Lanjutan..... - Kementerian Sosial RI

Report
Kementerian Sosial RI
Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Tahun 2015
Disampaikan pada
Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran
Kementerian Sosial Tahun 2015
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
Tahun 2014
Tema RKP Tahun 2015
Melanjutkan Reformasi Bagi
Percepatan Pembangunan Ekonomi
Yang Berkeadilan
2
Arah Kebijakan Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
(RKP 2015)
a. Penyedian bantuan, layanan, dan rehabilitasi
sosial, baik reguler maupun temporer, bagi
anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta
penduduk rentan lainnya; dan
b. Peningkatan inklusifitas dalam layanan publik,
pasar kerja, dan sistem masyarakat bagi anak,
lanjut usia, penyandang disabilitas dan
penduduk rentan lainnya
3
Anggaran Kementerian Sosial
( Pagu Indikatif Tahun 2015 )
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
1.
Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Sosial
2
Program Peningkatan Pengawasan Dan
Akuntabilitas Aparatur Negara
3
Program Pemberdayaan Sosial Dan
Penanggulangan Kemiskinan
850.467.900.000
4.
Program Rehabilitasi Sosial
970.000.000.000
5.
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5.687.501.000.000
6.
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian
Dan Pengembangan Kesos
266.956.700.000
Jumlah :
211.600.000.000
28.545.400.000
8.015.371.000.000
4
Isu Strategis Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial tahun 2015
1. Tahun 2015 merupakan tahun awal RPJMN
Ketiga tahun 2015 – 2019, untuk itu
diperlukan masukan dan usulan daerah
dalam rangka penyusunan rencana strategis
Kementerian Sosial dalam peningkatan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui
sinergitas program yang dapat dilaksanakan
secara berkelanjutan;
5
lanjutan
2. Pengembangan penguatan nilai-nilai kearifan lokal
berdasarkan UU No 7 Th 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial pada Pasal 41: “Penyelesaian Konflik
dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/
atau Pranata Sosial yang ada dan diakui
keberadaannya”.
Fokus kegiatan diarahkan sebagai stimulan
pencegahan konflik sosial melalui keserasian sosial
6
Lanjutan.....
3. Berdasarkan Draft Rencana Aksi Nasional
(RAN) Penanggulangan Bencana 2015-2019
Tugas Kementerian Sosial disesuaikan
dengan kluster logistik dan perlindungan
sosial serta pengungsian dalam rangka
penguatan sistem penaggulangan bencana.
Selain itu diharapkan daerah penataan
barang bantuan di daerah melalui efektifitas
Sistem Informasi Logistic (SIMLOG)
7
Lanjutan....
4. Coverage Peserta PKH tahun 2015 turun dari 3,2 jt RTSM
menjadi 3 juta RTSM, dengan implikasi tidak ada
pengembangan lokasi baru atau saturasi kecamatan.
Dengan menitik beratkan pada upaya transformasi strategi
untuk resertifikasi, graduasi dan transisi peserta PKH
Kohor 2007-2009.
Untuk efektifitas pelaksanaan PKH kedepan maka ada
pergeseran tugas kewenangan yang semula dilakukan oleh
Kemensos menjadi kewenangan daerah yang anggaran
dialokasikan melalui dana dekonsentrasi. (Rakor kab / kota,
cetak formulir pemutakhiran , formulir verifikasi komitmen
peserta).
Tetapdiperlukan Anggaran pendampingan dari APBD I dan
II minimal 5% dari nilai total bantuan sosial PKH untuk
Operasional Sekretariat UPPKH Provinsi.
8
lanjutan
5. Penanganan Pekerja Migran bermasalah dan
korban tindak kekerasan lebih diarahkan pada
daerah yang memiliki potensi dan daerah asal
pemulangan dengan menumbuhkan tanggung
jawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan
dan rehab psycho sosial diwilayahnya.
9
lanjutan
6. Anggaran untuk pembangunan LPKSA ABH
Tahun 2015 dimungkinkan dilaksanakan di 2 (dua)
lokasi atau lebih.
Untuk itu diperlukan kesiapan Lahan yang sudah
dihibahkan
(sertifikat hibah an. Kementerian
Sosial) atau dipinjam pakaikan sampai menunggu
selesainya proses hibah (PMK No.96 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan,
Penghapusan,
dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara).
10
lanjutan
7. Untuk memperkuat pelaksanaan Institusi
Penerima Wajib Lapor (IPWL), Kementerian
Sosial direncanakan akan menambah 20 IPWL
di 7 (tujuh) Provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa
Tengah, DIY, Jawa Timur, Sumatera Utara,
Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat.
Selanjutnya Pemerintah Daerah diminta untuk
menyiapkan dan merekomendasikan lembaga
yang ditunjuk sebagai pelaksana IPWL.
11
lanjutan
8. Dalam rangka mendukung pelaksanaan exit
strategy Asistensi Sosial ODK Berat ke Program
Pemberdayaan Keluarga ODK Berat melalui
kegiatan
family
support,
advokasi
dan
pendampingan dan bantuan UEP , setiap Provinsi
diharapkan dapat melakukan Pemetaan
keluarga ODKB atau reidentifikasi ODKB.
