Document

Report
BIDANG DATA DAN INFORMASI BKD
PROVINSI BANTEN
Cisarua, 09 Mei 2014
PENGERTIAN
1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
(Pasal 1)
2
5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data
mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis,
menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan
melaksanakan
proses
pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN.
(Pasal 1)
3
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan
menetapkan
pengangkatan,
pemindahan,
dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di
instansi pemerintah.
12. Komisi ASN (KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan
bebas dari intervensi politik.
13. Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan
diklat ASN
14. Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional
15. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
(Pasal 1)
4
JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN
1. Pegawai ASN terdiri atas:
a. PNS, yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai
pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan
memiliki nomor induk pegawai secara nasional;
b. PPPK, merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai
dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan
Undang-Undang.
2. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur
negara
3. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan
oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
4. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi
semua golongan dan partai politik.
(Pasal 6,7,8,9)
5
FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN
1. Pegawai ASN berfungsi sebagai:
a. pelaksana kebijakan publik;
b. pelayan publik; dan
c. perekat dan pemersatu bangsa
2. Pegawai ASN bertugas:
a.
b.
c.
melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
3. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan
pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik,
serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
(Pasal 10,11,12)
6
JABATAN ASN
1. Jabatan ASN terdiri atas:
a. Jabatan Administrasi;
b. Jabatan Fungsional; dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi
a. Jabatan Administrasi terdiri atas:
1)
jabatan administrator: Setara Es III
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.
2) jabatan pengawas: Setara Es IV
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh pejabat pelaksana
3) jabatan pelaksana: Setara Es V dan Fungs umum
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (Pasal 13, 14,15)
7
b. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas
jabatan fungsional keahlian dan jabatan
fungsional keterampilan.
1) Jabatan fungsional keahlian terdiri atas:
a)
b)
c)
d)
ahli utama;
ahli madya;
ahli muda; dan
ahli pertama.
2) Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas:
a)
b)
c)
d)
penyelia;
mahir;
terampil; dan
pemula
(Pasal 18)
8
c. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
1) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;(Pimp Lembaga)
2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan(setara Es.I)
3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.(setara Es II)
d. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
e. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
1) prajurit TNI; dan
2) anggota Polri
(Pasal 19,20)
9
HAK DAN KEWAJIBAN
1. PNS berhak memperoleh:
a.
b.
c.
d.
e.
gaji, tunjangan, dan fasilitas;
cuti;
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
perlindungan; dan
pengembangan kompetensi.
2. PPPK berhak memperoleh:
a.
b.
c.
d.
gaji dan tunjangan;
cuti;
perlindungan; dan
pengembangan kompetensi
(Pasal 21,22)
10
KELEMBAGAAN
1.
2.
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi,
dan Manajemen ASN.
Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan
perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin
perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan
asas, kode etik, dan kode perilaku ASN;
c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan
Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan ASN; dan
d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen
ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
(Pasal 25)
11
KASN
1. KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari
intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional
dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta
menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
1. KASN bertujuan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
menjamin tewujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen
ASN;
mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan
berfungsi sebagai perekat NKRI;
mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien
dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
mewujudkan Pegawai ASN yang netral, dan tidak membedakan
masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;
menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan
masyarakat; dan
mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.
2. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan
kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan
Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah
(Pasal 27,28,30)
12
5. KASN bertugas:
a.
b.
c.
menjaga netralitas Pegawai ASN;
melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen
ASN kepada Presiden.
6. KASN berwenang:
a.
b.
c.
d.
e.
mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai
dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan,
pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan
Pejabat Pimpinan Tinggi;
mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik
dan kode perilaku Pegawai ASN;
meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan
pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan
kode perilaku Pegawai ASN; dan
meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi
Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta
kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
(Pasal 31,32)
13
7.
KASN terdiri atas:
a.
b.
c.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan
5 (lima) orang anggota.
KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Asisten
dan Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan
KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten dan
Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan.
Asisten KASN diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan
persetujuan rapat anggota KASN.
Asisten KASN dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi
akademik paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara,
manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan
publik, ilmu hukum, ilmu. pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain
yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.
Asisten KASN tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,
tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif dengan
memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, dan integritas moral.
Asisten KASN memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku
serta diawasi oleh anggota KASN.
(Pasal 35,36)
14
14.KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh
seorang kepala sekretariat.
15.Kepala sekretariat berasal dari PNS.
16.Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh
ketua KASN.
17.KASN dibiayai oleh APBN.
18.Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/atau
non-pemerintah
19.Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan
sementara dari jabatan ASN.
20.Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan
statusnya dari PPPK.
21.Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN
harus mengundurkan diri sementara dari jabatan dan
profesinya.
(Pasal 37,38)
15
Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota KASN
1. Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN dari
anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi.
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan
kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, untuk masa
jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk
1 (satu) kali masa jabatan.
3. Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada
masa jabatannya, apabila:
a.
b.
c.
d.
e.
meninggal dunia;
mengundurkan diri;
tidak mampu jasmani atau rohani slehingga tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai anggota KASN;
dihukum penjara berdasarkan putusisn pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan/umum; atau
menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.
(Pasal 40)
16
MANAJEMEN ASN
1. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.
2. Manajemen Pegawai ASN meliputi Manajemen PNS dan
Manajemen PPPK.
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan
ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat
selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan
pejabat fungsional keahlian utama kepada:
a. menteri di kementerian;
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga
nonstruktural;
d. gubernur, di provinsi; dan
e. bupati/walikota, di kabupaten/ kota.
(Pasal 51,52,53)
18
PEJABAT YANG BERWENANG
1. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan
Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di
kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga
negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris
daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
2. Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi
Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan
Sistem Merit dan berkonsultasi dengan PPK di instansi
masing-masing.
3. Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi
usulan kepada PPK di instansi masing-masing.
4. Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi
dan Pejabat Fungsional kepada PPK di instansi masingmasing.
(Pasal 54)
19
MANAJEMEN PNS
Manajemen PNS meliputi:
1.
penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2.
pengadaan;
3.
pangkat dan jabatan;
4.
pengembangan karier;
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
pola karier;
promosi;
mutasi;
penilaian kinerja;
penggajian dan tunjangan;
penghargaan;
disiplin;
pemberhentian;
pensiun dan tabungan hari tua; dan
perlindungan.
(Pasal 55)
20
PANGKAT DAN JABATAN
1. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada
Instansi Pemerintah.
2. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan
berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi,
dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi,
kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
3.
4.
Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
5. PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada
lingkungan instansi TNI dan POLRI.
6. PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu pada
lingkungan instansi TNI dan POLRI, pangkat atau
jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di
lingkungan instansi TNI dan POLRI.
(Pasal 68)
21
PENGEMBANGAN KARIER
1.
2.
3.
4.
5.
Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan
moralitas.
Kompetensi meliputi:
a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat teknis
fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural atau
manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga
memiliki wawasan kebangsaan.
Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada
masyarakat, bangsa dan negara.
Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya,
dan sosial kemasyarakatan.
(Pasal 69)
22
6. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi.
7. Pengembangan kompetensi antara lain melalui diklat, seminar,
kursus, dan penataran.
8. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang
Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam
pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
9. Pengembangan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib
menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang
tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi
masing-masing.
10. Dalam pengembangan kompetensi, PNS diberikan kesempatan
untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
11. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara
PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun
dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN
(Pasal 70)
23
PERMENPAN DAN RB NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
I.
II.
A.
PENDAHULUAN.
TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN TINGGI.
Persiapan.
1. Pembentukan Panitia Seleksi
2. Penyusunan dan Pene
A.
B.
C.
1.
Pelaksanaan.
Monitoring dan Evaluasi
Dst K
Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi,
kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh
pegawai.
2.
3.
Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
4.
5.
PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan POLRI.
PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan POLRI, pangkat atau
jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan POLRI.
(Pasal 68)
25
MUTASI
1. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi
Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi
Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke
perwakilan NKRI di luar negeri.
2.
Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan
oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
4. Mutasi PNS antar-kabupaten/kota, antar-provinsi, dan antarprovinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan
Kepala BKN.
5. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau
sebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN.
6. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
7. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan
konflik kepentingan.
8. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan
pada APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah 28
(Pasal 73)
PENILAIAN KINERJA PNS
1. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan
PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.
2. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada
tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan
target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
3. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan.
4. Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang
Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.
5. Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan
langsung dari PNS.
6. Penilaian kinerja PNS dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja
setingkat dan bawahannya.
7. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS.
8. Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas
dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam
pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan
sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti diklat.
9. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja(Pasal
dikenakan
75,76,77)
29
sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
1.
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta
menjamin kesejahteraan PNS.
2. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko
pekerjaan.
3. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN.
4. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD.
5. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
6. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
7. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
8. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan
berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
9. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada
APBN.
10. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan
pada APBD.
(Pasal 79,80)
30
DISIPLIN
1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib
dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS
wajib mematuhi disiplin PNS.
2. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan
penegakan disiplin terhadap PNS serta
melaksanakan berbagai upaya peningkatan
disiplin.
3. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
dijatuhi hukuman disiplin.
(Pasal 86)
31
PEMBERHENTIAN
1. PNS diberhentikan dengan hormat karena:
a.
b.
c.
d.
e.
meninggal dunia;
atas permintaan sendiri;
mencapai batas usia pensiun;
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang
mengakibatkan pensiun dini; atau
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban.
2. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan
karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana yang dilakukan tidak berencana.
3. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
(Pasal 87)
32
4. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD
1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan
berencana.
(Pasal 87)
33
5. PNS diberhentikan sementara, apabila:
a. diangkat menjadi pejabat negara;
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural; atau
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
6. Pengaktifan kembali PNS yang
sementara dilakukan oleh PPK
7. Batas usia pensiun yaitu:
diberhentikan
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bagi Pejabat Fungsional.
(Pasal 88,90)
34
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
1.
2.
PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari
tua PNS.
PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
a.
b.
c.
d.
e.
3.
4.
5.
meninggal dunia;
atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
mencapai batas usia pensiun;
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas
dan kewajiban.
Jaminan pensiun PNS dan jaminan janda/duda PNS dan jaminan hari tua
PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua,
sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun dan
jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal
dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
(Pasal 91)
35
PERLINDUNGAN
1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
a.
b.
c.
d.
jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan kematian; dan
bantuan hukum.
2. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup
jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan
sosial nasional.
3. Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum
dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait
pelaksanaan tugasnya
(Pasal 92)
36
MANAJEMEN PPPK
Manajemen PPPK meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
penetapan kebutuhan;
pengadaan;
penilaian kinerja;
gaji dan tunjangan;
pengembangan kompetensi;
pemberian penghargaan;
disiplin;
pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
perlindungan.
(Pasal 93)
37
PENETAPAN KEBUTUHAN
1. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur
dengan Peraturan Presiden.
2. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja.
3. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu)
tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
4. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.
(Pasal 94)
38
PENGADAAN PPPK
1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang
sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi
persyaratan.
2. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan pada Instansi Pemerintah.
3. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan
perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,
pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.
4. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan Keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian
kinerja.
6. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon
PNS.
7. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti
semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 39
(Pasal 95,96,97,98,99)
PENILAIAN KINERJA PPPK
1. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja
di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan
memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai,
dan perilaku pegawai.
2. Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Penilaian kinerja PPPK berada dibawah kewenangan Pejabat
yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.
4. Penilaian kinerja PPPK didelegasikan secara berjenjang kepada
atasan langsung dari PPPK.
5. Penilaian kinerja PPPK dapat mempertimbangkan pendapat
rekan kerja setingkat dan bawahannya.
6. Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin
objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian
tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
7. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK
tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam
40
perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK
(Pasal 100)
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan
layak kepada PPPK.
2. Gaji diberikan berdasarkan beban kerja,
tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
3. Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di
Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi
Daerah.
4. Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(Pasal 101)
41
DISIPLIN
1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib
dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK
wajib mematuhi disiplin PPPK.
2. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan
penegakan disiplin terhadap PPPK serta
melaksanakan berbagai upaya peningkatan
disiplin.
3. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin
dijatuhi hukuman disiplin
(Pasal 104)
42
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN
KERJA
1. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK
dilakukan dengan hormat karena:
a.
b.
c.
d.
jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
meninggal dunia;
atas permintaan sendiri;
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah
yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak
dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai
perjanjian kerja yang disepakati.
(Pasal 105)
43
2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK
dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri karena:
a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak
pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat;
atau
c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati
sesuai dengan perjanjian kerja.
(Pasal 105)
44
3. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan
tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
UUD1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana
tersebut dilakukan dengan berencana
(Pasal 105)
45
PERLINDUNGAN
1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
a.
b.
c.
d.
e.
jaminan hari tua;
jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan kematian; dan
bantuan hukum.
2. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan
kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan
sosial nasional.
3. Bantuan hukum, berupa pemberian bantuan hukum
dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait
pelaksanaan tugasnya.
(Pasal 106)
46
1.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI
Pengisian jabatan pimpinan
tinggi utama dan madya
pada
kementerian,
kesekretariatan
lembaga
negara,
lembaga
nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, rekam jejak jabatan,
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya dilakukan pada
tingkat nasional.
3. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain.
4. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
(Pasal 108)
47
5. Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat
berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan
Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan
kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan
anggota POLRI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif
apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi
Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan
anggota POLRI sesuai dengan kompetensi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh PPK
dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi
Instansi Pemerintah.
(Pasal 109,110)
48
9. Dalam membentuk panitia seleksi PPK berkoordinasi
dengan KASN.
10. Panitia seleksi Instansi Pemerintah terdiri dari unsur
internal maupun eksternal Instansi Pemerintah yang
bersangkutan.
11. Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh PPK berdasarkan
pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak,
integritas moral, dan netralitas melalui proses yang
terbuka.
12. Panitia seleksi melakukan seleksi dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, rekam
jejak jabatan, integritas, dan penilaian uji kompetensi
melalui pusat penilaian (assesment center) atau metode
penilaian lainnya.
13. Panitia seleksi menjalankan tugasnya untuk semua proses
seleksi pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang
ditetapkan oleh PPK.
(Pasal 110)
49
PENGGANTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI
1. PPK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2
(dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan
Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan
tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
2. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya
sebelum
2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan Presiden.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling
lama 5 (lima) tahun.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diperpanjang berdasarkan
pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan
berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat
persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
(Pasal 116,117)
50
5. Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target
kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah
disepakati dengan pejabat atasannya.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja
yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada
suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6
(enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
7. Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi tidak
menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang
bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji
kompetensi kembali.
8. Berdasarkan hasil uji kompetensi Pejabat Pimpinan
Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau
ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.
(Pasal 118)
51
PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
1. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara
2. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; Ketua dan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan
Jabatan setingkat Menteri; Kepala perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan
sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status
sebagai PNS.
3. Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai
Pejabat Negara diaktifkan kembali sebagai PNS.
(Pasal 121,123)
52
4. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau
dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua,
wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, dan
anggota DPD; Gubernur dan Wakil Gubernur;
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib
menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS
sejak mendaftar sebagai calon.
5. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara
dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia
lowongan jabatan.
6. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan dalam waktu
paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat.
(Pasal 123,124)
53
SISTEM INFORMASI ASN
1. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi
pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan
Sistem Informasi ASN.
2. Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan
terintegrasi antar-Instansi Pemerintah.
3. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam
Sistem Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah wajib
memutakhirkan
data
secara
berkala
dan
menyampaikannya kepada BKN.
4. Sistem Informasi berbasiskan teknologi informasi yang
mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem
keamanan yang dipercaya.
5. Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi dan data
Pegawai ASN
6. Sistem Informasi ASN paling lama tahun 2015 dilaksanakan secara
nasional.
(Pasal 127,128,133)
54
Data Pegawai ASN paling kurang memuat:
a. data riwayat hidup;
b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
e. riwayat pengalaman berorganisasi;
f. riwayat gaji;
g. riwayat diklat;
h. daftar penilaian prestasi kerja;
i. surat keputusan; dan
j. kompetensi.
(Pasal 128)
55
KETENTUAN PERALIHAN
Terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:
1. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah
nonkementerian setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi
utama;
2. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan Jabatan
Pimpinan Tinggi madya;
3. jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi
pratama;
4. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
5. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
6. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan
jabatan pelaksana,
(Pasal 131)
56
KETENTUAN PENUTUP
• Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang Undang ini.
• Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, PNS Pusat
dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.
• KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
(Pasal 135,136,140)
57
58
•
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2013
59
1.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja
PNS
60
FORMULIR SASARAN KERJA PNS
( anak lamp I-a)
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
,
1
Nama
2
NIP
,
2
NIP
3
Pangkat/Gol.Ruang
Pembina/ IV/a
3
Pangkat/Gol.Ruang
Penata Tk I/ III/d
4
Jabatan
Kabid ,
4
Jabatan
Kasubid,
5
Unit Kerja
,
5
Unit Kerja
III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN
ANGKA
KREDIT
TARGET
NO
1
,
-
2
,
-
3
,
-
4
,
-
5
,
-
KUANT/
OUTPUT
KUAL/
MUTU
WAKTU
BIAYA
-
-
Jakarta, 4 Januari 2014
Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
NIP. 196305221992012001
NIP. 196803051999042001
61
III. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) Instansi.
2.
RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target
yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
3. SKP memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam
kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur
didasarkan pada tugas dan fungsi wewenang, tanggung jawab,
dan uraian tugas yang secara umum telah ditetapkan dalam
struktur SOTK. (Lamp I-a)
4.
SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh
pejabat penilai sebagai kontrak kerja.
62
5. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Jelas yaitu kegiatan yang dilakukan dapat diuraikan secara jelas.
b. Dapat diukur yaitu Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara
kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil dan
lain-lain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada
kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan
dan lain-lain.
c. Relevan, yaitu kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas
jabatan masing-masing.
d. Dapat dicapai, yaitu kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan
kemampuan PNS.
e. Memiliki Target Waktu, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat
ditentukan waktunya. (bulan, Triwulan, Semester, Tahunan )
63
6. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi
kerja.
Penilaian SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas dan waktu sesuai dengan karakteristik , sifat dan jenis kegiatan pada
masing-masing unit kerja.(Pasl 7 ayat 2).
Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian SKP meliputi aspek biaya (pasal 7 ayat 3).
Berdasarkan aspek tersebut, setiap instansi menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat
jenis kegiatan dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan dan dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Kepala BKN. (pasal
7 ayat 3 dan 4)
7. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai
maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat
final. (formulir lampiran I-b)
8. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang
menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan
bersangkutan tetap
Surat Perintah Melaksanakan Tugas atau
Surat Perintah Menduduki Jabatan.
9.PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan
perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin
ketentuan Peraturan
PNS.
64
VI. PENILAIAN PRESTASI KERJA
1. Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendali agar setiap
kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan
tujuan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan RENJA
Organisasi.
2. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat
Penilai sekali dalam 1 tahun setiap akhir Desember tahun
bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya.
3. Penilaian Prestasi Kerja PNS terdiri atas unsur :
a. SKP dengan bobot nilai 60 %
b. Perilaku Kerja bobotnya 40 %
65
4. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan
sebutan.
1) 91 keatas : sangat baik
2) 76 – 90
: baik
3) 61 – 75
: cukup
4) 51 – 60
: kurang
5) 50 kebawah : buruk
5. Penilaian Prestasi Kerja PNS
menggabungkan antara
penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan penilaian
perilaku kerja.
Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan
yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu
yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai
oleh seorang PNS
66
66
6. Penilaian SKP
a. Penilaian
SKP
dilakukan
dengan
cara
membandingkan antara realisasi kerja dengan target
dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya,
dikalikan 100.
b. Penilaian SKP meliputi aspek-aspek sbb:
1) Kuantitas;
2) Kualitas;
3) Waktu; dan/atau
4) Biaya.
Bobot Nilai 60 %
Bobot nilai 60 %
c. Penilaian SKP dapat lebih dari 100
67
d. Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek :
Kuantitas :

