Pemilihan Umum - Moh. Saleh, SH., MH.

Report
PEMILIHAN UMUM
MOH. SALEH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2013
PEMILIHAN UMUM
(GENERAL ELECTION)
 Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan




kedaulatan rakyat dalam negera demokrasi
Pemilu sebagai penyaluran atas Hak Asasi
Manusia.
Pemilu merupakan legalitas dan legitimasi politik
dalam demokrasi modern.
Dalam negara yang punya penduduk besar,
demokrasi dilamukan melalui sistem perwakilan
(Representative Democracy atau indirect
Democracy) yang dipilih lewat Pemilu.
.Peserta Pemilu dapat secara kelembagaan
(Parpol) atau secara perorangan.
ALASAN PEMILU BERKALA
1. Pendapat dan aspirasi rakyat dinamis dan
berubah dari waktu ke waktu;
2. Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat
berubah, baik karena faktor internal maupun
internasional.
3. Pertambahan jumlah penduduk yang berakibat
adanya new voter yang berbeda dengan orang
tuanya.
4. Menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan
agat tidak terjadi absolutisme.
TUJUAN PEMILU
1. Peralihan kepemimpinan pemerintahan secara
tertib dan damai.
2. Terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili
kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan hak-hak warga negara..
METODE PENYALURAN PENDAPAT
RAKYAT
1. Pemilihan Umum
2. Referendum
MPR pernah menetapkan Ketetapan MPR tentang
Referendum, yaitu TAP MPR Nomor
IV/MPR/1983, meskipun kemudian dicabut
sebelum dipraktikkan dengan TAP MPR Nomor
VIII/MPR/1998
3. Plebisit
Pemungutan suara umum di suatu daerah untuk
menentukan status suatu daerah.
SISTEM PEMILIHAN UMUM
1. Sistem Pemilu Mekanis
Sistem Pemilu mekanis melihat rakyat sebagai
massa individu2 yang sama. Individu tetap dilihat
sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif.
2. Sistem Pemilu Organis
Sistem Pemilu organis menempatkan rakyat
sebagai sejumlah individu-individu yang hidup
bersama dalam berbagai persekutuan hidup
berdasarkan geneologis, ekonomi, lapisan sosial,
dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga
persekutuan inilah yang dianggap sebagai
pengendali dan yang punya hak pilih.
Lanjutan…
 Sistem Pemilu organis dapat dihubungkan dengan
sistem perwakilan fungsional (function
representation) yang biasa dikenal dalam sistem
parlemen dua kamar, seperti DPD.
 Dalam sistem pemilu organis, Parpol tidak begitu
berperan karena persekutuan masyarakat yang
lebih dominan. Sebaliknya dalam Sistem Pemilu
mekanis, peran parpol sangat besar yang
mengorganisir pemilih dan memimpin pemilih.
SISTEM PEMILU MEKANIS
1. Sistem Perwakilan Distrik/mayoritas (Single
member constituencies /the winner’s take-all)
Wilayah negara dibagi atas distrik2 pemilihan atau
Daerah Pemilihan yang jumlahnya sama dengan
anggora parlemen yang akan dipilih.
2. Sistem Perwakilan Berimbang (Proportional
Representation)
Jumlah kursi di parlemen dibagikan kepada tiaptiap parpol sesuai dengan jumlah jumlah suara sah
yang diperoleh
Misal : Jumlah suara sah 1.000.000. Jika terdapat
100 kursi, maka satu kursi = 10.000 suara.
VARIASI SISTEM PROPORSIONAL
1. Metode Single Transfereble Vote
dengan Hare System
Pemilih diberi kesempatan memilih
pilihan pertama, kedua atau
seterusnya dari daerah pemilihan
yang bersangkutan. Jumlah
perimbangan suara diperlukan, dan
segera jumlah keutamaan pertama
dipenuhi, dan apabila ada sisa suara,
dapat dipindahkan pada urutan
berikutnya, dan demikian seterusnya.
VARIASI SISTEM PROPORSIONAL
2. List System
Pemilih diminta memilih di antara
daftar-daftar calon yang berisi
sebanyak mungkin nama-nama
wakil rakyat yang akan dipilih dalam
Pemilu.
