penanganan masalah sosial di diy

Report
PENANGANAN MASALAH SOSIAL DI DIY
DINAS SOSIAL DIY
VISI DAN MISI
DINAS SOSIAL D.I. YOGYAKARTA
VISI
Terwujudnya masyarakat yang
mandiri, berkarakter dan
berkesejahteraan sosial.
MISI
1.
Meningkatkan
kapasitas
managemen organisasi
2. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab,
dan
komitmen
masyarakat
dalam
peningkatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
MISI
3. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
melalui
Rehabilitasi
Sosial,
Jaminan
Sosial,
Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial.
4. Mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan
sosial dalam penanganan PMKS yang berbasis nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan
kesetiakawanan sosial.
PENGERTIAN MASALAH SOSIAL
MENURUT BEBERAPA AHLI
Kornblum & Julian
Perilaku yang tidak sesuai dengan
norma dan struktur sosial yang
disebabkan karena tujuan individu dan
tujuan kolektif tidak dapat diwujudkan.
Suatu kondisi yang oleh sejumlah warga
masyarakat yang signifikan dibutuhkan
tindakan kolektif untuk memperbaikinya.
Coleman & Cressey
Kondisi yang menyebabkan kerugian
dan kerusakan dalam masyarakat
 Apabila ditemukan sejumlah besar
perbedaan antara kondisi masyarakat
yang ideal dengan kondisi aktual yang
dapat dicapai
 Apabila sejumlah warga masyarakat
meyakini bahwa kondisi tertentu dalam
kenyataannya merupakan masalah

Weinberg :
Masalah sosial adalah kondisi yang
dinyatakan sebagai sesuatu yang
bertentangan dengan nilai-nilai oleh
kalangan yang signifikan, di mana
mereka sepakat dibutuhkannya suatu
tindakan untuk merubah situasi
tersebut.
Sullivan

Masalah sosial ada apabila suatu
kelompok yang berpengaruh
mendefinisikan kondisi sosial tertentu
sebagai bertentangan dengan nilai,
kondisi tersebut mempengaruhi
sejumlah besar warga masyarakat.
Kondisi yang merupakan masalah sosial
tersebut mendorong dilakukannya
tindakan bersama untuk pemecahannya
SOERJONO SOEKANTO
Masalah sosial adalah suatu
ketidaksesuaian antara unsur-unsur
kebudayaan atau masyarakat, yang
membahayakan kehidupan kelompok sosial.
 Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur
yang ada dapat menimbulkan gangguan
hubungan sosial seperti kegoyahan dalam
kehidupan kelompok atau masyarakat

FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA
MASALAH SOSIAL
Faktor Ekonomi : Kemiskinan,
pengangguran, kesenjangan ekonomi
antara penduduk local dengan pendatang,
dll.
 Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan
remaja, ekslusifisme budaya, dll.
 Faktor Biologis : Penyakit menular,
keracunan makanan, dll.
 Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran
sesat, Stres, dll.

PENGERTIAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) dan POTENSI
SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
Menurut Permensos No. 08 tahun 2012 tentang Pedoman
pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau
gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,
sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik
jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan
wajar.
PENGERTIAN POTENSI DAN SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) adalah perseorangan, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat
berperan serta untuk menjaga, menciptakan,
mendukung, dan memperkuat
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
DATA PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DATA PMKS 2008, 2009 DAN 2010, 2011, 2012
No
JENIS PMKS
1
Anak Balita Terlantar
2
2008
2009
2010
2011
2012
5.731
5.731
4.353
2.842
2.569
Anak Terlantar
36.468
36.468
32.728
28.204
28.165
3
Anak Jalanan
1.200
1.200
448
312
497
4
Anak
Berhadapan
Hukum
844
844
685
487
302
5
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
6
Anak Dengan
Kedisabilitasan
7
Anak Korban Tindak
Kekerasan
8
Tuna Susila
876
876
224
174
166
9
Gelandangan
800
800
218
169
161
10
Pengemis
448
448
297
208
199
Nakal/Anak
dengan
275
3.910
919
DATA PMKS 2008, 2009 DAN 2010, 2011, 2012
No
JENIS PMKS
11
Pemulung
12
Penyandang Cacat
13
Korban
Napza
14
2008
2009
2010
2011
2012
116
41.219
36.281
36.863
35.264
29.543
2.161
2.161
2.068
2.068
1.627
Korban Tindak Kekerasan
8.808
8.808
6.337
5.169
4.325
15
Bekas Warga Binaan LK
2.216
2.757
4.556
3.322
3.658
16
Orang dengan HIV/AIDS
(ODHA)
615
646
930
1.094
1.408
17
Lanjut Usia Terlantar
24.036
21.941
29.742
30.953 37.199
18
Wanita
Rawan
Ekonomi
Sosial
10.343
12.499
13.607
11.623 12.337
19
Pekerja Migran Bermasalah
1.489
1.489
1.326
1.143
760
20
Korban Bencana Alam dan
Musibah Lainnya
88
226
249
726
3.749
Penyalahgunaan
LANJUTAN….
No
JENIS PMKS
2008
2009
2011
2010
2012
21
Korban Bencana Sosial
43
23
26
70
16
22
Rumah Tangga Miskin
/ keluarga fakir miskin
215.032
215.032
124.805
124.805
132.238
23
Keluarga
Berumah
Tidak Layak Huni
28.519
29.257
29.797
29.753
24
Keluarga Bermasalah
Sosial Psikologis
2.432
3.368
3.433
3.476
3.356
25
Keluarga
Rentan
(Hampir Miskin)
105.591
105.591
76.823
76.823
114.391
26
Komunitas
Terpencil
-
-
-
Adat
Sumber: Dinas Sosial DIY
DATA POTENSI DAN SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUMLAH PSKS TAHUN 2012
NO
Jenis PSKS
2012
1
Pekerja Sosial Masyarakat
4.494
orang
2
Organisasi Sosial (ORSOS)
351
3
Wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
(WKSBM)
71
4
Karang Taruna
438
KT
5
Dunia usaha yang melakukan kegiatan UKS
130
buah
6
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
78
orang
Orsos
WKSBM
JUMLAH PSKS TAHUN 2012
NO
Jenis PSKS
2012
7
Pekerja Sosial Profesional
-
orang
8
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
-
Orang
9
Penyuluh Sosial
7
Orang
10
Taruna Siaga Bencana
504 Orang
11
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga
12
12
Keluarga Pioner
-
LK3
KK
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (UU)
1. UU RI No. 22 tahun 1954 tentang Undian
2. UU RI No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau
Barang
3. UU RI no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. UU RI no. 2 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Perasuransian
5. UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
6. UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
8. UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
9. UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
LANJUTAN……..
10. UU RI No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional
11. UU RI No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban
12. UU RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana
13. UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
14. UU RI No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial
15. UU RI No 30 tahun 2009 tentang Gelar, tanda Jasa
dan tanda Kehormatan.
16. UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PP / Kepmen/ Permen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
PP RI No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi
Penyandang Cacat
PP RI No. 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang
mempunyai masalah
PP RI No. 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
PP RI No. 54 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak
PP RI No. 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang no 20
tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan
Peraturan pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan sosial.
Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2001 jo No,. 8 Tahun 2002 tentang
Komite Penanggulangan Kemiskinan
Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi hak Anak
Peraturan Menteri Sosial RI No. 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kerjasama Lintas Sektoral dan Dunia Usaha
Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan
Pengangkatan Anak
Peraturan Menteri Sosial RI No. 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
Peraturan Menteri Sosial RI No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang
Taruna
Lanjutan………
13. Peraturan Menteri Sosial RI No. 30/HUK/2011 tentang Standar
Nasional Pengasuhan Anak Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
14. Peraturan Menteri Sosial RI No. 1/HUK/2012 tentang Pedoman Dasar
Pekerja Sosial Masyarakat
15. Keputusan Menteri Sosial RI No. 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi
sosial
16. Keputusan Menteri Sosial RI No. 10/HUK/1998 tentang Kelembagaan
Lanjut Usia
17. Keputusan Menteri Sosial RI No. 13/HUK/1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia
18. Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/PEG/HUK/2002 tentang Tim
Penangulangan Kemiskinan Departemen Sosial RI
19. Keputusan Menteri Sosial RI No. 44/HUK/2003 tentang Sistem
Kesejahteraan Sosial Nasional
20. Keputusan Menteri Sosial RI No. 135/HUK/2003 tentang Standar Nasional
Pengasuhan dan Perlindungan Anak di Bawah Lima Tahun
21. Keputusan Menteri Sosial RI No. 25/HUK/2003 tentang Pola
Pembangunan Kesejahteraan Sosial
22. Keputusan Menteri Sosial RI No. 51 Tahun 2003 tentang Program Jaminan
Sosial bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu melalui Pola Asuransi
Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen.
Lanjutan…..
23. Keputusan Menteri Sosial RI No. 86/HUK/ 2003 tentang
Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan sosial bagi
Masyarakat Rentan
24. Keputusan Menteri Sosial RI No. 42/HUK/2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan wahana
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
25. Keputusan Menteri Sosial RI No. 82/HUK/2006 tentang
Taruna Siaga Bencana
26. Keputusan Menteri Sosial RI No. 15A/HUK/2010 tentang
Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang masalah Tuna
Sosial
27. Keputusan Menteri Sosial RI No. 15A/HUK/2010 tentang
Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
28. Keputusan Menteri Sosial RI No. 182/HUK/2012 tentang
Kampung Siaga Bencana
29.Keputusan Dirjen Dayasos No. 245/PS.3/KPTS/2011
tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (Perda / Pergub)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Perda Provinsi DIY No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan
Bencana
Perda Provinsi DIY No. 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan
Human Immuno defficiency virus (HIV) dan Aquired Immuno
Defficiency Sindrome (AIDS)
Perda Provinsi DIY No. 13 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, psikotropika dan zat adiktif
Perda Provinsi DIY No. 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang
Hidup di Jalan
Perda Provinsi DIY No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
Pergub Provinsi DIY No. 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penjangkauan dan pemenuhan Hak Anak Yang Hidup di Jalan
Keputusan Gubernur DIY No. 40/TIM/2012 tentang Pembentukan Tim
Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan
Keputusan Gubernur DIY No. 181/KEP/2012 tentang Pembentukan
Forum Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan
Pengertian Kesejahteraan Sosial
menurut uu No. 11 tahun 2009

