Materi_Sosialisasi_JKN Keluarga Berencana

Report
PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA
dr. Johana, AAK
BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Hak konstitusional setiap orang
+
Wujud tanggung jawab negara
Konvensi ILO 102
tahun 1952
• Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan
sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan
kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan,
tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris)
Pasal 28 H ayat 3
UUD 45
• “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermanfaat".
Pasal 34 ayat 2
UUD 45
• "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Diatur lebih lanjut
melalui UU dan
peraturan pelaksana
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur
PERTANYAANNYA: SIAPAKAH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN?
Jawabannya: PT Askes (Persero) yang BERTRANSFORMASI
Menjadi BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2014
2013
Badan Hukum PRIVATE
Di bawah Menteri BUMN
Semula Hanya Untuk Jaminan
Kesehatan PNS dan Pensiunan
TNI/POLRI + Prts Kem + Vet
2014 - 2019
CAKUPAN
SEMESTA 2019
Badan Hukum PUBLIK
Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN
Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan
SELURUH RAKYAT INDONESIA
Sistem Jaminan Sosial Nasional
3 Azas
5 Program
9 Prinsip
Kegotong-royongan
Manfaat
Jaminan
Kesehatan
Keadilan sosial
bagi seluruh
rakyat Indonesia
Jaminan
Kecelakaan
Kerja
Kehati-hatian
Kemanusiaan
Jaminan Hari
Tua
Jaminan Pensiun
Jaminan
Kematian
Nirlaba
Keterbukaan
Akuntabilitas
Portabilitas
Kepesertaan wajib
Dana amanat
Hasil pengelolaan dana
digunakan seluruhnya
untuk pengembangan
program dan sebesarbesarnya untuk
kepentingan peserta
UNDANG UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANA
UU no.40 Tahun 2004
• Tentang SJSN
UU no.36 Tahun 2009
• Tentang Kesehatan
UU no.24 Tahun 2011
• Tentang BPJS
PP no.101 tahun 2012
• Tentang PBI
Perpres no.12 tahun 2013
• Tentang Jaminan Kesehatan
Perpres no.111 Tahun 2013
• Tentang Perubahan Perpres no.12 tahun2013
Permenkes no.69 tahun 2013
• Tentang standar tarif pelkes pada Faskes Tk.I
dan Tk.Lanjutan
Permenkes no.71 Tahun 2013
• Tentang Pelkes pada JKN
Kepmenkes
no.328/Menkes/SK/VIII/2013
• Tentang Formularium Nasional
Kepmenkes
no.455/Menkes/SK/XI/2013
• Tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan
SE Menkes
no.HK/Menkes/31/I/2014
• Tentang standar tarif pelkes pada Faskes Tk.I
dan Tk.Lanjutan JKN
SE Menkes
no.HK/Menkes/32/I/2014
• Tentang pelaksanaan pelkes bagi peserta BPJS
Kesehatan pada Faskes Tk.I dan Tk.Lanjutan JKN
Fokus Prioritas Nasional bid.Kes keenam
Prioritas pertama sebagai tulang punggung
untuk mendukung seluruh aspek reformasi
pembangunan kesehatan
Peserta Jaminan Kesehatan
Penerima Bantuan
Iuran (PBI)
Fakir Miskin
Orang Tidak
Mampu
Bukan Penerima
Bantuan Iuran (PBI)
Pekerja
Penerima
Upah
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Bukan
Pekerja
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama
(RJTP dan RITP)
a. Administrasi pelayanan;
b. Pelayanan promotif dan preventif;
c. pemeriksaan, pengobatan, dan
konsultasi medis;
d. Tindakan medis non spesialistik, baik
operatif maupun non operatif;
e. Pelayanan obat dan bahan medis
habis pakai;
f. Transfusi darah sesuai dengan
