Transformasi Askes

Report
PERSIAPAN PT ASKES
DALAM TRANSFORMASI
MENUJU BPJS 1
UMBU MARISI
PT. Askes Indonesia (Persero)
Jl. Letjen. Soeprapto - Cempaka Putih
Jakarta Pusat, Indonesia - 10510
Ph. +62214212938 Fax. +62214212940
DIREKTUR OPERASIONAL PT ASKES
0
JAMINAN SOSIAL
Pemerintah wajib tingkatkan
kesejahteraan masy. &
kembangkan sistem jaminan sosial
Setiap warga negara berhak
mendapatkan jaminan sosial
9 Perlindungan dasar :
kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin , hari tua, meinggal ,
pensiun, tunjangan keluarga
& pengangguran
UUD 45 Pasal 34 ayat 2
UUD 45
Pasal 28 H ayat 3
Konvensi ILO
102/1952
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
YANG LAYAK
UU 40/2004
SJSN
AMANAT KONSTITUSI  HAK RAKYAT DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH !!!
1
IMPLEMENTASI
UU nomor 40 tahun
2004 Sistem Jaminan
Sosial Nasional
UU nomor 24 tahun 2011
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Program jaminan sosial :
Jaminan Kesehatan
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun
Jaminan Kematian
Diawali dengan program
jaminan kesehatan
(penjelasan pasal 14 ayat (1))
Transformasi
PT Askes (Persero)
menjadi BPJS Kesehatan
ROADMAP
2
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Asas &
Tujuan
• Asas : kemanusiaan, manfaat,
dan keadilan sosial
• Tujuan : Memberikan jaminan
terpenuhinya kebutuhan
dasar hidup layak bagi
peserta dan atau anggota
keluarganya
• Jaminan Kesehatan
Program
BPJS
•
•
•
•
• Jaminan Kecelakaan
Kerja
• Jaminan Hari Tua
• Jaminan Pensiun
• Jaminan Kematian
PT. Askes  BPJS I
PT. Jamsostek  BPJS II
PT. Taspen
PT. Asabri
3
TRANSFORMASI
1 Januari 2014
PT ASKES
PT JAMSOSTEK
1 Juli 2015
2029
BPJS II
BPJS II
BPJS I
KESEHATAN
BPJS II
PT TASPEN
PT TASPEN
PT ASABRI
PT ASABRI
TNI/POLRI
KEMKES
4
PRINSIP DASAR KEPESERTAAN
 Azas Kepesertaan bersifat “Wajib”
Kepesertaan bersifat wajib adalah untuk mencegah terjadinya
“adverse selection” atau kepesertaan yang berdasarkan adanya
faktor resiko. Dengan kepsertaan wajib tidak lagi dilakukan
perhitungan resiko perorangan
 Azas “pooling of risk” / “Hukum Bilangan Besar” dimana peserta
dihimpun dalam satu badan secara nasional sehingga terjadi subsidi
silang yaitu yang membayar premi kecil dibantu oleh yang
membayar premi besar, sehingga dengan premi yang kecil dapat
memperoleh manfaat yang besar .
Dengan pooling of risk maka manfaat medis yang diterima
peserta tidak dibedakan atas besaran premi yang dibayarkan.
5
PRINSIP DASAR PELAYANAN
KESEHATAN (I)
 Azas ekuitas yaitu setiap peserta memperoleh hak yang sama atas
pelayanan kesehatan (manfaat medis)
Manfaat medis yang diperoleh PNS gol. I sama dengan gol. IV
harus sama walaupun nilai rupiah premi berbeda
 Azas keadilan yaitu setiap peserta memperoleh hak atas manfaat
non medis sesuai besaran premi yang dibayarkan
Dengan pembayaran premi yang berbeda tetapi manfaat
medis yang sama maka ada perbedaan manfaat non medis
pada saat rawat inap misalnya saat ini untuk PNS gol. I dan II
di kelas II sedangkan gol III dan gol IV di kelas I.
6
PRINSIP DASAR PELAYANAN
KESEHATAN (2)
 Azas portabilitas yaitu setiap peserta dapat memperoleh pelayanan
dimana saja tanpa dibatasi oleh wilayah geografis atau wilayah
pemerintahan.
Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
dengan manfaat yang sama di seluruh wilayah Indonesia.
• Pelayanan kesehatan mengacu pada konsep “managed care” yaitu
keterpaduan antara pelayanan kesehatan yang bermutu dan
pembiayaan yang terkendali
Pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kurati dan
rehabilitatif dengan pola pembiayaan yang dapat
mengendalikan kenaikan biaya pelayanan antara lain dengan
Prospective payment
7
PRINSIP DASAR KEUANGAN (1)
 Azas sustainabilitas yaitu program yang dilaksanakan khususnya
jaminan kesehatan adalah program yang menjamin adanya
pelayanan kesehatan bagi semua orang seumur hidup.
Pada saat ini PNS tetap memperoleh pelayanan kesehatan
walaupun sudah pensiun sampai meninggal dunia, misalnya
pelayanan cuci darah diberikan seumur hidup. Sisa dana pada
akhir tahun dijadikan cadangan untuk menjamin
sustainabilitas
• Azas nirlaba yaitu dana yang dihimpun dari premi peserta
dipergunakan untuk kepentingan peserta dan bukan bertujuan
untuk memperoleh keuntungan.