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah
upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan
yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial
guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara, yang meliputi rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial.
Penyelenggaraan kesos menurut
Undang-Undang No. 11 tahun 2009
terdiri 4 hal pokok yaitu:
 a. Rehabilitasi sosial;
 b. Jaminan sosial;
 c. Pemberdayaan sosial; dan
 d. Perlindungan sosial.

Rehabilitasi Sosial adalah proses
refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
dalam kehidupan masyarakat.

Jaminan Sosial adalah skema yang
melembaga untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya
yang diarahkan untuk menjadikan warga
negara yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya

Perlindungan Sosial adalah semua upaya
yang diarahkan untuk mencegah dan
menangani risiko dari guncangan dan
kerentanan sosial.
MODEL PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
SOSIAL (PMKS)
Penanganan penyandang masalah sosial di
lakukan melalui dua model yaitu:
1. Model penanganan PMKS melalui Panti
2. Model penanganan PMKS melalui Luar Panti
Dinas Sosial DIY memiliki 6 panti dan 1 Balai
untuk penanganan PMKS , yaitu:
PENANGANAN PMKS
MELALUI PANTI SOSIAL
PANTI SOSIAL KARYA WANITA
MEMPUNYAI FUNGSI:
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN
DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PARA WANITA RAWAN SOSIAL PSIKOLOGI, TUNA SUSILA,
BEKAS TUNA SUSILA & MASYARAKAT LINGKUNGANNYA
Nama Kepala Panti:
Slamet, S.Sos
Jumlah Karyawan : 21 Orang
L : 9 Orang
P : 12 Orang
Peksos : 5 Orang
Pendidikan:
SD
: 1 Orang
SLTP
: 1 Orang
SLTA : 8 Orang
Sarmud
: S1
: 10 Orang
S2
: 1 orang
Alamat : Sidoarum, Godean, Sleman
Telp. (0274) 798475
Tahun berdiri : 1981
Luas tanah : 9.995 m2
Luas bangunan : 1.694 m2
Daya tampung : 50 Orang
Kapasitas isi
: 50 Orang
Fasilitas pelayanan:
1.
Konseling, norma2
agama,kedisiplinan diri,
sosial kemasyarakan,
budipekerti, etika,
pertahanan diri dan
pengembangan diri,
kesehatan dan olah
raga, pemahaman
masalah PMS dan
HIV/AIDS, ketrampilan
rujukan penempatan.
Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)
Panti Sosial Karya Wanita mempunyai tugas sebagai pelaksana
teknis Dinas dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita
rawan sosial psikologis dan tuna susila.
Panti ini bertujuan untuk menangani Penyandang Masalah Tuna
Susila, agar mereka dapat mandiri dan berfungsian sosial serta
tidak melakukan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan
norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
Jumlah klien yang dilayani tahun 2013 sebanyak 50 orang.
PANTI SOSIAL BINA KARYA
MEMPUNYAI FUNGSI:
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI DAN
PELAYANAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL KHUSUSNYA
GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG & EKS PENDIRITA SAKIT JIWA TERLANTAR
Nama Kepala Panti:
Agus Setyanto, SE, MA
Jumlah Karyawan : 23 Orang
L : 13 Orang
P : 10 Orang
Peksos : 3 Orang
Pendidikan:
SD
: - Orang
SLTP
: - Orang
SLTA : 12 Orang
Sarmud : 5 Orang
S1
: 5 Orang
S2
: 1 org
Alamat : Sidomulyo, Bener TR IV / 369 Yogyakarta
Telp. (0274) 589063
Tahun berdiri :1976
Luas tanah : 12.318 m2
Luas bangunan : 1.662 m2
Daya tampung : 100 Orang
Kapasitas isi
: 76 Orang (60
Or Gepeng & 16 Or.
Psikotik)
Fasilitas pelayanan:
1. Peralatan kebutuhan sandang,
papan dan kesehatan
2. Penyedian sarana dan prasara
pendidikan
3. Pemberian bimbingan pisik,
mental & sosial
4. Pemberian pelatian
ketrampilan a.l.:
pertanian, pertukangan
kayu, batu, las dan home
industry.
Panti Sosial Bina Karya (PSBK)
Panti Sosial Bina Karya mempunyai tugas sebagai
pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik
Panti ini bertujuan untuk menangani Penyandang Masalah
Gelandangan, Pengemis, pemulung dan eks psikotik terlantar,
agar mereka memiliki bekal pengetahuan, ketrampilan dan
kepribadian yang kuat sehingga mereka dapat meyelesaikan
permasalahan sosial yang dialaminya.
Jumlah klien yang dilayani tahun 2013 sebanyak 100 orang.
PANTI SOSIAL BINA REMAJA
MEMPUNYAI FUNGSI:
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT REMAJA TERLANTAR
Nama Kepala Panti:
Dra. Titik Budiastuti, MSi
Jumlah Karyawan : 24
Orang
L : 11 Orang
P : 13 Orang
Peksos : 5 Orang
Pendidikan:
SD
: - Orang
SLTP
: 1 Orang
SLTA : 15 Orang
Sarmud : - Orang
S1
: 6 Orang
S2
: 2 Orang


