ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran Prov Kaltim 260814

Report
Analisis Standar
Belanja (ASB)
(sebuah pendekatan dalam proses penentuan
pagu berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja)
Analisis Standar
Belanja (ASB)
dalam
(sebuah pendekatan dalam proses penentuan
pagu berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja)
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Tujuan dan
Sasaran
Program
Kegiatan
Dampak
(Impact)
Hasil
(OutCome)
Keluaran
(Out Put)
“Apa yang ingin
diubah”
Manfaat yang diperoleh
dari jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu
sebagai hasil dari output
“Apa yang ingin
dicapai”
Produk/barang/jasa adalah
yang dihasilkan dalam
proses/kegiatan yang
megunakan input
“Apa yang
dikerjakan dan
dihasilkan (barang)
atau dilayani
(proses)”
Sumberdaya yang
memberikan konstribusi
dalam menghasilkan output
Masukan
(Input)
Keuangan
Hasil Pembangunan
daerah yg diperoleh dari
pencapaian outcame
“Apa yang
digunakan
dalam bekerja”
Kinerja
Sudah Proporsional??
Pendekatan Perencanaan
Pendekatan
Politik
• Pilkada dipandang
sebagai proses
perencanaan karena
menghasilkan renc
pembangunan
dalam bentuk Visi
dan Misi yang
ditawarkan selama
kampanye.
• Visi dan misi bupati
terpilih dijabarkan
ke dalam RPJMD
• Penetapan RPJMD
menjadi Perda
melalui pembahasan
dengan DPRD.
Pendekatan
Teknokratik
Perencanaan yang
dilakukan oleh
perencana
profesional, atau
oleh lembaga / unit
organisasi yang
secara fungsional
melakukan
perencanaan
Pendekatan
Partisipatif
Perencanaan yang
melibatkan para
pemangku
kepentingan
pembangunan
(stake holders)
antara lain melalui
pelaksanaan
Musrenbang
Pendekatan Bottom
Up-Top Down
• Perencanaan
harus sinergi
dengan
perencanaan dan
kebijakan
pemerintah pusat
dan provinsi (top
down) dan
prosesnya
dilaksanakan
dimulai dari
daerah ke pusat
(bottom up)
4
JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Pembahasan & Kesepakaan
KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD
(Juni)
6
Penetapan RKPD (Mei)
SE KDH kepada SKPD (Juni)
7
5
Musrenbang
Kab/Kota (Maret)
Forum SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Kab/Kota (Maret)
Musrenbang Kecamatan
(Februari)
4
8
Pembahasan dan
9 persetujuan Rancangan
APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
3
10
2
Musrenbang Desa
(Januari)
Penyusunan RKA-SKPD &
RAPBD (Juli-September)
Evaluasi Rancangan
Perda APBD (Desember)
11 Penetapan Perda APBD
1
(Desember)
13
Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
12
Penyusunan/Pengesaha
n DPA SKPD (Desember)
Bagaimanakah cara menentukan
dari RKPD ke KUA-PPAS??
1
Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) sesuai
dengan alokasi yang ada di RKPD?
2
3
4
Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD)
secara incremental?
Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD)
langsung pagu SKPD? Kemudian
SKPD menjabarkan sendiri ke dalam
kegiatan-kegiatan dari pagu tersebut?
Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD)
secara proporsional berdasarkan
prinsip anggaran berbasis kinerja?
LATAR BELAKANG
1
Tuntutan terhadap kinerja
pengelolaan keuangan daerah yang
semakin ekonomis, efisien, efektif,
akuntabel, dan transparan.
2
Adanya ketidakadilan dan
ketidakwajaran anggaran belanja
antar kegiatan sejenis, antar
program dan antar SKPD.
3
Terjadinya pemborosan
anggaran.
ASB atau SAB… apa itu?
adalah PENILAIAN KEWAJARAN atas BEBAN
KERJA dan BIAYA yang dialokasikan untuk
melaksanakan suatu KEGIATAN.
kegiatan
Rasionalisasi
Anggaran
Jadi…
ASB bukan alat untuk
memotong anggaran…
Tetapi..