kebutuhan medis;
g. Pemeriksaan penunjang diagnostik
laboratorium tingkat pratama;
h. rawat inap tingkat pertama sesuai
dengan indikasi medis
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan
(RJTL dan RITL)
a. Administrasi pelayanan;
b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi
spesialistik;
c. Tindakan medis spesialistik baik bedah
maupun non bedah;
d. Pelayanan obat dan bahan medis habis
pakai;
e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan;
f. Rehabilitasi medis;
g. pelayanan darah;
h. pelayanan kedokteran forensik klinik;
i. pelayanan jenazah pada pasien yang
meninggal di Fasilitas Kesehatan
j. Perawatan inap non intensif;
k. Perawatan inap di ruang intensif;
Pelayanan Kesehatan Lain
yang ditetapkan oleh Menteri
Pe layanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
Pelayanan yg tidak sesuai prosedur
Pelayanan yg dilakukan di faskes yg tidak bekerja sama
Pelayanan yg sudah dijamin JKK
Pelayanan yg dilakukan di luar negeri
Pelayanan utk tujuan estetik
Pelayanan utk mengatasi infertilitas
Pelayanan utk meratakan gigi (ortodonsi)
Gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol
Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri dan hobby yg
membahayakan
Pengobatan komplementer, alternatif, tradisional
Pengobatan dan tindakan medis yg dikategorikan sbg percobaan (eksperimen)
Alkon, komestik, makanan bayi, susu,
Perbekalan kesehatan rumah tangga
Pelayanan akibat bencana pd masa tanggap darurat, KLB
Biaya pelayanan lainnya yg tidak ada hubungan dengan manfaat JK
Klaim perorangan
Alur Pelayanan Kesehatan
ta
Peserta
Rujuk / Rujuk Balik
FaskFaskes er
Primer
Emergency
Ruma
Rumah Sakit
Kapitasi
BPJS
Branch Office
Klaim
ERA BPJS: MENATA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
GATE KEEPER CONCEPT – PROMOTIF – PREVENTIF
Memperkuat Posisi Pelayanan Primer dalam Piramida Layanan: Sebagai Pintu Masuk
Sistem Yankes BERJENJANG
Persentase Biaya Pelkes
Askes
INA CBGs
NHS
England
NHI
Taiwan
76 %
67 %
24 %
33 %
28 %
56 %
Kapitasi
15 %
Manfaat Jaminan Kesehatan
Perpres 12/2013 pasal 20
Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai
sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan
Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas Manfaat medis dan non medis
Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan
Manfaat non medis meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans
Manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang
dibayarkan
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan
kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
Manfaat Jaminan Kesehatan
BPJS KESEHATAN
(Perpres No12 tahun 2013 Bab V Pasal 21 Ayat 1,3 dan 4)
Manfaat Pelayanan Promotif dan Preventif
a.
Penyuluhan Kesehatan Perorangan
b.
Imunisasi Dasar
c.
Keluarga Berencana
d.
Skrining Kesehatan
PENYULUHAN KESEHATAN
PERORANGAN
Penyuluhan Mengenai pengelolaan
faktor resiko penyakit dan prilaku
hidup bersih dan sehat
IMUNISASI DASAR
BCG,Difteri Pertusis Tetanus, Hepatitis B
(DPT-HB), Polio dan Campak
KELUARGA BERENCANA
Konseling, Kontrasepsi Dasar, vasektomi dan
tubektomi
Vaksin untuk
Imunisasi dasar
Alat
kontrasepsi
dasar
Disiapkan
Pemerintah
PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN
BPJS KESEHATAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA
a.
b.
c.
d.
e.