Alamat : Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. (0274) 868545
Tahun berdiri : 1976
Luas tanah
:14.182 m2
Luas bangunan : 3.219 m2
Daya tampung : 100 Orang
Kapasitas isi
: 75 Orang
Fasilitas pelayanan:
1.
Kebutuhan pangan,
sandang,pengasramaan
dan kesehatan
2. Perlindungan dan asuan
3. Peralatan dan pelatihan
4. Paket bantuan sarana
usaha
Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)
Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas sebagai
pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial Remaja Terlantar
Panti PSBR bertujuan untuk menangani masalah Remaja yang
mengalami permasalahan sosial dan tidak mampu menyesuaikan
diri dengan lingkungan sosialnya agar mereka memiliki bekal
pengetahuan, ketrampilan dan kepribadian yang kuat sehingga
mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dan
mampu mengatasi permasalahan sosial yang dialaminya.
Jumlah klien yang dilayani tahun 2013 sebanyak 75 orang.
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK
MEMPUNYAI FUNGSI:
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
Nama Kepala Panti:
Dra. Endang Iriyanti, MA
Jumlah Karyawan : 27 Orang
L
: 17 Orang
P
: 10 Orang
Peksos : 7 orang
Pendidikan :
SD
: 1 Orang
SLTP : 1 Orang
SLTA : 13 Orang
Sarmud: 1 Orang
S1
: 10 Orang
S2
: 1 Orang
Tahun berdiri : 1973
Luas tanah :
Unit Bimomartani : 13.473 m2
Unit Budi Bhakti : 3.362 m2
Luas bangunan :
Unit Bimomartani : 3.468 m2
Unit Budi Bhakti : 1.320 m2
Daya tampung :
Unit Bimomartani : 100 anak
Unit Budi Bhakti : 100 anak
Kapasitas isi :
Unit Bimomartani : 66 anak
Unit Budi Bhakti : 54 anak
Fasilitas pelayanan:
1. Perawatan kesehatan, pakaian, makanan,
sarana pendidikan, pelatihan
ketrampilan, tutorial, bimbingan
mental keagamaan dan budipekerti
2. Bantuan sarana pengasramaan
Alamat :
Unit 1. Banjarharjo, Desa Bimomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Telp. (0274) 895237
Unit 2 : Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul (Tep. 274 - 391622
Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)
Panti Sosial Asuhan Anak mempunyai tugas sebagai pelaksana
teknis dalam perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak.
Panti PSAA bertujuan untuk memberikan perlindungan,
pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami
keterlantaran agar mereka dapat tumbuh dan berkembang
secara wajar. Penanganan melalui PSAA merupakan alternatif
terakhir apabila tidak ada keluarga, kerabat atau masyarakat
yang dapat memberikan pelayanan atau penanganan terhadap
keterlantaran anak.
PSAA memiliki 2 lokasi yaitu di Bimomartani Sleman dan di
Gunung Kidul.
Jumlah klien yang dilayani pada tahun 2013 sebanyak 240 anak
PANTI SOSIAL TRESNA WREDHA
MEMPUNYAI FUNGSI:
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
Nama Kepala Panti:
Dra. Rediatiwi WJ
Jumlah Karyawan : 38
Orang
L : 22 Orang
P : 16 Orang
Peksos : 8 Orang
Pendidikan:
SD
: 2 Orang
SLTP
: - Orang
SLTA : 15 Orang
Sarmud : 10 Orang
S1
: 10 Orang
S2
: 1 orang
Alamat : Pakem, Sleman, Telp. (0274) 896502
Bangunjiwo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 370531
Tahun berdiri : 1978
Luas tanah :
1. Pakem :9.702 m2
2. Bantul : 6.512 m2
Luas bangunan :
1. Pakem 2.887 m2
2. Bantul : 787 m2
Daya tampung :
1. Bantul : 80 Orang
2. Pakem : 120 Orang
Kapasitas isi
:
1, Bantul : 59 Orang
2. Pakem :100 Orang
Fasilitas pelayanan:
Makan sesuai dengan Keb. Gizi
Pemenuhan keb. Papan dan sandang
Pelayanan kesehatan rutin 1 minggu 1
kali
Bimbingan rohani ( bimbingan mental,
keagamaan, kemasyarakatan )
Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)
Panti Sosial Tresna Werdha mempunyai tugas sebagai
pelaksana teknis dalam
perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial penyandang
masalah kesejahteraan sosial lanjut usia.
Panti PSTW bertujuan untuk memberikan perlindungan dan
perawatan terhadap lanjut usia terlantar agar mereka dapat
mengisi kehidupannya dengan penuh makna. Penanganan yang
dilakukan melalui PSTW di peruntukkan bagi lansia terlantar yang
ada di dalam panti dan lansia terlantar yang berada di sekitar panti.
Jumlah Klien yang dilayani pada tahun 2013 sebanyak 214 orang
PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA
SEHAT MANDIRI
MEMPUNYAI FUNGSI:
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
KEPADA PENYANDANG MASALAH KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
Kepala Panti:
Drs. Fatchan, MSi
Jumlah Karyawan: 20 Orang
L
: 12 Orang
P
: 8 Orang
Peksos : 5 Orang
Pendidikan
:
SLTP : - Orang
SLTA : 6 Orang
Sarmud : 6 Orang
S1
: 8 Orang
S2
: - Orang
Tahun berdiri : 2004
Luas tanah : 25.000. m2
Luas bangunan : 1.686.m2
Daya tampung : 48 Orang
Kapasitas isi
: 35 Orang
Fasilitas Utama:
Konsultasi dan Identifikasi
Bimbingan Fisik mental
sosial dan pelatihan
ketrampilan
Resosialisasi
Penyaluran/pembinaan
lanjut
Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman,
Yogyakarta Telp. 0274 - 498141
Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP)
Panti Sosial Pamardi Putra mempunyai tugas sebagai pelaksana
teknis dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial korban
penyalahgunaan Napza
PSPP bertujuan untuk menangani penyandang masalah korban
penyalahgunaan napza dalam bentuk rehabilitasi Sosial,
pembinaan mental, sosial dan penanganan masalah adiksi.
Waktu Penanganan korban penyalahgunaan Napza disesuaikan
dengan berat ringannya masalah yang dialami oleh korban
Napza.
Jumlah Klien yang dilayani pada tahun 2013 sebanyak 35 orang.
BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG
DISABILITAS
MEMPUNYAI FUNGSI:
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
KEPADA PENYANDANG MASALAH PENYANDANG DISABILITAS
Kepala Panti:
Drs. Pramudjaya, MSi
Jumlah Karyawan: 26 Orang
L
: 12 Orang
P
: 14 Orang
Peksos : 6 Orang
Pendidikan
:
SD
: 2 Orang
SLTP
: - Orang
SLTA
: 8 Orang
Sarmud : 5 Orang
S1
: 10 Orang
S2
: 1 Orang
Tahun berdiri : 2008
Luas tanah : 39.000 m2
Luas bangunan : 13.000 m2
Daya tampung : 144 Orang
Kapasitas isi : 159 Orang
Fasilitas Utama: Pelayanan rehab sosial dan medik
bagi penyandang cacat
Fasilitas penunjang:
I.
II.
Peralatan medis: Fisiotherapy, fokasional,
psikologis, kantor, sarana komunikasi, sarpras
panti, ambulans 2 unit.
Gedung Utama, G. loundry, G. Auditorium,
Dormintory, Guese house, Panti wreda, house
keeper, Genset, pos jaga, area agricultural, instalasi
vocasional, instalasi pengolahan air limbah, area
parkir, dll.
Alamat: Dusun Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, telp.
Fax 0274 6464177, 6464178, 6464179
Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang
Disabilitas (BRTPD)
BRTPD bertujuan untuk menangani permasalahan yang
dialami oleh Penyandang Disabilitas (PD) melalui berbagai
bimbingan mental, sosial dan vokasional serta pelayanan
kesehatan agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan
ketrampilan untuk menuju kemandirian serta mengatasi
permasalahan sosial yang dialaminya.
Jumlah klien yang dilayani pada tahun 2013 sebanyak 185
orang
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI KEGIATANKEGIATAN LUAR PANTI
PENANGANAN PENDUDUK MISKIN
Penduduk miskin secara garis besar di bagi
dalam 3 klaster yaitu Rumah tangga sangat
Miskin (RTSM), Rumah Tangga miskin dan
hampir miskin/rentan.
 Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY
dalam mengurangi jumlah penduduk miskin
melalui beberapa kegiatan antara lain:

Penanganan Penduduk miskin melalui anggaran APBN
dilakukan melalui:
1.
2.
3.
4.
Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Perdesaan melalui Kelompok Usaha Bersama
(KUBE), kegiatan pendampingan dan kegiatan
pendukungnya.
Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan melalui Kelompok Usaha Bersama
(KUBE), kegiatan pendampingan dan
kegiatan pendukungnya
Jaminan Kesejahteraan sosial (bantuan tunai
bersyarat/Program Keluarga Harapan/PKH)
Asuransi Kesejahteraan Sosial
Penanganan Penduduk miskin melalui anggaran
APBD dilakukan melalui:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Penumbuhan USEP KM)
Pelatihan ketrampilan dan pemberdayaan bagi Wanita rawan
sosial ekonomi ( WRSE)
Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE
Penumbuhan LKM
Pembentukan Forum KUBE.
Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan USEP
Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PKH oleh TIM
Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
dan penurunan kesenjangan (raker program)
PENANGANAN KORBAN NAPZA
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY
dalam mengurangi jumlah korban napza
melalui beberapa kegiatan antara lain:
 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan Napza melalui Unit
pelayanan sosial keliling (UPSK), bimbingan
usaha ekonomis produktif (UEP) dan
pemberian bantuan stimulan UEP (APBN)
 Kegiatan Diklat ketrampilan berusaha bagi eks
korban napza (APBD)