Alat untuk merasionalkan
anggaran melalui anggaran
yang proporsional/ wajar
9
DASAR HUKUM
1
PP 105/2000
[
1/3]
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
 Standar Analisa Belanja
Sbg instrumen untuk
penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya
terhadap suatu kegiatan
Kepmendagri
29/2002
Pedoman Pengurusan,
Pertanggung jawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah
serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
belum menunjukkan bentuk dan
format dari Standar Analisa
Belanja
DASAR HUKUM
2
[
2/3]
Keuangan Negara
1) Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka
menengah.
2) Penerapan penganggaran secara terpadu.
3) Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja.
UU 17/2003
1)
2)
3)
4)
5)
Prinsip ABK
Transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Disiplin anggaran.
Keadilan anggaran.
Efektifitas dan efisiensi anggaran.
Disusun dengan pendekatan kinerja
Salah 1
Alat
ASB
DASAR HUKUM
[
3/3]
UU 17/2003
3
UU 32/2004
Pemerintahan Daerah  Analisis Standar Belanja
Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
menyatakan bahwa “Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar
harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Pengelolaan Keuangan Daerah
4
PP 58/2005
pasal 39 ayat (2)
menyatakan bahwa
“Penyusunan anggaran
berdasar prestasi kerja
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan capaian
kinerja, indikator kinerja,
analisis standar belanja,
standar satuan harga, dan
standar pelayanan minimal”.
Seperti apakah
sesuai Regulasi?
dan
Bentuk dan Format ASB
ternyata Tidak dijelaskan
seperti apa dalam semua
Regulasi
Akademisi mencoba ke
teori dasar “Performance
Budgeting”
Formula ASB
1.
Y = a + bx1 + bx2 + dst
 berfungsi untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya
sehingga menghasilakan suatu pagu kegiatan.
2.
Alokasi Proporsi Belanja
 berfungsi untuk menghasilkan alokasi proporsional belanja per
kegiatan
JENIS BELANJA
HONOR PNS
MINIMAL
RATARATA
MAKSIMAL
10.76%
26.38%
46.68%
HONOR NON PNS
0.00%
13.04%
23.50%
BAHAN HABIS PAKAI
7.37%
28.67%
39.97%
JASA KANTOR
0.00%
4.61%
5.30%
CETAK DAN PENGGANDAAN
4.11%
14.83%
35.56%
MAKAN MINUM RAPAT
0.00%
23.47%
33.98%
PERJALANAN DINAS
SESUAI KEBUTUHAN
14
Kedudukan ASB Normatif
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Bagian Kelima Penyiapan Raperda
APBD. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa “Pembahasan oleh tim anggaran
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk
menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas
dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun
anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja,
indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar
pelayanan minimal”.
2.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat (2) yang berbunyi: “Rancangan
surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: “….dokumen sebagai lampiran
meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar
belanja dan standar harga satuan”.
Jadi kedudukan ASB adalah untuk penyusunan RKA-SKPD pada proses
penyusunan RAPBD.
15
Kedudukan ASB
(Normatif atau Efektif)
RPJMD
RPJM
5 th
Renstra SKPD
5 th
1 th
Renja SKPD
RKPD
RKP
1 th
KUA
PPAS
ASB digunakan utk
menentukan pagu
SKPD berdasark usulan
kegiatan prioritas
daerah yg disepakati
Nota Kesepahaman (MoU) antara
Pimpinan DPRD & Gubernur/Bupati/Walikota
Standar Satuan Harga
RKA-SKPD
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD
Analisa Standar Belanja
Standar Pelayanan Minimun
Tim Anggaran
Pemda
1 th
RAPERDA APBD
16
Kenapa memilih itu?