Puskesmas atau Setara
Praktek Dokter
Praktik Dokter Gigi
Klinik Pratama
RS Kelas D Pratama atau yang Setara
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
•
•
•
•
•
•
Puskesmas
: 98
Faskes TNI-Polri : 7
Dokter Keluarga : 13
Klinik
: 21
Dokter Gigi
:4
Klinik Gigi
:2
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
RUJUKAN
a.Klinik Utama atau yang Setara
b.Rumah Sakit Umum
c.Rumah Sakit Khusus
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT RUJUKAN
• Rumah Sakit Pemerintah
• Rumah sakit Swasta : 8
:8
Catatan : Kota Bandar Lampung, Kab lampung Selatan, Kab Pesawaran, Kab Pringsewu,Kab tanggamus (2014)
FASILITAS KESEHATAN DAN POLA
PEMBAYARAN JKN
(Peraturan Menteri Kesehatan No 69 dan 71 Tahun 2013)
Fasilitas Kesehatan
Primer (Puskesmas,
Dokter Praktek, Bidan
Praktek, Klinik Pratama,
RS Pratama)
Kapitasi
Cara
pembayaran lain
Fasilitas Kesehatan
Sekunder & Tersier
(Klinik Utama, Balkes,
Rumah Sakit)
Ina CBG’s
TARIF KAPITASI DAN NON KAPITASI
No
JENIS FASKES PRIMER
1
Puskesmas
2
RS Pratama/Klinik Pratama/Dokter
Praktek/Faskes yang setara
3
Dokter Gigi Praktek
KAPITASI
3000 – 6000
8.000 – 10.000
TARIF RAWAT INAP TK I per diem 100.000
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS
2.000
PEMBAYARAN PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN
BPJS KESEHATAN
(Surat Edaran Menteri Kesehatan No HK/MENKES/31/I/2014)
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
BPJS KESEHATAN
(Perpres No 12 Tahun 2013 Pasal 21 Ayat 4)
Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud meliputi :
1. Konseling
Kontrasepsi dasar
3. Vasektomi dan Tubektomi
2.
Berkerjasama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana
IUD/Impland dan Suntik
(Peraturan Menteri Kesehatan No 69 Tahun 2013)
 Penyediaan dan distribusi Vaksin dan alat kontrasepsi dasar menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah
 BPJS Kesehatan hanya membiayai jasa pelayanan pemberian vaksin dan alat
kontarsepsi dasar yang sudah termasuk dalam kapitasi, kecuali untuk jasa pelayanan
pemasangan IUD/Implant dan Suntik didaerah perifier diluar kapitasi
JUMLAH PESERTA BPJS KESEHATAN
PROPINSI LAMPUNG
ESTIMASI PENDUDUK WANITA USIA SUBUR
Jumlah Wanita usia Subur Indonesia tahun 2013 : 68.133.634 (Total penduduk Wanita 123.364.472 Jiwa)
: 55.23 %
Jumlah Wanita usia Subur Indonesia tahun 2013 : 69.148.825 (Total penduduk Wanita 125.202.594 Jiwa)
: 55.23 %
Jumlah Wanita usia Subur Propinsi Lampung Tahun 2013 : 2.124.701(Total penduduk Wanita 3.825.459 Jiwa)
: 55.54 %
Jumlah Wanita usia Subur Propinsi Lampung Tahun 2014 : 2.149.211(Total penduduk Wanita 3.870.394 Jiwa)
: 55.53 %
JUMLAH DATA KEPESERTAAN BPJS PROVINSI LAMPUNG TOTAL :
Estimasi 55,53 % Wanita Usia Subur
:
*Data Penduduk sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2011-2014, Pusar Data dan Informasi Kemenkes RI
CAKUPAN PELAYANAN RJTP PASAL 17
PERMENKES NO.71 TAHUN 2013
(1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
untuk pelayanan medis mencakup:
a.
kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama;
b.
kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan
rujukan;
c.
kasus medis rujuk balik;
d.
pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat
pertama;
e.
pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan
atau dokter; dan
f.
rehabilitasi medik dasar.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan panduan klinis.
(3) Panduan klinis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.
Penjelasan pengobatan/perawatan kasus yang dapat
diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun
2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
Tingkat Kemampuan 4:
mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas
Tingkat Kemampuan 4A.
Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter
144 diagnosa
Tujuan sistem pembiayaan pelayanan
kesehatan:
•
•
•
•
Mendorong peningkatan mutu
Mendorong layanan berorientasi pasien
Mendorong efisiensi
Tidak memberikan reward thd provider yang
melakukan
overtreatment,
undertreatment
maupun melakukan adverse event
• Mendorong untuk pelayanan tim
(Miller 2007)
24
PUSAT LAYANAN INFORMASI
500400
JAM
BPJS, untuk generasi yang lebih baik......
BPJS
BPJS .., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik

similar documents