Sistem ini untuk daerah pemilihan
yang dialokasikan lebih dari satu
kursi
VARIASI LIST SYSTEM
1. Closed List System
Nomor urut calon yang akan
mendapatkan kursi ditentukan oleh
pengurus partai politik.
2. Open List System
Nomor urut calon yang akan
mendapatkan kursi ditentukan oleh
pemilih berdasarkan rangking
jumlah suara yang diperoleh setiap
calon.
Sistem ini untuk daerah pemilihan yang dialokasikan lebih dari satu
kursi
SEJARAH PEMILU INDONESIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu
UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilu
UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu
UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu
UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu Anggota MPR/DPR sebagaimana dirubah dengan
dg UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980.
UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu sebagaimana diubah dg UU No. 4 Tahun 2000
tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu
UU No. 12 Tahun 2003 terntang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pimilu Presiden dan Wapres
UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah
dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang, terakhir dirubah
dengan UU No. 12 tahun 2008
UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Preisden
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiluhan Umum
SEJARAH PEMILU INDONESIA
 Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 Nopember 1945, bahwa
pemilu anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan
Januari 1946, tetapi tidak terlaksana dengan alasan :
a. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam
penyusunan perangkat UU Pemilu
b. Masa konsolidasi karena Instabilitas politik akibat konflik
internal dan ancaman eksternal.
 Pemilu Pertama tahun 1955 dalam dua tahap :
1. 29 September 1955 untuk memlih anggota DPR
2. 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante
 Jumlah Kursi anggota Konstituante sebanyak 520, tetapi di
Irian Barat yang memiliki 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka
kursi yang dipilih 514
PARPOL PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPR 1955
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
NO
NAMA PARPOL
KURSI
1
Partai Nasional Indonesia (PNI)
57
16
Murba
2
2
Masyumi
57
17
1
3
Nahdlatul Ulama (NU)
45
18
4
Partai Komunis Indonesia (PKI)
39
19
5
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
8
20
Baperki
Persatuan Indoenesia Raya (PIR)
Wongsonegoro
Grinda
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia
(Permai)
6
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
8
21
Persatuan Daya (PD)
1
7
Partai Katolik
6
22
PIR Hazairin
1
8
Partai Sosialis Indonesia (PSI)
5
23
Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
1
4
24
AKUI
1
4
25
Persatuan Rakyat Desa (PRD)
1
1
1
1
10
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
(IPKI)
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
11
Partai Rakyat Nasional (PRN)
2
26
Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)
1
12
Partai Buruh
2
27
Angkatan Comunis Muda (Acoma)
1
13
Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
2
28
R.Soedjono Prawirisoedarso
1
14
Partai Rakyat Indonesia (PRI)
2
- 172
Lain-lain
-
15
Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
2
9
TOTAL JUMLAH KURSI
257
PEMILU
ANGGOTA KONSTITUANTE 1955
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
NO
NAMA PARPOL
KURSI
1
Partai Nasional Indonesia (PNI)
119
18
Persatuan Indoenesia Raya (PIR)
Wongsonegoro
2
2
Masyumi
112
19
Grinda
2
3
Nahdlatul Ulama (NU)
91
20
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
2
4
Partai Komunis Indonesia (PKI)
80
21
Persatuan Daya (PD)
3
5
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
16
22
PIR Hazairin
2
6
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
16
23
Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
1
7
Partai Katolik
10
24
AKUI
1
8
10
25
Persatuan Rakyat Desa (PRD)
1
8
26
Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)
2
10
Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia (IPKI)
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
7
27
Angkatan Comunis Muda (Acoma)
1
11
Partai Rakyat Nasional (PRN)
3
28
R.Soedjono Prawirisoedarso
1
12
Partai Buruh
5
29
Gerakan Pilihan Sunda
1
13
Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
2
30
Partai Tani Indonesia
1
14
Partai Rakyat Indonesia (PRI)
2
31
Radja Keprabonan
1
15
Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
3
32
Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)
1
16
Murba
4
33
PIR NTB
1
17
Baperki
2
34
L.M.Idrus Effendi
1
9
DEMOKRASI TERPIMPIM
 Dekrit Presiden 5 Juli 1959, mengenai pembubaran




Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945
Prof. Ismail Sunny menyatakan bahwa kekuasaan negara
bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi
democracy by decree
Presiden Soekarno secara sepihak mengangkat anggota DPRGR dan MPRS dengan senjata Dekrit .