Setelah diberlakukannya ASB 100%
Sebelum KUA-PPAS
Pada Umumnya
RKPD
KUA PPAS
PAGU SKPD
1. Ditentukan berdasarkan prioritas
semata
2. Biasanya belum menggunakan
ukuran anggaran/pagu yang
proporsional
3. Kewenangan TAPD menentukan
4. Pada saat Pembahasan dg DPRD
kewenangan Banggar menentukan
RKPD
KUA PPAS
PAGU SKPD
1. Ditentukan berdasarkan prioritas
yang sudah disepakati dalam Desk
RKPD dan Desk KUA PPAS yg
diharapkan sesuai target kinerja
daerah
2. Pagu SKPD ditentukan dari
rasionalisasi anggaran dengan
ASB (pra ASB) untuk kegiatan
prioritas yang disepakati
3. TAPD membahas hasil untuk
finalisasi
Perhatikan Perbandingannya
Keg Prior
(desain)
Pada Umumnya (normatif)
Pagu
ASB,
Standar
Harga
RKA/DPA
Pra ASB
dijabarkan
Function follow Money
SKPD-A
1. Keg 1 = Rp. 100jt
2. Keg 2 = Rp. 250jt
3. Dst
Total SKPD-A
= Rp. 23 M
Atau terkadang langsung:
SKPD-A
= Rp. 23 M
SKPD-B
= Rp. 10 M
Dst
Dimana biasanya masih incremental dan
dipengaruhi banyak faktor dan kepentingan
Setelah ASB 100%
(penggunaan optimal)
Pagu
ASB,
Standar
Harga
RKA/DPA
dijabarkan
Money follow Function
SKPD-A
1. Keg Prioritas 1 = Rp. 78jt (hasil ASB)
2. Keg Prioritas 2 = Rp. 231jt (hasil ASB)
3. Dst
Total SKPD-A
= Rp. 20 M
Pagu SKPD ditentukan dari rasionalisasi
anggaran dengan ASB (pra ASB) untuk
kegiatan prioritas yang disepakati
Bagaimana Teknisnya?18
Penyusunan RKPD  Draft KUA-PPAS
Forum SKPD:
1. Pertemukan Renja
SKPD dg Prioritas Kec
2. Adu argumentasi
rangking kegiatan yg
dimasukan disesuaikan
KKD
SKPD
Rancangan
Renja SKPD
3
Forum SKPD
Daftar Prioritas Kec
berdasar SKPD
1. Kew kab, prov atau nas
2. Tupoksi teknis SKPD
2
Musrenbang
Kecamatan
Rancangan Renja
SKPD pasca
Forum SKPD
4 Musrenbang
Kabupaten
Musrenbang
Desa
Desk RKPD
6
Finalisasi Tim
Pokok- pokok
pikiran DPRD
7
Usulan kegiatan dari Desa:
1. Kew kab, prov atau nas
2. Tupoksi teknis SKPD
Proses ABK
dg ASB
5
(Mg III-IV Maret)
DPRD
1
Rancangan
Renja SKPD
pasca Musren
Sinkronisasi
dg DPRD
8 DOKUMEN
RKPD
(akhir mei)
Desk
KUA-PPAS
(Mei-Juni)
1. prioritas
kegiatan
(filter
usulan)
2. Pagu (ASB)
Syarat ASB Efektif
1 Adanya komitmen stakeholder
terhadap prinsip-prinsip
pengelolaan anggaran
2 Adanya Standar Kebijakan
Anggaran yang jelas
3 Adanya Tolok Ukur Kinerja Output
yang spesifik dan terukur utk
setiap kegiatan;
4
Adanya Standar Harga terkini
20
DILAKSANAKAN MEI-JUNI
FILTER KEGIATAN
RKPD
1
Bappeda Memilah
Kegiatan Prioritas
Ukuran:
1. Merupakan Tupoksi Pokok
2. Mendukung Visi Misi KDH
3. Berdasar aturan/target dari
pusat/prov yg harus
2
RASIONALISASI ANGGARAN
3
ASB utk Kegiatan Prioritas
yang disepakati
Prinsip Anggaran
Berbasis Kinerja
Diskusi dengan SKPD ttg
Kegiatan Prioritas
Muncul beberapa tambahan
kegiatan prioritas dari hasil
diskusi
Disepakati Kegiatan
Prioritas
Dikunci kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh SKPD.
Penjelasan di Materi Best
Practice
TIPS Sinkronisasi Program Kegiatan Prioritas
Dari RKPD ke KUA PPAS (pagu)
Masalah
Tujuan
Lihat evaluasi Bab
II RKPD dan
Permasalahan per
Urusan di KUA
<

O
Sasaran
Indikator
Satuan
Program
Lihat target capaian
Tahun N di
dokumen RKPD
bab IV
Kegiatan
Pagu
Lihat usulan per
SKPD dalam
Dokumen RKPD
SKPD
1.
2.
3.
4.
5.
Bagaimana design kegiatan yang
diusulkan
Formulasikan dengan formula ASB yang
sesuai. Cross check terhadap cost drivernya
Lakukan pembahasan langsung dengan
SKPD
Tentukan alokasi anggaran untuk kegiatan
dimaksud
Pagu SKPD = rekapitulasi kegiatan
prioritas yang telah di-rasionalisasi-kan.
23
1.
