Bappenas - Paparan Pemanfaatan Database Partisipatif dalama PK

Report
Pemanfaatan Database Partisipatif
dalam Penanggulangan Kemiskinan
Bappenas
27 Februari 2014
Kementerian PPN/Bappenas
2
Kerangka Desain MP3KI
MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR
VISI
SEJAHTERA, BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS PENGHIDUPAN
YANG TINGGI DAN BERKELANJUTAN
MISI
• MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL
STRATEGI
UTAMA
• MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN
• MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
Penyiapan kelembagaan
BPJS dan supply side
pendukung
Perluasan program
bersasaran (targeted)
Pengembangan koridor
pulau dan kawasan
khusus di pusat
pertumbuhan dan non
pusat pertumbuhan
• PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI
• PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI
Kementerian PPN/Bappenas
STRATEGI
PELAKSANAAN
Landasan Hukum
Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
3
ARAH RPJP (UU No. 17/2007) - MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERLINDUNGAN SOSIAL
• Pembangunan kesos dilakukan dg memberi perhatian
lebih besar pada masyarakat kurang beruntung......
• Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk
memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar.
• Pembangunan Kesos dalam rangka memberikan
perlindungan pada kelompok kurang beruntung
disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan
sosial yg didukung perat. perUU, pendanaan & NIK.
• SJSN yang sudah disempurnakan bersama SPSN, yang didukung oleh perat. perUU dan
pendanaan serta NIK dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas secara
bertahap sehingga Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan
budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.
Peraturan Lain
Tentang
UU No. 4/1979
Kesejahteraan anak
UU No. 3/1997
Peradilan untuk Anak
UU No. 4/1997
Kesejahteraan Penyandang Cacat
UU No. 13/1998
Kesejahteraan Lansia
UU No. 23/2002
Perlindungan Anak
UU No. 40/2004
Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU No. 21/2007
Penghapusan perdagangan manusia
• Manfaat program
terbatas
UU No. 11/2009
Kesejahteraan Sosial
UU No. 13/2011
Penanganan Fakir Miskin
• Efektivitas sulit diukur
UU No. 19/2011
Ratifikasi Konvensi Penyandang DIsabilitas
UU No. 24/2011
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
Peraturan perundangan
yg mendasari implementasi program2
Kesejahteraan Sosial
tersebar pada K/L
berbeda. Hal ini
menyebabkan:
• Sasaran
terfragmentasi
UU No. 11/2012
Kementerian PPN/Bappenas
Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pidana3
Permasalahan Kerentanan Anak, Lansia,
Penyandang Disabilitas Dan Korban Guncangan Ekonomi
Kementerian PPN/Bappenas
4
Arah Kebijakan Perlindungan Sosial yang Komprehensif
Berdasarkan Siklus Kehidupan
Janin-Balita
(0-5)
Usia Sekolah
(6-18)
I. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Balita
dan Anak
– Bantuan reguler anak dan balita dalam
RTSM
– Pelayanan, bantuan, dan rehabilitasi
sosial anak dan balita telantar berbasis
keluarga dan komunitas
– AMPK serta bantuan hukum bagi anak
– Pengurangan pekerja anak
– Pengarusutamaan perlindungan anak
Usia Pekerja Muda
(19-24)
Usia Bekerja
(25-60)
II. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Penduduk Rentan & Usia Produktif dengan
Resiko Tertentu
– Pemberdayaan ekonomi fakir miskin
– Pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial
penduduk usia produktif dengan resiko
tertentu: KAT, ODD, ODHA, tuna sosial
– Dukungan implementasi SJSN: sosialisasi
SJSN pada sasaran program, bantuan iuran
untuk pekerja informal (Askesos)
5
Lanjut Usia
(>60 tahun)
III. Peningkatan Kesos
Lanjut Usia
– Bantuan reguler lansia
– Layanan sosial lansia
berbasis keluarga dan
komunitas
– Pemberdayaan ekonomi
– Pengarusutamaan dan
inklusifitas lansia
IV. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang Dengan Disabilitas
– Bantuan reguler orang dengan disabilitas berat
– Layanan dan rehabilitasi sosial orang dengan disabilitas berbasiskan komunitas dan keluarga
– Advokasi inklusifitas layanan publik, kebijakan, serta pasar kerja terhadap penyandang disabilitas
V. Bantuan Sosial Temporer
Transformasi bantuan raskin menjadi bantuan temporer (pembahasan lebih lanjut)
– Bantuan sosial temporer yang responsif bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi
VI. Integrasi Program-Program Bantuan dan Kesejahteraan Sosial
Integrasi bantuan sosial berbasis keluarga, pembangunan sistem rujukan terpadu (termasuk pemutakhiran data PPLS), penataan
dan perbaikan pendataan PMKS, peningkatan komplementaritas antara bantuan dan jaminan sosial
VII. Optimalisasi Pelaksanaan Bantuan Sosial
SPM kesos, penataan panti, optimalisasi pendanaan alternatif, penguatan pekerja sosial, perbaikan metode pembayaran bansos
Kementerian PPN/Bappenas
Transformasi Klaster I
Saat ini (2013)
6
2025
Pelayanan Panti Anak, Lansia, Disable
Tunjangan Lansia
Pelayanan, rehabilitasi, & pemberdayaan
sosial Berbasis Institusi/Komunitas:
Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Anak
Telantar
Bansos
Reguler
Tunjangan Penyandang Disabilitas
Tunjangan Anak Terlantar
Beasiswa Siswa Miskin
Program Keluarga Harapan (PKH)
Raskin
Pelayanan, rehabilitasi & pemberdayaan
Berbasis Keluarga:
Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga
Miskin sesuai karakteristik keluarga (a.l.