Walaupun dana yang terhimpun tidak dipergunakan untuk
mencari keuntungan namun dana idle / cadangan dapat
diinvestasikan untuk meningkatkan dana cadangan
8
PRINSIP DASAR KEUANGAN (2)
 Azas kehati-hatian yaitu manajemen keuangan dilaksanakan
secara hati-hati berdasarkan prinsip keuangan dengan
mempertimbangkan kemampuan dana yang tersedia untuk
mempetahankan sustainaibiltias
 Azas wali amanah yaitu sisa dana pada akhir tahun dipergunakan
semaksimal mungkin untuk kepentingan peserta
Sisa dana akhir tahun tidak menjadi dividen bagi negara
tetapi dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada
peserta.
9
JARINGAN ORGANISASI
Regional I
Regional II
Regional X
Regional VIII
Regional XII
Regional III
Regional IV
Regional V
Regional IX
Regional VI
Regional VII
Regional XI
• 12 Kantor: Regional, 94 Kantor Cabang, 401 Kantor Kabupaten, 895 Askes
• 8.551 Puskesmas, 3.550 Dokter Keluarga/Klinik 24 Jam
• 270 Laboratorium,231 PMI
Regional XI
• 895 Rumah Sakit (481 Rumah Sakit Pemerintah; 109 Rumah Sakit TNI/POLRI; 259 Rumah Sakit
Swasta; 46 Rumah Sakit Khusus)
• 137 PPK yang melayani Hemodialisa
• 1.082 Apotek dan 743 Optik
10
10
PROSES TRANSFORMASI PT ASKES
Menyusun sistem dan prosedur aspek strategik
dan aspek operasional untuk operasionalisasi
BPJS Kesehatan
Menyusun berbagai konsep untuk masukan dan
usulan bagi penyusunan peraturan dan
perundangan yang dibutuhkan dalam
implementasi BPJS Kesehatan
Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak
terkait
Menyiapkan SDM yang handal untuk masa
depan
11
GARIS BESAR ROADMAP
2012
2013
2014
Review sistem dan
kebijakan strategic dan
operasional perusahaan
Plan of action sistem dan
kebijakan strategic dan
operasional BPJS
Kesehatan
Mulai beroperasi
BPJS Kesehatan
Berkoordinasi dengan
institusi terkait tentang
pengalihan program
Berkoordinasi dengan
institusi terkait tentang
pengalihan program
Masukan dan usulan
untuk peraturan
perundangan
pelaksanaan BPJS
Kesehatan
Berkoordinasi dengan
institusi terkait tentang
pengalihan program
Melakukan sosialisasi
jaminan kesehatan
Melakukan sosialisasi
jaminan kesehatan
Penutupan perusahaan
dan pembukaan BPJS
Kesehatan
12
KONTRIBUSI ASPEK LEGAL
PT Askes (Persero) menyiapkan masukan
dan usulan untuk :
Rancangan
Perpres
Jaminan
Kesehatan
Rancangan
Rancangan
Rancangan
PP
Perpres
Rancangan
PP
Penerima PP Tahapan Pengelolaan
Dewan
Bantuan
Kepesertaan
Pengawas
Dana
Iuran
dan Direksi
13
PERSIAPAN OPERASIONAL
Kesiapan operasional PT Askes (Persero)
menuju BPJS Kesehatan :
Kepesertaan
Pelayanan
Kesehatan
Pembiayaan
Organisasi
dan SDM
Teknologi
Informasi
14
KEPESERTAAN
SAAT INI
 Aplikasi Manajemen
Kepesertaan terintegrasi
dalam Sistem Informasi
Manajemen
 Master File Nasional secara
terpusat dan diakses dari
seluruh Indonesia dengan
pemanfaatan VPN
 Penggunaan Nomor
Identitas Tunggal
 Kepesertaan PNS, Penerima
Pensiun, PJKMU
AKAN DATANG
 Pemantapan Aplikasi
Manajemen Kepesertaan
 Penataan Master File
Nasional  migrasi data
dari institusi lain, peserta
baru
 Penggunaan Nomor
Identitas Tunggal 
dikaitkan dengan NIK
15
PELAYANAN KESEHATAN
SAAT INI
 Aplikasi Manajemen
Pelayanan Kesehatan
terintegrasi dalam Sistem
Informasi Manajemen
 Jaringan fasilitas
kesehatan: Pemerintah,
TNI/Polri, Swasta,
 Manfaat komprehensif,
pelayanan berjenjang
 Standarisasi: obat
AKAN DATANG
 Pemantapan Aplikasi
Manajemen Pelayanan
Kesehatan
 Pemantapan jaringan
fasilitas kesehatan dan
SDM
 Manfaat komprehensif,
pelayanan berjenjang
 Standarisasi pelayanan
medik, obat, alat
kesehatan
16
KEUANGAN
SAAT INI
 Aplikasi Manajemen
Keuangan terintegrasi
dalam Sistem Informasi
Manajemen
 Iuran: % gaji pokok
 Pembiayaan: kapitasi,
tarif paket
AKAN DATANG
 Pemantapan Aplikasi
Manajemen Keuangan
 Iuran: % gaji, nominal
 Pembiayaan: kapitasi,
pola tarip Askes, Ina-CBG
17
ORGANISASI DAN SDM
SAAT INI
AKAN DATANG
 Aplikasi Manajemen SDM
 Jaringan organisasi Pusat
sampai kabupaten / kota
 SDM berbasis kompetensi
 Pemantapan jaringan
organisasi: penambahan
kantor
 Pemantapan kompetensi
SDM, penambahan SDM
18
TEHNOLOGI INFORMASI
SAAT INI
AKAN DATANG
 Sistem Informasi
Manajemen komprehensif
Terpadu
 Pusat Data Nasional
 Jaringan VPN seluruh
Indonesia: 686 titik
 Pemantapan Sistem
Informasi Manajemen
Terpadu
 Pemantapan Pusat Data
Nasional,
 Penambahan kapasitas
jaringan VPN
19
Terima Kasih
20

similar documents