Y = a + bx1 + bx2 + dst...  digunakan untuk
2.
Alokasi Belanja  digunakan untuk
menentukan pagu proporsional sebelum KUA-PPAS
(biasanya oleh Bappeda sbg leading sector KUA-PPAS)
menjabarkan pagu proporsional kedalam RKA
(biasanya oleh DPPKAD / Tim Asistensi RKA)
Contoh:
JENIS BELANJA
HONOR PNS
MINIMAL
RATARATA
MAKSIMAL
10.76%
26.38%
46.68%
HONOR NON PNS
0.00%
13.04%
23.50%
BAHAN HABIS PAKAI
7.37%
28.67%
39.97%
JASA KANTOR
0.00%
4.61%
5.30%
CETAK DAN PENGGANDAAN
4.11%
14.83%
35.56%
MAKAN MINUM RAPAT
0.00%
23.47%
33.98%
PERJALANAN DINAS
SESUAI KEBUTUHAN
24
Kegiatan
(desain)
1
Pra ASB
Pagu per
Kegiatan
Penentuan kegiatan prioritas sesuai dengan
kondisi pembangunan daerah (evaluasi
capaian kinerja)
Formulasi ASB dilakukan dengan cara diskusi
langsung dengan SKPD untuk mengetahui
design kegiatan yang akan dilaksanakan
termasuk capaian output dan kesesuaiannya
dengan target kinerja daerah / target SPM.
Pagu
SKPD
KUA-PPAS
Surat Edaran
KDH
2
ASB,
Standar
Harga
Sebagai konsekuensi
ASB digunakan 2x:
1. Utk rasional
anggaran
2. Utk menjabarkan
pagu agar
proporsional
RKA/DPA
25
Dokumentasi Pembahasan
1. Hasil perhitungan ASB didokumentasikan dalam
bentuk matrik dan menjadi pegangan TAPD
dalam menghadapi DPRD saat KUA PPAS,
bahwa penentuan pagu dihitung secara
proporsional
2. Dokumentasi ASB menjadi pegangan Tim
Asistensi pada saat SKPD menyusun RKA
setelah KUA-PPAS, pembahasan RAPBD
sampai dengan penyusunan DPA SKPD
26
Contoh
27
Contoh
28
Konsep ASB
Konsep Pendekatan ASB
implementasi
KEGIATAN
OUTPUT
Pendekatan ABC
BIAYA TETAP
INPUT
BARANG/JASA
/MODAL
(Anggaran Biaya)
BIAYA VARIABEL
30
Pendekatan ABC
• Pendekatan Activity Based Costing (ABC) merupakan suatu teknik
untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan
(the cost and performance of activities) serta alokasi penggunaan
sumber daya dan biaya, baik Biaya Operasional maupun Biaya
Administratif;
• Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatan akurasi biaya
penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dg menghitung biaya
tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variabel cost)
Biaya Total = Biaya Variabel + Biaya Tetap
BIAYA TETAP
• Biaya Tetap adalah biaya yang tidak mengalami perubahan (tidak naik
dan tidak turun) pada skala tertentu, sekalipun output yang dihasilkan
mengalami perubahan (naik/turun).
Sewa Mesin
Photokopi
Sewa
Gedung
Jumlah Peserta
Pelatihan
Biaya Per Unit
Rp. 5.000.000,-
25 orang
Rp. 200.000,-
Rp. 5.000.000,-
50 orang
Rp. 100.000,-
Rp. 5.000.000,-
75 orang
Rp. 66.667,-
Rp. 5.000.000,-
100 orang
Rp. 50.000,-
Rp. 5.000.000,-
200 orang
Rp. 25.000,-
32
BIAYA VARIABEL
• Sebuah biaya disebut sebagai biaya variabel jika jumlah total output yang
dihasilkan berubah, maka jumlah biaya yang dialokasikan untuk
menghasilkan barang/jasa tersebut juga berubah.
Biaya Seminar Kits
Jumlah Peserta
Pelatihan
Biaya Per Unit
Rp. 625.000,-
25 orang
Rp. 25.000,-
Rp. 1.250.000,-
50 orang
Rp. 25.000,-
Rp. 1.875.000,-
75 orang
Rp. 25.000,-
Rp. 2.500.000,-
100 orang
Rp. 25.000,-
Rp. 5.000.000,-
200 orang
Rp. 25.000,33
Bagaimanakah merumuskan
formula
??