Lahir Tap. MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan
Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Presiden RI
Seumur Hidup.
Indonesia tidak pernah lagi menyelenggarakan Pemilu sampai
tumbangnya Presiden Soekarno karena krisis politik, ekonomi
dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI melalui Tap MPRS No.
XXXIV/MPRS/ 1967
REZIM ORDE BARU
 Soeharto ditetapkan sebagai Presiden RI pada melalui
SI MPRS (Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968)
 Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 yang mengamanatkan
Pemilu diselenggarakan 1968, diubah lagi pada SI
MPR 1967 oleh Soeharto menjadi 1971.
 Pemilu kedua baru terselenggara pada 5 Juli 1971
 Pemilu 1971 diselenggarakan berdasarkan UU No. 15
Tahun 1969 tentang Pemilu
PARPOL PADA PEMILU 1971
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
1
Golkar
236
2
Partai NU
58
3
Parmusi (Partai Muslimin Indonesia )
24
4
PNI (Partai Nasional Indonesia)
20
5
PSII (Partai Serikat Islam Indonesia)
10
6
Parkindo (Partai Kristen Indonesia)
7
7
Partai Katolik
3
8
Partai Islam Perti
2
9
Patai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia)
-
10
Murba (Partai Musyawarah Rakyat Banyak)
-
TOTAL JUMLAH KURSI
360
PEMILU
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997
 Pesertanya hanya dua Parpol dan satu Golkar
 Kedua partai itu adalah PPP dan PDI dan satu
Golongan Karya.
 Pemilu 1977 diselenggarakan berdasarkan UU No. 3
Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar
HASIL PEMILU 1977
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
%
1
Golkar
232
62,11
2
PPP
99
29,29
3
PDI
29
8,60
360
100,00
JUMLAH
HASIL PEMILU 1982
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
%
1
Golkar
242
64,34
2
PPP
94
27,78
3
PDI
24
7,88
364
100,00
JUMLAH
HASIL PEMILU 1987
NO
NAMA PARPOL
KURSI
%
1
Golkar
299
73,16
2
PPP
61
15,97
3
PDI
40
10,87
400
100,00
JUMLAH
HASIL PEMILU 1992
NO
NAMA PARPOL
KURSI
%
1
Golkar
282
68,10
2
PPP
62
17,01
3
PDI
56
14,89
400
100,00
JUMLAH
HASIL PEMILU 1997
NO
NAMA PARPOL
KURSI
%
1
Golkar
325
74,51
2
PPP
89
22,43
3
PDI
11
3,06
425
100,00
JUMLAH
HASIL PEMILU 1999
NO
PARPOL
KURSI
NO
PARPOL
KURSI
NO
PARPOL
KURSI
NO
PARPOL
KURSI
1
PDIP
153
13
PP
1
25
PUI
-
37
PKM
-
2
Golkar
120
14
PDR
1
26
PAY
-
38
PND
-
3
PPP
58
15
PSII
1
27
Partai
Republik
-
39
PADI
-
4
PKB
51
16
1
28
Partai MKGR
-
40
PRD
-
5
PAN
34
17
1
29
PIB
-
41
PPI
-
6
PBB
13
18
IPKI
1
30
Partai SUNI
-
42
PID
-
7
Partai
Keadilan
7
19
PKU
1
31
PCD
-
43
Murba
-
8
