brg/Jasa menjadi beberapa
paket unt menghindari pelelangan
Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pengad yg diskriminatif dan/atau dgn pertimbangan yg
tdk obyektif
13
PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM
TENTANG CARA PENGADAAN
Semua Pengadaan
Brg/Jasa Dapat
Dilakukan Melalui
Penyedia Brg/Jasa
Melalui
Penyedia
brg/jasa
Melalui
Swakelola
1
DOKUMEN YANG DIHASILKAN
•
•
•
•
Kebijakan Umum pengadaan meliputi
pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang
barang/jasa, dan pengorganisasian pengadaan
barang/jasa
Dokumen yang dihasilkan:
Surat Penetapan Kebijakan Umum Pengadaan
(Dok. 1)
SK PA/KPA, PPK, ULP/Panitia Pengadaan, dan
PPHP
4 W1H
Kerangka
acuan kerja
memuat:
•Uraian keg yg akan dilaksanakan
•Waktu pelaksanaan yg diperlukan serinci
mungkin dgn memperhatikan batas-batas
tahun anggaran
•Spesifikasi teknis Brg/Jasa yg akan
diadakan
•Besarnya total perkiraan biaya pek
KERANGKA ACUAN KERJA
• Dokumen yang dihasilkan:
• Kerangka Acuan Kerja (KAK)
per-kegiatan (Dok. 2)
PENGUMUMAN RUP
• Pengumuman sekurang-kurangnya memuat:
• Nama dan Alamat PA
• Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan
• Lokasi Pekerjaan
• Perkiraan Nilai Pekerjaan
• Pengumuman dilaksanakan melalui:
• Website institusi
• Papan Pengumuman Resmi untuk Masyarakat
• Portal pengadaan melalui LPSE
LANJUTAN...
• Dokumen yang dihasilkan:
• Bukti pengumuman pada website dan
portal pengadaan melalui LPSE
(screenshoot)
• Lembar pengumuman RUP (Dok. 3)
• RUP
LANJUTAN
• PA/KPA selanjutnya menyerahkan Rencana Umum
Pengadaan kepada PPK dan ULP/Panitia Pengadaan untuk
ditindaklanjuti PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan
melaksanakan Rapat Koordinasi Pengkajian RUP untuk
membahas RUP yang telah ditetapkan oleh PA/KPA.
• Rapat membahas hal-hal yang meliputi:
• Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan
• Pengkajian ulang rencana penganggaran
• Pengkajian ulang KAK
DOKUMEN YANG DIHASILKAN
Dokumen yang dihasilkan:
Surat penyerahan RUP dari PA/KPA ke PPK (Dok. 4)
Undangan Rapat Koordinasi Pengkajian RUP (Dok. 5)
Berita acara rapat koordinasi pengkajian RUP (Dok. 6)
Usulan PPK kepada PA/KPA terhadap perubahan RUP
(apabila ada) (Dok. 7)
Ketetapan PA/KPA terhadap perubahan RUP (apabila
ada)
PROSES SETELAH RUP DITETAPKAN
•Rencana Umum
Pengadaan
PA/ KPA menetapkan
PPK menyusun &
menetapkan
•Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
Brg/Jasa
•Dok Ketetapan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan
•Kerangka Acuan Kerja
•Harga Perkiraan Sendiri
•Rancangan Kontrak
ULP/Pjb Pengadaan
menerima &
melaksanakan pemil
penyedia brg/jasa
KAK ?
Kerangka Acuan Kegiatan merupakan gambaran
umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian Negara/Lembaga.
UNTUK APA ?
Menjamin efisiensi, efektifitas, kelancaran dan
keseragaman tata urut dan
serta
menentukan
materi kegiatan
thema,
merumuskan
masalah kemudian mencari jawaban atas
permasalan
dilaksanakan.
melalui
Kegiatan
Yang
ISI KAK
1.
7.
Apa yang
akan di
hasilkan
Berapa
Aggaran
yang di
butuhkan
6.
