aceh

Report
RIWAYAT HIDUP
Nama
Pangkat
: Deliaman Thoni Damanik, S.IP., M.Si
: Brigadir Jenderal TNI
Status
Pengalaman Tugas
: K-3
: 1. Danton,Danki,Pasi Intel,Pasi Ops
Yonif 320/BP Dam III/Slw.
2. Wadan Yonif 7114/Rks Dam VI/Brw.
3. Danyonif 144/JY Dam II/Swj.
4. Dandim 0423/BU Dam II/Swj.
5. Pabandya Staf Pengamanan Angk Darat
6.Dosen Gol IV Seskoad
7.Paban Utama C-4, A-3, A-1, G-2 dan F-2
8.Direktur –C Bais TNI
Pendidikan
: 1. Akabri Darat Thn 1984. Selapa 1994,
Seskoad 1998, Sesko TNI 2003
2. S-2.
HP : 08112200999
1
2
PENDAHULUAN
3
Pemilu legislatif Indonesia 2014
Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD
Indonesia 2014 yang akan diselenggarakan pada
tahun 2014. merupakan pemilihan umum
anggota DPR, DPD, dan DPRD langsung ketiga
di Indonesia
Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru
yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang
batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar
3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.
4
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia yang akan diselenggarakan pada tahun
2014. Ini akan menjadi pemilihan presiden langsung
ketiga di Indonesia, dan bagi presiden yang terpilih akan
mempunyai jabatan tersebut pada jangka waktu sampai
lima tahun.
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono
secara
konstitusional dilarang ikut untuk ketiga kalinya dalam
pemilu.
5
6
ANCAMAN
7
ANCAMAN SESUAI PERMENDAGRI
NO 16 TAHUN 2011 TTG KOMINDA
• ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN
KEGIATAN BAIK DARI DALAM MAUPUN LUAR
NEGERI YANG DINILAI MEMBAHAYAKAN
KEDAULATAN, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN
KESELAMATAN SEGENAP BANGSA SERTA
KEPENTINGAN NASIONAL LAINNYA
8
ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN
KEGIATAN BAIK DARI DALAM MAUPUN LUAR
NEGERI YANG DINILAI MEMBAHAYAKAN
………… KEPENTINGAN NASIONAL LAINNYA
9
PADA UMUMNYA SETIAP LEMBAGA/KEMENTERIAN
DALAM
MEMPERSEPSIKAN
ANCAMAN
SANGAT
DIPENGARUHI OLEH LANDASAN HUKUM YANG DI
MILIKINYA
DALAM
MEMPERSEPSIKAN
ANCAMAN
SETIAP
LEMBAGA MENGIKUTI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN
STRATEGIS (LUGRI) DAN ASTAGATRA (DAGRI) DI
HADAPKAN PADA TUGAS LEMBAGA/ KEMENTERIAN
SESUAI LANDASAN HUKUM YANG DIMILIKINYA
10
DALAM MEMPERSEPSIKAN ANCAMAN SETIAP
LEMBAGA
MENGAMATI
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN
STRATEGIS
(LUGRI)
DAN
ASTAGATRA (DAGRI) DI HADAPKAN PADA
TUGAS LEMBAGA/ KEMENTERIAN SESUAI
LANDASAN HUKUM YANG DIMILIKINYA
11
TUGAS POKOK
POTENSI
ANCAMAN
BANG
LINGSTRA
ASTAGATRA
(GEO,DEMO,
IDPOL,EK,SO
SBUD,
MILKAM)
LANDASAN
HUKUM
KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA
PENGARUH
THD
PEMILU
2014
ANCAMAN YG
AKAN DIHADAPI
KOORDINASI &
KERJASAMA
ANTAR L/K
12
KONDISI SUATU NEGARA
YG DIAMATI INTELIJEN TNI
SEMBILAN KOMPONEN STRATEGIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GEOGRAFI
SEJARAH
POLITIK
EKONOMI
SOSIAL
ILMU PENGETAHUAN &
TEKNOLOGI
7. TRANSPORTASI &
TELEKOMUNIKASI
8. BIOGRAFI
9. ANGKATAN BERSENJATA
UU Nomor 34/2004
K 3
KEMAMPUAN
KERAWANAN/KELEMAHAN
KEMUNGKINAN
CARA BERTINDAK
SUATU NEGARA
ANCAMAN
AGRESI
13
KONDISI DALAM NEGERI
YG DIAMATI INTELIJEN TNI
ASTAGATRA
1. GEOGRAFI
2. DEMOGRAFI
3. KEKAYAAN ALAM
4. IDEOLOG
5. POLITIK
6. EKONOMI
7. SOSIAL BUDAYA
8. MILHAN & KAM
ANCAMAN
PEMILU 2014
14
KONDISI DLM NEGERI