Penilaian SKP (kuan) =
RO
X 100
TO
Ket :
RO = Realisasi Output
TO = Target Output
contoh :
 5000

x
 5000

100  = 100

68
Waktu :
NT.TW – RW
 Penilaian SKP (Waktu) =
TW
X 100
Ket :
NT = Nilai Tertimbang = 1,76
TW = Target Waktu
RW = Realisasi Waktu
Contoh :
 (1,76 x 12 ) - 12

12


x 100 

 21,12

12


x 100 




9,12
12
12

x 100  =

912
12
= 76
69
Kualitas :
 Penilaian
SKP (kual) =
RK
TK
X 100
Ket :
RK = Realisasi Kualitas
TK = Target Kualitas
Contoh :



85
100
x
100



= 85
70
Biaya :
 Penilaian SKP (Biaya) =
NT.TB – RB
X 100
TB
Ket :
NT = Nilai Tertimbang = 1,76
TB = Target Biaya
RB = Realisasi Biaya
71
7. Penilaian Perilaku PNS
Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan
sbb:
a)
b)
c)
d)
e)
91 – ke atas : Sangat baik
76 – 90
: Baik
61 – 75
: Cukup
51 – 60
: Kurang
50 – ke bawah
: Buruk
Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:
a)
–
a)
b)
c)
d)
e)
Orientasi pelayanan. Buruk Kurang Cukup
50 kebawah 51-60
Integritas
Komitmen
Disiplin
Kerja sama
Kepemimpinan
Baik Sangat Baik
61-75 76-90 91-100
Kriteria penilaian unsur perilaku kerja PNS
Tampilkan Perka BKN No 1 tahun 2013 hal 90
72
8. Bagaimana Penilaian Perilaku Kerja PNS ?
 Penilaian PKP dilakukan melalui pengamatan terhadap
PNS yang bersangkutan sesuai kriteria yang ditentukan
 Melihat buku catatan penilaian perilaku kerja PNS.
 Pejabat penilai dapat mempertimbangkan masukan dari
pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit
kerja masing-masing
 Nilai PKP dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus)
 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian
perilaku kerja diatur dengan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013.
73
BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
 Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP
secara berkala dan perilaku kerja PNS yg dinilai. Pejabat
penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian
perilaku kerja PNS (Anak lampiran I-i).
 Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yg
satu ke instansi yg lain, maka buku catatan penilaian
perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama
kepada pimpinan instansi baru.
 Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap
dalam instansi yg sama, maka hanya buku catatan penilaian
perilaku kerja saja yg dikirimkan oleh pimpinan unit
organisasi yg lama kepada pimpinan unit organisasi yg baru.
74
BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
Nama: Ali Muktar Raja, S.Sos
No.
Uraian 1 099
Nama/NIP dan Paraf Pejabat
NIP Tanggal
: 19750713 200001
Penilai
1
1.
2
2 Januari 2014
s.d.
30 Juni 2014
3
4
Penilaian SKP sampai dengan
akhir Juni 2014 = 89,04,
sedangkan penilaian perilaku
kerjanya adalah sebagai berikut:
Orientasi Pelayanan = 85 (Baik)
Integritas
= 80 (Baik)
Komitmen
= 84 (Baik)
Disiplin
= 85 (Baik)
Kerja sama
= 87 (Baik)
Kepemimpinan
= 88 (Baik)
Jumlah
Nilai Rata-rata
Kepala Subdirektorat Mutasi II
Drs. Indra Hidayat
NIP. 19610412 198301 1 099
= 509
= 84,83 (Baik)
75
VII . TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIFITAS.
9.Tugas Tambahan
Selain melakukan kegiatan tugas jabatan apabila ada tugas tambahan
terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan. PNS
yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/
pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan, hasilnya dinilai
sebagai bagian dari capaian SKP.
(tugas tambahan adalah tugas
lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan
yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan )
10. Kreatifitas
PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi
organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, hasilnya dinilai sebagai
bagian dari capaian SKP
(Kreatifitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu
gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi
atau negara).
76
PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN
PNS yg diberikan tugas lain atau tugas
tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat
dibuktikan Tugas
dengan
No
Tambahan surat keterangan
Nilai (anak
lampiran I-c) maka akan diberikan nilai tugas
1. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun
1
tambahan.
sebanyak 1-3 kegiatan
2.
Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun
sebanyak 4-6 kegiatan
2
3.
Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun
sebanyak 7 kegiatan atau lebih
3
77
PENILAIAN KREATIVITAS
Apabila seorang PNS pada tahun berjalan
menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan
dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan
dengan surat keterangan dari:
No.1. Unit kerja setingkat
Kreativitas
Nilai
Eselon II
1.
hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan
3
2.Apabila
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat
yg ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon
3.keterangan
Presiden
II.
nilai kreativitas
sbb:
2. maka
Apabilaakan
hasil ygdiberikan
ditemukan merupakan
sesuatu yg baru
dan
6
bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat
keterangan yg ditandatangani oleh PPK.
3.
Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan
bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan oleh
Presiden.
12
78
VIII. FORMULIR SASARAN KERJA PNS ( anak lamp I-a)
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
Dra. Sri
1
Nama
Elisya, SH
2
NIP
196305221992012001
2
NIP
196803051999042001
3
Pangkat/Gol.Ruang
Pembina/ IV/a
3
Pangkat/Gol.Ruang
Penata Tk I/ III/d
4
Jabatan
Kabid Kepangkatan dan Mutasi
Lain
4
Jabatan
Kasubbag Mutasi Kepegawaian
5
Unit Kerja
Direktorat Kepangkatan
5
Unit Kerja
Direktorat Kepangkatan
TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN
ANGKA
KREDIT
1
Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke
bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal.
-
2
Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d
ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal
-
3
Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke
bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal
-
4
Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah
-
5
Membuat laporan kenaiakn pangkat, PMK, mutasi lain dan
pindah instansi pusat dan daerah
-
KUANT/
OUTPUT
KUAL/
MUTU
WAKTU
100
12
25 nota
100
12
-
20 nota
100
12
-
30 SK
100
12
-
2 lap
100
12
-
5000 nota
BIAYA
-
Jakarta, 4 Januari 2012
Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
(Dra. Sri)
(Elisya, SH)
NIP. 196305221992012001
NIP. 196803051999042001
79
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2012
TARGET
I. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
AK
1
2
1
NO
REALISASI
AK
Waktu
Biaya
8
9
10
11
12
-
5000
nota
85
12
-
13
14
261,00
87,00
(100+85+76=261)
(261 : 3)
Kual/
Mutu
Waktu
Biaya
3
4
5
6
7
Menetapkan persetujuan
kenaikan pangkat gol.ruang
III/d ke bawah Prov. Lampung
dan instansi vertikal.
-
5000
nota
100
12
-
Menetapkan persetujuan peninjauan
masa kerja gol.ruang III/d ke bawah
Provinsi Lampung dan Instansi vertikal
-
25
nota
100
12
-
-
25 nota
80
12
-
256,00
85,33
Menetapkan persetujuan mutasi lainlain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi
Lampung dan instansi Vertikal
-
20
nota
100
12
-
-
20 nota
80
12
-
256,00
85,33
4
Membuat konsep SK pindah Instansi
pusat dan daerah
-
30 SK
100
12
-
-
30 SK
85
12
-
261,00
87,00
5
Membuat laporan kenaiakn pangkat,
PMK, mutasi lain dan pindah instansi
pusat dan daerah
-
2 lap
100
12
-
-
2 lap
80
12
-
256,00
85,33
3
Kual/
Mutu
NILAI
CAPAIAN
SKP
Kuant/
output
2
Kuant/
output
PENGHITUNGAN
II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/ Unsur
Penunjang :
10,00
a. Tugas Tambahan
30,00
b. Kreativitas
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
429.99
NILAI CAPAIAN SKP
(429.99 : 5) =
86,00
(Baik)
Jakarta, 31 Desember 2012
Pejabat Penilai
(Dra. Sri)
NIP. 196305221992012001
80
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN/LEMBAGA/
DAERAH KAB/KOTA BKN
1.
2.
3.
ANAK LAMPIRAN I-h
Perka BKN No 1 th 2013
JANGKA WAKTU PENILAIAN
BULAN Januari s/d Desember 2014.
YANG DINILAI
a. N a m a
Elysa, SH
b. N I P
196803051999042001
c. Pangkat, golongan ruang
Penata Tk I/IIId
d. Jabatan / Pekerjaan
Kasubbag Mutasi Kepegawaian
e. Unit Organisasi
Direktorat Kepangkatan
PEJABAT PENILAI
a. N a m a
Dra. Sri
b. N I P
196305221992012001
c. Pangkat, golongan ruang
Pembina/ IV/a
d. Jabatan / Pekerjaan
Kabid Kepangkatan dan Mutasi Lain
e. Unit Organisasi
Direktorat Kepangkatan
ATASAN PEJABAT PENILAI
a. N a m a
Dra. Heri Susilowati, MM
b. N I P
196410091991032001
c. Pangkat, golongan ruang
Pembina Utama Madya/ IVc
d. Jabatan / Pekerjaan
Direktur Kepangkatan
e. Unit Organisasi
Direktorat Kepangkatan
81
4.
UNSUR YANG DINILAI
JUMLAH
a. Sasaran Kerja PNS (SKP)
b. Perilaku
Kerja
51,60
86 x 60 %
1. Orientasi Pelayanan
90
Baik
2. Integritas
90
Baik
3. Komitmen
90
Baik
4. Disiplin
90
Baik
5. Kerjasama
90
Baik
-
-
7. Jumlah
450
-
8. Nilai rata – rata
90
-
6. Kepemimpinan
9. Nilai Perilaku Kerja
Nilai Prestasi Kerja
90 x 40 %
36,00
87,60
(Baik)
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)
Tanggal, ..........................................
82
6.
TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, ........................
7.
KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, .......................
83
8.
REKOMENDASI
berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja maka pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi kepada
pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan karir
yang bersangkutan, misal :
- untuk peningkatan kemampuan perlu diklat teknis.
- untuk menambah wawasan perlu penyegaran ke unit kerja lain(rotasi)
- untuk pengembangan perlu peningkatan karir (promosi)
9.
DIBUAT TANGGAL, 7 Januari 2013
PEJABAT PENILAI
(
10.
Dra. Sri
)
NIP. 196305221992012001
DITERIMA TANGGAL, 7 Januari 2013
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI
(
Elisya, SH
)
NIP. 196803051999042001
11. DITERIMA TANGGAL 7 Januari 2013
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI
(Dra. Heri Susilowati, MM)
NIP. 196410091991032001
84
SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA
REWARD
ASS-CEN
PSI-TEST
ASPEK:
KINERJA
PNS
PRESTASI
KERJA
PNS
S
K
P
PERILAKU
KERJA
PNS
• OBYEKTIF
• TERUKUR