PENANGANAN TUNA SOSIAL (GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG,
BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN, TUNA SUSILA, ORANG
DENGAN HIV/AIDS DAN KELOMPOK MINORITAS
Kegiatan yang dilakukan melalui APBN:
 Penanganan terhadap penyandang masalah tuna sosial dilakukan
melalui kegiatan Rehabilitasi sosial tuna sosial (Gelandangan,
pengemis, pemulung, Bekas warga binaan pemasyarakatan, Orang
dengan HIV/AIDS, dan Kelompok Minoritas)
Kegiatan yang dilakukan melalui APBD antara lain:
 Diklat Ketrampilan berusaha bagi Tuna Susila
 Diklat Ketrampilan berusaha bagi eks warga Binaan Pemasyarakatan
 Fasilitasi bagi ODHA
 Pemberian Jaminan Hidup pada Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)
 Pembinaan Mental Sosial dan Pemulangan penyandang penyakit
sosial pasca razia
 Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengemis
 Penanganan Permasalahan Sosial Kelompok Monoritas
 Pemulangan/Meneruskan perjalanan orang terlantar
 Pemulangan dan pemakaman Jenazah Terlantar
 Pemulangan PMKS ke daerah Asal
PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS
Kegiatan yang dilakukan melalui APBN:
Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan atau
Penyandang Disabilitas (UPSK, Bimbingan UEP dan
bantuan stimulan, pendampingan)
Kegiatan yang dilakukan melalui APBD antara lain:
1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks
trauma (bimbingan sosial dan ketrampilan bagi eks
penderita penyakit jiwa)
2. Pengembangan usaha mandiri paca
3. Revitalisasi Paca
4. Family Gathering
5. Asistensi Keluarga Penyandang cacat
6. Pengasramaan Murid SDLB
7. Pelayanan Konseling dan kampanye sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial (kampanye
sosial penyandang cacat)
PENANGANAN LANJUT USIA TERLANTAR
Kegiatan yang dilakukan melalui APBN:
Pelayanan Sosial Lanjut Usia melalui:
-Pemberian bantuan UEP
- Pendampingan UEP
- Program pendampingan dan Perawatan LUT di rumah
(melalui Orsos)
- Trauma Center Lanjut Usia
- Program pelayanan harian lanjut Usia
- Pertemuan Pendamping Asistensi Sosial Lanjut usia
- Pelaksanaan Pendampingan Asistensi Sosial Lanjut Usia
- Pemberian Bantuan Operasional Komda Lansia
- Asistensi Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS)
Kegiatan yang dilakukan melalui APBD antara lain:
PENANGANAN LANJUT USIA TERLANTAR
Kegiatan yang dilakukan melalui APBD antara lain:
1. Bimbingan sosial UEP lanjut usia terlantar.
2. Pelayanan home care lansia
3. Pendampingan bagi lansia korban bencana merapi
4. Bimbingan dan bantuan UEP LU Korban Merapi
5. Jaminan Sosial Lanjut Usia
6. Forum komunikasi Orsos Lansia
7. Pelaksanaan KIE dan Kampanye Sosial dalam rangka
HALUN
8. Bantuan Permakanan bagi PMKS (lansia Terlantar)
PENANGANAN PERMASALAHAN ANAK (ANAK TERLANTAR,
ANAK JALANAN, ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM,
ANAK CACAT, DLL)
Kegiatan yang dilakukan melalui APBN antara lain:
Kegiatan rehabilitasi dan perlindungan Sosial Anak meliputi:
Sosialisasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Rakor dan pembekalan Sakti peksos/Tenaga Kesejahteraan Sosial
Anak (TKSA) dan Petugas Lembaga kesejahteraan sosial Anak (LKSA)
Pendataan dan seleksi sasaran PKSA dan LKSA
Pendampingan PKSA
Pelaksanaan PKSA (anak terlantar, anjal, anak cacat, ABH dan Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
One day For Children
Sidang Tim Pengkajian Ijin Pengasuhan Anak (PIPA) Daerah
Tanggap darurat Tim Reaksi Cepat (TRC) perlindungan Anak
PENANGANAN PERMASALAHAN ANAK (ANAK TERLANTAR, ANAK JALANAN,
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH), ANAK CACAT, DLL)
Kegiatan yang dilakukan melalui APBD antara lain:
1. Bantuan Permakanan bagi anak cacat
2. Rekomendasi Adopsi AT
3. Bimbingan Sosial ANJAL hasil penjangkauan
4. Bimbingan Sosial dan Pendampingan ABH
5. Pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar luar
panti
6. Rumah Perlindungan Sosial bagi PMKS
PENANGANAN KORBAN BENCANA (ALAM DAN SOSIAL
Kegiatan yang dilakukan melalui APBN antara lain:
1.
Perlindungan Sosial Korban bencana Alam:
- Bantuan darurat korban bencana alam berupa lauk pauk dan uang
-Kampung Siaga Bencana
- Pengembangan Kampung Siaga Bencana
- Bimbingan teknis petugas perlindungan sosial korban bencana alam
- Pengerahan petugas penanggulangan bencana (Taruna Siaga
Bencana /TAGANA)
- Pemetaan Daerah rawan Bencana
2.
Perlindungan Sosial Bencana Sosial
- Kajian Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial
- Bimbingan teknis petugas perlindungan sosial korban bencana Sosial