YG DIAMATI POLRI
1. GEOGRAFI
2. DEMOGRAFI
3. KEAYAAN ALAM
4. IDEOLOGI
5. POLITIK
6. EKONOMI
7. SOSIAL BUDAYA
8. MILHAN & KAM
ANCAMAN
KAMTIBMAS
PEMILU 2014
15
KONDISI DLM NEGERI
YG DIAMATI KEMENDAGRI
1. GEOGRAFI
2. DEMOGRAFI
3. KEAYAAN ALAM
4. IDEOLOGI
5. POLITIK
6. EKONOMI
7. SOSIAL BUDAYA
8. MILHAN
ANCAMAN
PEMILU
2014
16
KONDISI DAERAH YG DIAMATI
OLEH KOMINDA
1. GEOGRAFI
2. DEMOGRAFI
3. KEAYAAN ALAM
4. IDEOLOGI
5. POLITIK
6. EKONOMI
7. SOSIAL BUDAYA
8. MILHAN
ANCAMAN
???
PEMILU
2014
17
TUGAS TNI
18
19
Pasal 7 ayat 2 UU RI NO 3 THN 2002
TENTANG PERTAHANAN NEGARA
Sistem pertahanan Negara dalam menghadapi
ancaman militer menempatkan Tentara
Nasional Indonesia sebagai komponen
utama dengan didukung oleh komponen
cadangan dan komponen pendukung.
20
Pasal 7 ayat 3 UU RI NO 3 THN 2002
TENTANG PERTAHANAN NEGARA
Sistim pertahanan Negara dalam menghadapi
ancaman non militer menempatkan lembaga
pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai
unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat
ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh
unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
21
22
TUGAS POKOK TNI
adalah
menegakkan
kedaulatan Negara, mempertahankan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
23
TUGAS POKOK sebagaimana dimaksud pada
AYAT (1) dilakukan dengan :
a. OPERASI MILITER UNTUK PERANG.
b. OPERASI MILITER SELAIN PERANG
yaitu untuk :
24
1)
2)
3)
4)
5)
6)
MENGATASI GERAKAN SEPARATISME BERSENJATA.
MENGATASI PEMBERONTAKAN BERSENJATA
MENGATASI AKSI TERORISME
MENGAMANKAN WILAYAH PERBATASAN
MENGAMANKAN OBJEK VITAL NASIONAL YANG BERSIFAT STRATEGIS
MELAKSANAKAN TUGAS PERDAMAIAN DUNIA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN
POLITIK LUAR NEGERI
7) MENGAMANKAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA
8) MEMBERDAYAKAN WIL HAN & KEKUATAN PENDUKUNGNYA SECARA DINI
SESUAI DENGAN SISHANTA
9) MEMBANTU TUGAS PEMERINTAHAN DI DAERAH
10) MEMBANTU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA
TUGAS KAMTIBMAS YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG
11) MEMBANTU MENGAMANKAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA &
PERWAKILAN PEMERINTAH ASING YANG SEDANG BERADA DI INDONESIA
12) MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM, PENGUNGSIAN &
PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN
13) MEMBANTU PENCARIAN & PERTOLONGAN DALAM KECELAKAAN
(SEARCH AND RESCUE)
14) MEMBANTU PEMERINTAH DLM PENGAMANAN PELAYARAN & PENERBANGAN
TERHADAP PEMBAJAKAN, PEROMPAKAN & PENYELUNDUPAN
25
KETENTUAN
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD
PADA AYAT (2) DILAKS BERDASARKAN
KEBIJAKAN & KEPUTUSAN POLITIK NEGARA
26
ANCAMAN THD NKRI & ALAT UTK MENGATASI
BDSK UU NO 3 THN 2002 TTG PERTAHANAN NEGARA
& UU NO34 THN 2004 TTG TNI
T
N
N I
K
R
I
PERANG
GAKLAT
UTH WIL
SEL BGS
OPS
MIL
SELAIN
PERANG
K
P
T
S
OMP
P
O
L
OMSP
LEMBAGA PEMERINTAH
DILUAR BID HAN
(KEMENTERIAN & LKND)
ANCAMAN
MILITER
ANCAMAN
NON MILITER
27
MUSUH/ANCAMAN BAGI NKRI YG HRS DIHADAPI TNI
YG MRPK TUGAS TNI BDSK UU RI NO 34 THN 2004 TTG TNI
MUSUH/ANCAMAN NKRI
OPS MIL
PERANG
J
A
K
&
OMP
T
U
S
 GAKLAT
 HANWIL
 SLMT BGS
OPS MIL
SELAIN
PERANG
P
O
L
N
E
G
AGRESI MILITER
NEGARA ASING
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
OMSP
9)
10)
11)
12)
13)
14)
SEPARATISME BERSENJATA.