anak balita, usia sekolah, ibu hamil,
disabilitas)
SINERGI DAN
INTEGRASI
Sistem Rujukan Terpadu,
Perbaikan Penargetan
Bansos korban bencana alam
Bansos
Temporer
Bansos korban bencana sosial
Bantuan Langsung Tunai
Bansos korban bencana ekonomi
PENGUATAN IMPLEMENTASI
Penyusunan SPM Kesos, Penataan Kelembagaan, Penguatan Pekerja Sosial
Jamkesmas
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
►
Kementerian PPN/Bappenas
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
►
►
►
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kematian
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun
6
Bantuan Sosial pada Akhir 2019
Bantuan pangan
Bansos Lanjut Usia
Bansos Penyandang Disabilitas
Bansos pendidikan dan kesehatan
Panti Anak, Lansia, PD Telantar
Bantuan Tunai Bersyarat
Berbasis Keluarga untuk
10% termiskin dengan
komponen:
- Anak (pendidikan dan
kesehatan)
- Penyandang disabilitas
- Lansia
- Bantuan pangan
Bantuan sosial berbasis
panti untuk penduduk di
luar sistem keluarga
Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. padat karya
7
Bansos Reguler
SINERGI DAN INTEGRASI
Sistem Rujukan Terpadu:
• Rujukan program & outreaching;
• Pendataan;
• Penentuan elijibilitas;
• Resertifikasi
Bantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEP
Bantuan Guncangan Ekonomi (BLSM): bantuan tunai
Panti Jangka Pendek, termasuk ABH
Pelayanan dan rehabilitasi sosial
Kementerian PPN/Bappenas
Bansos Temporer
Transformasi Bantuan Sosial
Integrasi Program-Program Bantuan
Sosial & Institusionalisasinya
(pusat – daerah – lokal)
Ditopang oleh:
Sistem
pentargetan yg
berdasar BDT
dan
pemutakhiran
yang sama
Sistem rujukan
pelayanan dan
jejaring kerja
komprehensif
untuk respon
yg cepat
Sistem
Sistem
Monitoring
pengaduan
dan
dan monev
Evaluasi
yg handal
Kebijakan Fiskal Yang Adequat
Kementerian PPN/Bappenas
Perencanaan
dan anggaran
yg mendukung
pembangunan
inklusif
 Penataan Bantuan Sosial:
• Bansos Reguler: diberikan bagi
individu/keluarga selama memenuhi kriteria
tertentu (ibu hamil, anak balita, usia
sekolah, disabilitas, lansia, dsb)
• Bantuan Sosial Temporer: diberikan
sementara saat terjadi krisis/guncangan
(BLT, Raskin, jadup, dsb).
 Penjangkauan dan perbaikan data
penyandang masalah kesejahteraan sosial
(fakir miskin, penyandang disabilitas, anak,
lansia telantar)
 Penguatan pendampingan/pekerja sosial:
• Sertifikasi kompetensi terstandar
• Penataan relawan sosial (database, institusi,
governance)
 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Rujukan Terpadu:
• Keterpaduan database dan
pemutakhirannya
• Keterkaitan layanan program2 (lintas sektor,
pusat dan daerah).
• Keterkaitan penanganan pengaduan (lintas
stakeholders).