METODE REGRESI
34
METODE REGRESI
1.
Mencari variabel-variabel yang mempengaruhi sebagai PENCETUS BIAYA
UTAMA (Cost Driver) besar/kecilnya anggaran untuk setiap jenis kegiatan
dan
2.
Menghitung seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut
terhadap kebutuhan anggaran.
3.
Berdasarkan hasil regresi selanjutnya akan diperoleh formula ASB sbb:
Yi = b0 + b1X1 + b2X2 + ….. + bnXn + e
Di mana:
Yi
adalah taksiran nilai anggaran pada tahun tertentu;
b0
adalah Biaya Tetap pelaksanaan kegiatan Y;
b1, b2 bn
adalah koefisien biaya variabel atas cost driver X1, X2 , Xn
X1 X2, X0
adalah variabel penjelas atau cost driver untuk menentukan
besarnya alokasi kegiatan Yi
35
L
2
angkah :
2
• Data Keg dari DPA
• Menghasilkan data
per kegiatan dan
output kegiatan
1
Identifikasi
• Pemisahan obyek
belanja kegiatan
• Identifikasi jenis
kegiatan sbg bahan
penentuan cost driver
Inventarisasi
Due Deligent
6
• Simulasi formula thd
sebuah kegiatan
• Evaluasi kewajaran tdh
biaya yg dihasilkan
• Pengelompokan Keg
yang memiliki output
dan cost driver yg sama
• Telaah thd variabel yang
mempengaruhi tiap
kelompok jenis keg
3
• Regresi utk klpk jenis keg
utk menghasilkan
Formula Kelompok ASB
• Uji Statistik formula
Formulasi
5
Klasifikasi
Klarifikasi
4
• Klarifikasi Keg ke SKPD
terkait Sub Kegiatan yg
mrpk kelompok jenis keg
tersendiri di dalam obyek
belanja
1
I. N. V. E. N. T. A. R. I. S. A. S. I.
• Mengumpulkan DPA SKPD
• Data tentang Nama Kegiatan, Alokasi
Anggaran dan Output
SKPD
Dinas Pekerjaan
Umum
Nama Kegiatan
Peningkatan Jalan A
Rp.
Output
2.000.000.000 2 km
Dst…
Dinas Pertanian
Pembinaan Kelompok Tani
Pengadaan Alsintan
75.000.000 30 kelompok
500.000.000 75 jenis
Dst..
37
2
I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I.
• Membedah DPA sesuai Obyek belanja
• Memetakan rincian alokasi anggaran per
obyek belanja dalam sebuah kegiatan
Nama Kegiatan
Pagu Keg Rp.
Honorarium
Belanja ATK
Makan Minum
dst
Peningkatan Jalan A
2.000.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
75.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
500.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Pembinaan
Kelompok Tani
Pengadaan Alsintan
38
3
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I.
[
1/4 ]
• Mengelompokan kegiatan yang memiliki
rumpun desain kegiatan yang sama
Nama Kegiatan
Pagu Keg Rp.
Honorarium
Belanja ATK
dst
Jenis ASB
Peningkatan Jalan A
2.000.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
PBJ
75.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
Pembinaan
500.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
PBJ
Pembinaan
Kelompok Tani
Pengadaan Alsintan
39
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I.
[
2/4 ]
Bagaimana Mengelompokan JENIS KEGIATAN?
1. Kelompokkan berdasarkan kesamaan “NAMA
KEGIATAN”;
2. Kelompokkan berdasarkan kesamaan “OUTPUT
KEGIATAN”;
3. Kelompokkan berdasarkan kesamaan “PROSES
PELAKSANAAN KEGIATAN” atau “ALOKASI ITEM
BELANJA”;
4. Rumuskan bersama tim melalui FGD.
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I.
[
3/4 ]
Klasifikasi Umum Kegiatan Pemda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pelatihan,
Diklat;
Fasilitasi/pendampingan;
Pemberdayaan/Pembinaan;
Penyuluhan;
Sosialisasi & Diseminasi;
Pelayanan langsung masyarakat;
Koordinasi;
Penyusunan Dokumen;
Pendataan, pemetaan;
Penelitian/Studi/kajian;
Monev, inspeksi dan Pelaporan;
Pengawasan, pengendalian;
• Event Organizer (lomba, kontes,
pameran, dll)
• Pembangunan fisik: jalan,
Jembatan, Gedung, ruang,
rumah, Pagar, Irigasi, dll;
• Pengadaan Barang Modal
Lainnya;
• Pemeliharaan rutin/berkala aset2
daerah;
• Penyediaan barang & jasa;
• Dll
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I.
