PMD Kelembagaan

Report
KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEBAGAI
MEDIA KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN
AIR MINUM DAN SANITASI
Oleh :
Simon Makarios Aruan, SIP, M.Si
Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA :
7. Meningkatkan pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup yang
seimbang, berkelanjutan,
berwawasan mitigasi bencana.
1. Menguatkan kapasitas
dan peran desa dan tata
kelola kepemerintahan
desa yang baik.
Dimensi Lingkungan
Dimensi Sosial
2. Meningkatkan kualitas
dasar sumber daya
manusia perdesaan.
3. Meningkatkan
keberdayaan masyarakat
perdesaan.
FOKUS PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PERDESAAN
Dimensi Ekonomi
4. Meningkatkan
ekonomi perdesaan.
2
6. Meningkatkan
ketahanan pangan
masyarakat perdesaan.
5. Meningkatkan kualitas
dan ketersediaan sarana
dan prasarana.
BP-SPAMS
Suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola
pembangunan sarana airminum dan sanitasi
di tingkat desa/kelurahan
 Mewakili masyarakat
 Anggotanya berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat
 Dipilih berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan, selain
kemampuan yang bersifat teknis.
PERAN BP-SPAMS
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN
MENDUKUNG KEBERLANJUTAN
KEGIATAN PROGRAM
FUNGSI DAN TUGAS BP-SPAMS
FUNGSI BP-SPAMS
1. Mengelola pelayanan air minum dan sanitasi sesuai
kesepakatan masyarakat;
2. Mengorganisir masyarakat (termasuk membagi tugas)
untuk pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan;
3. Mengorganisir kegiatan pelestarian sumber daya air,
termasuk pengetahuan masyarakat tentang kelestarian
sumber air;
4. Merealisasikan kegiatan yang tertuang dalam RKM yang
berkaitan dengan tahap Pascakonstruksi dan PJM ProAksi;
FUNGSI BP-SPAMS
5)
6)
7)
8)
Bersama masyarakat menetapkan iuran pemanfaatan sarana air
minum dan sanitasi untuk pengoperasian, pemeliharaan,
penyusutan dan pengembangan sarana;
Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pendanaan atau
pengembangan sarana;
Mengorganisir kegiatan peningkatan praktek hidup bersih-sehat di
masyarakat;
Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain.
TUGAS BP-SPAMS
1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan halhal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
2) Menghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan baik dari
iuran , bantuan dana dari Pemda maupun dana lain yang tidak
mengikat.
3) Menyelengagarakan rapat pengurus dan rapat anggota secara berkala,
menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BP-SPAMS
4) Memberikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada
LKM dan Pemerintah Desa secara berkala (1 kali dalam 6 bulan), dan
mempublikasikannya.
5) Mengelola pemakaian air sesuai kesepakatan masyarakat.
6) Mengelola pengembangan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat.
TUGAS BP-SPAMS
7) Mengorganisir masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan SAM.
8) Menginventarisir dan menyelesaikan permasalahan.
9) Mengidentifikasi sumber potensi kerusakan SPAMS, antara lain :
• Menginventarisir sarana dan prasarana air minum dan sanitasi
desa.
• Menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan
sarana air minum dan sanitasi.
• Mengoperasikan dan memelihara SPAMS desa.
10) Mengorganisir kegiatan: pelestarian sumber air minum, peningkatan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat, kegiatan kesehatan
lingkungan di masyarakat termasuk meningkatkan penggunaan
jamban.
BP-SPAMS ADALAH BAGIAN DARI LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA :
EKSISTENSI BP-SPAMS
KARENA SECARA
DINAMIS MEMPUNYAI
DAMPAK KEPADA 5
ASPEK
PEMBINAAN DAN
PENDAMPINGAN
KEPADA BP-SPAMS
DIARAHKAN KEPADA 5
ASPEK
SOSIAL
LINGKUNGAN
KELEMBAGAAN
FISIK
KEUANGAN
UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA :
BAB XII tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
ADAT DESA, dan
PERMENDAGRI NO. 5 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah
Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakatan;
 Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa
dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah
terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan
akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan;
 Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
b. Lembaga Adat;
c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
d. RT/RW;
e. Karang Taruna; dan
f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
BAB XIV tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 112 :
1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
memberdayakan masyarakat Desa dengan:
a. menerapkanhasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna,
dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan; dan,
c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan.
Pasal 113 :
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:
a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
kepada Desa;
c. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada
lembaga masyarakat Desa;
d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;
e. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa.
