4.HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA

Report
HUBUNGAN HUKUM PAJAK
DENGAN HUKUM LAINNYA
OLEH
HARYONO,AS.SPD
SRI BIJAWANGSA
A. Kaitan Hukum Pajak dengan Hukum
Administrasi
Hukum Pajak menyangkut Hukum
Administrasi karena dalam APBN
terdapat pendapatan (Pemasukan)
negara antara lain berupa pajak,
dimana secara administrasi dan
organisasi diatur pemungutannya
kepada rakyat.
Adanya Unsur Hukum Administrasi
dalam Hukum Pajak.
1. Pajak ditarik oleh pemerintah
dengan admininistrasi yg baik
2. Apabila petugas kantor pajak
melakukan penyelewengan, maka
diadili oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara/ Pengadilan Administrasi
negara
3. Dalam Memakai Materai Pada surat2
perjanjian, akte2, surat2 berharga, surat kuasa
yang telah ditetapkan, ternyata kurang dari
jumlah yg ditetapkan maka dikenakan denda
adm. Sebanyak 100 kali materai yg
sebenarnya, baik itu disengaja atau tidak,
dimengerti atau tidak.
4. Seorang majikan wajib pajak upah kepada
pegawainya dan diserah kepada negara, jk ia
lalai/sengaja tidak menyerahkan kpd kas
negara maka kena hukuman Adm. Dg dicabut
zin usahanya
B. Kaitan Hukum Pajak Dengan Hukum
Perdata.
1. Didalam Hukum Pajak yang terkena pajak adalah
orang dewasa untuk melihat sewasanya wagra
negara diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata.
2. Menurut Buku III KUHPerdata (B.W) dalam hal
ini hutang piutang yang menimbulkan hukum
perdata.
Menurut Pasal 1352 KUHPerdata (B.W), Perikatan
terjadi dengan perjanjian itu dapat lahir 1.
Persetujuan. 2. Undang2. inilah dasar timbulnya
hutang pajak
Secara umum yang merupakan induk pangkal
hukum sebagai Lex Generalis dalam arti luas
adalah hukum perdata
Sedangkan Hukum Pajak merupakan Hukum
Khusus (Lex Spesialis) yang mempunyai unsur
publik karena negara sebagai badan hukum
(Rechtspersoon) menjadi pihak kreditur.
C. Kaitan Hukum Pajak Dengan Hukum
PIdana
Hukum Pajak menyangkut pidana karena jika
wajib pajak tidak membayar pajak dan
berbohong maka dikenakan pidana berdasarkan
ketentuan yg berlaku, karena ketentuan pidana
juga diatur dalam hukum pajak
Menurut Pasal 103 KUHPidana Ketentuan
pidana pada KHUPidana berlaku juga untuk
tindak pidana dalm UU lainya, Spt H.Pajak.
Faktor seseorang melakukan pidana
khusus dalam hukum pajak sehingga
timbul hukum pidana
1. Wajib Pajak Mengisi formulir dan keterangan
secara palsu atau tidak dengan sebenarnya,
maka wajib pajak itu dapat dipidana telah
memalsukan keterangan.
2. Dalam Pasal 322 KUHPidana diancam terhadap
pegawai yang sengaja membuka rahasia, yang
seharusnya disimpan secara baik.
3. Terhadap orang atau badan yang
melakukan usaha menyimpan,
menguasai atau membuat laporan
keuangan dan harta benda kekayaan
pihak ketiga, Spt : Akuntan, Biro.adm,
biro penasehat, wajib memberi
keterangan dan memperlihatkan arsip
kepada petugas pajak, jika melakukan
pelanggaran terhadap hal ini maka
dikenakan hukuman pidana.
4. Berdasarkan Stb 1941 no. 491 terhadap
seseorang yang memakai lagi materai tempel
yang telah dipakai, merupakan kejahatan
Pidana Fisikal dan diancam sesuai pasal 122
ayat 1 Aturan bea materai 1921 dan pasal 260
KUHPidana
5. Sogok atau suap kepada wajib pajak dan
sebaliknya.
6. Pemerasan terhadap wajib pajak.
D. Kaitan Hukum Pajak Dengan
Konstitusi
Hal ini terjadi karena secara garis besar dan
secara prinsip hukum pajak termuat dalam
konstitusi negara baik dalam UU maupun
Convention.
Di NKRI ttg pajak terdapat dalam Pasal 23 A UUD
45. berdasarkan bunyi pasal ini terdapat unsur
konstitusi yakni pajak untuk keperluan negara
dan ditarik oleh pihak berwenang yakni
pemerintah bukan swasta.
E. Kaitan Hukum Pajak Dengan Hukum
Tata Negara.
Hukum Pajak menyangkut Hukum tata negara
karena memungut pajak itu melalui
pelaksanaan ole BE/pemerintah gunanya utk
membiayai Keseluruhan negara.
Dalam RUU APBN pemasukan negara adalah
pajak sebagai sumber utama.
RAPBN menjadi APBN sumber utamanya adalah
pajak.
APAKAH ANDA PUNYA
PERTANYAAN TENTANG
KAITAN HUKUM PAJAK
DENGAN HUKUM
LAINNYA
DEMIKIAN DAN
TERIMAKASIH
SEMOGA PAJAK DAPAT
MENSEJAHTERAKAN
RAKYAT

similar documents