[
4/4 ]
Penentuan Variabel Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) pada Kelompok Jenis
ASB yang telah ditetapkan:
1. Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) yang dianggap menjadi penyebab munculnya
perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu jenis kegiatan tertentu;
2. Cara paling mudah mencari Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) adalah dengan
melihat pada OUTPUT yang dihasilkan atau PROSES yg dilakukan suatu kegiatan atau
SUMBERDAYA yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
3. Misal:
Jenis Kegiatan
Cost Driver
Penyuluhan
1.
2.
3.
Jumlah orang yang disuluh;
Jumlah lokasi;
Lama Waktu penyuluhan
Fasilitasi
1.
2.
3.
Jumlah orang yang difasilitasi;
Jumlah lokasi;
Lama Waktu
Monev
1.
2.
3.
Jumlah Tim Monev
Jumlah Lokasi
Lama Waktu
Pembangunan/Pemeliharaan Jalan
1.
Panjang Jalan
42
4
K. L. A. R. I. F. I. K. A. S. I.
1. Melakukan klarifikasi langsung kepada SKPD
selaku pelaksana kegiatan apakah jenis ASB
sudah sesuai dengan desain kegiatan.
2. Mencermati kembali apakah dalam kegiatan
tersebut terdapat beberapa Sub Kegiatan.
3. Kalau terdapat sub kegiatan yang signifikan
dan memiliki rumpun jenis ASB tersendiri,
maka perlu dipisahkan.
43
5
F. O. R. M. U. L. A. S. I.
[
1/5]
1. Melakukan perhitungan
metode REGRESI
2. Menelaah hasil perhitungan,
jika negatif perlu dianalisis
ulang mungkin ada yang
yang tidak tepat terkait
variabel, jenis ASB, atau
anomali alokasi belanja pada
obyek belanja tertentu.
44
F. O. R. M. U. L. A. S. I.
[
2/5]
Hasil Regresi:
Model Summary
Model
1
R
.862 a
R Square
.743
Adjusted
R Square
.679
Std. Error of
the Estimate
3274478.40
a. Predictors: (Cons tant), VAR00004
Coe fficientsa
Model
1
(Constant)
VAR00004
Uns tandardized
Coefficients
B
Std. Error
8783010
2896416
294898.6 86611.462
Standardiz ed
Coefficients
Beta
.862
t
3.032
3.405
Sig.
.039
.027
a. Dependent Variable: VAR00005
FORMULASI ASB :
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Y = a + b(Jumlah Kasus, SK, Berkas) + Perjalanan Dinas
Y = 8.783.010 + 294.899 (∑Kasus/Berkas/SK/Orang)
BIAYA TETAP
BIAYA VARIABEL
45
F. O. R. M. U. L. A. S. I.
[
3/5]
Simulasi Penghitungan Kewajaran Biaya
FORMULASI ASB :
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Y = a + b(Jumlah Kasus, SK, Berkas) + Perjalanan Dinas
Y = 8.783.010 + 294.899 (∑Kasus/Berkas/SK/Orang)
BIAYA TETAP
Jumlah Kasus/Berkas
/SK/Orang
BIAYA VARIABEL
Biaya Perjalanan
Dinas
100
Kewajaran Biaya
38,272,864.97
50
25,000,000
48,527,937.27
150
75,000,000
128,017,792.68
75
30,900,401.12
F. O. R. M. U. L. A. S. I.
[
4/5]
Data Yg Bisa Diolah Setelah Diproses Dan Dianalisis:
Cost Driver (Jumlah
SK, Kasus, Orang)