-Sosialisasi Program Penanganan Bencana Sosial dan penguatan
akses
kearifan sosial
- Pengerahan petugas penanganan bencana sosial
PENANGANAN KORBAN BENCANA (ALAM DAN SOSIAL
Kegiatan yang dilakukan melalui APBD antara lain:
Penyegaran Tagana dalam rangka kesiapsiagaan
bencana
2. Kampung Siaga Bencana
1.
PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA
MIGRAN (KTK-PM) BERMASALAH SOSIAL
Kegiatan yang dilakukan melalui APBN antara lain:
1. Perlindungan Sosial KTK dan PM melalui Trauma Center
2. Bantuan UEP bagi KTK-PM (seleksi, bimbingan ketrampilan, bantuan
stimulan KTK-PM
3. Bantuan Operasional Orsos yang menangani masalah KTK-PM
4. Sosialisasi Perlindungan Sosial KTK-PM
5. Penyuluhan tentang pencegahan KTK di Sekolah
6. Monev
Kegiatan yang dilakukan melalui APBD antara lain:
1. Fasilitasi modal usaha KTK dan PM bermasalah
2. Pelayanan Psiko sosial bagi PMKS di Trauma center termasuk bagi
korban bencana (wanita korban tindak kekerasan)
3. Perlindungan dan jaminan Pengganti pendapatan Pekerja mandiri
sektor Informal
PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN KEPAHLAWANAN
DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K2KS)
Kegiatan yang dilakukan melalui APBN antara lain:
1. Pelestarian bangunan Bersejarah (Pemeliharaan dan
Rehab TMPN/MPN)
2. Ziarah Wisata Pengenalan nilai-nilai K2KS
3. Sarasehan / ceramah tentang K2KS
4. Pelestarian nilai K2KS melalui PSKS dan Guru
5. Kegiatan Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) di
daerah
6. Fasilitasi Peringatan Hari Besar nasional
7. Fasilitasi Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan
8. Napak Tilas Route Perjuangan
9. Pemeliharaan TMPN / TMP, MPP, MPN
PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN KEPAHLAWANAN
DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K2KS)
Kegiatan yang dilakukan melalui APBD antara lain:
1.
Forum komunikasi petugas pengelola TMP, MPP dan MPN
2.
Ziarah wisata pengenalan nilai-nilai kepahlawanan
3.
Fasilitasi kesejahteraan keluarga pahlawanan
4.
Pemberdayaan kesetiakawanan sosial bagi pelajar antar
sekolah
5.
Fasilitasi usulan Pemberian gelar pahlawan dan
penghargaan satya lencana kebaktian sosial
6.
Fasilitasi Upacara Ziarah rombongan di TMP
PENINGKATAN KAPASITAS POTENSI DAN SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kegiatan yang dilakukan melalui APBN antara lain:
1. Kegiatan pemberdayaan Keluarga dan kelembagaan Sosial
- Bakti Sosial Hari keluarga
- Bantuan operasional bagi Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Sosial Keluarga
- pelaksanaan hari Bakti karang taruna
- Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)
- Peningkatan Kemampuan Organisasi Sosial (Orsos)
berupa pemberian bantuan stimulan kelembagaan Orsos
Lanjutan…………
- Peningkatan kemampuan Petugas Sosial Masyarakat (PSM)
- Peningkatan Kemampuan karang taruna
- Peningkatan kapasitas Wahana Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat (WKSBM) melalui penumbuhan
WKSBM dan Pemberdayaan Kinerja WKSBM
- Pemantapan Program peningkatan Kemitraan Dunia Usaha
(Corporate Sosial responcibility/CSR)
- Penguatan jaringan kemitraan Dunia Usaha
- Bantuan Kinerja Operasional Forum CSR
- Pemberdayaan keluarga melalui Family Care Unit (FCU)
PENINGKATAN KAPASITAS POTENSI DAN SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kegiatan yang dilakukan melalui APBD antara lain:

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Pelatihan dan Penataran PSM

Bimbingan Manajemen Karang Taruna

Bimbingan UEP bagi Karang tarana

Faslitasi Binjut bagi orsos

Bimbingan Konsultasi timbal balik orsos

Bimbingan Penumbuhan UEP Embrional orsos Desa

Fasilitasi Kelembagaan WKSBM

Pembinaan lanjut askesos

Pelatihan dan Penataran TKSK

Temu Karya Daerah Karang Taruna

Pembinaan LK3
Upaya-Upaya meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadah
peneyelenggaraan kesejahteraan sosial
Kegiatan yang dilakukan melalui APBN:
1. Kegiatan penyuluhan Sosial
Penyuluhan Sosial masyarakat/Penyuluhan sosial keliling.
Penyuluhan sosial melalui kesenian tradisional
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber dana Sosial
Kegiatan yang dilakukan melalui APBD:
Penyuluhan sosial desa
Penyuluhan Sosial melalui kesenian tradisional
Penyuluhan sosial melalui media cetak
Penyuluhan sosial melalui media media elektronika
Sosialisasi Program Penanganan PMKS
Sosialisasi Program askesos
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabsos bagi
PMKS (pemutakhiran data)
1

similar documents