BAB X tentang BADAN USAHA MILIK DESA :
BUMDES SEBAGAI SALAH SATU OPSI
Pasal 87
a)
b)
c)
Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 88
a)
b)
Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
Pasal 89
Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
a)
Pengembangan usaha; dan
b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk
masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Membangun Lembaga di Level Masyarakat lebih berdaya :
Pilih SDM yang bagus,
yang punya
pengetahuan,
pengalaman, pengaruh
dan keberpihakan
kepada lingkungan,
akan lebih baik sebagai
sarana untuk bisa
mengembangkan
kinerja lembaga
Kelembagaan yang
teroganisasi dengan
baik. Fokus pada orangorang di dalam
lembaga, artinya
organisasi berbasis
pengetahuan, karena
bagaimanapun juga
orang-orang memiliki
pengetahuan memiliki
wadah untuk berkiprah
Membangun
networking atau
jejaring dengan
masyarakat untuk
menguatkan
lembaga
Mengembangkan
partisipasi
masyarakat,
lembaga yang
memfasilitasi dan
masyarakat yang
berbuat
ASPEK KELEMBAGAAN MENEMPATI POSISI STRATEGIS UNTUK
KEBERLANJUTAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SEPERTI BP-SPAMS
ADMINSITRASI
7 ASPEK
KELEMBAGAAN
YANG PERLU
MENDAPATKAN
PERHATIAN KHUSUS
ORGANISASI
PERMODALAN
KEGIATAN
USAHA
PRODUKTIF
KEGIATAN
PENGELOLAAN
AIR MINUM DAN
SANITASI
SDM
JARINGAN
KEMITRAAN
FORMAT PENILAIAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARAN
Nama KPP
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
: …………………
…………………
: ……………….
: …………………
NO
A
ASPEK
Orginisasi/lembaga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
Administrasi
9.
10.
C
Modal awal
Iuran & biaya OM
Jumlah
Jaringan Kerja
21.
22.
23.
G
Jangkauan usaha
Pemasaran
Penghasilan usaha
Jumlah
Permodalan
19.
20.
F
Perencanaan AMPL & PHBS
Pelaksanaan AMPL & PHBS
Pemanfaatan AMPL
Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Sarana
Jumlah
Kegiatan USPROD.
16.
17.
18.
E
Administrasi Keuangan
Administrasi Umum
Jumlah
Kegiatan AMPL dan PHBS
11.
12.
13.
14.
15.
D
Nama Lembaga
Struk. Pengurus
Anggota
Peran dan tugas Pengurus
AD/ART/Aturan
Pertemuan
Sekretariat
Legalitas
Jumlah
Azas Manfaat
Kaderisasi (internal)
Kemiteraan (eksternal)
Jumlah
Sumber Daya Manusia
24.
Pelatihan Pengurus
25.
Pelatihan Anggota
Jumlah
Tanggal penilaian : ……………….
Waktu penilaian : ……………….
Pelaksana
: ………………
Metode
TUMBUH
0 – 1.3
KRITERIA dan BOBOT
KEMBANG
1.4 – 2.7
: ……………….
MANDIRI
2.8 – 04.0
KET
PANDUAN PENILAIAN KELEMBAGAAN
KOMPONEN
INTERNAL
A. Organisasi/lembaga
1. N a m a
2. Struktur
TUMBUH
3 orang :
Ketua, Sekretaris, dan
Bendahara
BERKEMBANG
MANDIRI
Ada dengan nama lokasi
Ada inti dan sub seksi
Ketua, Sekretaris, Bendahara
dan sub seksi
Ada dan bermakna visi
Ada inti dan sub seksi
Ketua, Sekretaris, Bendahara,
dan sub seksi yang berfungsi
Ada penambahan minimal 5
(inti 3, tambahan dari sub
seksi)
Sudah mulai dilaksanakan
(ada upaya dilaksanakan
Sudah tertulis dalam bentuk
AD
Sudah terjadwal & mulai
dilaksanakan atau situasional
Ada penambahan (inti, sub
seksi dan Anggota secara
tertulis)
Sudah melekat pada setiap
pengurus
Tertulis lengkap dalam
bentuk AD/ART
Sudah terjadwal & rutin
dilaksanakan
3. Anggota
Minimal 3 (hanya inti)
4. Peran dan Tugas
Pengurus
5. Aturan Kelompok
(AD/ART)
6. Pertemuan
Baru tertulis
7. Sekretariat
8. Legalitas
Belum ada
Belum ada
Numpang
Dalam proses
Memiliki sendiri
Sudah ada (SK/Akte notaris)
B. Administrasi
1. Buku Keuangan
Belum ada
Buku Kas Harian
Belum ada
Buku Tamu
Buku Kas Harian, Jurnal,
Neraca danRugi/Laba
Buku Tamu, Buku Anggota,
Buku Keluar Masuk Surat,
Buku Pertemuan dan Buku
Kegiatan
2. Buku
AdministrasiUmum
Belum tertulis (peraturanperaturan tidak tertulis
Belum terjadwal
C. KegiatanAMPL
1.
Perencanaan (SPAMS dan
PHBS)
1.
Pelaksanaan (SPAMS dan
PHBS)
1.
Pemanfaatan SPAMS
1.