• AKUNTABEL
ASPEK:
PENGAMATAN
• PARTISIPASI
MINAT
BAKAT PNS
• TRANSPARAN
KONTRAK
KINERJA
•KUANTITAS
•KUALITAS
•WAKTU
•BIAYA
• ORIENTASI
PELAYANAN
• INTEGRITAS
• KOMITMEN
• DISIPLIN
• KERJASAMA
• KEPEMIMPINAN
BOBOT
60 %
HASIL
PENILAIAN
BOBOT
40 %
BAIK
FEEDBACK
HASIL
PENILAIAN
REKOMENDASI
TINDAK
LANJUT
HASIL
PENILAIAN
BURUK
REKOMENDASI
• PEMBINAAN
•
PUNISHMENT
ASS-CEN
PSI-TEST
REKOMENDASI
POTENSI
PNS
PSIKOTES
ASSESSMENT
CENTER
85
85
IX. PROSEDURE PENILAIAN
PNS yang dinilai
PENYUSUNAN RENCANA
KERJA
Atasan Langsung
(Pejabat Penilai)
PENETAPAN BPK
Pejabat Atasan Langsung
(Atasan Pejabat Penilai)
PENETAPAN BPK
Negosiasi Target:
Kuantitas, Kualitas,
Waktu dan Biaya
BPK (bhn PK)
-Renstra
-Renja/RKT
-Uraian Tugas
-Uraian Jabatan
-Anjab
-ABK
SETUJU
Tanda Tangan
Tanda Tangan
Tanda Tangan
SKP yang
disepakati
86
X. PEJABAT PENILAI, ATASAN PEJABAT PENILAI DAN
PELAKSANAAN PENILAIAN
a.
Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja
terhadap setiap PNS dilingkungannya.
b.
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai
dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi.
c.
Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku PNS
wajib mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai
lain yang setingkat dilingkungannya.
d.
Penilaian dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun
ybs atau paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
e.
Hasil Penilaian Prestasi Kerja diberikan kepada PNS ybs.
87
f.
Setelah menerima hasil penilaian, PNS yang dinilai wajib
menandatangani dan mengembalikannya kepada pejabat
penilai paling lama 14 hari.
g.
Apabila PNS yang dinilai tidak mau menandatangani
hasil penilaian, maka hasil tsb dianggap sah.
h.
Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian
kepada atasannya paling lama 14 hari.
i.
Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian
prestasi kerja.
j.
Hasil Penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah ada
pengesahan dari atasan pejabat penilai.
88
XI. KEBERATAN ATAS HASIL PENILAIAN
a.
Apabila PNS yang dinilai keberatan atas hasil
penilaian, maka keberatan disertai alasannya dapat
diajukan ke atasan pejabat penilai secara hierarki
paling lama 14 hari.
b.
Atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada
Pejabat penilai dan PNS ybs
c.
Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil
penilaian prestasi kerja dan bersifat final
89
XII. TINDAK LANJUT
Pejabat penilai memberikan rekomendasi kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang
secara
fungsional
bertanggung
jawab
dibidang
kepegawaian sebagai bahan pembinaan PNS yang
dinilai
90
XIII. S A N K S I
Pasal 9 angka 12 dan Pasal 10 angka 10 PP No. 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila pencapaian Sasaran Kerja
PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai antara 25% s.d. 50%
dikenakan hukuman sedang, dan yang SKP-nya dibawah 25%
dikenakan hukuman berat.
91
Diberikan kepada PNS yang tidak mencapai Sasaran Kerja yang
ditetapkan (Sesuai PP No 53 Tahun 2010)
HUKUMAN
DISIPLIN SEDANG
Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun
hanya mencapai 25% s.d. 50%.
Berupa:
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun
penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun
92
Sanksi (lanjutan...)
Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang
dari 25%.
Berupa:
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun
Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat
lebih rendah
Pembebasan dari jabatan
Pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
93
XIV. KETENTUAN LAIN
a.
PNS sebagai pejabat negara, atau anggota komisi
independen dan tidak diberhentikan dari jabatan
organiknya, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh
pimpinan instansi ybs berdasarkan bahan dari instansi
tempat ybs bekerja
b.
PNS sebagai pejabat negara dan diberhentikan dari
jabatan organiknya tidak dilakukan penilaian prestasi
kerja
c.
Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar di
dalam negeri dibuat dengan menggunakan bahan
penilaian prestasi akademik yang diberikan pimpinan
perguruan tinggi atau sekolah ybs
94
d.
Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar
diluar negeri dibuat dengan menggunakan bahan
penilaian prestasi akademik yang diberikan Kepala
Perwakilan RI di negara ybs.
e.
Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/
dipekerjakan di instansi lain, dibuat oleh pejabat penilai
dimana ybs bekerja.
f.
Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, organisasi
profesi, dan badan swasta yang ditentukan pemerintah
dibuat oleh pimpinan instansi induk dengan berdasarkan
bahan dari instansi tempat bekerja.
95
XV. LAMPIRAN PERKA BKN NO 1/2013
1.
Lamp I- a : Formulir SKP
2.
Lamp I-b : Formulir SKP dalam hal SKP yg disusun PNS tidak
disetujui oleh pej penilai, maka diserahkan kpd atasan pej penilai
3.
Lamp I-c
4.
Lamp I- d : Surat Keterangan menemukan sesuatu yg baru
5.
Lamp I-e
: Formulir Penilaian SKP
6.
Lamp I-f
: Kriteria Penilaian Unsur Perilaku Kerja PNS
7.
Lamp I- g : Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS
8.
Lamp I-h
: Formulir Penilaian Prestasi Kerja yg diperbantukan
9.
Lamp I-i
: Buku Catatan Penilaian Perilaku PNS
10. Lamp II
PNS
: Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan
: PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
96
XV. PENUTUP
97
0.3%
2.3%
4.8%
22.5%
70.1%
I
II
III
IV
V
Tingkat sebaran Pegawai Negeri Sipil terhadap Jumlah Penduduk
2013
Program Strategis Percepatan RB Bidang Kepegawaian
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan jumlah, distribusi dan kualitas PNS
3. Sistem seleksi CPNS dan promosi secara terbuka
4. Profesionalisme PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government)
6. Penyederhanaan perizinan usaha
7. Pelaporan harta kekayaan Pegawai Negeri
8. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja Pegawai Negeri
Pegawai ASN
Pegawai ASN :
1. PNS diangkat dengan syarat tertentu secara tetap oleh pejabat yang
berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja
diangkat dengan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan
Peran Aparatur Negara
Pasal 3 UU No. 43 Th. 1999
……. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata
dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
UU ASN
Kedudukan Pegawai ASN Pasal 8 & 9 :
a. Unsur aparatur negara;
b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintahan;
c. Netral bebas dari pengaruh dari intervensi semua golongan dan partai politik.
Tugas Pegawai ASN Pasal 11 :
1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia
BKN
Tugas BKN dlm. UU ASN
Delegasi kewenangan dari Presiden kepada BKN (Pasal 25)
Menyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma,
standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN
Tugas BKN (Pasal 48):
a. Mengendalikan seleksi calon pegawai ASN;
b. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan
penilaian kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah;
c. Membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;
d. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi
didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN;
f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen
kepegawaian ASN.
BKN
Sistem Informasi ASN
Pasal 127
(1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN
diperlukan Sistem Informasi ASN.
(2) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan
terintegrasi antar-Instansi Pemerintah.
(3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya
kepada BKN.
(4) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasiskan teknologi informasi
yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya
Pasal 128
(1) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) memuat seluruh informasi dan
data Pegawai ASN.
(2) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
a. data riwayat hidup;
b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
e. riwayat pengalaman berorganisasi;
f. riwayat gaji;
g. riwayat pendidikan dan latihan;
h. daftar penilaian prestasi kerja;
i. surat keputusan; dan
j. kompetensi.
TUJUAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
1.
Standarisasi Sistem Informasi Kepegawaian sebagai media dalam pelayanan, pengawasan dan
pengendalian administrasi kepegawaian
2.
Tersedianya Database Kepegawaian yang up-to-date sebagai media data sharing bagi instansi
dan stakeholders.
3.
Sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengambilan kebijakan dibidang
manajemen kepegawaian, pelayanan kepegawaian
4.
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas
• menghilangkan duplikasi sistem dan data
• meminimalisasi simpul birokrasi
• meningkatkan standarisasi proses.
• desentralisasi kewenangan.
5. Meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi PNS dan stake holders
6. Penerapan good governance and clean government
7. Sharing kewenangan pengelolaan data
8.
Meminimalisasi Kesenjangan pengetahuan SDM pengelola data kepegawaian
9.
Optimalisasi fasilitas Back Office Application
Area Reformasi Birokrasi Bidang Kepegawaian
• Recruitment, Placement and
promotion
• Merit system
• Performance-based Mgt.
• SKP
• Kwalitas & Produktivitas
• Welfare dan Renumerasi
• Core competency training
•
•
•
•
•
•
Penataan Peraturan
Law Enforcement
Reward and Punishment
De-kooptasi dengan politik
Minimalisasi spoiling system
Wasdal/supervisi
• Restrukturisasi organisasi (right
sizing; flat org.)
• Service Delivery dan
OutcomesOriented
• Mind-set dan Culture set
• Strong commitment
SDM
Aparatur
Performance
Management
Regulasi
UU No.
5/2014
Modernisasi
• Pemanfaatan TIK (e-office,
e-gov dan i-gov)
• Transparansi dan
akuntabilitas
• Efektivitas dan efisiensi
• Simplifikasi proses
• Partisipasi publik
Rencana Strategis Peningkatan SIM Kepegawaian
Rich Picture
Database
Multisystem
•
•
•
•
•
•
Program Pemacu RB
Good government
E-government
Regulasi
UU ASN
Change Management
Focal Concern
Ketidakhandalan
sistem & jaringan
Renstra
SDM pengelola IT
Kondisi
Sis.Inf.
Kepeg.
saat ini
I.K.U
Sis.Inf.
Kepegawaia
n yang
diharapkan
DRC
Belum
dilaksanakannya
audit teknologi
Program
Kualitas layanan
Kegiatan
NSP/SOP
Pemanfaatan KPE
Tata naskah
