9 KETETAPAN ADMINISTRATIF

Report
KETETAPAN ADMINISTRATIF
BAHAN KE-9
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PRODI. ILMU ADMINISTRASI NEGARA
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
1
Ketetapan (beschikking)
• Tindakan hukum yg dilakukan alat-alat
pemerintahan, pernyataan kehendak mereka
dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan
maksud mengadakan perubahan dalam
lapangan hubungan hukum. (Van der Pot)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
2
Ketetapan
• Tindakan pemerintahan, dijalankan ole suatu
jabatan pemerintahan, yang dalam suatu hal
tertentu secara bersegi satu & dengan
sengaja, meneguhkan suatu hubungan hukum
atau suatu keadaan hukum g telah ada, atau
menimbulkan suatu keadaan hukum yg baru
atau menolaknya. (Donner)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
3
ketetapan
• Keputusan sesuatu alat pemerintahan dalam
arti yg luas, yg isinya tidak terletak di dalam
lapangan peraturan, polisi, dan pengadilan.
(Stelinga)
• Suatu perbuatan pemerintahan dalam arti
luas yg khusus, bagi lapangan pemerintahan
dalam arti sempit. (Utrecht)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
4
Ketetapan
• Tindakan hukum sepihak dalam lapangan
bestuur (pemerintahan dlm arti sempit),
dilakukan oleh overheid (pemerintahan dlm
arti luas), berdasar wewenangnya yg istimewa.
(Prins)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
5
Bagian Beschikking (Prins)
• Ketetapan sbg tindakan dlm lapangan bestuur
(bestuurhandeling)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
6
4 syarat ketetapan
• Dibuat pemerintah (orgaan) yg berwenang
(bevoegd).
• Pembentukan kehendak alat pemerintahan yg
membuat ketetapan tdk boleh membuat
kekurangan yuridis (geen yuridische gebreken
in de wilsvorming).
• Diberi bentuk (vorm), yg ditetapkan dlm
peraturan yg mjd dasarnya & memperhatikan
prosedur.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
7
• Isi & tujuan ketetapan hrs sesuai dgn isi &
tujuan peraturan dasar (harus doelmatig).
• (Van der Pot)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
8
Peraturan
• Peraturan merupaka hukum in abstrakto
(generale norms) yg sifatnya mengikat umum,
tugasnya mengatur hal-hal umum atau hal-hal
yg masih abstrak, agar peraturan ini dapat
dilaksanakan haruslah ada ketetapanketetapan yg membawa peraturan ini dalam
peristiwa konkret.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
9
Keputusan
• Berfungsi melaksanakan peraturan yg di
adakan oleh instansi atasan secara struktural.
• Keputusan dapat merupakan peraturan dan
dapat pula merupakan ketetapan.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
10
Dispensasi, Vergunning, Licentie,
Konsesi
• Dispensasi (bebas syarat)
• Perbuatan yg menyebabkan suatu peraturan
UU mjd tdk berlaku bagi suatu hal yg
istimewa.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
11
• Vergunning (izin)
• Bilamana pembuat peraturan tdk umumnya
melarang suatu perbuatan, tetapi msh jg
memperkenankannya asalkan dilakukan
secara yg ditentukan untuk masingmasing hal
konkret, maka perbuatan administrasi negara
yg memperkenankannya bersifat izin
(vergunning)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
12
• Licentie (lisensi)
• Izin guna menjalankan suatu perusahaan
dengan leluasa.
• Contoh : Stbl 1923 - 565 lisensi menambang
intan di martapura
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
13
• Konsesi
• Bilamana orang-orang partikulir setelah
berdamai dengan pemerintah, melakukan
sebagai dari pemerintah. (penunjukan pihak
ke – 3 pd proyek pemerintah)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
14
terimakasih
• Ketetapan Administratif
• bhn 9 hukum administrasi negara
• 2016
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
15

similar documents