Monitoring dan evaluasi
Belum
Belum rutin
Sudah ada dibuat sendiri oleh BPSPAMS
Partisipasi aktif (pengurus dan
anggota)
Rutin (memanfaatkan dan
memelihara SPAMS)
Rutin secara periodik
1.
Pengembangan SPAMS
Belum
Sudah ada rencana tertulis
Sudah ada pengembangan sarana
Belum ada
Sudah ada jenis usaha (terbatas)
Sudah ada usaha kelompok
Lokal (Dusun dan RW) tidak
ada upaya pengembangan pasar
Lokal Desa/Kelurahan (sudah ada Lokal dan Lintas Desa/Kelurahan
upaya pengembangan pasar
(di luar desa/Kelurahan)
1. Penghasilan Usaha
E. PERMODALAN
1.
Modal awal
Belum ada
Sudah ada tapi belum stabil
Sudah ada dan stabil
Tergantung hibah
Pinjaman dan Hibah
1.
Belum ada
Sudah ada belum rutin
Swadaya murni, pinjaman dan
hibah
Suudah ada dan rutin serta
transparan
F. Jaringan Kerja
1.
Azas manfaat
Kepentingan Individu
Individu, kelompok & lingkungan
1.
1.
Belum ada
Belum ada
Kepentingan individu &
kelompok
Calon Kader
Berkembang dengan lembaga
diDesa/Kelurahan
Sudah ada hanya sebagian
Sudah ada hanya sebagian
Sudah ada untuk semua
Sudah ada untuk semua
D. Usaha produktif
1.
Jangkauan Usaha
1.
Pemasaran
Iuran dan biaya OM
Kaderisasi (internal)
Kemiteraan (eksternal)
G. Sumberdaya Manusia
1.
Pelatihan Pengurus
1.
Pelatihan Anggota
Belum ada
Sudah ada tapi dibuat pihak luar
Sebagai panitia pelaksana
Tergantung perintah
Partisipasi aktif (terbatas
pengurus)
Masih terbatas (belum rutin)
Belum ada
Belum ada
Sudah ada kaderisasi
Berkembang di internal dan di luar
Desa/Kelurahan
5 ASPEK KEBERLANJUTAN DALAM PAMSIMAS
ASPEK TEKNIS
ASPEK
KEUANGAN
ASPEK
KELEMBAGAAN
KEBERLANJUTAN
ASPEK
LINGKUNGAN
ASPEK
SOSIAL
Kelembagaan di Level Pemda Lebih Optimal
Strategi Keberlanjutan PAMSIMAS :
Eksekutif Peduli AMPL
PEMDA Alokasikan APBD untuk AMPL
HAL-HAL YANG MASIH PERLU DILAKUKAN UNTUK
MENDORONG KEMANDIRIAN BP-SPAMS
 Dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Desa;
 Dukungan pendampingan dan/atau pelatihan baik yang bersifat Teknis
maupun Non Teknis dari berbagai stakeholders terutama Pemerintah
Daerah;
 Pemerintah daerah melalui SKPD sesuai tugas dan fungsinya (Bappeda,
BPMD, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Kasi PMD Kecamatan, dan lainnya)
memberikan pembinaan kepada BP-SPAMS dengan/atau tanpa
permintaan dari BP-SPAMS;
 Mendorong terbangunnya suatu wadah kebersamaan ,pembelajaran dan
komunikasi BP-SPAMS yaitu Asosiasi di tingkat Kabupaten/Kota;
 Adanya dukungan di tingkat masyarakat (melalui Kader AMPL) dalam
mendukung pencapaian target AMPL Desa.
10 KRITERIA BP-SPAMS YANG BAIK
I. LEGALITAS:
II. ORGANISASI :
Ditetapkan dengan SK Kades/Lurah
a. Memiliki AD/ART
b. Memiliki rencana kerja yang sinkron dengan
perencanaan desa
c. Menjalankan iuran yang memenuhi
perhitungan biaya OP serta penyusutan
d. Melakukan kegiatan pembukuan
e. Ada kaderisasi pengurus
f. Bermitra
a. Kondisi sarana baik dan berfungsi
III. KINERJA :
b. Capaian layanan AM > 50%
c. Capaian dusun SBS > 50%
SURAT DIREKTUR JENDERAL PMD
No. 413.3/7382/PMD, Tanggal 12 September 2014
“Pelaksanaan Komponen Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Lokal Pada
Program PAMSIMAS”
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal
PMD Aktif dalam proses Perencanaan, Pengorganisasian,
Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaporan, menjaga Keberlanjutan.
Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat.
PENYIAPAN
masyarakat dan
lembaga
masyarakat lokal
BPMD
Kab/Kota
memfasilitasi
PEMBINAAN
sarpras air minum
dan sanitasi
PENDATAAN
masyarakat dan
lembaga
masyarakat lokal
PEMBERDAYAAN
masyarakat dalam
keberlanjutan
PENGUATAN
KAPASITAS
kelembagaan lokal

similar documents