11
50
20
17
30
50
TOTAL
ANGGARAN
7445000
23325000
16000000
16000000
20950000
21470000
y = 294899x + 9E+06
25000000
2
R = 0.7435
20000000
15000000
10000000
5000000
SCATTER PLOT
0
0
10
20
30
40
50
60
F. O. R. M. U. L. A. S. I.
[
5/5]
Output Dokumen  Formula ASB
1. Y = a + bx1 + bx2 + dst...  digunakan untuk menentukan
pagu proporsional sebelum KUA-PPAS (biasanya oleh Bappeda sbg
leading sector KUA-PPAS)
2. Alokasi Belanja  digunakan untuk menjabarkan pagu
proporsional kedalam RKA (biasanya oleh DPPKAD / Tim Asistensi RKA)
Contoh:
JENIS BELANJA
HONOR PNS
MINIMAL
RATARATA
MAKSIMAL
52.76%
75.38%
86.68%
HONOR NON PNS
0.00%
3.04%
3.50%
BAHAN HABIS PAKAI
7.37%
8.67%
9.97%
JASA KANTOR
0.00%
4.61%
5.30%
CETAK DAN PENGGANDAAN
4.11%
4.83%
5.56%
MAKAN MINUM RAPAT
0.00%
3.47%
3.98%
PERJALANAN DINAS
SESUAI KEBUTUHAN
ASB PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS
BAGI MASYARAKAT
a. Definisi
Pelatihan/Bimbingan teknis pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan
memberikan pelatihan secara teknis pada masyarakat dalam rangka
memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh SKPD yang
bersangkutan sesuai TUPOKSI.
b. Pengendali Belanja
Jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan pelatihan
c. Rumusan ASB:
PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT
Y = 39,818,300 + 39,046 (Jumlah Peserta, OH) + Uang
Lembur + Sewa + Bahan Material + Biaya Transportasi
dan Akomodasi
Dimana :
Y : Total Belanja
a : Belanja Tetap
= Rp. 39.818.300,b : Belanja Variabel
= Rp. 39.046,X : Jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan (OH)
49
KEWAJARAN ALOKASI BELANJA
JENIS BELANJA
HONOR PNS
MINIMAL
RATARATA
MAKSIMAL
52.76%
75.38%
86.68%
HONOR NON PNS
0.00%
3.04%
3.50%
BAHAN HABIS PAKAI
7.37%
8.67%
9.97%
JASA KANTOR
0.00%
4.61%
5.30%
CETAK DAN PENGGANDAAN
4.11%
4.83%
5.56%
MAKAN MINUM RAPAT
0.00%
3.47%
3.98%
PERJALANAN DINAS
SESUAI KEBUTUHAN
50
Hal Pokok
1 KEGIATAN
=
BEBERAPA
SUB KEGIATAN
1 SUB KEGIATAN
=
1 FORMULA ASB
1 FORMULA ASB
=
BIAYA UTAMA
BIAYA PENDUKUNG
PERMASALAHAN DAN KENDALA
DALAM PENYUSUNAN ASB
1. Output tidak terumuskan dengan jelas dan
spesifik;
2. Output tidak sesuai dengan nama kegiatan;
3. Output tidak terukur;
4. Penempatan item belanja yang tidak sesuai
dengan kegiatan;
5. Belanja titipan
26-27 Agt 2014?
1.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
54
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Adm Perkantoran (nantinya akan dibedakan untuk
SKPD Dinas/Badan, Kantor, UPT)
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Barang/Jasa (nantinya akan dibedakan sesuai
kompleksitasnya, konstruksi/non konstruksi Perpres 70/2012)

Pemeliharaan gedung

Pemeliharaan kendaraan

Pemeliharaan peralatan
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengujian/ penilaian/ akreditasi/ sertiikasi
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi/ pembinaan aparatur

Diklat/ Bimtek/ Pelatihan teknis aparatur (nantinya akan
dibedakan terkait batasan peserta dan lama waktu)
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan
Keuangan

Penyusunan dokumen internal SKPD (perencanaan, anggaran,
dan monev)
55
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I.
• Klarifikasi kegiatan sesuai dengan DPA SKPD TA 2014.
• Cek apakah Jenis ASB yg ada sudah tepat atau belum
• Kalau sudah tepat, berapa jumlah variabelnya?
Nama Kegiatan
Pagu Rp.
Output
Jenis ASB
Cost Driver
Variabel
Jumlah
Peningkatan Jalan A
2.000.000.000
…..
…..
…..
…..
…..
75.000.000
….
…..
…..
…..
…..
500.000.000
…..
…..
…..
…..
…..
Pembinaan
Kelompok Tani
Pengadaan Alsintan
56
DATA yang Diperlukan
1. DPA SKPD TA 2014
2. Data jumlah pegawai tiap SKPD
3. Data Sarpras:
– Jumlah kendaraan Roda 4 dan 2
– Luas bangunan
– dll
57
Terima Kasih

similar documents