Skema Pemanfatan Basis Data Terpadu dan
Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu dalam Kerangka MP3KI
Kementrian Kesehatan dan
BPJS
Kementrian Pendidikan
Kementrian Sosial
Kementrian
Ketenagakerjaan
Tim/Badan
Koordinasi Tingkat
Nasional
Tingkat
Nasional
Basis Data
Terpadu
Programprogram
Perlindungan
Sosial
Tingkat
Daerah
Program–
program
Pelayanan Dasar
Mekanisme
Penjangkauan
Penerima Manfaat Sulit
terjangkau
Kementerian PPN/Bappenas
Program-Program
Pengembangan
Penghidupan
Pusat Pelayanan dan
Rujukan Terpadu
Tingkat Daerah
Penerima Manfaat
Mekanisme keluhan
dan pelaporan
Penerima Manfaat
9
Skema Pemanfatan Basis Data Terpadu & Pusat Pelayanan
Dan Rujukan Terpadu
RTS
Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu
Penerima Manfaat
Tingkat
Nasional
10
Tingkat
Daerah
Pendamping
Mekanisme
Penjangkauan
Tidak
Komunitas
Ya
Terdata/
terjangka
u
Basis Data
Terpadu
Verifikasi Data
Kecamatan, Desa
Ada
Tidak
Proses
Musdes/Muskel
Pendataan
Lapangan
Ya
Mekanisme
Keluhan dan
Pelaporan
Registrasi Program
Universal
Coverage
Ya
Pencetakan
Kartu Peserta
Tidak
Proxy Mean Test
Tidak
terdata
Ya
Memenuhi
Kriteria
Pendaftaran
komunitas/individu
Kementerian PPN/Bappenas
Tidak
Crosscheck
alokasi
anggaran
Program
Pelayanan Dasar
Program
Pelayanan Dasar
Program
Perlindungan Sosial
Program
Perlindungan Sosial
Program
Pengembangan
Kehidupan
Program
Pengembangan
Kehidupan
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT
DAN/ATAU DAERAH
Program
Community
Based/CSR
Ya
Keluhan
Tidak
Selesai
Skema Pelayanan Sistem Rujukan Terpadu I
Beragam Loket Dengan Beragam Layanan
•
•
•
Masing masing satuan
kerja/urusan, bekerja
bersama memberikan
layanan dalam
gedung/lokasi yang sama.
Berbagai loket yang
menunjukan keterwakilan
suatu urusan dari satuan
kerja yang memberikan
pelayanan sosial.
Masyarakat dapat
berhubungan dan dilayani
langsung oleh wakil
satuan kerja/urusan pada
masing-masing loket.
Kementerian PPN/Bappenas
SKPD
11
Skema Pelayanan Sistem Rujukan Terpadu I
Beragam Loket Dengan Beragam Layanan
•
•
•
•
Satu loket terhubung secara
on line dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(SKPD)/urusan yang
memberikan pelayanan
sosial.
Masing-masing SKPD /urusan
memberikan pelayanan sosial
tetap di lokasi masing-masing
namun terhubung secara
online dengan lembaga
pelayanan satu atap.
Masyarakat/pemerlu
pelayanan/pemohon dilayani
langsung oleh satu loket
penerima pendaftaran yang
memiliki data base berbagai
jenis pelayananan yang
tersedia.
Secara online dilakukan
penjaluran (tracking) ke SKPD
terkait sesuai kebutuhan
pemohon
Kementerian PPN/Bappenas
SKPD
12
Contoh lain Pemanfaatan Database Partisipatif dalam
Implementasi Perencanaan dan Penganggaran
(Pro Poor Planning dan Budgeting)
Scorecarding/ Kartu
Penilaian
•
•
13
Mapping/ Pemetaan
Mengidentifikasi permasalahan/ isu
pembangunan
Memandu mempertajam penentukan
program/ kegiatan prioritas
•
•
Mengidentifikasi lokasi sebaran
permasalahan/isu pembangunan
Memandu mempertajam penentuan
lokasi prioritas program/kegiatan
Budgeting Analyisis
Analisa Anggaran
•
•
Analisa proporsi anggaran (sektor,
program, jenis belanja, lokasi,
MDGs)
Memandu mempertajam
penentuan prioritas anggaran
Tepat
Kegiatan,
Tepat Sasaran, Tepat Lokasi, Tepat Penganggaran
Kementerian
PPN/Bappenas
13
Contoh : MDGs SCORECARD
Kementerian PPN/Bappenas
14
Contoh : Poverty Mapping
15
Kementerian PPN/Bappenas
Contoh : Budgeting Analysis
16
Kementerian PPN/Bappenas
16
19
Kementerian PPN/Bappenas
Catatan
20
• Keberadaan data menjadi penting dalam proses
perencanaan dan penganggaran
“Membangun data mahal, membangun tanpa data
lebih mahal”
• Keterbukaan informasi data dan pelaksanaan
program dan kegiatan diperlukan antar/intra
organisasiadvokasi, sosialisasi
• Peran masyarakat dan komunitas menjadi modal
penting dalam proses pemutakhiran dan peningkatan
kualitas data pembagian peran??
Kementerian PPN/Bappenas
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima Kasih
Kementerian PPN/Bappenas

similar documents