Bagaimana
Kegiatan
tersebut
diaksanak
an
2.
mengapa
dilaksana
kan
perlukan
KAK
3.
Siapa yang
melaksana
kan
5.
Dimana
dilaksanak
an
4.
Kapan
Akan
dilaksana
kan
Data dan Informasi
KELENGKAPAN KAK
1.
Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu dokumen
yang berisi rincian komponen-komponen masukan (input)
dari sebuah kegiatan serta besaran biaya dari masingmasing komponen. RAB merupakan penjabaran lebih
lanjut dari unsur perkiraan biaya (how much) dalam KAK.
2.
Data
Pendukung
Lainnya
adalah
dokumen
yang
mendukung KAK dan RAB, dapat berupa keterangan
mengenai spesifikasi barang berikut harganya, analisis
biaya
satuan,
Gambar,
dan
sebagainya
dipertanggungjawabkan oleh K/L.
yang
dapat
FORMAT KAK
Kementerian Negara/Lembaga
:…………………
Unit Organiasi
: …………………
Program
: …………………
Kegiatan
: …………………
Sub Kegiatan
: …………………
Detail Kegiatan
: …………………
1. Lata Belakang
a. Dasar Hukum
b. Gambaran Umum
c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
2. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)
a. Uraian Kegiatan
b. Batasan Kegiatan
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Kegiatan
b. Tujuan Kegiatan
LANJUTAN.....
4.
IndikaKAK Keluaran dan Keluaran
a. IndikaKAK Keluaran (kualitatif)
b. Keluaran (kuantitatif)
5.
Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)
a. Metode Pelaksanaan
b. Tahapan Kegiatan
6.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan (where)
7.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) .
a. Pelaksana Kegiatan
b. Penangggung Jawab Kegiatan
c. Penerima Manfaat Kegiatan
LANJUTAN.....
8.
Jadwal Kegiatan
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (time table)
9.
Biaya : total biaya yg diperlukan dalam kegiatan
………….., ..............…………...
Pejabat Penanggung Jawab
( …………………………………)
TATA CARA PENGISIAN FORMAT KAK
1.
Kementerian Negara/Lembaga, diisi dengan nomenklatur
K/L.
2.
Unit Organisasi, diisi dengan nomenklatur Unir Eselon I
yang bersangkutan (satuan kerja).
3.
Program, diisi dengan nama program (sesuai referensi
RKA).
4.
Kegiatan, diisi dengan nama kegiatan (sesuai referensi
RKA).
5.
Sub Kegiatan, diisi dengan nama sub kegiatan (sesuai
referensi RKA.
6.
Detail Kegiatan, diisi dengan nama detail kegiatan.
LANJUTAN ....
7.
Latar Belakang, menjelaskan dasar hukum yang terkait dan
kebijakan K/L yang merupakan dasar keberadaan kegiatan
berkenaan
berupa
peraturan
perundangan
yang
berlaku,
Rencana Strategis K/L dan Tupoksi K/L, sedangkan gambaran
umum merupakan penjelasan secara singkat mengapa (why)
kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan
tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih
dengan keluaran (output) dalam mendukung pencapaian sasaran
dan kinerja program, yang pada akhirnya akan mendukung
pencapaian tujuan kebijakan.
8.
Kegiatan Yang Dilaksanakan, menjelaskan uraian kegiatan apa
(what) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.
LANJUTAN...
9.
Maksud dan Tujuan, menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus
dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu
kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan.
10. Indikator Keluaran dan Keluaran, menjelaskan indikator keluaran
berupa target yang ingin dicapai (bersifat kualitatif) dan keluaran
(output) yang terukur dalam suatu kegiatan (bersifat kuantitatif),
misalnya : 50 km, 40 m2, 20 orang, 1 LHP, dan lain-lain.
11. Cara Pelaksanaan Kegiatan, menjelasakan bagaimana (how) cara
pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen,
tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran (output) kegiatan.