12
lanjutan
9. Dengan adanya Penambahan Target Pelayanan
Sosial untuk 4.500 Lansia
dengan rincian
Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar sebanyak
500 lansia, Home Care sebanyak 2.500 lansia dan
Day Care sebanyak 1.000 lansia serta Family
Support sebanyak 500 keluarga, diharapkan
daerah
dapat
menyiapkan
data
yang
diperlukan
13
lanjutan
10. Untuk dapat mengoptimalisasi peran dan
peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) diperlukan data
BNBA (By Name By Address).
11. Optimalisasi pelaksanaan KUBE penghidupan
berkelanjutan (exit PKH), perlu dukungan
daerah dalam hal verifikasi data, monitoring,
dan sinergi dengan program daerah.
14
lanjutan
12. Berkaitan dengan penetapan lokasi Komunitas
Adat Terpencil (KAT), Provinsi lebih selektif dalam
memberikan
rekomendasi
atas
usulan
Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan KAT untuk
itu perlu dukungan peningkatan keterpaduan
lintas program / sektor di daerah dalam penyiapan
lahan, pemberdayaan dan penanganan KAT purna
bina.
15
lanjutan
13. Peningkatan fungsi TMPN/TMP/MPN
hanya sebagai sebagai sarana Pelestarian
Kepahlawanan,
Keperintisan
Kesetiakawanan Sosial, akan tetapi
merupakan objek studi dan ziarah wisata.
tidak
Nilai
dan
juga
Berkaitan dengan hal tersebut daerah perlu
menyiapkan
biaya
pemeliharaan
TMPN/TMP/MPN.
16
lanjutan
14. Dalam rangka pemuktahiran data PMKS dan
PSKS serta kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan
Nasional,
Pemerintah
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
dapat
menyelenggarakan
verifikasi, validasi dan updating data setiap 6
(enam) bulan sekali.
15. Untuk mengintegrasikan data PMKS dan PSKS
secara online dan real time agar seluruh Dinas
Sosial untuk mengoptimalkan Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial (SIKS)
17
lanjutan
16. Penatausahaan persediaan di masing-masing
daerah belum dilaksanakan dengan baik,
sehingga diperlukan penataan, perbaikan dan
mengoptimalkan
sistem
logistik
penanggulangan bencana yang ada di
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
18
lanjutan
17. Dalam hal penyaluran bantuan sosial, setiap
daerah
agar
melakukan
pengendalian
terhadap penyaluran bantuan sosial melalui
cash transfer.
18. Pengembalian atau retur belanja sosial yang
tidak dilaporkan tepat waktu sehingga tidak
dapat disajikan pada laporan keuangan
Kementerian Sosial, hal ini berpengaruh
terhadap capaian opini atas laporan keuangan
Kemanterian Sosial.
19
19.
Masih terdapat Dinas Sosial Provinsi dengan saldo
temuan keuangan hasil pemeriksaan Itjen Kemensos dan
BPKP yang belum ditindaklanjuti (Per 23 April 2014),
yaitu:
Maluku Utara
Sulteng
Gorontalo
Sultra
Papua Barat
Kaltim
NTT
Babel
Maluku
Banten
Sulut
NAD
Papua
Kepri
Sulbar
Jambi
DIY
Sumsel
Sumut
Riau
Jatim
Bengkulu
Sulsel
.
Diharapkan setiap pimpinan Dinas Sosial agar dapat
mengintensifkan proses Tindak• Lanjut Hasil Pemeriksaan,
.dan Kemensos mengapresiasi Dinas Sosial Provinsi yang
sudah menyelesaikan proses Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan kepada UKE I dapat dipertimbangkan
memberikan punishment kepada Dinas Sosial yang lalai
menyelesaikan tindak lanjut hasil audit.
20
lanjutan
20. Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Temuan
BPK
diharapkan
setiap
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota segera menyelesaikan Laporan
pertanggungjawaban
bantuan
sosial
yang
bersumber dari Dana Hibah Dalam Negeri.
21
lanjutan
21. Terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja
Kementerian Sosial, Laporan kinerja melalui Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar
disampaikan secara berkala baik secara tertulis
maupun secara online untuk pelaporan PMK
No.249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L
(Bulanan) dan PP No.39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Triwulanan).
22
lanjutan
22. Dalam Rangka Revisi UU no: 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah,
Kementerian
Sosial
mengusulkan 7 (tujuh) sub bidang sosial, yaitu:
1) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial
2) Sub Bidang Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan
3) Sub Bidang Rehabilitasi Sosial
4) Sub Bidang Jaminan Sosial
5) Sub Bidang Penanganan Bencana
6) Sub Bidang Taman Makam Pahlawan
7) Sub Bidang Sertifikasi dan Akreditasi
23
Usulan Lampiran Urusan Bidang Sosial Dalam
Rancangan UU Pemerintahan Daerah
NO
1.
SUB BIDANG
PEMERINTAH PUSAT
Pemberdayaan a.