PKP
4
20
Masyumi
1
32
PSII 1905
-
44
SPSI
-
9
PNU
5
21
PKD
1
33
Masyumi
Baru
-
45
PUMI
-
10 PDKB
5
22
PNI Supeni
-
34
PNBI
-
46
PSP
-
11 PBI
1
23
Krisna
-
35
PUDI
-
47
PARI
-
12 PDI
2
24
Partai KAMI
-
36
PBN
-
48
PILAR
-
PNI Front
Marhaenis
PNI Massa
Marhaen
JUMLAH TOTAL KURSI DPR
462
HASIL PEMILU LEGISLATIF 2004
NO
PARPOL
%
KURSI
NO
PARPOL
%
KURSI
1
Golkar
21,58
128
13
P. Persatuan demokrasi Kebangsaan
1,16
5
2
PDI Perjuangan
18,53
109
14
P. Nasional Banteng Kemerdekaan
1,08
1
3
PKB
10,57
52
15
PARTAI PATRIOT PANCASILA
0,95
0
4
PPP
8,15
58
16
Partai nasional indonesia marhaenisme 0,81
1
5
PD
7,45
57
17
PPNUI
0,79
0
6
PKS
7,34
45
18
PARTAI PELOPOR
0,77
2
7
PAN
6,44
52
19
Partai penegak demokrasi indonesia
0,75
1
8
PBB
2,62
11
20
PARTAI MERDEKA
0,74
0
9
PBR
2,44
13
21
PARTAI SERIKAT INDONESIA
0,60
0
10
PDS
2,13
12
22
Partai perhimpunan indonesia baru
0,59
0
11
Partai karya peduli bangsa
2,13
12
23
PARTAI PERSATUAN DAERAH
0,58
0
12
Partai Keadilan dan
Persatuan indonesia
1,26
1
24
PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT
0,56
0
100
550
JUMLAH
HASIL PILPRES 2004
Putaran Pertama
NO
RANGKING
NAMA PASANGAN
SUARA
%
1
SBY – JK
36.070.622
33.58
2
Megawati - Hasyim Musyadi
28.186.780
26.24
3
Wiranto-Sallahudin W.
23.827.512
22.19
4
Amien Rais - Siswono Y.H.
16.042.105
14.94
5
Hamzah H. - Agum G.
3.276.001
3.05
107.403.020
100
SUARA
%
Jumlah
Putaran Kedua
NO
RANGKING
NAMA PASANGAN
1
SBY – JK
69.266.350
60,62
2
Megawati - Hasyim Musyadi
44.990.704
39,38
114.256.054
100
Jumlah
HASIL PEMILU LEGISLATIF 2009
NO
PARPOL
%
KURSI
NO
PARPOL
%
KURSI
NO
PARPOL
%
KURSI
1
PD
20,85
150
14
PBR
-
27
PPI
-
2
GOLKAR
14,45
107
15
PPRN
-
28
Pakar Pangan
-
3
PDIP
14,03
95
16
PKPI
-
29
Pelopor
-
4
PKS
7,88
57
17
PDP
-
30
PKDI
-
5
PAN
6,01
43
18
BARNAS
-
31
PIS
-
6
PPP
5,32
37
19
PPPI
-
32
PNI Marhaesnis
-
7
PKB
4,94
27
20
PDK
-
33
Partai Buruh
-
8
GERINDRA
4,46
26
21
Republik Nusntr
-
34
PPIB
-
9
HANURA
3,77
18
22
PPD
-
35
PPNUI
-
10
PBB
1,79
-
23
PATRIOT
-
36
PSI
-
11
PDS
1,48
-
24
PNBK
-
37
PPDI
-
12
PKNU
1,47
-
25
KEDAULATAN
-
38
Merdeka
-
13
PKPB
1,40
-
26
PMB
-
JUMLAH
100
560
HASIL PILPRES 2009
Putaran Pertama
NO
RANGKING
NAMA PASANGAN
SUARA
%
1
JK - WIRANTO
15.081.814
12,41
2
SBY – BOEDIONO
73.874.562
60,80
3
MEGAWATI – PRABOWO SUBIATO
32.548.105
26.79
121.504.481
100
Jumlah Suara
N.SUMATRA
RIAU
C.SULAWESI
MALUKU
JAMBI
S.KALIMANTAN
LAMPUNG
IRIAN
JAYA
PAPUA
S.SULAWESI
C.JAVA
W.JAVA
E.JAVA
BALI
DI YOGYAKARTA
W.NUSA TENGGARA
E.NUSA TENGGARA

similar documents