• Lingstra
• Peluang
• Kendala
• Integrated
kehandalan
sistem dan
jaringan
• Database Akurat
• Sistem Inf.
Kepegawaian yg
akuntabel
• Pelayanan cepat
dan akurat
• SDM capable
• Terbangunnya
DRC
Visi
dan
Misi
Program Strategis
1.
Deregulasi peraturan yang terkait pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen
ASN.
2.
Menyiapkan kapasitas dan kapabilitas manajemen sistem dengan dukungan
teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna.
3.
Peningkatan kualitas data kepegawaian ASN yang akurat.
4.
Penyusunan data kompetensi dalam HRMS.
5.
Optimalisasi penerapan Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK).
6.
Optimalisasi penggunaan e-office .
7.
Penerapan sistem penunjang pengambilan keputusan (EIS).
8.
Pengembangan Sistem Seleksi CPNS (SSCN) dan promosi terbuka.
9.
Optimalisasi penerapan dan pemanfaatan KPE dan anjungan KPE.
10. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.
11. Pembangunan Disaster Recovery Center (DRC).
12. Peningkatan kemampuan SDM IT
13. Pendaftaran ulang PNS
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional
Multisystem
Norma, Standard,
Prosedur
Data
Kwalitas Layanan
Platform
Forms
Duplikasi
Span of control
Inefisiensi
Struktur Data
Mekanisme
Digital divide
Integrasi
Standarisasi
Klasifikasi
Regulasi
Inconsistency
Alokasi beban
tugas
Unified System
Standarisasi
SIM
Sharing of
resources
(system &
database)
Minimalisasi
digital divide
Efisiensi dan
efektifitas
Peningkatan
Pelayanan dan
Akurasi data Kepegawaian
Optimalisasi
beban tugas
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional
Informasi Publik
Updating Data
Unor
Updating Data
ASN
Informasi Internal
Executive
Summary (EIS)
Info Layanan ASN
Strategi Kebijakan
Shared Application
Monitoring
Kebijakan Layanan
Kepegawaian
berbasis IT
SAPK
Helpdesk
Penetapan Formasi
PNS
HRMS
Pranata
Pejabat Pembina
Kepegawaian
Monitoring
Stakeholder
Implementasi KPE
Call center
Proses Pelayanan
KP, Pensiun dan
Pengadaan
SKP
Welfare
Siswas Dalpeg
CAT
Sistem Layanan
Kepegawaian
Database ASN
National Civil Service Information System (SAPK)
Updating Data
Kompetensi ASN
Assessment
Center
ASN
Unit Organisasi
Data Pokok ASN
Data Historical
ASN
Data
Kompetensi
ASN
Data
Stakeholder (eKTP, LHKPN,
NPWP, PDM
dll)
Kegiatan Dan Perubahan System
Dengan adanya UU ASN terdapat perubahan sistem dan penambahan fitur dalam
sistem informasi yang ada saat ini. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan adanya
kegiatan yang harus dilakukan didalam pengembangan sistem, antara lain:
1. Inventarisasi elemen data yang diperlukan SIM ASN dan dilakukan analisis
terhadap elemen data yang diperoleh.
2. Analisis terhadap sistem yang meliputi soft ware, hard ware, brain ware, dan
network.
3. Menyempurnakan sistem yang ada, mengembangkan hard ware.
4. Sosialisasi new system.
5. Workshop-workshop.
Review Aplikasi Pensiun
1.
Perubahan Batas Usia Pensiun untuk Pejabat Administrasi, yang terdiri
dari:
• Administrator (setara dengan Eselon III)
• Pengawas (Setara dengan Eselon IV)
• Pelaksana (Setara dengan Eselon V dan Jabatan Fungsional
Umum)
2.
Penetapan Batas Usia Pensiun untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3.
Pembatalan SK Pensiun dan Pertimbangan Teknis yang telah dicetak
4.
Perlu mengaktifkan kembali data-data yang diperpanjang BUP-nya
5.
Perlu adanya validasi penerapan aplikasi baru
Review Aplikasi Kenaikan Pangkat
1.
Perubahan Validasi PNS yang usia sampai 58 tahun bagi yang dapat
dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat, baik reguler atau yang
pilihan, dan Pejabat Eselon II yang diperpanjang sd usia 60 tahun
2.
Perubahan konsep kenaikan pangkat dalam penerapan sistem aplikasi
untuk ASN
Review Aplikasi Peremajaan Data
1.
2.
Penambahan elemen data PNS dan data kompetensi
Penambahan Mutasi data untuk data Non PNS (Pejabat Negara dan
PPPK) :
• Riwayat Keluarga
• Riwayat jabatan
• Riwayat Pendidikan (Formal / Non Formal)
• Dan riwayat lainnya yang mendukung informasi yang dibutuhkan
3.
Diperlukan adanya identitas yang mengindentifikasikan seorang
pegawai Non PNS yang bekerja di pemerintah
• Dibutuhkan bentuk format untuk identitas Non PNS (Pejabat
Negara dan PPPK)
• Dibutuhkan informasi-informasi mengenai semua validasi yang
berhubungan dengan data Non PNS sehingga dapat diterapkan
dalam implementasi sistem aplikasi
4.
Adanya penambahan menu informasi untuk pegawai Non PNS
Review Tabel Refferensi
1.
Perubahan Batas Usia Pensiun untuk Jabatan Fungsional tertentu.
2.
Penambahan beberapa jenis Tabel referensi:
• Referensi yang terhubung dengan data Non PNS ataupun Pejabat
Negara
• Referensi yang dapat menunjang keakuratan penyajian informasi
Non PNS seperti listing nominatif, statistik dan lainnya
• Referensi kompetensi masing-masing jabatan sesuai nomenklatur
ASN dan PPPK
Tingkat Keberhasilan Penerapan
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ASN
1.
2.
3.
4.
5.
Komitmen Pimpinan.
Persepsi terhadap kemudahan penggunaan (mudah diimplementasikan).
Persepsi terhadap kemanfaatan (cara pandang)
Inovasi dan motivasi
Agreement
BKN

similar documents