Sosial
b.
DAERAH PROVINSI
Penetapan lokasi dan a.
pemberdayaan
sosial
Komunitas Adat Terpencil
(KAT).
Penerbitan
izin b.
pengumpulan
sumbangan
lintas
provinsi.
c.
Pembinaan
Potensi c.
Sumber
Kesejahteraan
Sosial.
d.
--
d.
--
DAERAH KABUPATEN/KOTA
a.
Penerbitan
izin b.
pengumpulan
sumbangan lintas
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
provinsi.
Pemberdayaan
c.
Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial Provinsi.
-d.
Pemberdayaan
Komunitas
Terpencil (KAT).
sosial
Adat
Penerbitan
izin
pengumpulan
sumbangan
dalam
wilayah kabupaten/kota.
Pengembangan Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial kabupaten/kota.
Pembinaan
Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3) yang
wilayah kegiatannya di
24
kabupaten/kota.
NO
2.
SUB BIDANG
Penanganan
Warga
Negara
Migran
Korban
Tindak
Kekerasan.
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH PROVINSI
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
a. Penanganan Warga a. Pemulangan Warga a. Pemulangan
Negara
Migran
Negara
Migran
Warga
Negara
Korban
Tindak
Korban
Tindak
Migran Korban
Kekerasan dari titik
Kekerasan
dari
Tindak
debarkasi sampai ke
titik debarkasi di
Kekerasan dari
provinsi asal.
provinsi
untuk
titik debarkasi di
dipulangkan
ke
kabupaten/kota
kabupaten/kota
untuk
asal.
dipulangkan ke
desa/kelurahan
asal.
b. Pemulihan trauma b. -b. –korban
tindak
kekerasan (traficking)
dalam
dan
luar
negeri.
25
NO
3.
4.
SUB
BIDANG
Rehabilitasi
Sosial
Jaminan
Sosial
PEMERINTAH PUSAT
Rehabilitasi
bekas
korban
penyalahgunaan NAPZA, orang
dengan
Human
Immunodeficiency
Virus/
Acquired
Immuno
Deficiency
Syndrome, dan anak yang
berhadapan dengan hukum.
DAERAH PROVINSI
Rehabilitasi
sosial
bukan/tidak
termasuk
bekas
korban
penyalahgunaan
NAPZA,
orang
dengan
Human
Immunodeficiency
Virus/
Acquired Immuno Deficiency
Syndrome, dan anak yang
berhadapan dengan hukum
lintaskabupaten/kota.
a.
Penerbitan izin orang tua a.
angkat
untuk
pengangkatan anak antara
WNI dengan WNA.
b.
–
c.
Penghargaan
kesejahteraan
pahlawan
dan
kemerdekaan.
d.
Pengelolaan informasi fakir
miskin nasional.
b.
dan c.
keluarga
perintis
d.
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Rehabilitasi
sosial
bukan/tidak
termasuk
bekas
korban
penyalahgunaan NAPZA,
orang
dengan
Human
Immunodeficiency Virus/
Acquired
Immuno
Deficiency Syndrome, dan
anak yang berhadapan
dengan
hukum
kabupaten/kota.
Penerbitan izin orang a.
tua
angkat
untuk
pengangkatan
anak
antar
WNI
dan
pengangkatan
anak
oleh orang tua tunggal.
–
b.
–
c.
–
Pemeliharaan anakanak terlantar.
–
Pengelolaan informasi d. Pendataan
dan
fakir miskin cakupan
pengelolaan informasi
26
provinsi
fakir miskin cakupan
kabupaten/kota.
NO
5.
6.
SUB BIDANG
Penanganan
Bencana
Taman Makam
Pahlawan
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DAERAH PROVINSI
a.
Penyediaan pangan bagi a.
korban bencana.
Penyediaan
pangan a.
bagi korban bencana
provinsi.
b.
Pembuatan
model b.
pemberdayaan
masyarakat
terhadap
kesiapsiagaan bencana
b.
Penyelenggaraan
pemberdayaan
masyarakat terhadap
kesiapsiagaan
bencana
lintaskabupaten/kota
.
Pemeliharaan Taman makam Pemeliharaan
taman
pahlawan nasional
utama makam
pahlawan
dan
makam
pahlawan nasional provinsi.
nasional di dalam dan luar
negeri.
Penyediaan pangan bagi
korban
bencana
kabupaten/kota.
Penyelenggaraan
pemberdayaan
masyarakat
terhadap
kesiapsiagaan bencana
kabupaten/kota.
Pemeliharaan taman makam
pahlawan
nasional
kabupaten/kota.
27
NO
7.
SUB
BIDANG
Sertifikasi
dan
Akreditasi
DAERAH
PROVINSI
PEMERINTAH PUSAT
a.
Pemberian setifikasi a.
kepada pekerja sosial
profesional
dan
tenaga kesejahteraan
sosial.
-
b. Pemberian akreditasi b. kepada
lembaga
kesejahteraan sosial.
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
a.
-
b. -
28
Terima Kasih
29

similar documents