PEMBERONTAKAN BERSENJATA
AKSI TERORISME
WILAYAH PERBATASAN
OBJEK VITAL STRATEGIS
TUGAS PERDAMAIAN DUNIA
PRESIDEN & WKL PRESIDEN
BESERTA KELUARGANYA
DAYAKAN WIL HAN & KEKUATAN
PENDUKUNGNYA
MEMBANTU TUGAS
PEMERINTAHAN DI DAERAH
MEMBANTU KEPOLISIAN
MEMBANTU MENGAMANKAN TAMU
NEGARA
MEMBANTU MENANGGULANGI
AKIBAT BENCANA ALAM,
MEMBANTU SAR
MEMBANTU PEMERINTAH PAM
PELAYARAN & PENERBANGAN
THDP PEMBAJAKAN, PEROMPAKAN
& PENYELUNDUPAN
28
29
OLEH NEGARA (STATE ACTOR) DR LUAR NEG
OLEH POK DILUAR NEGARA (NON STATE
ACTOR) DR LUAR NEG/DGN MEMAMFAATKAN
OKNUM DI DALAM NEGERI
BENTUK ANCAMAN
SPIONASE, TEROR, DAN SABOTASE
30
PENCURIAN DATA-DATA PENTING BAIK LANGSUNG MAUPUN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
JARINGAN TERORISME INTERNASIONAL LINGK UP DENGAN
JARINGAN TERORISME DI DALAM NEGERI UTK LAKS TEROR
BOM
PENCULIKAN & INTIMIDASI THD PETUGAS PEMILU
AKSI PELEDAKAN BOM PADA OBVINAS, TPT BERKUMPUL ORG
ASING DLL
SALING MENDISKREDITKAN
DLL
31
MELALUI CYBER DENGAN MEMUTAR BALIKKAN DATA HASIL
PEMILU 2014
PEREDARAN UANG PALSU
KESALAHAN PENCETAKAN ATAU KETERLAMBATAN
PENCETAKAN SURAT PEMILU
KETERLAMBATAN PENGIRIMAN
PENYALAHGUNAAN JABATAN
PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA
MONEY POLITIK/SERANGAN FAJAR
32
ANCAMAN
SPIONASE, SABOTASE, & TEROR
KOMINDA
& PENYELENGGARA PEMILU PERLU
MERUMUSKAN
KEMUNGKINAN
YG
TERJADI,
MELAKS
DETEKSI
DINI
DAN
MENGAMBIL
LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI
33
PERKIRAAN ANCAMAN DI DALAM
NEGERI YANG DAPAT
MEMPENGARUHI PEMILU 2014
34
ACEH
PERBATASAN
PAPUA
MALUKU
PERBATASAN
35
ACEH
PERBATASAN
PAPUA
POSO
PERBATASAN
36
ACEH
MEDAN
PERBATASAN
POSO
LAMPUNG
SULSEL
JAKARTA
JABAR
JATIM
JATENG
BALI
AMBON
NTB
37
ACEH
KALTIM
POSO
LAMPUNG
AMBON
JATIM
BANTEN
JAKARTA
JATENG
NTB
38
RIAU
SAMARINDA
BABEL
PADANG
MAKASAR
PALEMBANG
JAKARTA
SULTRA
KENDAL
PASURUAN
BANTEN
BOGOR
BEKASI
JOGYAKARTA
BALI
BIMA
CIANJUR
KUNINGAN
PURWAKARTA
39
39
ACEH
MALUT
PADANG
WASIOR
NIAS
SULSEL
JATENG
AMBON
JATIM
JABAR
PANIAI
JOGYA
NTB
NTT
40
ACEH
MEDAN
KALTIM
RIAU
BANGKA
JAKARTA
PALEMBANG
JATIM
SULSEL
PAPUA
BANTEN
JATENG
BALI
41
ACEH
MEDAN
RIAU
PALEMBANG
BANGKA
JAKARTA
JABAR
JATENG
JATIM
BALI
KALTIM
SULSEL
PAPUA
:
:
:
:
:
:
BANDARA SULTAN ISKANDAR MUDA, PT ARUN, PT EXXON MOBIL
BANDARA POLONIA, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM
BANDARA , DEPO PERTAMINA , STO TELKOM
BANDARA SULTAN BADARUDDIN, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM
BANDARA HANANDJOEDDIN, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM
BANDARA CENGKARENG, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM, PLTU MUARA
KARANG, PLN GANDUL, PELABUHAN LAUT TJG PRIOK
: BANDARA HUSEN, LEN, INTI, PT DI, PINDAD, DAHANA, KRAKATAU STEEL
: BANDARA A YANI , DEPO PERTAMINA , STO TELKOM,
PELABUHAN LAUT TJG MAS
: BANDARA JUANDA , DEPO PERTAMINA , STO TELKOM, PAL, INKA,
BOMA INDRA, BARATA, PELABUHAN LAUT TJG PERAK
: BANDARA NGURAH RAI, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM
: BANDARA SEPINGGAN, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM
: BANDARA HASANUDIN, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM,
PELABUHAN LAUT SOEKARNO HATTA
: BANDARA SENTANI , DEPO PERTAMINA , STO TELKOM, FREE PORT
42
43
P. SEBATIK
TJ. DATUK
44
OECUSSI
45
46
SELAT
MALAKA
PERAIRAN
NATUNA
PERAIRAN
SULAWESI
46
CELAH
TIMOR
PERAIRAN
HALMAHERA
PERAIRAN
ARU
47
AMATI & LAKS DETEKSI DINI THD
SETIAP ASTAGATRA DI TIAP
WILAYAH
1. GEOGRAFI
2. DEMOGRAFI
3. KEKAYAAN ALAM
4. IDEOLOG
5. POLITIK
6. EKONOMI
7. SOSIAL BUDAYA
8. MILHAN
POTENSI
ANCAMAN
THD PEMILU 2014
LAKUKAN ANTISIPASI
48
KOMINDA & PENYELENGGARA PEMILU PERLU
MERUMUSKAN KEMUNGKINAN YG TERJADI,
MELAKS DETEKSI DINI DAN MENGAMBIL
LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI
THD POTENSI ANCAMAN
SPIONASE, SABOTASE, & TEROR
PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU 2014
49
MELAKUKAN KOORDINASI DAN
SINERGITAS ANTAR KOMUNITAS
INTELIJEN DI DAERAH & PUSAT
50
UU
TNI
UU
POLRI
UU
BEA CUKAI
UU
HAN NEG
TNI
POLRI
BEA CUKAI
KEMENHAN
51
SINERGITAS KOORDINASI BADAN-BADAN INTELIJEN
MENDAGRI
KEMDAGRI
UU
PEMDA
DIRJEN
IMIGRASI
IMIGRASI
UU
IMIGRASI
KEJAKSAAN
UU
KEJAKSAAN
KEMENDAG
UU
UU
PERDAGANGAN LKND TERKAIT
UU
TNI
UU
POLRI
UU
BEA CUKAI
TNI
POLRI
BEA CUKAI
UU
INTEL
SINERGITAS KOORDINASI BADAN-BADAN INTELIJEN
GUBERNUR
KEMDAGRI
UU
PEMDA
DIRJEN
IMIGRASI
IMIGRASI
UU
IMIGRASI
KEJAKSAAN
UU
KEJAKSAAN
52
53

similar documents