12. Tempat Pelaksanaan Kegiatan, menjelaskan di mana (where)
kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
LANJUTAN...
13. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan, menjelaskan siapa
(who)
saja
yang
terlibat
dan
bertanggung
jawab
atas
pelaksanaan kegiatan serta penerima manfaat kegiatan.
14. Jadwal Kegiatan, menjelaskan berapa lama dan kapan (when)
kegiatan tersebut dilaksanakan, dengan dilengkapi time table
kegiatan.
15. Biaya, berisikan total biaya (how much) kegiatan, sebesar nilai
nominal tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran KAK.
16. Tempat dan Tanggal, diisi tempat dan tanggal pembuatan KAK.
17. Penandatangan KAK, diisi pejabat yang bertanggung jawab
pada kegiatan yang akan dilaksanakan
KAK PENGADAAN BARANG
PADA PRINSIPNYA SEMUA KAK BAIK
UNTUK KEGIATAN , PENGADAAN BARANG,
PEMBANGUNAN / JASA KONSTRUKSI .
YANG MEMBEDAKAN ADALAH DATA
DUKUNG YANG DIBUTUHKAN UNTUK
MENUNJANG KAK TERSEBUT
DATA DUKUNG KAK PENGADAAN BARANG
 Di perlukan Spesifikasi Teknis barang yang akan diadakan.
 Spesifikasi Teknis tidak boleh mengarah ke satu merek tertentu, kecuali :
a)
untuk pengadaan suku cadang,
b)
Pengadaan Kendaraan dengan cara pengadaan langsung,
c)
hanya ada satu penyedia yang sanggup mengadakan barang yang dibutuhkan (barang
Khusus), setelah dialkukan jutifikasi dan identifikasi yang telah dilakukan
 Untuk Barang yang menyebutkan Merk disertai Brosur Barang
 Pelatihan pengunaan / Pengoperasian barang (bila diperlukan)
Penanggung jawab Kegiatan
............................................
KAK PEMBANGUNAN GEDUNG/ KONSTUKSI
Data Dukung Untuk Pengadaan
Konstruksi harus di lengkapi
dengan Gambar Rencana.
KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN/ KONSTRUKSI
1. Biaya Pembangunan Fisik Gedung
2. Biaya Perencanaan
3. Biaya Pengawasan
4. Biaya Pengelolaan
Komposisi Anggaran tersebut harus mengacu pada
Peraturan Menteri PU no 45 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara
INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG
DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00
1. Biaya konstruksi fisik
325.000.000 - 319.000.000
------------------------------------ X (275.000.000 - 250.000.000) + 250.000.000 =
349.200.500 - 319.000.000
6.000.000
-----------------X (25.000.000) + 250.000.000
30.200.500
= 4.966.805,19 + 250.000.000
= 254.966.805,19
INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG
DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00
2. Biaya Konsultan Perencanaan
325.000.000-319.000.000
--------------------------------- X (22.291.500 – 20.625.000) + 20.625.000 =
349.200.500-319.000.000
6.000.000
--------------- x (1.666.500) + 20.625.000
30.200.500
= 331.087,23 + 20.625.000
= 20.956.087,23
INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG
DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00
3. Biaya Konsultan Pengawasan
325.000.000 – 319.000.000
----------------------------------- X (14.509.000 – 13.375.000) + 13.375.000 =
349.200.500 – 319.000.000
6.000.000
--------------- X (1.134.000) + 13.375.000
30.200.500
=225.294,28 + 13.375.000
= 13.600.294,28
INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG
DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00
4. Biaya Administrasi/ Pengelolaan
325.000.000 – 319.000.000
------------------------------------ X (37.400.000 – 35.000.000) + 35.000.000 =
349.200.500 – 319.000.000
6.000.000
--------------- X (2.400.000) + 35.000.000
30.200.500
=476.813,30 + 35.000.000
= 35.476.813,30
SEMOGA BERMANFAAT
TERIMA KASIH

similar documents